Connect with us

Kolom

Paceklik Pemikiran dan Krisis Kebudayaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth

Seberapa besar kontribusi pemikiran terhadap kebudayaan bangsa hari ini? Seberapa besar keterkaitan kebudayaan terhadap kehidupan politik bangsa kita? Pertanyaan tersebut memaksa kita memeriksa kembali kondisi kekinian kita.

Saya menilai hari ini kita mengalami paceklik (kekurangan) pemikiran. Itu karena sebab kontribusi pemikir dan budayawan kita kian minim lantaran para pemikir (intelektual) kita telah banyak memilih terjun dalam arena politik praktis atas nama perbaikan kondisi politik yang dinilainya mengalami krisis. Sementara itu, para budayawan jengah atau merasa tak didengar lagi pemikiran simbolisnya oleh meraka yang berada di jagad politik.

Menanggapi opini saya tersebut, kawan saya yang politikus menyatakan kalau kondisi politik kita hari ini buruk dan tidak bermoral, itu salahnya budayawan dan para pemikir karena sibuk sendiri dengan angan-angannya. Budayawan sibuk dengan pemikirannya sendiri dengan pada saat yang sama mengabaikan kondisi riil politik.

Kaum politikus merasa ada kondisi-kondisi bersifat rahasia yang hanya bisa diraba dan dibaca mereka yang berada langsung di dalam arena politik. Sementara itu, pemerhati dan para budayawan yang bersuara terkait kondisi politik dianggap hanya membual. ??Saya lantas bertanya, apakah budayawan tidak tahu kondisi riil politik? Apakah mereka tidak peduli? Atau sebenarnya memang telah terjadi dan telah diciptakan kondisi yang membuat politik seolah tak perlu mendengar sumbangsih pemikiran para intelektual dan refleksi kebudayaan karena menganggap pikiran pemikir dan refleksi budayawan hanya berada di angan-angan? Persoalan yang lebih mendasar adalah dari mana mulanya politik dan kebudayaan dianggap tak terkait?

Saya justru kian khawatir bahwa kita tidak hanya sedang mengalami krisis pemikiran, tetapi juga krisis keterkaitan. Jika kondisinya telah menjadi berhadap-hadapan dan politik cenderung melihat oposisi biner antara kekuasaan politik dan refleksi budaya, jelas kita harus prihatin dan mewaspadai masa depan kebudayaan (politik) kita.

Sejarah Kebudayaan

Politik dan pemikiran sesungguhnya adalah laku kebudayaan. Karena itu, ia terjalin dalam satu keterkaitan dengan lingkup dan produk budaya yang lain. Meminjam judul buku pelajaran, saya setuju realitas politik dalam gerak langkahnya lantas disebut sebagai “Sejarah Kebudayaan”, bukan “Sejarah Politik”.

Harusnya dalam siasat kebudayaan, yang berlaku adalah saling melingkupi, bukan saling mengatasi . Sayangnya, kondisi hari ini justru menunjukkan antara politik dan kerja budaya menjadi opisisi biner (binary opposition) yang saling mengatasi. Hal itu tak terlepas dari pendangkalan makna atas politik dan atas budaya itu sendiri. Budaya kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar seni atau klangenan saja. Sementara itu, politik sekadar menjadi bagaimana mengambil kekuasaan dalam percaturan demokrasi liberal.

Saat politik dan budaya ditempatkan dalam pemaknaan di mana satu sama lain menjadi eksklusif maka yang terjadi seperti hari ini, politik dianggap lebih tinggi dan merupakan jalan paling ampuh membangun peradaban. Begitu juga budaya, oleh para budayawan dianggap lebih suci dan bisa menyucikan kotornya dunia politik dan kekuasaan. Keterkaitan keduanya dalam upaya membangun kebudayaan bangsa terabaikan.

Dalam kondisi demikian, rasanya kita bukan seperti negara-bangsa yang telah merdeka setengah abad berlalu, melainkan bangsa setelah keterjajahan yang payah dan terlalu merasa menderita. Jadi, ketika ada kesempatan menjadi dominan, berkuasa dan elite, perburuan atas kesempatan politik menjadi terpisah sama sekali dari ikhtiar membangun bangsa besar yang tak lain merupakan makna dan kerja dari kebudayaan.

Mengurai Kesalahan

Kesalahan memang bisa terdapat dalam keduanya, baik politikus maupun budayawan bisa sama salahnya. Kesalahan politikus adalah merasa dirinya dan kerja politiknya begitu susah payah sehingga sedikit kebobrokan bisa dibenarkan dari dalil-dalil moral dan budaya (politik modern). Sementara itu, budayawan sering ngambek dengan kondisi politik ketika merasa pemikiran dan perenungannya tak digubris.

