Connect with us

Buku

Menyelami dan Melampaui Negativitas

mm

Published

on

Oleh: Ahmad Jauhari *)

Baru-baru ini, ledakan hebat mengguncang Kosambi di Tangerang. Pabrik petasan itu meledak. Di belahan Indonesia Timur, gunung Agung di Bali dalam situasi gawat. Ribuan orang mengungsi. Bila direnungkan, bangsa ini adalah tuan rumah fenomenologi peristiwa-peristiwa negatif: pembantaian tragis 1965, konflik bersenjata di Aceh, tragedi Mei 1998, bom Bali 2002, tsunami Aceh Desember 2004, gempa Yogyakarta Mei 2006, tenggelamnya KM Levina 1 2006, gempa Padang 2009, dan yang baru-baru ini, ledakan pabrik minyak di Lamongan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa itu merupakan jejak-jejak dari negativitas pengalaman manusia.

Buku ini mendiskusikan  tentang “pengremangan kesadaran” sebagai sesuatu yang tidak nyaman untuk dibicarakan termasuk hal-hal negatif di dalam kehidupan bersama, yakni kehidupan yang hancur yang secara sosial-politis berarti runtuhnya solidaritas, pengejaran oposisi dan minoritas, merebaknya kekerasan massa, teror, terlantarnya rakyat dan luka-luka yang tetap basah tak tersembuhkan.

Hal-hal ini tetap tinggal sebagai hantu-hantu atau pengalaman-pengalaman negatif manusia. Buku ini berbicara secara fenomenologis tentang kerusakan-kerusakan sosial dan moral yang diwariskan oleh Orde Baru dari sudut pandang radikal, yaitu—dalam arti etimologis kata Latin itu—menelusuri sampai ke “radix” (akar) kerusakan-kerusakan itu. Di tengah-tengah lirihnya nasehat-nasehat moral, F. Budi Hardiman dalam buku ini lebih memilih pendekatan deskriptif (filsafat politik) dari pada analisis normatif (etika politik) untuk memahami kerusakan mental sampai ke palung terdalam dari relung-relung jiwa (psikologi politik).

JUDUL : Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma PENULIS : F. Budi Hardiman PENERBIT : Buku Kompas, Jakarta CETAKAN : 1, Oktober 2005 TEBAL : xIiv + 222 halaman

Sebelum memperjuangkan demokrasi, kiranya lebih bijaksanalah jika lebih dahulu diteliti kendala-kendala atau patologi-patologi mental menuju demokrasi. Massa, teror, dan trauma adalah pengalaman-pengalaman negatif yang selalu membayangi proses demokrasi, dan ancaman itu semakin besar seiring dengan bertambah banyaknya mereka yang termarginalisasi dalam proses globalisasi pasar dewasa ini. Dalam wacana demokrasi dan diskursus negara hukum modern, bertolak dari “pencerahan kesadaran” sebagai ekspresi kebebasan dan perbedaan individualitas manusia. Negativitas pengalaman manusia, mendasarkan diri pada wilayah “pengremangan kesadaran”, sebagai ancaman demokratisasi.

Istilah “negativitas” dalam buku ini dipakai sebagai “metafor” bagi semua deskripsi, analisis dan kritik dari keseluruhan gagasan. Kata “negativity”, dalam bahasa Inggris sebagai “negative attitude” atau “sikap negatif”, sementara  “negative” diartikan sebagai “hamful” atau “merusak” (hlm. xix). Sikap agresif dan destruktif jelas termasuk dalam kategori ini.

Namun, negativitas dipahami sebagai sesuatu yang melampaui “sikap atau “perilaku”, yaitu sebagai sesuatu yang memungkinkan sikap, perilaku dan pengalaman negatif itu sendiri.  Negativitas bukanlah sesuatu yang netral. Dia juga bukan ketiadaan atau titik nol melainkan sesuatu, yakni sesuatu yang tidak didefinisikan dari dirinya sendiri akan tetapi dari efek yang ditimbulkannya. Eksistensi negativitas dapat dipersepsi dalam kenyataan bahwa ia tidak membuat sesuatu itu “hilang”, melainkan “kurang”. Negativitas adalah sisi ‘yang lain’ (the other) dari jiwa manusia.

