Connect with us

Pemikiran

Mohammad Hatta: Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira

mm

Published

on

Mohammad Hatta[1]

HERBERT Spencer, ahli filsafat terkenal pada abad yang lalu mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya bersifat kuno. Hatinya sering terikat oleh kebiasaan, perasaannya, berat kepada yang lama. Itulah sebabnya maka orang tak mudah membuat yang lama dan menerima yang baru. Demikian juga dalam pergaulan, orang sangat terikat kepada tempatnya yang lama, bahkan tempat tumpah darahnya.

Memang filosofi kehidupan ini kita alami setiap hari. Apa lagi bagi orang tani, sangat melekat hatinya kepada tanah yang dikerjakannya, kepada pekarangan yang didalaminya, apa pula kalau tanah itu diperolehnya sebagai pusaka nenek moyang, turun temurun dari buyut sampai ke kakek, dari kakek sampai ke bapak, dari bapak sampai ke anak dan dari anak turun ke cucu dan selanjutnya.

Sifat itulah yang menjadi seni perasaan provincialisme, yang menjadi halangan kepada majunya cita-cita persatuan bangsa. Itulah sebabnya maka cita-cita persatuan bangsa lambat timbul dalam negeri agraria, yang penduduknya terutama hidup daripada pertanian, di mana satu sama lain jarang berhubung dengan tukar menukar. Cita-cita persatuan lekas timbul dalam negeri industri, di mana rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan tempat, melainkan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin pekerjaan. Lihat Inggeris negeri industri, betapakah kuat persatuan kebangsaannya. Lihat pula sebaliknya tanah Italia pada pertengahan abad yang lalu, negeri agraria, berapakah sukarnya membangkitkan semangat persatuan, berapakah kuatnya sifat provincialisme yang menjadi sebab hilangnya kemerdekaan bangsa dan Tanah Air Italia. Mengembara Mazzini lebih dahulu dalam pembuangan, mengandung dalam dadanya api persatuan yang tak mau padam, barulah menyingsing fajar keinsafan yang bibitnya ditanam oleh Mazzini: Italia Merdeka. Dengan itu terlekatlah semboyan di bibir tiap-tiap putera Italia, mengatakan Italia fara de se, artinya: Italia membikin dirinya sendiri.

Dalam pada itu, satu ajaran kita dapat daripada sejarah pergerakan kemderdkaan di Italia. Sekalipun sukar mencapai persatuan bagi tanah agraria dan bangsa pertanian, namun dengan usaha dan didikan cita-cita itu tercapai juga.

Keadaan Indonesia di waktu sekarang tidak seberapa bedanya dengan tanah Italia pada pertengahan abad yang lalu. Juga Indonesia terbilang tanah agraria. Selain daripada itu ia terbagi atas beberapa pulau yang besar dan beratus pulau-pulau yang kecil, satu sama lain dipisah-pisah oleh lautan. Lebih lagi daripada di Italia di zaman dahulu, terdapat di sini semangat persaingan dan provincialisme, Satu, sifat tani yang dipengaruhi oleh lingkungan tanah yang dikerjakannya; kedua, keadaan insulair (kepulauan), – kedua-duanya itu adalah dasar yang baik untuk menimbulkan perasaan buat hidup sendiri-sendiri serta berpikir sebagai katak di bawah tempurung.

Tidak heran, kalau pergerakan kebangsaan ditujukan kepada Tanah Air dan bangsa yang satu, kalau pergerakan pada langkah bermula mendidik persatuan. Bukan persatuan dalam pengertian menggabungkan beberapa partai politik menjadi yang tidak punya sifat dan rupa, melainkan persatuan dengan makna “berasa satu sebagai anak dari Ibu yang satu, Ibu Indonesia.” Dalam politik boleh berbeda paham, tetapi dalam rasa kebangsaan harus terikat oleh Tanah Air yang satu, yang dicintakan kemerdekaannya.

