Connect with us

Column & Opinion

Mengenang Gus Dur dan Soedjatmoko untuk Islam dan Indonesia

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth*

ANOMALI sosial dan demokrasi yang kita alami hari ini berkaitan erat dengan krisis pemikiran, krisis keterkaitan, dan cenderung abainya negara dalam memfasilitasi keadilan dan kesejahteraan sosial. Realitas tersebut berlangsung bersamaan dengan makin melemahnya bangunan civil society sebagai akibat dari krisis demokratisasi secara umum. Gejala-gejala demoralisasi terhadap agama, negara, dan demokrasi serta politik itu sendiri justru berlangsung disebabkan ulah sebagian besar kita sendiri karena kedangkalan pemikiran, minimnya pemahaman kebangsaan, dan hilangnya tanggung jawab sosial.

Dalam kondisi serbaprihatin semacam itu, kekosongan kepemimpinan pada level politik kebudayaan berlangsung masif sebagai wujud tiadanya anutan bangsa yang bisa dijadikan tempat bermusyawarah dan memberi kita pandangan-pandangan serta harapan kemajuan politik dan kemungkinan terwujudnya keadilan sosial.

Di satu sisi, kepemimpinan moral dalam paham kebudayaan politik kita terbukti telah menopang dan menolong dari kondisi krisis pada masa lalu yang pernah mendera kita. Para tokoh dan anutan bangsa seperti almarhum Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid dan Soedjatmoko mewakili kepemimpinan dalam hal kebudayaan politik dan intelektual. Dua sosok itu sulit dicarikan padanannya pada figur tokoh publik di zaman sekarang.

Gus dur penting sebagai tokoh bangsa

Dengan visi politik kebudayaannya, terbukti ia telah mampu menyelamatkan lebih banyak umat dan bangsa Indonesia dari kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban serta terperosoknya bangsa ini dalam krisis yang lebih akut.

Dalam masa hidupnya baik sebagai Ketua Umum PBNU, Presiden keempat Indonesia, dan juga kiai, Gus Dur melewati begitu banyak ujian kebangsaan sebagai akibat dari berlangsungnya upaya pelanggengan oligarki politik lama, dan beban liberalisasi ekonomi dari agenda politik global-kapitalisme.

Namun, beliau mengajarkan kehadirannya dalam politik membawa visi politik umat. Itu memiliki arti keselamatan sebanyak-banyaknya umat dan tegaknya bangunan kebangsaan penting melampaui semua logika politik kekuasaan, yang disandarkan pada kalkulasi kelompok atau hanya kepentingan personal belaka.

Bagi Gus Dur, seperti seringkali diungkapkannya dalam banyak pidatonya, ‘kekuasaan bukan apa-apa!’ Kekuasaan bukan hajat pribadi yang harus dipertahankan dan dipertaruhkan, dengan akibat jatuhnya korban dari rakyat dan kemungkinan terjadinya krisis kebangsaan.

Justru politik harus dalam rangka gotong royong menguatkan rakyat dan menjamin bergerak majunya proses kebangsaan. Suatu teladan dari visi politik yang susah kita temukan penggantinya pada figur politik hari ini.

Kosmopolit intelektual

Kehadiran Soedjatmoko penting sebagai sosok intelektual yang tegas dan jujur. Seorang kosmopolit intelektual yang pemikirannya berdiri kukuh di atas ketegasan asumsi-asumsi intelektualitas politik kebangsaan yang memihak pada kemanusiaan universal.

Soedjatmoko sebagaimana digambarkan Magnis-Suseno ialah pribadi intelektual sejati. Ia rasional, tenang, cool, kritis, sedikit skeptis, mengambil jarak tetapi selalu optimistis, dan committed pada kejujuran intelektual. (Lihat pengantar Magnis-Suseno untuk buku pemikiran Soedjatmoko untuk kebebasan, Gramedia 1994).

Darinya paling tidak kita mengambil beberapa pelajaran dan sikap seorang intelektual yang mungkin bisa menjadi teladan bagi kelompok intelektual kita sekarang ini; 1) Soedjatmoko ialah pribadi intelektual yang jauh dari sekat-sekat prasangka sektarian dan primordial. Dia menjunjung tinggi kebebasan. Bangsa ini akan maju jika kerinduannya akan kebebasan terpenuhi dan beriring menjadi spirit dalam menyusun masa depan Indonesia. Pandangan yang membuatnya terbuka bagi keragaman dan ‘liyan’ tetapi dalam dirinya ia seorang pecinta Tanah Air sejati. 2) Cita-cita intelektual yang selalu dipangkunya ialah martabat manusia Indonesia–dia selalu berharap agar agama-agama dapat menjadi pembawa pola yang menjunjung tinggi martabat manusia. 3) Soedjatmoko seorang intelektual muslim, keturunan priyayi Jawa yang lahir dan besar di jantungnya tanah Minang, Sawahlunto. Maka ia tumbuh menjadi Jawa yang Indonesia, muslim yang kosmopolit dan pluralis sejati.

Soedjatmoko (lahir dengan nama Soedjatmoko Mangoendiningrat; lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 10 Januari 1922 – meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 21 Desember 1989 pada umur 67 tahun), juga dikenal dengan nama panggilan Bung Koko, adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia.

Dalam satu kesempatan dialog bersama Gus Dur, Soedjatmoko mengungkapkan pemikirannya bahwa kebangkitan dan kemajuan dunia ke depan akan mengarah pada peradaban Timur.

Indikasi yang dimulai, menurut Soedjatmoko, dari telah memuncaknya negara-negara industri maju pada titik optimal perkembangan sejarahnya. Hal yang tidak bisa lagi dikejar negara-negara berkembang sehingga negara berkembang di dunia ke tiga harus mengembangkan peradaban (sivilisasi) mereka sendiri.