Akar Kekerasan Massa

Fenomena kekerasan massa yang semakin marak akhir-akhir ini menurut George Simmel, diproyeksikan oleh heterofobia (takut akan ‘yang lain’). Heterofobia berasal dari otofobia (takut akan diri sendiri). Dalam filsafat yang abnormal dirumuskan dalam konsep “the other” (Inggris), “l’ autri” (Prancis) atau “das Andere” (Jerman), dan “yang lain” dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yang lain, menduduki posisi negativas, karena dianggap berbahaya dan harus diberangus. Sebab yang lain ditatap jauh diseberang sana.

Padahal “yang lain” itu justru mengeram di palung terdalam individualitas manusia. Tidak sekedar penampakan wajah (face) ‘yang lain’ sebagai ‘yang lain’ hadir dengan selubung tabir ideologi. Namun juga, wajah seram yang dihadapanku hadir secara terus-menerus. Kehadiran itu “mengharuskan” subyek mengelak dan berpaling bahkan kalau perlu ‘yang lain’ itu dimusnahkan, agar tidak menggerogoti eksistensi subyek. Maka pembrangusan dan pengejaran terhadap yang berlainan sebagai minoritas merupakan tanda keruntuhan solidaritas.

Di zaman Orde Baru (Orba) hancurnya solidaritas pada kehidupan bernegara berpengaruh terhadap masyarakat setelahnya. Maka negara bagi Hannah Arendt, dalam Vita Activa, 1996 (The Human Condition) adalah wadah ekspresi kemajemukan dari ketunggalan. Dalam kediktatoran tak ada lagi negara sebab represi, agresi dan dominasi (Herrschaft) akan menghancurkan kemajemukan dalam ketunggalan. Kediktatoran bukanlah sekedar intervensi publik ke dalam yang privat melainkan “kolonisasi” ruang publik oleh yang privat. Kolonisasi atas ruang publik itu terjadi manakala para konglomerat berkongkalikong dengan kekuasaan politis atau juga agama dalam komando kementrian agama. Republik dalam kondisi semacam itu kehilangan esensinya, dan teror justru bertolak dari penguasa sebagai ‘pelaku’ destruktif.

Histerisitas massa pada teror dan kekerasan massa disorot dari ‘prespektif pelaku’, meminjam ungkapan Hermann Broch dalam buku Massenwahntheorie, 1979 (teori kegilaan massa) ditimbulkan dari ketidakmampuan untuk menegaskan diri yang mendapatkan energi dengan cara tindakan kolektif yang dektruktif. Dalam kekerasan massa ‘pelaku’ kekerasan justru mengalami penumpulan tidak hanya perasaan melukai para korban tetapi juga sirna rasa bersalah atas perilaku kekerasan. Lenyaplah daya serap moralitas dan akal sehat kehilangan “otoritasnya”.

Secara struktural, akar-akar kekerasan massa dalam teori tindakan kolektif Veit Michael Bader (sosiolog Jerman) berpangkal dari disparitas sosial yang terbentuk lewat interaksi sosial. Negativitas dilihat sebagai signal dari kebuntuan komunikasi dan bentuk perjuangan untuk meraih kesamaan dan keadilan. Macetnya komunikasi merupakan resonansi perubahan manusia dari “personalitas” menjadi “massa”.