Itulah sebabnya, maka pergerakan kita bermula menuju hilangnya perasaan provincialisme. Tidak sedikit tempo yang dipergunakan untuk propaganda persatuan, supaya orang Batak menghilangkan perasaan kebatakannya, supaya orang Minangkabau menanggalkan keminang-kabauannya, supaya orang Sunda dan Jawa dan Madura melepaskan diri masing-masing daripada perasaan kebangsaan yang picik. Bagaimana juga tiap-tiap daerah dan kaum terikat oleh kebiasaan dan adat sendiri, semuaya harus merasa dirinya bagian dari Tanah Air yang satu. Berulang-ulang dipropagandakan, bahwa keadaan bangsa tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu. Dimana ada kemauan untuk bersatu dalam perikatan yang bernama “bangsa”, di waktu itu timbullah Kebangsaan Indonesia.

Ini kepercayaan, ini propaganda, akan tetapi tidak cukup dengan itu saja. Tidak cukup kalau kita dalam perasaan saja menamai diri kita “anak Indonesia”; di mana keadaan memaksa harus ditetapkan dengan bukti.

Masih banyak di antara kita yang bernama atau menamakan diri nasionalis Indonesia, akan tetapi pergaulannya dan semangatnya masih amat terikat kepada daerah dan tempat ia dilahirkan. Hatinya berat meninggalkan tanah tumpah darahnya, bercerai dengan pekarangan tempat buaiannya tergantung. Apalagi kalau ia terpaksa meninggalkan kotanya yang ramai dengan tiada kemauan sendiri, kalau ia ditempatkan ke satu daerah yang sunyi, yang adat dan lembaganya berlainan daripada yang dipakainya. Di sana timbul pilu dalam hatinya, teringatlah ia kepada kampung dan lupalah ia kepada Indonesia, yang daerahnya jauh lebih luas daripada kampung dan halaman si musafir tadi.

Siapa yang masih berperasaan begitu, bukanlah ia anak Indonesia, melainkan tak lebih dari anak provincial. Cita-cita Indonesia Merdeka makin dekat tercapai, bilamana semangat provincial semakin hilang dan anak Indonesia tulen semakin bertambah. Tandanya orang bernama anak Indonesia tulen, ia tak takut ke mana juga dalam Indonesia ini ia dibawa nasib. Di atas lapangan Tanah Air, ia hidup dan ia gembira.

Kita kaum revolusioner yang mengikut dan menganjurkan pergerakan radikal harus mempunyai perasaan yang demikian. Kita belum revolusioner dan belum radikal dalam semangat, kalau mulut kita tidak sesuai dengan isi hati kita. Ke mana kita dibawa oleh nasib, ke mana kita dibuang oleh yang berkuasa, tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia ini, itulah juga Tanah Air kita. Teluk yang molek dan telaga yang permai, gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, rimba belantara dan hutan yang gelap, ataupun pulau yang sunyi serta pun padang yang lengang, semuanya itu bagian Tanah Air yang sama kita cintai. Semuanya itu tidak boleh asing bagi kita. Apalagi, karena barisan kitalah yang senantiasa terancam oleh exorbitant rechten, yang sering memberikan korban buat pembuangan.

Kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan pembuangan dan hidup dalam perasingan, inilah syarat hidup yang kita peringatkan: “Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira, Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku”. (*)

_______________________

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902. Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antar anggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delgasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Perjuangannya dalam pergerakan nasional di luar negeri membuatnya dipenjara selama lima bulan bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdl Madjid Djojoadiningrat.

Menjelang kemerdekaan, pada awal Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Repbulik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggap 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk meyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971). Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul Menuju Negara Hukum.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presisen Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.

Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

Sumber: Mohammad Hatta, Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyatan, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

* Diterbitkan pertama kali dalam Daulat Ra’jat, No. 85, 20 Januari 1934, dan dimuat kembali dalam Kumpulan Karangan, I, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, Amsterdam, Surabaya, 1953, dan Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1976.