Selain itu, di antara kaum pemikir dan intelektual banyak melupakan peran intelektualnya. Peran intelektual di dalam politik semestinya adalah menahan diri untuk tidak menjadi “profesional” politik? Ini karena jika ia dengan segala alasan moralnya telah memutuskan berpolitik atau berkecimpung di dalam dunia poltik secara profesional, tentu produk pemikirannya tak lagi mengandung kekuatan moral dalam rambu-rambu populisme kerakyatan.

Wacana dan pemikirannya telah mewakili satu nilai-nilai politik dalam mana ia terjun dan menjadi profesional politik dalam partai yang menaunginya. Tidak salah, tapi memainkan peran ganda sebagai politikus sekaligus memerankan peran intelektual adalah absurd?

Paceklik pemikiran dan krisis kebudayaan yang tengah berlangsung seperti sekarang ini harus segera diatasi. Oposisi makna secara biner antara politik dan budaya harus segera disudahi. Lantaran keduanya sebenarnya berada dalam ranah “kemungkinan” yang sama untuk bisa mendorong terciptanya kondisi yang baik dan modern bagi bertumbuhnya bangsa dan berkembangnya mekanisme kesejahteraan sosial masyarakkat yang adil-sejahtera.

Bukankah tujuan utama baik dari politik dan budaya adalah terciptanya kondisi ideal bagi rakyat untuk hidup kritis, bekerja, dan sejahtera dalam penghidupannya yang merdeka? Jika demikian tujuan dari hidup dalam bangsa yang merdeka seperti yang kita imajinasikan, mau tak mau kerja politik dan kerja budaya harus saling mengisi dan mengoreksi supaya terwujud keterkaitan dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang modern.

Kebudayaan yang bebas dominasi serta adil dan beradab sebagaimana telah diimajinasikan dalam Pancasila dalam tafsirnya yang inklusif.?? Politik harus membuka telinga bagi jeritan kebudayaan, dan kebudayaan tak boleh bosan menyuarakan jeritan mereka yang jadi korban. Ini disebabkan antara politik dan kebudayaan harus saling melingkupi, bukan saling mengatasi. Semoga.

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta. Twitter: @sabiqcarebesth

 

Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan (13/4)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kolom

Budi Darma: Pemberontak dan Pandai Mendadak

mm

Published

on

Paling enak menjadi pemberontak, asal jangan mati. Mengenai apa yang diberontak, janganlah mencari korban jauh-jauh. Carilah alasan-alasan yang ada di depan hidup, kalau perlu bermutu kampungan sekali pun. Tidak apa-apa, pokoknya Saudara bisa menjadi pemberontak. Dan pemberontak adalah pahlawan. Makin kampungan alasan Saudara untuk memberontak, makin banyak pengikut Saudara. Jangan kuatir, dan jangan tanggung-tanggung.

Kekurangan sastra Indonesia sebetulnya perlu diberontaki. Tapi yang memberontak adalah otak: bagimana bekerja lebih baik, bagaimana menulis lebih baik. Dan orang-orang berkaliber besar perlu tampil. Ini sulit, sebab pada dasarnya memberontak memang sulit.

Kalau Sudara merasa tidak berkaliber raksasa, pakailah konsep yang gampang. Jangan berpayah-payah: katakanlah sastra Indonesia sekarang bobrok. Katakanlah ukuran-ukuran sastra Indonesia  sekarang rusak. Katakahlan orang-orang sastra Indonesia terjangkit penyakit konco-sistem. Lalu Saudara memberontak.

Kalau Saudara tidak bisa menulis apa-apa, tirulah siasat pelukis-pelukis abstrak yang tidak bisa menggambar gelas, lemari, atau sepatu. Maka seseorang dapat mengorek-ngorek kanvas sesuka hati, dan jadilah dia pelukis abstrak. Hebat. Begitu juga kalau Saudara  tidak bisa menulis yang ringan-ringan, yang sederhana-sederhana, yang sepintas agaknya bisa ditulis oleh anak sekolah. Jangan kuatir, Saudara bisa memberontak: ukuran-ukuran sastra sekarang harus digulung. Dicari napas baru dalam sastra. Harus ada eksperimen-eksperimen. Janganlah Saudara sungkan-sungkan berteriak: “Lihatlah eksperimen-eksperimen saya!” Dan Saudara tulislah kira-kira begini: “Bapa lodang keluar lawang lantas terbuang saya bilang pacar saya bilang pencar lantas kaki naik layar tarik cerita saya memekik saya punya mata mendelik.” Atau puisi:

 

   sajakku

  sajakku

    sajakku

lahir

lahir

lahir

dari pacarku

       pacarku

       pacarku

            Atau yang lain-lain, yang Saudara ketahui sendiri dapat Saudara tulis seratus ekor dalam sehari.

Saudara sudah memberontak, maka Saudara menjadi pahlawan. Dan yang lebih menguntungkan lagi: Saudara mempunyai banyak pengikut. Memang lebih mudah meniru tulisan asal jadi daripada meniru tulisan jadi.