Disorot dari psikologi politik (mental), kebuntuan komunikasi yang memproduksi kekerasan secara epistemologis dimengerti sebagai proses pengenalan manusia. Artinya, tindakan kekerasan itu sudah terkondisi di dalam struktur pikiran manusia. Hal itu mengacu pada dua hal; pertama, pengenalan atas manusia berarti mengandung momen dominasi sebab mengenali berarti mendefinisikan. Kekerasan itu semakin melar eksistensinya jika yang didefinisikan tak mampu mendefinisikan dirinya sendiri dan tunduk pada “institusi” di luar dirinya. Kedua, pengenalan atas manusia lain diawali dengan stereotipikasi bahwa orang lain dimengerti sebagai kelompok dan bukan sebagai individu. Dalam situasi konflik stereotipikasi yang netral menjadi destruktif (George Simmel). Kekerasan massa pada taraf antropologis berpangkal dari rasa panik dan kebutuhan akan ekstasis (Hermann Borch), dan posisi sosiologis kekerasan massa itu dilahirkan dari proses atomisasi individu secara struktural dalam masyarakat kapitalis (Hannah Arendt).

Kekuasaan (dalam masyarakat kapitalis) menghasilkan kepatuhan. “Bila orang menelusuri sejarah umat manusia yang panjang dan kelabu,” demikian kata C.P. Snow, “orang akan menemukan bahwa lebih banyak kejahatan yang menjijikkan, dilakukan atas nama kepatuhan daripada atas nama pembangkangan”. (hlm. 115). Realitas kepatuhan inilah yang mengilhami Elias Canetti dalam Masse und Macht 1995, merumuskan konsep Verwandlung (metamorfosis\mimesis). Tubuh menampakkan egonya sebagai sesuatu yang meniru gerakkan mesin. Maka destruksi massa merupakan bentuk disiplinasasi tubuh. Disiplinisasi tubuh (docile bodies) adalah elemen penting pemerintahan otoriter sebab hal itulah tenaga praksis destruksi moral dan sosial.

Adalah Viktor E. Frankl dalam konsep logoterapi memandang negativitas dari ‘prespektif korban’. Ia bergumul dengan persoalan makna hidup yang dilontarkan pasiennya. Lebih jauh ia tidak hanya memasuki persoalan makna hidup melainkan juga mengais “makna penderitaan” (termasuk derita para korban). Manusia berbahagia dengan menemukan kehidupannya. Demi menemukan makna itulah, jika perlu, manusia siap untuk menderita. Manusia menurut Frankl memiliki “den Willen zum Sinn” (kehendak-untuk-makna). Konsep ini didasarkan atas pengalaman Frankl sendiri sebagai tawanan di tiga kamp konsentrasi (yaitu Dachau, Bauchenwald dan Auschwitz). Penderitaan akan bermakna jika fokus hidup kita tidak berpijak pada apa yang diharapkan dari hidup ini melainkan bertolak pada apa yang dapat diharapkan oleh kehidupan darinya. Berpindah dari yang bertanya menjadi yang ditanyai. Jadi, makna penderitaan itu tergantung pada sikap yang benar terhadap penderitaan.

Untuk melampaui mengingat dan melupakan negativitas, diakhir buku ini Hardiman menggunakan diskursus detraumatisasai. Detraumatisasi merupakan “tindak merelakan”. Sedang merelakan adalah melampaui mengingat dan melupakan. Memaafkan adalah bertindak, yang menurut Arendt “memulai sesuatu yang baru, lahir kembali”, yakni membiarkan lewat itu yang lewat. Detraumatisasi harus dimulai dengan “askese duniawi”. Fritz Leist memandainya dalam tiga latihan; diam (Schweigen), ketenangan hati (Sammlung) dan merelakan (Verzicht) (hlm. 174). Diam adalah “das Hören in der Stille” (mendengarkan dalam kesunyian).

Berpijak pada metafisika Martin Heidegger dalam buku Discourse on Thinking, 1969 (diskursus tentang berpikir) bahwa Gelassenheit (ketenangan) terjadi melalui berdiam dalam kesunyian. Namun, Heidegger memakai kata kuno Gelassenheit zu den Dingen yang mengacu pada Meister Eckhart tentang “membiarkan dunia berjalan dan menyerahkan diri kepada Allah”.  Sehingga askese untuk diam dan pengumpulan diri berkaitan dengan sesuatu yang dasariah yaitu kerelaan. Kerelaan berarti membiarkan sesuatu itu berjalan sebagai yang lewat.