Dalam catatan Gus Dur, Soedjatmoko pernah memperkirakan munculnya tiga peradaban dunia dari negara berkembang yaitu; yaitu peradaban sinetik (bersumber pada Tiongkok), indik (bersumber pada keindiaan) dan peradaban Islam yang membentang dari Asia tenggara hingga ke Maroko.

Peradaban pertama dan kedua sedang dalam tahapan yang mungkin membenarkan ramalan Soedjatmoko seperti kita lihat hari ini. Namun, peradaban Islam, dan Islam Indonesia? Bukankah kita justru melihat kehancuran di banyak mayoritas negara muslim akibat konflik dan perpecahan berkepanjangan? Pertanyaan sama juga pernah diajukan kepada Soedjatmoko waktu itu, dan atas serangan yang menganggap mustahil peradaban Islam bisa dibangun kembali. Ia menjawab justru dinamika pertentangan itu sendiri yang akan membesarkan kebudayaan Islam menjadi hampir satu peradaban dunia. Bukankah peradaban Eropa barat pada waktu itu mulai menjarahi dunia dahulu juga sering saling menyerang?

Gus Dur dalam tulisannya berjudul ‘Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?’ Menggarisbawahi ramalan yang datangnya justru dari seorang intelektual dengan sikap hidup serbakosmopolitan seperti Soedjatmoko itu, dengan menyatakan bahwa yang penting justru bagaimana berlangsung reaktualisasi dan reinterpretasi Islam untuk kemanusiaan secara universal.

Hanya dengan cara itu peradaban Islam bisa kembali menjadi peradaban besar pada zaman kini, aktual, dan bukan sekadar buaian glorifikasi. Islam Indonesia bukan untuk kembali mewariskan arsitektur megah kaum muslim pada masa lalu, atau formalisme Islam di dalam konstitusi dan peradaban demokrasi kita, tetapi justru Islam Indonesia diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan berinovasi untuk membangun negeri ini dan terdepan dalam memimpin kemajuan dan demokrasi indonesia.

Sebagai mayoritas agama yang dipeluk masyarakat di Indonesia, Islam seharusnya memosisikan diri sebagai pengayom yang lain. Ia harus memiliki rasa lebih bertanggung jawab pada rasa aman dan terlindunginya kebebasan beragama.

Sebab di sanalah letak kepemimpinan budaya dan politik yang harus diambil perannya oleh Islam Indonesia. Jangan sampai malah terjebak dalam khayalan glorifikasi semu dan terkotakkan dalam sekat sektarian maupun primordial. Gus Dur dan Soedjatmoko telah memberikan teladan sikap dan warisan visi pemikiran, yang kita butuhkan untuk menjawab sebagian besar tantangan kebangsaan kita pada hari ini.

*Sabiq Carebesth: Penyair, Pemimpin Redaksi Halaman Kebudayaan “Book, Review & Culture” di Galeri Buku Jakarta.

*Tulisan ini sebelumnya dimuat di Harian Media Indonesia edisi (Sabtu, 10 December 2016)

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Column & Opinion

Soekarno: Laki-laki dan Perempuan

mm

Published

on

Allah telah berfirman, bahwa Ia membuat segala hal berpasang-pasangan. Firman ini tertulis dalam surat Yasin ayat 36:”Mahamulialah surat Az-Zukhruf ayat 12: “Dan Dia yang menjadikan segala hal berpasang-pasangan dan membuat bagimu perahu-perahu dan ternak, yang kamu tunggangi”; dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49: “Dan dari tiap-tiap barang kita membuat pasang-pasangan agar supaya kamu ingat.” Perhatikan: Segala barang, segala hal! Jadi bukan saja manusia berpasang-pasangan, bukan saja kita ada lelakinya dan ada wanitanya. Binatang ada jantannya, bunga-bunga pun ada lelakinya dan perempuannya, alam ada malamnya dan siangnya, barang-barang ada kohesinya dan adhesinya, tenaga-tenaga ada aksinya dan reaksinya, elektron-elektron ada positifnya dan negatifnya, segala kedudukan ada tese dan antitesenya. Ilmu yang maha-hebat, yang maha-mengagumkan ini telah keluar dari mulutnya Muhammad S.A.W. di tengah-tengah padang pasir, beratus-ratus tahun sebelum di Eropa ada maha-guru-maha-guru sebagai Maxwel Pharaday, Nicola Tesla, Descartes, Hegel, Spencer, atau William Thompson. Maha-bijaksanalah mulut yang mengikrarkan perkataan-perkataan itu, maha-hikmalah isi yang tercantum di dalam perkataan-perkataan itu! Sebab di dalam beberapa perkatan itu saja termaktublah segala sifat dan hakekatnya alam!

Alam membuat manusia berpasang-pasangan. Laki-laki tak dapat ada jika tak ada perempuan, perempuan tak dapat ada jika tak ada laki-laki. Laki-laki tak dapat hidup normal dan subur jika tak dengan perempuan, perempuan tak dapat hidup normal dan subur jika tak dengan laki-laki. Olive Schreiner, seorang idealis perempuan bangsa Eropa. Di dalam bukunya “Drie dromen in de Woestijn,” pernah memperlambangkan lelaki dan perempuan itu sebagai dua mahkluk yang terikat satu kepada yang lain oleh satu tali-gaib, satu “tali-hidup,” – begitu terikat yang satu dengan yang lain, sehingga yang satu tak dapat mendahului selangkah pun kepada yang lain, tak dapat maju setapak pun dengan tidak membawa juga kepada yang lain. Olive Schreiner adalah benar: memang begitulah keadaan manusia! Bukan saja laki dan perempuan tak dapat terpisah satu dari pada yang lain, tetapi juga tiada masyarakat manusia satu pun dapat berkemajuan, kalau laki-perempuan yang satu tidak membawa yang lain. Karenanya, janganlah masyarakat laki-laki mengira, bahwa ia dapat maju dan subur, kalau tidak dibarengi oleh kemajuan masyarakat perempuan pula.