Dan Saudara tidak usah sulit-sulit mencari penerbit. Angkatlah diri Saudara sendiri menjadi penerbit, tentu saja penerbit kampungan. Bukankah ongkos menerbitkan sekarang murah, apalagi stensilan? Dan Saudara dapat mencantumkan apa-apa yang hebat mengenai Saudara sendiri. Sebagai penyair, redaksi, dan penerbit sekaligus, tentu Saudara menjadi penguasa tunggal mengenai apa yang akan Saudara katakan mengenai diri Saudara sendiri. Ambillah misal: “Ada suatu tarikan kuat dalam diri saya untuk menulis sajak, dan jadilah saya penyair,” atau lain-lainnya yang kedengarannya hebat. Jangan lupa cantumkan potret Saudara dalam penerbitan Saudara. Untuk menunjukkan Saudara seniman, tentu saja dalam potret Saudara harus gondrong, dan timbulkan kesan seolah-olah Saudara tidak pernah mandi. Jangan lupa kerutkan jidat, agar Saudara nampak betul-betul sebagai pemikir. Ada baiknya Saudara berpose di hadapan sederetan buku tebal dan besar. Dan Saudara tentu akan mendapat pengikut.

Jangan tanggung-tanggung. Dan jangan Saudara berpayah-payah menulis cerpen, apalagi novel. Kalau Saudara dapat menulis sajak seratus ekor satu hari, mengapa Saudara harus menulis cerpen sepuluh hari satu atau novel satu tahun satu? Saudara akan kehilangan waktu sebelum orang tahu Saudara seorang pemberontak. Rugi. Memang kerja enteng lebih enak daripada kerja berat.

Pernahkah Saudara mendengar pendapat novelis William Faulkner? Dalam wawancara dengan Jean Stein vanden Heuvel berkatalah dia: “Kita semua gagal untuk mencapai impian kita mengenai karya yang sempurna. Maka rata-rata kita berada pada kegagalan indah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin terjangkau. Kalau saya dapat menulis karya-karya saya kembali, demikianlah pendapat saya, saya yakin saya dapat menulisnya kembali dengan lebih baik. Inilah keadaan yang paling sehat bagi seorang seniman. Maka seorang seniman terus bekerja, berusaha lagi. Seorang seniman percaya bahwa setiap kali dia berusaha lagi dia akan berhasil. Namun dia tidak akan berhasil, dan keadaan ini justru sehat. Sekali dia mencapai kesempurnaan, sekali dia mencapai image kesempurnaan, mencapai impian yang diangan-angankan, tidak ada sesuatu pun yang tersisa baginya. Apa yang dapat dilakukannya adalah memotong leher, meloncat dari sisi lain puncak kesempurnaan ke bawah, bunuh diri” (baca: Language and Ideas, Little, Brown and Company, Boston, 1962). Nasihat ini, kalau boleh dipandang sebagai nasihat, hanya ditujukan kepada mereka yang suka bekerja keras karena mereka tidak pernah puas dengan kerja mereka. Hanya kepada mereka yang menganggap sastra sebagai sesuatu yang seriuslah nasihat ini diberikan.

Menulis esei? Tentu Saudara bisa, asal mau. Jangan kuatir. Yang penting bagi seorang eseis atau kritikus hanyalah kelihatan pandai. Untuk kelihatan pandai Saudara dapat menempuh jalan cepat. Bukankah kita mempunyai kebudayaan ingin cepat mendadak, asal jangan sakit mendadak atau melarat mendadak? Saudara tidak perlu heran mengetahui bahwa sulap sudah diangkat menjadi saudara kandung sastra. Untuk kelihatan pandai Saudara bisa main sulap. Buatlah esei dengan kutipan dari sini situ, dari pengarang ini itu. Kalau perlu premis esei Saudara pun dapat Saudara mulai dengan kutipan entah dari mana, yang dapat memberi kesan bahwa Saudara pandai. Maka Saudara pun dapat menulis: “Kalau Goethe mengatakan bahwa kreativitas berpangkal pada hati dan Racine mengatakan bahwa intelektualisme berpangkal pada otak, maka hati dan otak kita jumpai sekaligus dalam sajak ini.” Atau yang lain-lain yang lebih hebat. Maka Saudara tidak perlu merasa menipu karena memang Saudara menipu. Atau Saudara pun dapat mengutip dari sana sini yang memang benar-benar pernah diucapkan oleh orang ini dan itu, tapi lupakanlah konteksnya. Saudara tidak perlu merasa mengecoh, karena memang Saudara mengecoh. Saudara tidak perlu merasa pandir, karena Saudara kelihatan pandai. Dan membaca banyak tidak mempercepat Saudara mengetahui sesuatu. Membaca sedikit di sini sedikit di sana, melompat ke sini dan melompat ke sana, tentu lebih menyenangkan karena dengan mendadak Saudara tahu banyak.