Buku ini merupakan “resonansi” dari riset disertasi Hardiman tentang massa dan penaklukan totaliter yang diselesaikannya di München Jerman tahun 2001. Disertasi itu lengkapnya berjudul Die Herrschaft der Gleichen. Masse und totalitäre Herrschaft. Eine kritische Überprüfung der Texte von George Simmel, Hermann Broch, Elias Canetti und Hannah Arendt (Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., 2001). Buku yang anda baca ini adalah catatan refleksi tentang keringat dan darah para korban, kaum survivors di negeri ini.

Sayangnya, itu semua merupakan bunga rampai yang tersiar di beberapa media dan ceramah-ceramah Hardiman. Sebagaimana kata Taufik Abdullah menyebut bunga rampai tulisan sebagai “non- book book” (buku yang bukan buku). Tetapi itu tidak berarti mengurangi ketajaman Hardiman memotret setiap negativitas pengalaman manusia. Pembaca justru dibantu secara perlahan-lahan merefleksikan diri bahwa setiap kita memungkinkan satu roda gigi mesin raksasa penghancur bekerja. (*)

JUDUL            : Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma

PENULIS         : F. Budi Hardiman

PENERBIT      : Buku Kompas, Jakarta

CETAKAN      : 1, Oktober 2005

TEBAL            : xIiv + 222 halaman

______________________________________

*) Ahmad Jauhari,mengajar di Universitas PGRI Yogyakarta; Founder Jivaloka Cakra Pustaka

 

Buku

Paradigma Platon Perihal Pedagogi

mm

Published

on

Bagi Platon, “puncak tertinggi pendidikan mousike adalah cinta pada keindahan (to kalon)”

Oleh Ahmad Jauhari

Tren masa kini, jumlah orang bersekolah tinggi kian melonjak. Fakta ini cukup menggembirakan. Namun, seiring dengannya, kejahatan para insan akademik malah juga menanjak. Bukan niat mengeneralisasi, melainkan sepatutnya insan akademik, mendayagunakan kecerdasannya demi kebaikan. Apalah dikata, justru panggang jauh dari api.

Inilah cermin buruk rupa dunia pendidikan. Apa penyebabnya? Buku karya A. Setyo Wibowo ini memberikan jawaban, bahwa “kegagalan membentuk disposisi prarasional (aspek nafsu dan emosi) akan menciptakan orang-orang rasional yang bengkok: rasionya bekerja baik, cerdas, tetapi alih-alih untuk membela kebaikan, rasio tersebut malah bekerja menjadi budak nafsu uang dan budak emosi pencarian harga diri dan kehormatan” (hlm. 65). Inilah fakta, yang terang-benderang menyekap bangsa ini. Gaduhnya dunia politik, menipisnya kepedulian, kesenjangan sosial, menguatnya kecurigaan, dan seterusnya, dapat ditengarai oleh sebab kesemerawutan dunia pendidikan.

JUDUL BUKU : PAIDEIA: Filsafat Pendidikan-Politik Platon PENULIS : A. Setyo Wibowo PENERBIT : P.T. Kanisius, Yogyakarta TAHUN TERBIT : September, 2017 TEBAL : 308 halaman