Janganlah laki-laki mengira, bahwa bisa ditanam sesuatu kultura yang sewajar-wajarnya kultur, kalau perempuan dihinakan di dalam kultur itu. Setengah ahli tarih menetapkan, bahwa kultur Yunani jatuh, karena perempuan dihinakan di dalam kultur Yunani itu. Bnazi-Jerman jatuh, oleh karena di Nazi-Jerman perempuan dianggap hanya baik buat Kirche-Kuche-Kleider-Kinder. Dan semenjak kultur masyarakat Islam (bukan agama Islam!) kurang menempatkan kaum perempuan pula ditempatnya yang seharusnya, maka matahari kultur Islam terbenam, sedikit-sedikitnya suram!

Sesungguhnya benarlah perkataan Charles Fourrier kalau ia mengatakan, bahwa tinggi-rendahnya tingkat kemajuan sesuatu masyarakat, adalah ditetapkan oleh tinggi-rendahnya tingkat-kedudukan perempuan di dalam masyarakat itu. Atau, benarlah pula perkataan Baba Olllah, yang menulis, bahwa “laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung.” Jika sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai puncak udara yang setinggi-tingginya; jika satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.

Perkataan Baba O’lllah ini sudah sering kali kita baca. Tetapi walaupun perkataanya itu hampir basis, – kebenarannya akan tinggal ada, buat selama-lamanya.

Jadi: laki-laki dan perempuan menetapkan sifat-hakekatnya masing-masing. Tali-hidup yang ditamsilkan oleh Olive Schreiner itu, bukanlah tali-hidup sosial saja, bukan tali-hidup yang karena bersatu-rumah atau bersatu-piring nasi saja. Lebih asli daripada pertalian perumahan-yang-satu dan piring-nasi-yang-satu, adalah talihidupnya kodrat alam sendiri. Tali-hidup “sekse!” Laki-laki tak dapat subur jika tak ada tali-sekse ini, perempuan pun tak dapat subur jika tak ada tali sekse ini. Dan bukan tali-sekse yang tali-seksenya fungsi biologis saja, tapi juga tali-seksenya jiwa. Tiap-tiap sundal yang setiap hari barang kali menjual tubuhnya lima atau sepuluh kali, mengetahui, bahwa “tubuh” masih lain daripada “jiwa”. Dengan menjual tubuh yang sampai sekian kali setiap hari hari itu, masih banyak sekali sundal yang dahaga kepada cinta. Tali-sekse jasmani dan tali sekse rohani, – itulah satu bagian dari “tali-hidup” yang dimaksukan oleh Olive Schreiner, yang mempertalikan laki-laki dan perempuan itu. Memang tali-sekse jasmani dan rohani inilah kodrat tiap-tiap makhluk, dus juga kodrat tiap-tiap manusia. Manakala tali-sekse rohani dihilangkan dan hanya tali-sekse jasmani saja yang dipuaskan, maka tidak puaslah kodrat alam itu. Pada permulaan diadakan kultur-baru di sovyet-Rusia, maka ekses perhubungan anatara laki-laki dan perempuan adalah keliwat. “Tali-sekse” dianggap sebagai suatu keperluan tubuh saja, sebagai misalnya tubuh perlu kepada segelas air kalau tubuh itu dahaga. “teori air segelas” ini di tahun-tahun yang mula-mula sangat laku di kalangan pemuda-pemuda di Rusia. Madame Kollontay menjadi salah seorang penganjurnya. Siapa merasa dahaga seksuil, ia mengambil air yang segelas itu, – “habis minum,” sudahlah pula. Beberapa tahun lamanya teori air segelas ini laku. Tetapi kemudian … kemudian kondrat alam bicara. Kodrat alam tidak puas dengan segelas air saja, kodrat alam minta pada minuman jiwa. Kodrat alam minta “cinta” uang lebih memuaskan “cita,” “cinta” yang lebih suci. Lenin sendiri gasak teori air segelas ini habis-habisan dari semulanya ia muncul. Dan sekarang orang di sana telah meninggalkan sama sekali teori itu, orang telah mendapat pengalaman bahwa Alam tak dapat didurhakakan oleh suatu teori.

Semua ahli-ahli filsafat dan ahli biologi seia-sekata bahwa tali-sekse itu adalah salah satu faktor yang terpenting, salah satu motor yang terpenting dari perikehidupan manusia. Di sampingnya nafsu makan dan minum, ia adalah motor yang kuat. Di samping nafsu makan dan minum, ia menentukan perikehidupan manusia. Malahan ahli filsafat Schopenhauer ada berkata: “Syahwat adalah penjelmaan yang paling keras dariapda kemauan akan hidup. Keinsyafan kemauan-akan-hidup ini memusatkan kepada fi’il membuat turunan,” begitulah ia berkata.

Kalau tali-sekse diputuskan buat beberapa tahun saja, maka manusia umumnya menjadi abnormal. Lihatlah keadaan di dalam penjara, baik penjara buat orang laki-laki, maupun penjara buat orang perempuan. Dua kali saya pernah meringkuk agak lama dalam penjara, dan tiap-tiap kali yang paling mendirikan bulu saya ialah ke-abnormalan manusia-manusia di dalam penjara, yang seperti seperempat gila! Laki-laki mencari kepuasan kepada laki-laki dan direksi terpaksa memberi hukuman yang berat-berat.