Tentu saja Saudara tidak perlu menulis esei mengenai novel. Novel tidak akrab dengan kekebalan tafsiran, maka novel tidak bersahabat dengan kebudayaan ingin menjadi mendadak. Pergunakanlah motto terkenal “puisi adalah subyektif”. Maka Saudara tidak akan kelihatan menipu, mengecoh atau pandir, karena apa pun yang Saudara katakan dapat kelihatan benar, dan apa pun yang Saudara lakukan membuat Saudara kelihatan pandai. Saudara tidak perlu heran mengapa puisi sekaligus aib dan terhormat: lowongan penulis sajak dan kritikus sajak tidak pernah ada, dan lowongan penulis novel dan kritikus novel tidak pernah terisi, sajak-sajak buruk dikutip-kutip, novel-novel baik dibiarkan.

Jangan beri maaf kepada novel-novel buruk, karena memang kebanyakan novel Indonesia buruk. Ada novel pemenang hadiah yang tidak lain dan tidak bukan novel-novelan, ada novel pemenang hadiah yang membuat geram pembaca karena pengarangnya terlalu banyak geram memprotes, ada novel pemenang hadiah yang tidak menyebabkan pembaca lebih pandai meskipun sekian halaman dipergunakan oleh pengarangnya untuk berdebat dan memberi nasihat. Tidak mengherankan apabila dalam novel-novel Indonesia ada kata-kata yang kira-kira begini: “Dengan perasaan geram dan tangan gemetar Samiun berkata, ‘Hidup tidak untuk itu. Tidak! Tidak! Tidak!, lalu Kirana menjawab dengan senyum mencibir, ‘Mengapa tidak? Apa guna kita hidup? Bukankah hidup untuk merenung dan bertindak? Bukankah itu kewajiban kita?”

Meskipun demikian novel-novel Indonesia berada dalam keadaan aman dan tentram: tidak kelihatan buruk karena tidak dibaca, tidak kelihatan buruk karena tidak diperhatikan. Lebih baik membongkar-bongkar sajak, kalau perlu membongkar satu sajak dalam seratus tulisan yang berbeda, kalau perlu yang berlawanan. Bukankah puisi subyektif? Dan keballah barang saiapa yang membongkar-bongkar puisi.

Tapi tunggu dulu: jalan ke Roma bukan hanya satu. Dan Saudara bukannya seratus persen goblok. Saudara tahu novel pun banyak mempunyai peluang untuk dibongkar-bongkar teori. Maka Saudara boleh kutip teori ini teori itu, tanpa perlu mengeluarkan banyak pendapat. Kutiplah pendapat kritikus Barat bernama Badrigun mengenai alur, pendapat kritikus Barat lainnya bernama Roberto de Kripat-Kriput mengenai tokoh. Kutiplah pendapat mereka sepanjang mungkin, lalu kutiplah beberapa cuplikan novel yang Saudara bicarakan, lalu katakanlah secara singkat saja: “Maka nyatalah bahwa pengarang novel ini berhasil sekali menggarap alur, latar, dan tokohnya dengan baik.” Sekali lagi: kutiplah teori-teori itu sepanjang mungkin, lalu tempelkanlah bagian-bagian novel ini pada teori-teori tersebut, dan jangan sekali-kali Saudara terlalu panjang mengeluarkan pendapat Saudara sendiri. Ingat: sarung yang terlalu besar menjadi kedodoran, demikian juga pendapat Saudara yang sedikit terlalu panjang. Dan awas: kutip teori-teori orang-orang Barat saja, biar Saudara kelihatan mampu berbahasa asing, meskipun sumber Saudara yang sebenarnya hanyalah diktat yang disusun oleh orang-orang yang lebih pandai menafsirkan daripada berbahasa asing. Maka dalam hati Saudara dapat bertempek-sorak: “Hidup saya!”

Kalau Saudara ingin nampak terpelajar, tentunya akal Saudara tidak hanya berhenti di situ. Saudara dapat membuat daftar berapa kali pengarang dalam novel yang Saudara bongkar mempergunakan kata “terompah”, “sandal-jepit”, “tusuk-gigi”, “kaos singlet”, dan “celana kolor”. Lalu Saudara membuat matriks, diagram, gambar kotak-kotak, lingkaran-lingkaran, dan tanda-tanda panah, yang saudara sendiri ketahui tidak ada gunanya kecuali untuk gagah-gagahan.

Otak memang tidak perlu dipelajari dalam kebudayaan ingin cepat mendadak, cukuplah bayang-bayangnya. The beatles gondrong, maka Saudara harus gondrong meskipun tidak harus main musik. Guy de Maupassant menderita sipilis sampai mati, dan Saudara harus main-main perempuan meskipun dalam menulis Saudara juga main-main. Rendra pergi ke pantai membaca puisi, maka Saudara pun harus pergi ke pantai kalau Saudara ingin tahu puisi.