 

Continue Reading

Pemikiran

Rasionalisme dalam Keheningan Rousseau dan Rumi

mm

Published

on

Di era modernisme dewasa ini, penting bagi kita merefleksikan kembali hakikat hidup: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan alam tempat kita tinggal. Dari Abad Pencerahan hingga era modernisme ini yang melahirkan sains, teknologi, dan industri ternyata menyimpan sisi yang memprihatinkan. Sebab, perkembangan itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya dehumanisasi: perilaku manusia yang begitu kompleks–menjerumus ke arah reduksi. Manusia tak ubahnya seperti mesin yang berjalan. Sebagaimana yang dikatakan Thomas Hobbes, manusia ibarat mesin berakal

Ironisnya, cara berpikir rasional dan logis yang sedemikian kompleks tidak dibarengi dengan kepekaan emosi dan perasaan, menyebabkan manusia menjadi makhluk yang rasional. Akibatnya, kita memandang manusia seperti mesin-mesin yang berjalan yang digerakan oleh akal (rasio) belaka–nihil kepekaan emosi dan perasaan-perasaannya. Keadaan semacam itu sejatinya dapat mengkikis moralitas. Seperti persaingan dalam aspek sosio-politik, ekonomi, dan kebudayaan yang menyebabkan manusia yang satu ingin mengusai manusia lainnya atau dalam istilah Hobbes disebut homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).

Maka, sangat relevan bagi kita untuk kembali merefleksikan pemikiran Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Sebagaimana kita ketahui, Rousseau adalah seorang filosof Abad Pencerahan yang menolak rasionalisme Perancis Abad 18. Ia beranggapan rasionalisme bukan satu-satunya energi untuk membangun tatanan “dunia baru” yang lebih baik. Sebaliknya, Rousseau memilih mengutamakan aspek kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan-perasaannya daripada penalaran logika dan rasionalitas semata. Rousseau juga mempunyai posisi unik dalam pemikiran filsafat politik Barat. Rousseau adalah seorang filosof yang sulit diklasifikasi. Misalnya, apakah Rousseau seorang pendukung liberal, totalitarian, indiviualisme, atau kolektivisme? Namun, posisi Rousseau yang unik menjadi wajar karena tokoh ini menjangkau pelbagai spektrum intelektual yang luas. Misalnya, Macfarlane (dalam Ahmad Suhelmi: 2001) menyebutkan Rousseau sebagai tokoh yang melahirkan gagasan individualisme ekstrem meskipun di sisi lain ia pembela mati-matian kolektivisme.

Terlepas dari posisi intelektual Rousseau itu, ia merupakan peletak dasar era romantisme sebagai lawan dari rasionalisme. Rousseau mengkritik pengkultusan terhadap akal (rasio). Pendewaan terhadap akal hanya akan membuat manusia kehilangn fitrahnya sebagai makhluk perasa (la sensibilite) yang mengedepankan emosi daripada akal (rasio). Menurutnya, manusia yang mendewakan akal budi tanpa menyertakan aspek kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan-perasaannya seperti jasad tanpa ruh.

Seorang romantis seperti Rousseau akan sangat mudah tergores hatinya jika melihat kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan yang dialami oleh masyarakatnya. Dalam hal ini romanitsme Rousseau jelas menolak hiruk-pikuk kebisingan kehidupan modernitas, industrialisasi, dan ekspansi kapitalisme yang hanya akan merusak tatanan kehidupan dan alam tradisional. Rasioanalisme dan modernisme juga akan merenggut manusia dari sifat alamiyahnya, manusia dalam peradaban modern menyebabkan manusia terasing dari kehidupannya sendiri. Peradaban modern telah menodai kesucian alam dan menjadi penyebab ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di antar manusia. Barangkali hanya segelintir orang saja dari kita yang merindukan aroma hutan; merindukan burung-burung bernyanyi. Watak kapitalisme telah mengepung kehidupan modern. Bukan hanya “menginvasi” kota, melainkan hingga masuk jauh ke tengah hutan dan teluk pantai: pembakaran hutan dan reklamasi teluk pantai Jakarta demi kalkulasi keuntungan bisnis salah satunya. Dengan demikian, pemikiran romantisme Rousseau adalah antitesis dari rasionalisme dan modernisme (pembentuk pemberontakan intelektual Abada Pencerahan).