Pembaca barangkali tersenyum akan pemandangan saya yang “mentah” ini, dan barangkali malahan menyesali kementahannya. Nabi Isa, nama Gandhi, nama Mazzini, yang menjadi besar, antara lain karena tidak mempunyai isteri atau tidak mencampuri isteri. Ah, … beberapa nama! Apakah artinya beberapa nama itu, jika dibandingkan dengan ratusan juta manusia biasa di muka bumi ini, yang semuanya hidup menurut kodrat alam? Kita di sini membicarakan kodrat alam, kita tidak membawa-bawa moral. Alam tidak mengenal moral, – begitulah Luther berkata. Beliau berkata lagi: “siapa hendak menghalangi perlaki-isterian, dan tidak mau memberikan haknya kepadanya, sebagai yang dihendaki dan dimustikan oleh alam, – ia sama saja dengan menghendaki yang alam jangan alam, yang api jangan menyala, yang air jangan basah, yang manusia jangan makan, jangan minum, jangan tidur!” Tali-sekse itu adalah menurut kodrat, sebagai lapar adalah menurut kodrat, dan sebagai dahaga adalah menurut kodrat pula!

Apakah maksud saya dengan uraian tentang tali-sekse in? Pembaca, nyatalah bahwa baik laki-laki, maupun perempuan tak dapat normal, tak dapat hidup sebagai manusia normal, kalau tidak ada tali-sekse ini. Tetapi bagaimanakah pergaulan hidup di zaman sekarang ini? Masyarakat sekarang di dalam ini pun, – kita belum membicarakan hal lain-lain! – tidak adil kepada perempuan. Perempuan di dalam hal ini pun suatu makhluk yang tertindas. Perempuan bukan saja makhluk yang tertindas kemasyarakatannya, tetapi juga makhluk yang tertindas ke-sekse-annya. Masyarakat kapitalistis zaman sekarang adalah masyarakat, yang membuat permungkinan. Pencaharian nafkah, – struggle for life – di dalam masyarakat sekarang adalah begitu berat, sehingga banyak pemuda karena kekurangan nafkah tak berani kawin, dan tak dapat kawin. Perkawinan hanyalah menjadi privilegenya (hak lebihnya) pemuda-pemuda yang ada kemampuan rezeki saja. Siapa yang belum cukup nafkah, ia musti tunggu sampai ada sedikit nafkah, sampai umur tiga puluh. Kadang-kadang sampai umur empat puluh tahun. Pada waktu ke-sekse-an sedang sekeras-kerasnya. Pada waktu ke-sekse-an itu menyala-nyala, berkobar-kobar sampai ke puncak-puncaknya jiwa, maka perkawinan buat sebagian dari kemanusiaan adalah suatu kesukaran, suatu hal yang tak mungkin. Tetapi … api yang menyala-nyala di dalam jiwa laki-laki dapat mencari jalan keluar, – melewati satu “pintu belakang” yang hina -, menuju kepada perzinahan dengan sundal dan perbuatan-perbuatan lain-lain yang keji-keji. Dunia biasanya tidak akan menunjuk laki-laki yang demikian dengan jari tunjuk, dan berkata: cih, engkau telah berbuat dosa yang amat besar! Dunia akan anggap hal itu sebagai satu “hal biasa,” yang “boleh juga diampuni.” Tetapi bagi perempuan “pintu belakang” ini tidak ada, atau lebih benar: tidak dapat dibuka, dengan tak (alhamdulillah) bertabrakan dengan moral, dengan tak berhantaman dengan kesusilaan, – dengan tak meninggalkan cap-kehinaan di atas ahi perempuan itu buat selama-lamanya. Jari-tunjuk masyarakat hanya menuding kepada perempuan saja, tidak menunjuk kepada laki-laki, tidak menunjuk kepada kedua pihak secara adil. Keseksean laki-laki setiap waktu dapat merebut haknya dengan leluasa, – kendati masyarakat tak memudahkan perkawinan -, tetapi keseksean kalbu. Perempuan banyak yang menjadi “terpelanting mizan” oleh karenanya, banyak yang menjadi putus asa, oleh karenanya. Bunuhdiri kadang-kadang menjadi ujungnya. Statistik Eropa menunjukkan, bahwa di kalangan kaum pemuda, antara umur 15 tahun dan 30 tahun, yakni waktu keseksean sedang sehebat-hebatnya mengamuk di kalbu manusia, lebih banyak perempuan yang bunuh diri, daripada kaum laki-laki. Jikalau diambil prosen dari semua pembunuhan-diri, maka buat empat negeri di Eropa pada permulaan abad ke 20, statistik itu adalah begini:

 

 

Nama Negeri

Umur 15-20 tahun Umur 21-30 tahun
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Jerman

Denemarken

Suis

Prancis

5,3%

4,6%

3,3%

3,5%

10,7%

8,3%

6,7%

8,2%

16%

12,4%

16,1%

10,9%

20,2%

14,8%

21%

14%

 

Ternyatalah, bahwa di semua negeri ini lebih banyak perempuan muda bunuh diri daripada laki-laki muda. Sebabnya! Sebabnya tak sukar kita dapatkan. Keseksean yang terhalang, cinta yang tak sampai, kehamilan yang rahasia, itulah biasanya yang menjadi sebab.