Dan jangan lupa: makin banyak Saudara mempergunakan kata-kata kotor makin baik, karena dengan demikian makin nampak Saudara berani, jujur, dan terbuka.

Memang kepandiran masih merajalela.(*)

________________________________________________________________

Budi Darma lahir di Rembang, Jawa Tengah, 25 April 1937. Meraih M.A. dan Ph.D. di Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat. Novelis yang pernah menjadi rektor IKIP Surabaya ini meraih SEA White Award pada 1984. Karya-karyanya: Orang-orang Bloomingon (1980); Solilokui (1983); Olenka (1983; pemenang pertama Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta 1980 dan Hadiah Sastra Dewan Kesenian Jakarta 19830; Sejumlah Esai Sastra (1984); Refilus (1988); Harmonium (1995); Ny Talis (1996). Cerpennya, “Derabat”, terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas 1999 dan dipublikasikan pada buku berjudul sama.

Sumber: Budi Darma, Solilokui, PR Gramedia, Jakarta, 1983.

 

***

Continue Reading

Kolom

Nurcholish Madjid: Korupsi

mm

Published

on

Gunar Myrdal, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel, memasukkan negeri kita, Indonesia, ke dalam kelompok negeri-negeri berkembang, yang ia sebut sebagai kelompok “negara-negara lunak” (soft states). Sebutan itu kurang enak didengar, dan pernah menjadi bahan kontroversi. Tetapi tak ada salahnya untuk menelaah kembali maksud penilaian Myrdal itu sebagai cermin bagi kita, dan meneliti kenyataan-kenyataan yang ada.

Yang dimaksud Myrdal sebagai “lunak” itu ialah tidak adanya disiplin sosial. Di sini kita membicarakan mengenai kelemahan dan kesewenangan yang bisa, dan malah memang telah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, sosial, politik. Kesempatan penyalahgunaan dalam ukuran besar itu terbuka untuk kelas atasan, tetapi orang dari anak tangga paling bawah pun sering mendapatkan pula kesempatan itu untuk keuntungan-keuntungan kecil. Myrdal menyebut gejala ini sebagai “korupsi”, yang begitu mengakar dalam budaya bangsa kita.

Jika benar bahwa untuk setiap keberhasilan tentu ada ongkosnya, maka sebagai salah satu “ongkos” menjadi bangsa merdeka ialah menggantikan tenaga-tenaga penjajah dengan tenaga-tenaga sendiri dalam mengatur negeri, dan itu juga berarti pergantian tenaga ahli dan berpengalaman oleh yang kurang alih dan kurang berpengalaman. Keadaan kurang ahli dan tiadanya pengalaman itu mempunyai akibat kepada mundurnya produktivitas. Mundurnya produktivitas berjalan seiring dengan membengkaknya personalia, dan ini, pada urutannya, diiringi dengan turunnya gaji bila diukur dari nilai realnya. Digabung dengan kebiasaan menjalankan administrasi “menurut kebijaksanaan”, dan ditambah dengan kaum politisi yang setelah kemerdekaan berkedudukan penting karena memegang kekuasaan, rendahnya gaji pegawai negeri dalam nilai realnya ikut membuka pintu bagi praktik-praktik korupsi. Myrdal secara khusus menyebut negeri kita Indonesia, yang disebutnya bebas dari korupsi di zaman kolonial Belanda, tetapi kemudian menjadi negeri yang paling korup beberapa lama setelah kemerekaan.

Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas, serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi elemen tak rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana (misalnya pembangunan) dengan menyimpangkan rencana itu.

Karena sudah sedemikian kompleksnya kenyataan tentang korupsi itu, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkannya, maka menurut Myrdal, tidak ada jalan bagi usaha memberantas korupsi selain daripada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin itu harus berjalan seiring dan bersama-sama. Tanpa keteladanan, apapun seruan dan tindakan seorang pemimpin akan tidak pernah berwibawa, karena tidak otentik. Sebaliknya, dengan hanya keteladanan saja, tanpa kemauan poitik yang kuat, kepemimpinan seorang pemimpin tidak akan efektif. Maka dari itu, menurut Myrdal, orang menyalahkan Nehru berkenaan dengan pesatnya korupsi di India. Meskipun Nehru mempunyai keteladanan – karena ia adalah benar-benar seorang pemimpin yang bersih dan patriotik – namun ia tidak bersedia menindak tegas korupsi yang diketahuinya sendiri merajalela di negerinya.