Jauh sebelum Rousseau meletakan gagasannya dalam era romantisme yang mengutamakan kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaannya di Eropa abad 18-an, khususnya bagi aliran romantisme (kesusastraan) Eropa. Seorang ulama sekaligus penyair mashur sudah terlebih dahulu menolak mengkultuskan atau mendewakan kekuatan akal; ia adalah Jalaluddin Rumi (1207-1273). Rumi melalui puisi-puisinya yang mashur itu bukan hanya berisi perihal cinta illahiyyah–Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, melainkan juga kritik terdahap pendewaan terhadap akal. Baginya, pemahaman atas dunia hanya mungkin di dapat melalui jalan cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik atau indera.

Keberadaan Rumi seperti oase di tengah padang gurun bagi manusia yang kering akan ajaran-ajaran tauhid. Rumi hadir lakasana sang fajar yang menyingsing di antara pekat kabut-kabut awan untuk menerangi gelapnya jiwa. Sebagaimana kita ketahui Rumi mengorek moralitas manusia yang mengalami dekadensi. Rumi menjadi sosok kontraproduktif bagi mereka yang mendewakan rasionalitas tetapi kering spiritualitas. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Rumi hidup di zaman Mu’tazilah, sebuah madzab Islam yang menjunjung tinggi kekuatan akal (rasio). Bagi Rumi pemahaman akal untuk membongkar “keberadaan” “sesuatu yang tersembunyi” hanya akan sia-sia. Bahakan lebih dari itu, pendewaan terhadap akal hanya akan melemahkan iman seseorang. Pada akhirnya sesuatu yang bersifat “ghaib” (metafisika) tidak akan mudah dipercayainya. Sebab, segala sesuatu yang tidak dapat dipahami, dicerna, dan dibuktikan keberadaannya oleh akal tidak akan dipercaya sebagai sesuatu kebenaran yang eksak.

Bila Rousseau adalah inisiator gerakan romanitisme (sastra) di Eropa, maka Rumi adalah guru spiritual filsafat cinta. Hakikat cinta, pun sama dalam pemikiran Rousseau yang hanya dapat dipahami oleh kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasan-perasaannya. Jalan cinta itu pula yang menghantarkan kerinduan Rumi pada Illahiyah. Sebagimana yang ditulis dalam syair-syairnya: Dia adalah orang yang mempunyai ketiadaan/ saya mencintainya dan saya mengaguminya/ saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya.

Di era modernisme yang berkiblat pada sains, teknologi, dan industri penting bagi kita untuk kembali mengasah kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan untuk merawat sendi-sendi kehidupan. Kendati perubahan adalah sifat alamiah yang tidak dapat dicegah, namun bukan berarti perubahan itu justru mengarah pada sesuatu yang bersifat destruktif. Jika Aristoteles meyakini hanya manusia yang “berpolitik” yang membedakan antara manusia dengan binatang. Maka dalam analogis lainnya, hanya kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan yang dapat membedakan manusia dengan mesin. Hanya dengan pendekatan itu pula yang dapat menjadikan manusia hidup sebagai manusia, bukan sebagai mesin-mesin yang berjalan. (*)

*) Ade Mulyono, aktif di sekolah feminisme. Artikelnya dimuat di beberapa media cetak dan internet. Saat ini tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Continue Reading

Pemikiran

The Author Function (1969)

mm

Published

on

French philosopher Michel FOUCAULT at home.

— Foucault, Michel “The Author Function.” Excerpt from “What is an Author?” Translation D.F. Bouchard and S. Simon, In Language, Counter-Memory, Practice, 124-127. Cornell University Press, 1977.