Adakah keadaan di negeri kita berlainan! Di sini tidak ada statistik bunuh-diri, tapi saya jaminkan kepada tuan; enam atau tujuh daripada sepuluh kali tuan membaca kabar seorang pemuda bunuh-diri di surat-surat kabar, adalah dikerjakan oleh pemuda perempuan. Di dalam masyarakat sekarang, perempuan yang mau hidup menurut kodrat alam tak selamanya dapat, karena masyarakat itu tak mengasih kemungkinannya. Di beberapa tempat di Sumatera Selatan saya melihat “gadis-gadis tua,” yang tak dapat perjodohan, karena adat memasang banyak-banyak rintangan, misalnya uang-antaran yang selalu terlalu mahal, kadang-kadang sampai ribuan rupiah. Roman mukanya gadis-gadis itu seperti sudah tua, padahal mereka ada yang baru berumur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Di daerah Indonesia yang lain-lain, saya melihat perempuan-perempuan yang sudah berumur 40 atau 45 tahun, tetapi yang roman-mukanya masih seperti muda-muda. Adakah ini oleh karena perempuan-perempuan di lain-lain tempat itu barangkali lebih cakap: make-up”-nya daripada perempuan di beberapa tempat di Sumatera Selatan itu? Lebih cakap memakai bedak, menyisir rambut, memotong baju, mengikatkan sarung? Tidak, sebab perempuan di tempat-tempat yang sama maksudkan itu pun tahu betul rahasianya bedak, menyisir rambut, memotong baju dan mengikatkan kain. Tetapi sebabnya “muka tua”, – tak ada suami, tak ada teman hidup, tak ada kemungkinan menemui kodrat alam. Di dalam bukunya tentang soal-perempuan, August Bebel mengutip perkataan Dr. H. Plosz yang mengatakan, bahwa sering ia melihat, betapa perempuan-perempuan yang sudah hampir peyot lantas seakan-akan menjadi muda kembali, kalau mereka itu mendapat suami. “Tidak jarang orang melihat bahwa gadis-gadis yang sudah layu atau yang hampir-hampir peyot, kalau mereka mendapat kesempatan bersuami, tidak lama sesudah perkawinannya itu lantas menjadi sedap kembali bentuk-bentuk badannya, merah kembali pipinya, bersinar lagi sorot matanya. Maka oleh karena itu, perkawinan boleh dinamakan sumber-kemudahan yang sejati bagi kaum perempuan,” begitulah kata Dr. Plosz itu.

Tetapi kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi: masyarakat kapitalis yang sekarang ini, yang menyukarkan sekali strugle for life bagi kaum bawahan, yang di dalamnya amat sukar sekali orang mencari nafkah, masyarakat sekarang ini tidak menggampangkan pernikahan antara lain laki-laki dan perempuan. Alangkah baiknya suatu masyarakat yang mengasih kesempatan nikah kepada tiap-tiap orang yang mau nikah! Orang pernah tanya kepada saya “Bagaimanakah rupanya masyarakat yang tuan cita-citakan?” Saya menjwab: “Di dalam masyarakat yang saya cita-citakan itu, tiap-tiap orang lelaki bisa mendapat isteri, tiap-tiap orang perempuan bisa mendapat suami.” Ini terdengarnya mentah sekali, tuan barangkali akan tertawa atau mengangkat pundak tuan, tetapi renungkanlah hal itu sebentar dengan mengingat keterangan saya di atas tadi, dan kemudian katakanlah, apa saya tidak benar? Di dalam masyarakat yang struggle for life tidak seberat sekarang ini, dan dimana pernikahan selalu mungkin, di dalam masyarakat yang demikian itu, niscaya persundalan boleh dikatakan lenyap, prostitusi menjadi “luar biasa” dan bukan satu kanker sosial permanen yang banyak korbannya. Professor Rudolf Eisler di dalam buku-kecilnya tentang sosiologi pernah menulis tentang persundalan ini: “Keadaan sekarang ini hanyalah dapat menjadi baik kalau perikehidupan ekonomi menjadi baik, dan mengasih kesempatan kepada laki-laki akan menikah pada umur yang lebih muda, dan mengasih kepada perempuan-perempuan yang tidak nikah, buat mencari nafkah Sonder pencaharian-pencaharian-tambahan yang merusak kehormatan.”

Pendek-kata: pada hakekatnya yang sedalam-dalamnya, soal perhubungan antar laki-laki dan perempuan, jadi sebagian daripada “soal perempuan” pula, bolehlah kita kembalikan kepada pokok yang saya sebutkan tadi: yakni soal dapat atau tidak dapat haknya keseksean, soal dapat atau tidak dapat alam bertindak sebagai alam. Di mana alam ini mendapat kesukaran, di mana alam ini dikurangi haknya, di situlah soal ini menjadi genting. Saya tidak ingin kebiadaban, saya tidak ingin tiap-tiap manusia mengumbar hantam-kromo saja meliwat-bataskan kesekseannya, saya cinta kepada ketertiban dan peraturan, saya cinta kepada hukum, yang mengatur perhubungan laki-perempuan di dalam pernikahan menjadi satu hal yang luhur dan suci, tetapi saya kata, bahwa masyarakat yang sekarang ini di dalam hal ini tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki minta haknya menurut kodrat alam, perempuan minta haknya menurut kodranya alam, ditentang haknya menurut kodrat alam ini tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Tetapi, dari masyarakat sekarang, lelaki nyata mendapat hak yang lebih, nyata mendapat kedudukan yang lebih menguntungkan. Sebagai makhluk-perseksean, sebagai geslacbtswezen,  perempuan nyata terjepit, sebagaimana ia sebagai makhluk masyarakat atau makhluksosial juga terjepit. Laki-laki hanya terjepit sebagai makhluk sosial saja di dalam masyarakat ini, tapi perempuan adalah terjepit sebagai makhluk-sosial dan sebagai makhluk perseksean.

Alangkah baiknya masyarakat yang sama adil di dalam hal ini. Yang sama adil pula di dalam segala hal yang lain-lain. Saya akui, adalah perbedaan yang frundamentil antara lelaki dan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu tiap-tiap hidung mengetahuinya. Lihatlah perbedaan antara tubuh perempuan dengan laki-laki, anggota-anggota lainnya, susunan anggotanya lain, fungsi-fungsi anggotanya (pekerjaannya) lain. Tetapi perbedaan bentuk tubuh dan susunan tubuh ini hanyalah untuk kesempurnaan tercapainya tujuan alam ini, maka alam mengasih anggota-anggota tubuh yang spesial untuk fungsi masing-masing. Dan hanya untuk kesempurnaan tercapainya tujuan kodrat alam ini, alam mengasih fungsi dan alat-alat ke-“lelaki-lakian” kepada perempuan. Buat laki-laki: memberi zat anak; buat perempuan: menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak, memelihara anak. Tetapi tidaklah perbedaan-perbedaan ini harus membawa perbedaan-perbedaan pula di dalam perikehidupan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk-masyarakat.