Belum lagi, gempuran perangkat teknologi masa kini. Bukan berarti menolak teknologi yang kian hari makin canggih. Namun, mewaspadai efeknya, juga selayaknya jadi bahan pertimbangan. Sebab, bila “manusia (…) tenggelam dalam arus mencari yang lebih cepat, lebih canggih, dan lebih banyak, melarutkan dirinya dalam keragaman tanpa fokus. Bukannnya makin menemukan dirinya, arus yang serba cepat membuat manusia tersesat di antara banyak hal yang melingkupinya. Dalam hasratnya merangkul segala sesuatu, ia malah tidak menjadi sesuatu dan kehilangan jati dirinya sendiri” (hlm. 20-21). Kehilangan jati diri, memungkinkan orang terjerembab masuk arah banalitas hidup. Hingga ia terjerumus pada jurang kecemasan dan palung kegalauan tiada ujung. Generasi anak bangsa zaman kini, diterpa gempuran teknologi maha dahsyat. Bila dunia pendidikan tak cepat merespon dengan cerdas, malapetaka masa depan anak negeri kian kabur tak terperi.

Disinilah, urgensinya pendidikan sensibilitas dilakukan semenjak usia dini. Bila “… dimensi prarasional terbentuk baik, anak-anak akan mengembangkan karakter sedemikian rupa sehingga cenderung menyingkiri apa-apa yang kelihatan berlebih-lebihan, tidak lurus, dan tidak harmonis. Dengan menajamkan kesukaan mereka pada hal-hal yang indah dan baik, mereka akan siap berkembang menjadi kaloskagathos (elok dan baik)” (hlm. 85). Pendidikan sensibilitas, bagi Platon, dapat diolah lewat musik dan gimnastik. Bila hasratnya sudah terbentuk, dimungkinkan anak didik kala dewasa, dapat menemukan harmoni saat mengambil keputusan.

Pembentukan Jiwa

Harmonisitas jiwa manusia berjalan indah nan elok, bila aspek sensibilitasnya terbentuk dengan matang. Keugaharian jiwa memungkinkan manusia bersikap tepat mengurai persoalan hidupnya. Karenanya, “pembentukan sensibilitas (…) menjadikan (…) sikap-sikap ugahari (tahu batas dan tidak serakah), sikap berani (bukan sikap gagah-gagahan atau pengecut yang serba menjijikkan), sikap bijaksana (bukan sikap culas serba mengakali orang lain), dan sikap adil (bukannya sikap yang tidak jujur, penuh kebohongan, tipu-tipu demi keuntungan sendiri)” (hlm. 88-89). Sehingga, mengolah dimensi sensibilitas sejak usia dini memungkinkan hasratnya terbentuk. Harapannya, pada pendidikan tingkat lanjut, peserta didik telah siap diberikan kurikulum lanjutan berupa seni berdiskusi.

Di dalam kemampuan seni berdiskusi, perlunya dibedakan antara dialektika, yang akan mengarah pada idea (definisi), dengan mitos yang akan mengarah kepada logos (wacana). Definisi menawarkan cetak-biru (bentuk) pemikiran. Sedangkan wacana menyuguhkan cakrawala pemikiran. Bagi Platon, “(..), dialektika adalah proses progress of thought, kemajuan berpikir, lewat dialog di mana para mitra wicara maju pelan-pelan dari bayang-bayang sampai ke kontemplasi idea” (hlm. 131). Kemampuan berdialektika memungkinkan orang berpikir dan bertindak mandiri.

Dalam buku ini, A. Setyo Wibowo menuturkan bahwa, bagi Platon, menularkan jiwa seni, khususnya seni imitatif, merupakan juga hal yang urgen dilakukan oleh lembaga pendidikan. Begitu pentingnya seni imitatif, sampai Platon mengatakan, “bukankah kalian mengamati bahwa imitasi yang dilakukan sejak muda sampai dewasa, akan menempel menjadi kebiasaan (habit) dan menjadi kodrat sekunder orang tersebut sebagaimana tampak dalam gerak-gerik tubuhnya, cara berbicara, dan berpikirnya” (hlm. 79). Di sinilah, pembentukan jiwa, bagi Platon merupakan nyawa dari pendidikan. Jiwa bukanlah sesuatu, sebab jawaban tentang ‘sesuatu’ berangkat dari pertanyaan ‘apa’. Jiwa bisa dikenali lewat kemiripan. Dan, realitas kemiripan bisa ditunjuk dengan metafor.