In dealing with the “author” as a function of discourse, we must consider the characteristics of a discourse that support this use and determine its differences from other discourses. If we limit our remarks only to those books or texts with authors, we can isolate four different features.

First, they are objects of appropriation; the form of property they have become is of a particular type whose legal codification was accomplished some years ago. It is important to notice, as well, that its status as property is historically secondary to the penal code controlling its appropriation. Speeches and books were assigned real authors, other than mythical or important religious figures, only when the author became subject to punishment and to the extent that his discourse was considered transgressive. In our culture and undoubtably in others as well discourse was not originally a thing, a product, or a possession, but an action situated in a bipolar field of sacred and profane, lawful and unlawful, religious and blasphemous. It was a gesture charged with risks before it became a possession caught in a circuit of property values. But it was at the moment when a system of ownership and strict copyright rules were established (toward the end of the eighteenth and beginning of the nineteenth century) that the transgressive properties always intrinsic to the act of writing became the forceful imperative of literature. It is as if the author, at the moment he was accepted into the social order of property which governs our culture, was compensating for his new status by reviving the older bipolar field of discourse in a systematic practice of transgression and by restoring the danger of writing which, on another side, had been conferred the benefits of property.

Secondly, the “author-function” is not universal or constant in all discourse. Even within our civilization, the same types of texts have not always required authors; there was a time when those texts which we now call “literary” (stories, folk tales, epics and tragedies) were accepted, circulated and valorized without any questions about the identity of their author. Their anonymity was ignored because their real or supposed age was a sufficient guarantee of their authenticity. Text, however, that we now call “scientific” (dealing with cosmology and the heavens, medicine or illness, the natural sciences or geography) were only considered truthful during the Middle Ages if the name of the author was indicated. Statements on the order of “Hippocrates said…” or “Pliny tells us that…” were not merely formulas for an argument based on authority; they marked a proven discourse. In the seventeenth and eighteenth centuries, a totally new conception was developed when scientific texts were accepted on their own merits and positioned within an anonymous and coherent conceptual system of established truths and methods of verification. Authentication no longer required reference to the individual who had produced them; the role of the author disappeared as an index of truthfulness and, where it remained as an inventor’s name, it was merely to denote a specific theorem or proposition, a strange effect, a property, a body, a group of elements, or a pathological syndrome.

At the same time, however, “literary” discourse was acceptable only if it carried an author’s name; every text of poetry or fiction was obliged to state its author and the date, place, and circumstance of its writing. The meaning and value attributed to the text depended upon this information. If by accident or design a text was presented anonymously, every effort was made to locate its author. Literary anonymity was of interest only as a puzzle to be solved as, in our day, literary works are totally dominated by the sovereignty of the author. (Undoubtedly, these remarks are far too categorical. Criticism has been concerned for some time now with aspects of a text not fully dependent upon the notion of an individual creator; studies of genre or the analysis of recurring textual motifs and their variations from a norm ther than author. Furthermore, where in mathematics the author has become little more than a handy reference for a particular theorem or group of propositions, the reference to an author in biology or medicine, or to the date of his research has a substantially different bearing. This latter reference, more than simply indicating the source of information, attests to the “reliability” of the evidence, since it entails an appreciation of the techniques and experimental materials available at a given time and in a particular laboratory).

The third point concerning this “author-function” is that it is not formed spontaneously through the simple attribution of a discourse to an individual. It results from a complex operation whose purpose is to construct the rational entity we call an author. Undoubtedly, this construction is assigned a “realistic” dimension as we speak of an individual’s “profundity” or “creative” power, his intentions or the original inspiration manifested in writing. Nevertheless, these aspect of an individual, which we designate as an author (or which comprise an individual as an author), are projections, in terms always more or less psychological, of our way of handling texts: in the comparisons we make, the traits we extract as pertinent, the continuities we assign, or the exclusions we practice. In addition, all these operations vary according to the period and the form of discourse concerned. A “philosopher” and a “poet” are not constructed in the same manner; and the author of an eighteenth-century novel was formed differently from the modern novelist.