Sekali lagi: ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sekali lagi pula saya ulangi di sini, bahwa perbedaan-perbedaan itu hanyalah karena dan untuk tujuan kodrat alam, yakni hanyalah karena dan untuk tujuan perlaki-isterian dan peribuan saja. Dan sebagai tadi saya katakan, kecuali perbedaan tubuh, untuk hal ini adalah perbedaan psikis pula antara laki-laki dan perempuan yakni perbedaan jiwa. Professor Heymans, itu ahli jiwa yang kesohor, yang mempelajari jiwa-perempuan dalam-dalam, mengatakan, bahwa perempuan itu, untuk terlaksananya tujuan kodrat alam itu, adalah melebihi laki-laki di lapangan “emotionaliteit” (rasa terharu), “activiteit” (kegiatan), dan “chariteit” (kedermawanan). Perempuan lebih lekas tergoyang jiwanya daripada laki-laki, lebih lekas marah tetapi juga lebih lekas cinta-lagi daripada laki-laki, lebih lekas kasihan, lebih lekas “termakan” oleh kepercayaan, lebih ikhlas dan kurang serakah, lebih lekas terharu, lebih lekas mengidealisirkan orang lain, lebih boleh dipercaya, lebih gemar kepada anak-anak dan perhiasan, dan lain sebagainya. Semuanya ini mengenai jiwa. Tetapi anggapan orang, bahwa perempuan itu akalnya kalah dengan laki-laki, anggapan orang demikian itu dibantah oleh Professor Heymans itu dengan tegas dan jitu: “Menurut pendapat saya, kita tidak mempunyai hak sedikit pun buat mengatakan, bahwa akal perempuan kalah dengan akal laki-laki.”

Tiap-tiap guru dapat membenarkan perkataan Professor Heymans ini. Saya sendiri waktu menjadi murid di H.B.S. mengalami, bahwa seringkali murid lelaki “payah” berlomba-kepandaian dengan teman-teman perempuan dan malahan pula sering-sering “terpaku;” oleh teman-teman perempuan itu. Pada waktu saya menjadi guru di sekolah menengah pun saya mendapat pengalaman, bahwa murid-murid saya yang perempuan umumnya tak kalah dengan murid-murid saya yang laki-laki. Professor Freundlich, itu tangan-kanannya Professor Einstein di dalam ilmu bintang yang maha-guru di sekolah tnggi Istambul di dalam mata pelajaran itu kalah dengan studen-studen laki-laki. “Mereka selamanya boleh diajak memutarkan otaknya di atas soal—soal yang maha-sukar.” Professor O’Conroy yang dulu menjadi mahaguru di Keio Universiteit di Tokyo, menceritakan di dalam bukunya tentang negeri Nippon, bahwa di Nippon selalu diadakan ujian-ujian-perbandingan (vergelijkende excamens) antara lelaki dan perempuan oleh kantor-kantor-gubermen atau kantor-kantor-dagang yang besar-besar, dan bahwa selamanya kaum perempuan nyata lebih unggul daripada kaum laki-laki.

Ada-ada saja alasan orang cari buat “membuktikan,” bahwa kaum perempuan “tak mungkin” menyamai (jangan lagi melebihi) kaum perempuan kalah banyaknya dengan otak. Orang katakan, bahwa otak perempuan kalah banyaknya dengan otak laki-laki! Orang lantas keluarkan angka-angka hasil penyelidikan ahli-ahli, seperti Bischoff, seperti Boyd, seperti Marchand, seperti Retzius, seperti Grosser. Orang lantas membuat daftar sebagai dibawah ini:

Berat otak rata-rata:

Menurut Penyelidikan

Laki-laki

Perempuan
Bischoff

Boyd

Marchand

Retzius

Grossser

1362 gr

1325 gr

1399 gr

1388 gr

1388 gr

1219 gr

1183 gr

1248 gr

1252 gr

1252 gr

            Nah, kata mereka, mau apa lagi? Kalau ambil angka-angka Retzius dan Grosser, maka otak laki-laki rata-rata beratnya 1388 gram, dan otak perempuan rata-rata 1252 gram! Mau apa lagi? Tidakkah ternyata laki-laki lebih banyak otaknya daripada perempuan?

            Ini jago-jago kaum laki-laki lupa, bahwa tubuh laki-laki juga lebih berat dan lebih besar daripada tubuh perempuan! Berhubungan dengan lebih besarnya tubuh laki-laki itu, maka Charles Darwin yang termasyur itu berkata: “Otak laki-laki memang lebih banyak dari otak perempuan. Tetapi, jika dihitung dalam bandingan dengan lebih besarnya badan laki-laki, apakah otak laki-laki itu benar lebih besar?” Kalau dihitung di dalam perbandingan dengan beratnya tubuh, maka ternyatalah (demikianlah dihitung) bahwa otak perempuan adalah rata-rata 23,6 gr, per kg tubuh, tetapi otak laki-laki hanya … 21,6 gram per kg tubuh! Jadi kalau betul ketajaman akal itu tergantung dari banyak atau sedikitnya otak, kalau betul banyak-sedikitnya otak menjadi ukuran buat tajam atau tidak tajamnya pikiran maka perempuan musti selalu lebih pandai dari kaum laki-laki!