Alasannya ialah, karena dengan meneriakkan adanya korupsi itu keras-keras, maka masyarakat dikesankan secara salah sebagai hidup dalam alam korupsi, sehingga mungkin justeru mendorong keberanian orang banyak untuk melakukan korupsi itu sendiri. Mungkin Nehru benar, tetapi keengganannya untuk menggunakan wibawa pribadinya yang hebat itu, dan memenuhi tuntutan umum untuk dengan tegas memberantas korupsi di tingkat atas, sebagaimana dikatakan oleh banyak kawan terdekatnya sendiri, adalah kesalahan Nehru yang serius.

Berbeda dengan Nehru ialah Rajaratnam dari Singapura. Republik pulau ini dinilai Myrdal sebagai satu-satunya dari kalangan negeri-negeri di Asia Selatan dan Tenggara, jika bukan negeri-negeri berkembang, yang relatif bebas dari korupsi dan tidak termasuk negara lunak. Myrdal melihatnya sebagai antara lain berkat tipe kepemimpinan Rajaratnam, salah seorang tokoh politik.

Ada pendapat sementara para ahli yagn mengatakan bahwa korupsi adalah suatu sistem politik, yang bisa diarahkan oleh mereka yang berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa ditenggang. Maka berkat kemampuan politik yang keras, pemimpin seperti Rajaratnam itu dalam memberantas korupsi ditambah dengan keteladanan diri dan keluarganya yang bersih, maka Singapura akhirnya berhasil memiliki pemerintahan yang bersih, yang kemudian mempertinggi semangat rakyatnya untuk membangung. Sebab salah satu dampak positif adanya pemerintahan yang bersih ialah pemerataan beban tanggung jawab dan rasa keadilan, yang selanjutnya mempertinggi rasa ikut punya rakyat terhadap negara dan pemerintahan.

Jika untuk memberantas korupsi yang membawa demoralisasi itu diperlukan kemauan politik yang kuat serta keteladanan pemimpin, maka secara langsung tersangkut pula masalah etika. Tekad memberantas korupsi dan keteguhan hati sendiri untuk tidak korup adalah problem etika. Sebab di dalamnya tersirat porses mencari dan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, sikap itu melibatkan “pola kehidupan yang tindakan itu sendiri merupakan bagiannya”. Sehingga ketentuan ini akan membawa kepada pernyataan etis, “Jika Anda tidak mau memberantasn korupsi, apakah Anda sebenarnya setuju dengan korupsi? Dan jika Anda setuju dengan korupsi, maka apakah tidak berarti Anda setuju dengan suatu pola hidup yang menyeluruh yang di situ korupsi merupakan bagian, dan meliputi pula penipuan, merusak kepercayaan orang, dan sikap tidak menghormati perasaan, harapan, dan keinginan orang lain?”

Karena suatu keputusan mengenai korupsi, memberantasanya atau tidak, mengikutinya atau menolak, membiarkannya atau menghalangi, bahkan peduli kepadanya atau tidak peduli, adalah sesungguhnya pilihan antara nilai-nilai, maka setiap pilihan tindakan etis yang positif adalah tindakan yang bertanggung jawab, yaitu pertama-tama tanggung jawab orang yang bersangkutan kepada hati nuraninya. Kemudian, tanggung jawab kepada nurani itu adalah kelanjutan tanggung jawab kepada Tuhan. Sebab perbuatan baik manusia bukanlah “untuk kepentingan” Tuhan (sekalipun justeru harus dilakukan demi Tuhan). Melakukan untuk kepentignan manusia itu sendiri sebagaimana perbuatan jahatnya tidaklah akan merugikan Tuhan melainkan akan merugikan manusia bersangkutan sendiri. (*)

_______________________________________

Mucrholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939. Meraih gelar doktor (Summa Cum Laude) dari Universitas Chicago, AS, 1984 dengan disertasi: Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa. Selama dua periode memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (1966-1971), Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara 1967-1969 serta wakil sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Students Organization). Pernah menjadi guru besar tamu di Mc Gill University, Montreal, Canada (1991-1992). Kini ketua dan pendiri Yayasan Wakaf Paramadina dan rektor Universitas Paramadina. Selain ratusan artikel dan makalah yang tersebar di berbagai jurnal dan bunga rampai yang terbit di dalam dan luar negeri, karya-karya yang sudah diterbitkan antara lain: Khasanah Intelektual Islam (1986); Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (1988); Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Ke-Indonesiaan (1993); Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (1993); What is Modern Indonesian Culture? (1979); Islam in the Contemporary World (1980).

Sumber: Murcholish Madjid, Fat Soen, Republika, Maret 2002.