___________

Since 1998, Foucault.info has been providing free access to a large selection of texts. All texts by Michel Foucault for educational purpose, under fair use of the Berne Convention.

foucault.info | Michel Foucault, Info.
Page last updated on Saturday, 22nd February 1969 — Paris

 

Continue Reading

Pemikiran

Postmodernisme: Kritik Timur terhadap Barat?

mm

Published

on

Melalui sastra dan film diskursus entitas “Timur” (Indonesia bagian Timur) sebenarnya dimunculkan untuk menginterupsi arogansi terhadap hegemoni  “Barat” (Indonesia bagian Barat). Kendati “Timur” harus menelanjangi dirinya sendiri dan menjadi bahan “lelucon” dalam sebuah “teater” di masyarakat luas. Secara tidak langsung upaya semacam itu adalah bentuk kritik “Timur” terhadap “Barat”.

Saat kita mengucapkan kata “Timur” selalu dikonotasikan dengan “sesuatu yang inferior” dan diasosiasikan sebagai kehidupan yang terbelakang; pendidikan, ekonomi, dan sosio-politiknya. Seakan-akan “Timur” adalah gumpalan-gumpalan komunal yang tidak tersentuh oleh tangan modernitas “Barat”. Seakan-akan “Timur” tidak disinari matahari pengetahuan: gelap-gulita. Seakan-akan “Timur” hanyalah pelengkap demografi dan antropologi kebudayaan (nusantara) kita.

Sebab, kehidupan spesies manusia di “Barat” yang dipenuhi gilang-gemilang modernitas telah menjadi antitesis dari kehidupan spesies manusia di “Timur”. Dengan kata lain, jika “Barat” melahirkan modernisme, maka “Timur” adalah antitesis dari “Barat” yang melahirkan postmodernisme. “Barat” adalah lambang kemajuan di masa depan dan “Timur” sebaliknya: distopia.

Melalui kebudayaan: sastra khususnya, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, “Timur” adalah surga kecil yang dieksploitasi: alam dan manusianya. “Timur” adalah adalah sekumpulan anak-anak kecil yang menelanjangi dirinya untuk ditertawakan kehidupan modernisme. Hanya dengan cara itu, “Timur” dapat mengkritik “Barat”. Dengan mempertontonkan kebodohan, keluguan, dan keterbelakangan, “Timur” membuka diri untuk dilihat mata khalayak, bahkan dunia, hanya supaya kita dapat merenungkan kembali apa yang dinamakan ketidakadilan.

Telah kita saksikan bersama-sama melalui sastra dan film, selalu dikisahkan kehidupan “Timur” yang menguras emosi dan air mata. Semisal Lintang tokoh dalam novel Laskar Pelangi yang berlatar di Belitung adalah anak remaja jenius. Seluruh soal matematika bisa dijawabnya tanpa dengan alat bantu, ia menghitungnya dengan “kecepatan cahaya”. Namun, karena faktor ekonomi Lintang gagal menjadi ahli matematika. Pada akhirnya, ia menjadi manusia yang hidupnya “nomal” saja: mencari makan, beranak-pinak, dan mati. Sebagaimana kebanyakan antropologi manusia “Timur” pada umumnya. Kritik yang sama pada film: Denias, Cahaya dari Timur, Di Timur Matahari, hingga Atambua semuanya seragam: kritik ketidakadilan dan keterbelakangan.

Kritik postmodernisme

Hegemoni (modernisme) corak kebudayaan “Barat” terhadap “Timur” menyebabkan dehumanisasi. Postmodernisme lahir karena kegagalan modernisme “Barat” dalam mengangkat martabat manusia. Bagi postmodernisme, paham modernisme yang didewakan dan ilmu pengetahuan yang dikultuskan di “Barat”, gagal membawa kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh (ekstensif) dan eudemian demi tercapainya keadilan sosial (social justice). Karena pada kenyataannya, pascakolonial hingga postmodernisme menjadi haluan bagi penuntut keadilan sosial (social justice), “Timur” tidak selangkah pun bergeser dari nasibnya: apa yang disebut dengan “keterbelakangan”.