Di samping seni imitatif, ternyata bagi Platon pemilihan jenis musik juga akan berpengaruh kepada pembentukan jiwa. Karena musik itu soal “lagu (melos) terdiri dari tiga hal, kata-kata (logos), intonasi (harmonia), dan ritme (ruthmos)” (hlm. 81). Ketiga hal tersebut, juga memungkinkan jiwa manusia menjumpai keharmonisan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya, bahwa karakter itu memungkinkan dibentuk dengan model imitatif. Ritme yang baik, yang itu berpengaruh kepada pembentukan jiwa adalah yang sederhana dan punya sifat keteraturan. Sebaliknya, ritme yang buruk cenderung ngawur dan sembarangan. Maka, hidup butuh keteraturan, sebab kesehatan dan keseimbangan hidup dibentuk oleh jiwa yang harmonis.

Maka, bagi Platon, “puncak tertinggi pendidikan mousike adalah cinta pada keindahan (to kalon)” (hlm. 89). Sebab, mencintai musik memungkinkan jiwa manusia tergetar terus-menerus kepada wajah keindahan yang ranum dan senantiasa mengairahkan untuk ditatap sekaligus enigmatik bagi nalar. Rasa keinginan akan pengetahuan, yang merupakan watak khas nalar, terdorong terus-menerus oleh sebab tergetar dalam menyingkap cakrawala akan cinta pada keindahan.

Di samping musik, Platon juga memandang pentingnya pendidikan matematika. Sebab, matematika merupakan wilayah episteme, yakni “beroperasi dengan esensi-esensi konseptual yang diabstrakkan dari hal-hal inderawi” (hlm. 126). Bagi Platon, “(..) titik pusat pendidikan Matematika adalah mengajak orang menaruh perhatian pada yang abstrak yang tidak visible” (hlm. 127). Di sinilah, urgensinya pendidikan matematika. Bukan untuk matematika itu sendiri, melainkan visi yang ditawarkannya, yakni ketahanan seseorang menatap yang abstrak, yang tidak visible. Sebab keterjerumusan insan terdidik di negeri ini, terletak salah satunya, kepada kurangnya menaruh perhatian pada visi dari pendidikan matematika.

Sehingga, nalar seseorang terarah untuk mencintai kepada hal-hal yang tidak visible. Di samping, juga tentunya permenungan terhadap yang visible sebagaimana apa adanya. Sebab, kesadaran dalam rupa-rupa penampakan, memungkinkan ‘penemuan terhadap apanya’ realitas yang luput dari permenungan. Pertautan antara yang visible dan yang non-visible memungkinkan manusia menjumpai jiwa yang harmonis.

Serupa jagat raya ini, keugaharian jiwa memungkinkan tindakan mengarah pada yang baik, benar, dan indah, sekaligus, bonusnya, akan senantiasa berbahagia. Pemimpin adalah pengendali dari seluruh kesejahteraan suatu kelompok atau bangsa. Disebut pengendali sebab darinyalah, suatu bangsa menuju kesejahteraan atau mengarah pada kenestapaan. Buku ini mengulas dengan ranum, detail, dan tajam perihal tersebut.

Buku ini menawarkan gagasan revolusioner bagi arah baru paradigma pendidikan, terlebih lagi berguna bagi Indonesia. Di tengah gencarnya jargon revolusi mental era pemerintahan Jokowi, maka terbitnya buku ini, pada momentum yang tepat, di tengah benang kusut pendidikan yang rumit dan bernada suram. Buku ini, patut menjadi bahan pertimbangan, baik pemerhati juga pelaku dunia pendidikan maupun pemegang kebijakan.(AJ)

*) Ahmad Jauhari, Penulis Buku Homo Turbulen: Diskursus Perihal Religiositas,

Individualitas, dan Sosialitas (2019);

Alumnus Pascasarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Continue Reading

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Trending