 

***

Continue Reading

Kolom

Baik dan Buruk

mm

Published

on

Oleh: Ignas Kleden

Memang harus dikatakan bahwa kontradiksi adalah suatu pengertian filsafat pengetahuan dan bukan suatu pengertian filsafat keindahan. Dalam pengetahuan diandaikan bahwa kita bisa menetapkan salah benarnya suatu pengetahuan, berdasarkan criteria-kriteria yang telah disepakati bersama, sekalipun criteria itu bersifat sementara. Dalam filsafat keindahan atau estetika, kontradiksi tidak dimungkinkan, karena de gustibus non est disputandum (tidak mungkin kita berdebat tentang selera). Sudah jelas bahwa baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kesenian selalu terdapat subyektivitas. Namun, sementara ilmu menuntut agar subyektivitas itu dikontrol dan dibatasi, seni membiarkan subyektiitas itu berkembang dan bahkan digalakkan. Tidak mungkin mendapatkan kontradiksi antara indah dan tidak indah, seperti halnya kontradiksi di antara benar dan tidak benar (kontradiksi epistemologis) atau antara ada dan tidak ada (kontradiksi ontologism).

Selama dua millennium, filsafat etika masih juga berdebat tentang satu masalah yang sama, yaitu apakah etika itu berurusan dengan soal baik dan buruk (etika teleologis) atau berurusan dengan soal benar dan salah (etika deontologist). Pertimbangan tentang baik dan buruk selalu didasarkan pada sesuai tidaknya suatu tindakan dengan tujuan.Eduard Spranger, psikolog yang menjadi rujukan dan pujaan Sutan Takdir Alisjahbana, akan mengatakan bahwa tujuan setiap orang masih akan ditentukan oleh tipologinya. Untuk seorang homo oeconomicus, baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian. Sebaliknya, seorang homo politicus akan melihat suatu tindakan menjadi barik kalau mendatangkan kekuasaan, dan buruk kalau membuat kekuasaan berkurang atau hilang sama sekali. Kritik umum terhadap etika teleologis bahwa dia pada dasarnya bersifat terlalu pragmatis atau serba ontologism (misalnya, bahwa baik adalah tindakan yang sessuai dengan kodrat manusia).

Etika deontologist menunjukkan peranan manusia dalam menetapkan apa yang dianggap sebagai benar dan salah (bukan berdasarkan tujuan yang bersifat pragmatis atau  ontologism, tetapi berdasarkan persetjujuan dan ksnsensus bersama). Hukum positif adalah contoh suatu etika deotologis. Mengatakan hahwa negara RI merupakan negara hukum adalah menerima bahwa kehidupan bersama dalam negara ini didasarkan pada berbagai peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama dank arena itu mengikat semua yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Etika ini mempunyai dua kelebihan. Pertama, memberi peran aktif kepada anggota masyarakat untuk menetapkan sendiri apa yang benar dan salah berdasarkan criteria yang disepakati. Kedua, antara benar dan salah dimungkinkan munculnya kontradiksi yang tegas dan jelas. Tidak mungkin perbuatan membunuh orang yang berbeda pendirian politik itu sekalgus benar dan salah. Sebaliknya, secara teleologis, membunuh orang mungkin sesuatu yang baik karena dapat mengurangi kepadatan penduduk misalnya.

Debat teoritis itu kedengarannya amat mengawang, tetapi mempunyai konsekuensi yang amat konkret untuk kehidupan politik dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Kalau mengadili mantan Presiden Soeharto dianggap tindakan yang tidak baik karena membahayakan integrasi bangsa atau tidak menghormati orang tua yang sakit-sakitan, kita terjebak lagi dalam etika teleologis yang pragmatis. Dengan pragmatism seperti ini tidak bisa diputuskan apakah mengadili mantan Presiden Soeharto sesuatu yang baik atau buruk. Masalahnya, baik dan buruk selalu tergantung dari suatu tujuan, sedangkan selalu bisa diciptakan tujuan baru untuk membuat tindakan kita menjadi baik karena sesuai dengan tujuan baru tersebut.

Demikian pun kalau hukum didasarkan kepada etika teleologis ini maka asas hukum positif justru menjadi kabur. Sistem hukum positif baru efektif kalau kontradiksi antara salah dan benarnya suatu tindakan dibuat sejelas-jelasnya secara normative, sekalipun dalam penerapannya perlu memperhitungkan sikumstansi empiris di mana suatu tindakan dilakukan. Pada titik itu terjadi pertarungan antara suatu peristiwa politik dan peristiwa hukum. Moralitas politik adalah moralitas telelogis yang bergantung pada tujuan suatu perbuatan. Moralitas hukum merupakan moral deontologist, yang bergantung pada peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Dalam politik kontradiksi menjadi tidak jelas, karena tujuan selalu bisa diubah sehingga suatu tindakan dapat dibenarkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan baru itu. Dalam hukum peraturan yang berlaku tak dapat diubah sesuka hati, dank arena itu kontradiksi dimungkinkan. Kalau moralitas salah-benar ini tidak ditegakkan, perubahan structural yang paling revolusioner pun tidak akan membawa banyak kemajuan kualitatif, justru karena kita tidak bisa memutuskan apa yang salah yang harus ditinggalkan dan apa yang benar yang harus ditegakkan.