Dalam perspektif postmodernisme; “Timur” menuntut pembangunan manusia dalam konteks “ekstensif”. Sebab, selama ini kita hanya dapat melihat, bukan dengan memahami. Persoalan utama “Timur” bukan terletak pada nihilnya infrastrukturnya, melainkan persoalan itu berpusat pada manusianya. Demi apa pemerintah terus-menerus melayani perusahaan freeport? Dalam satu sisi yang lain pemerintah gagal melayani masyarakat di tanah freeport itu berdiri untuk mengeruk, mengangkat, dan membawa emas, perak, tembaga setiap hari masuk ke kantong-kantong pribadinya.

            Yang terjadi selama ini ialah “Barat” sibuk membangun benda mati: infrastruktur apa yang disebut dengan akivitas ekonomi. Akan tetapi, “Barat” lupa tidak membangun peradaban harkat manusia “Timur”, yakni membangun konstruksi berpikirnya. Ringkasnya, “Barat” memuntahkan demagogi bukan pedadogi. Akibatnya, dalam pelbagai hal, pikiran manusia “Timur” selalu terbelakang dan tertinggal.

Karena selama ini yang membekas di kepala, “Barat” diasosiasikan dengan kemajuan dan pembangunan dalam pelbagai hal. Tidak terkecuali membangun dan mengeksploitasi alam yang ada di “Timur”. Apakah hal itu dilakukan untuk kemajuan manusia “Timur?” tentu tidak, melainkan cinta diri yang mendorong lahirnya ambisi untuk meraih segala kejayaan hidup yang hedonistik dan materialistik. Baginya, “Timur” adalah lahan subur “tak bertuan”. Bukan karena tidak ada pemiliknya, melainkan di tempat itu nihil logika, nir-nalar: keterbelakangan akan ilmu pengetahuan. Itulah warisan pikiran “picik” kolonialisme. Dengan demikian, masyarakat “Timur” hanyalah lampiran dalam pembuatan undang-undang.

Selama ini kita abai pada “Timur”, bahkan cenderung tak peduli atas segala kesengsaraannya. Baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, terlebih kesehatannya. Masih segar dalam ingatan kolektif kita, di “Timur” puluhan anak terjangkit gizi buruk. Di Jakarta, isu  lapar tersebut justru menjadi komoditas politik, di mana mata kamera mengintai dan mempertontonkannya. Ironisnya kebudayaan filantropi tidak lagi membekas pada diri kita sebagai manusia budaya.

Sudah 73 tahun Bangsa Indonesia merdeka, akan tetapi di wilayah “Timur” Indonesia masih dijajah “keterbelakangan”, yakni  dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosio-politiknya. Ada jalan konstitusi yang belum atau barangkali lupa dibangun oleh pemerintah. Sebuah jalan yang akan menghantarkan manusia meraih harkat dan martabatnya. Padahal, konstitusi mengamanatkan pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena “keterbelakangan” adalah asbabun nuzul adanya “penjajahan”.

Detik ini telah kita saksikan bersama di mana gugus pengetahuan, gagasan, argumen diletakan di atas meja perundingan tentang siapa pemilik sah “gunung emas”. Bila “Timur” harus menjalani nasibnya yang “hitam”, maka saya ingin meminjam filsafat Stoa: “Timur” adalah anjing yang diseret kereta. “Anjing” diibaratkan sebagai manusia dan “kereta” sebagai takdir. Pertanyaannya, apakah “anjing” tersebut akan selamanya seirama berlari mengikuti laju kereta dengan sukacita sebagai titik kulminasi karena hegemoni “Barat” yang superior terhadap “Timur” yang inferior. (*)

*) Ade Mulono: Mahasiswa sastra dan sekolah feminisme.

Continue Reading

Classic Prose

Trending