            Ya, kalau betul ketajaman akal tergantung dari banyak-sedikitnya otak! Tetapi bagaimana kenyataan? Bagaimana hasil penyelidikan otaknya orang-orang yang termasyur sesudah mereka mati? Ada ahli-ahli pikir yang banyak otaknya, tetapi ada pula harimau-harimau pikir yang tidak begitu banyak otaknya! Cuvier, itu ahli-pikir, otaknya 1830 gr. Byron itu penyair-besar, 1807 gr, Mommsen 1429,4 gr, ahli-falsafah Herman hanya 1358 gr, (di bawah “normal!”), gajah falsafah dan ilmu hitung Leibniz hanya 1300 gr, (dibawah “normal!”) jago fisika Bunsen hanya 1295 gr (di bawah “nomor!”), kampiun politik Prancis Gambetta hanya 1180 gr (malahan di bawah “nomor perempuan” sama sekali!). Sebaliknya Broca, itu ahli fisiologi Paris yang termasyur pernah mengukur isi tengkorak-tengkorak manusia dari Zaman Batu, – dari zaman tatkala manusia masih biadab dan bodoh! – dan ia mendapat hasil rata-rata 1606 cm3, satu angka yang jauh lebih tinggi daripada angka-angka isi tengkorak dari zaman sekarang. Malahan teori “lebih banyak otak lebih pandai” ini ternyata pula menggelikan, sebab Bischoff pernah menimbang otak mayat seorang kuli biasa, – tentu seorang yang bodoh! – dan ia mendapat record 2222 gr!, sedang Kohlbrugge berkata, bahwa “otak orang-orang yang gila atau idiot sering sekali sangat berat!” Dari mana orang masih mau tetap menuduh bahwa orang perempuan kurang tajam pikiran, karena orang perempuan kurang banyak otaknya kalau dibandingkan dengan orang laki-laki?

            Tidak “alasan otak” ini adalah alasan kosong. “Alasan otak” ini sudah lama dibantah, dihantam, dibinaskan oleh ilmu pengetahuan! Bebel di dalam bukunya mengumpulkan ucapan-ucapan ahli wetenschap tentang “alasan otak” ini. Raymond Pearl berkata: “Tidak da satu buku, bahwa antara ketajaman akal dan beratnya otak ada perhubungan satu dengan yang lain;” dan Kohlbrugge menulis pula: “antara ketajaman akal dan beratnya otak tidak ada pertalian apa-apa.” Dan tidakkah ada cukup bukti, bahwa perempuan sama tajam pikirannya dengan kaum laki-laki, sebagai dikatakan oleh Prof. Hemans, Prof, Freundlich, Prof. O’Conroy itu tadi, dan boleh ditambah lagi dengan berpuluh-puluh lagi keterangan ahli-ahli lain yang mengakui hal ini, kalau kita mau? Tidakkah kita sering mendengar nama perempuan-perempuan yang menjadi bintang ilmu pengetahuan atau politik, sebagai Madame Curie, Eva Curie, Clara Zetkin, Henriette Roland Holst, Sarojini Naidu, dll?

            Tuan barangkali akan membantah, bahwa jumlah perempuan-perempuan kenamaan itu belum banyak, dan bahwa di dalam masyarakat sekarang kebanyakannya kaum laki-lakilah yang memegang obor ilmu pengetahuan dan falsafah dan politik. Benar sekali, tuan-tuan; Di dalam masyarakat sekarang! Benar sekali: di mana laki-laki mendapat lebih banyak kesempatan buat menggeladi akal-pikirannya, maka kaum laki-lakilah yang kebanyakan menduduki tempat-tempat kemegahan ilmu dan pengetahuan. Di Dalam masyarakat sekarang ini, di mana kaum perempuan banyak yang masih dikurung, banyak yang tidak dikasih kesempatan maju ke muka di lapangan masyarakat, banyak yang baginya diharamkan ini dan diharamkan itu, maka tidak heran kita, bahwa kurang banyak kaum perempuan yang ilmu dan pengetahuannya membubung ke udara. Tapi ini tidak menjadi bukti bahwa dus kualitas otak perempuan itu kurang dari kualitas otak kaum lelaki, atau ketajaman otak perempuan kalah dengan ketajaman otak laki-laki. Kualitasnya sama, ketajamannya sama, kemampuannya sama, hanya kesempatan-bekerjanya yang tidak sama, kesempatan-berkembangnya tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasihnya kesempatan oleh masyarakat sekarang kepada kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ke-tidak-adilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu! (*)

_________________

Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945-1966, menganut ideologis pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negera kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.” Namun, akhirnya ia lebih condong ke Blok Timur yang dikendalikan Uni Soviet dan RRC. Pemimpin Besar Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI. Kendati ia belum berhasil dalam bidang pembangunan ekonomi untuk membawa rakyatnya dalam kehidupan sejahtera, adil makmur. Ideologi pembangunan yang dianut pria yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa (Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, suku Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, Suku Bali), ini bila dilihat dari buku Pioneers in Development, kira-kira condong menganut ideologi pembangunan yang dilahirkan kaum ekonomi kerakyatan. Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjut di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasi meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926. Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda menjebloskannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan.

            Dalam pembelaannya berujudul Indonesia Menggugat, ia menelanjangi kebusukan Belanda. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas (1931), Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin degnan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Sumber: Dr. I. Sukarno, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno, 1963.

Continue Reading

Column & Opinion

Cerita Pendek Perbudakan ABK Kapal yang Belum Akan Berakhir

mm

Published

on

“Sudah saya pendam dalam, karena jengkel dan kadang trauma. Tapi sekarang ingatan saya terusik lagi, jengkel lagi… di sana dia dipanggil Asung, awak kapal memanggilnya… saya takut menyebut nama tapi dia orang indonesia juga, kaya sekali, punya rumah mewah di Phuket.”

| Susan Gui*

Saya menatap wajah ketiga orang laki-laki yang sedang tertawa terbahak-bahak. Mereka bertiga tertawa bukan karena ada komedi yang lucu, namun mereka tertawa karena mereka sedang berhitung berapa kali mereka sudah merasakan penjara imigrasi. Untuk sementara rekor dipegang oleh Pak Hery, Awak Kapal yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Pengalaman pertama Pak Hery merasakan penjara imigrasi di Phuket Thailand, karena salah satu surat izinnya mati beberapa hari.