Tanpa menerima kontradiksi ilmu pengetahuan, juga tidak akan dimungkinkan. Pada prinsipnya, ilmu pengetahuan berkembang karena pengetahuan yang salah disingkirkan untuk memberi tempat bagi pengetahuan yang lebih teruji kebenarannya. Tentu dalam praktek hal ini tidak selalu mudah, karena penentuan salah-benar masih akan bergantung pada metode dan teori yang dianut oleh masing-masing mazhab. Namun, demikian prinsip kontradiksi itu diterima secara umum, bahwa tidak mungkin suatu pengetahuan itu bersifat salah dan benar sekaligus. Kontradiksi logis dalam pengetahuan adalah parallel dengan kontradiksi empiris dalam ilmu, dan juga parallel dengan kontradiksi etis dalam moralitas dan hukum.

Tentu tidak kurang orang Indonesia yang telah menghayati moral deontologist ini, barangkali tanpa banyak peduli tentang teori yang mendasari. Bulan Desember 1999, seorang intelegensia muda Indonesia, Soe Hok Gie, genap 30 tahun meninggal dunia di puncak Gunung Semeru. Berdasarkan perjuangannya dan teks-teks yang ditinggalkan, Soe Hok Gie adalah prototype moral deontologist ini atas cara yang hampir untuh dan sempurna. Dasar pertimbangan untuk semua tindakannya adalah kontradiksi antara salah dan benar, bukan keadaan tanpa kontradiksi antara baik dan buruk.

Dengan mudah bisa disebutkan apa yang menjadi “teori kebenaran” pada tokoh ini. Untuk dia, tindakan benar adalah tindakan yang sesuai dengan hati nurani (keberanian dan kejujuran bukan sekadar pembawaan prikologis, melainkan hasil kesimpulan filosofis), yang menyesuaikan perbuatan dengan keyakinan dan ucapan (karena itu, dia amat membenci kemunafikan), yang membela pihak lemah terhadap mereka yang lebih kuat (karena itu, penting mengenal masyarakat keicl dari dekat dengan banyak berjalan dan mendaki gunung), yang menolakk tunduk kepada ketakutan (baik ketakutan terhadap kekuasaan maupun ketakutan terhadap penyingkiran social oleh teman-teman sendiri), yang tidak mendiamkan kejahatan atau ketidak-adilan yang ada di depan mata (karena dengan itu melakukan the crime of silence), dan yang menolak kebenaran resmi yang ditawarkan tanpa menguji terlebih dahulu (entah kebenaran yang ditawarkan oleh doktrin politik atau yang diberikan oleh doktrin agama).

            Pilihan seperti itu yang oleh John F. Kennedy dinamakan keberanian, yaitu kesediaan secara sadar untuk mengabaikan akibat suatu pilihan dan tindakan karena hendak berpegang teguh kepada prinsip dan nilai yang diyakini. Keberanian dalam pengertian ini merupakan kebajikan manusia yang oleh John F. Kennedy dianggap paling tinggi dan paling mulia.

Dengan mengutip Hemingway, dia mengatakan bahwa keberanian adalah grace under pressure, yaitu semacam keagungan yang tetap bermartabat dan tidak hilang keanggunannya sekalipun berada di b awah tekanan dan represi. Dengan kata lain, kesediaan untuk menghadapi kontradiksi antara keadaan nyata dan prinsip yang diyakini.

Kehidupan politik memang bukan dua bidang hitam putih yang terpisah oleh satu garis lurus. Seperti juga spectrum cahaya, warna-warna yang muncul dalam suatu prisma hanya mungkin timbul kalau ada kontradiksi antara warna putih dan warna gelap. Rahasia kebudayaan barangkali terletak di sana, bahwa bersikap jelas dengan mempertegas kontradiksi, justru memudahkan kita melihat aneka warna yang muncul di antara ujung spectrum yang satu ke ujung yang lain. Sebaliknya, menghilangkan kontradiksi justru akan membuat segala sesuatunya tunggal-makna, seragam, dengan nuansa yang buyar karena kehilangan tenaga yang diberikan oleh dua titik yang tadinya tentang-menentang dan tarik-menarik. Ketakutan terhadap kontradiksi merupakan kecenderungan prosaic yang tak sanggup memahami bahwa kata-kata dalam sajak tidak sekadar bunyi bahasa yang dituliskan, tetapi suatu rancang-bangun dunia potensial yang belum ada  sekarang dan mungkin selamanya tak pernah ada, tetapi bukan sesuatu yang tak mungkin. Sebaliknya, menghormati kontradiksi akan memungkinkan seseorang melihat makna dari daun yang luruh, terbawa angin lalu menjelma dalam sajak. Pada saat itu, politik sebagai seni kemungkinan menemukan diri kembali dari puisi sebagai dunia kemungkinan. (*)

_________________________

IGNAS KLEDEN:

Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

Continue Reading

Trending