Hery masuk ke dalam penjara imigrasi selama 20 menit, pada saat itu salah satu awak kapal sekaligus teman baiknya menegaskan bahwa perpanjangan surat-surat merupakan tanggung jawab dari agensi. Perihal tanggung jawab dan hak agensi tertuang dalam PKL (Perjanjian Kerja Laut).

Lalu saya kembali menatap ketiga wajah para awak kapal di Phuket, Thailand itu, mereka melanjutkan cerita lucu lainnya. Salah satunya ketika mereka harus menahan rasa lapar selama dua hari karena tidak ada makanan dan pihak agensi, hal semacam itu sering terjadi.

Sodikin, salah satu awak kapal menuturkan, rasa lapar yang ia rasakan sudah tidak bisa lagi diceritakan. Di atas kapal, segala kondisi mungkin saja terjadi. Termasuk kelaparan hingga penelantaran di atas kapal-kapal perikanan. Bagi Sodikin, bisa makan nasi dan cumi saja sudah menjadi berkah luar biasa. Terlebih lagi jika sang Kapten mau bermurah hati memberikan para awak kapal beras dan ayam.

Di atas kapal, para awak kapal harus bertahan untuk hidup selama dua tahun. Tantangan terbesar mereka bukan hanya cuaca yang buruk, ombak dan badai, namun juga kekerasan baik verbal maupun fisik.

Bagi Rudy, salah satu awak kapal yang duduk bersama saya, kesulitan untuk saling memahami bahasa menjadi kendala yang sering dihadapi.

Tiga awak kapal tersebut hingga hari ini masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, berupa gaji dan uang jaminan yang telah mereka setorkan kepada agensi. Mereka telah bekerja lebih dari 10 bulan dan belum pernah mendapatkan gaji sekali pun. Jika ada kebutuhan mendadak, awak kapal terpaksa meminjam uang dari nakhoda atau agensi namun terkesan mengemis. Nakhoda pun agensi terus berdalir jika gaji mereka belum dibayarkan oleh pemilik perusahaan.

Rudy menuturkan, sewaktu lebaran hatinya ngilu. Keluarganya berharap ada sedikit uang untuk mereka bisa merayakan hari raya dalam suka cita. Rudy terus meminta kepada agensi, dan akhirnya mereka meminjamkan uang. Jika dirupiahkan jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000, itupun perlu perjuangan panjang untuk mendapatkannya. Uang tersebut masuk dalam pinjaman, padahal hak Rudy yang telah bekerja selama 17 bulan belum pernah dibayarkan sekali pun. Rudy tertawa geli menatap saya, seakan dia sedang mentertawakan kemalangannya di hadapan orang yang tidak pernah merasakan hal yang lebih tragis dari dirinya.

Saya menjadi ingin tahu, rata-rata awak kapal ini mengetahui buruknya kondisi para pekerja di atas kapal perikanan, lalu mengapa mereka masih mau bekerja di atas kapal? Alasan yang mereka sampaikan hampir sama semua, bahwa mereka terlahir di atas pesisir. Jiwanya adalah pelaut, tempat tidurnya adalah ombak dan buih.

Maka jika mereka harus bekerja, mereka harus berada di sekitar lautan. Di sisi lain keahlian yang mereka miliki adalah melaut, mereka memiliki pengetahuan tentang alat tangkap, pengetahuan membaca alam dan angin. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, jika alasan paling mendasar adalah soal jiwanya sendiri.

Malam ini saya tutup dengan menambahkan titik pada tulisan akhir saya. Namun, bagi mereka yang hingga hari ini masih berjuang atas hak-hak penghidupannya, titik bukanlah satu tanda untuk berhenti dan memukul barisannya mundur.

Dari mata Sodikin, saya melihat cahaya baru; cahaya perjuangan untuk menolak segala bentuk perbudakan, termasuk perbudakan di atas kapal-kapal perikanan. Titik adalah tanda bagi Sodikin, Hery dan Rudy untuk menyudahi hari ini dengan memikirkan segala bentuk kemungkinan untuk perubahan. Tidak ada yang ingin diperlakukan tidak baik, sekali pun kami buruh yang bekerja pada satu perusahan. Selamat Hari Buruh 2017, napas kita masih panjang; untuk memutus rantai perbudakan di kapal-kapal perikanan. (*)

—————————–

*Susan Gui: Penulis Lepas, Pekerja Sosial dan Ibu Rumah Tangga.

Continue Reading

Column & Opinion

Jokowi dan Keadilan Transisi

mm

Published

on

Prinsip utama yang harus dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Oleh: Rivanlee Anandar & Puri Kencana Putri*

Wacana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kian santer di telinga. Terlebih lagi, setelah Wiranto (Menkopolhukam) menyampaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi beban negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Ada dua kejanggalan dari wacana tersebut, pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalan pintas musyawarah mufakat. Langkah ini dipandang sejumlah pegiat HAM tidak lebih dari sekadar agenda cuci tangan negara untuk melanggengkan ketiadaan hukum. Atau yang sering disebut impunitas. Kedua, langkah non-yudisial yang dipelopori oleh salah satu aktor yang diduga kuat bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut berpotensi melemahkan makna penegakan hukum di Indonesia.

Adalah penting untuk mengingat siapa Wiranto dalam sejarah impunitas Indonesia. Nama Wiranto disebutkan di dalam rangkaian laporan Komnas HAM; seperti peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, Penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, dan juga tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandate Serious Crimes Unit, yang menyatakan bahwa, Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku di dalam institusi TNI. PBB bahkan telah mengusulkan untuk menggelar sebuah peradilan internasional untuk meminta pertanggungjawaban pidana aktor pelanggaran HAM serius di Timor Leste, khususnya Wiranto.

Presiden Abdurrahman Wahid yang saat itu menyatakan bahwa reformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bisa menghadang aktor pelaku pelanggaran HAM; sehingga tidak perlu membuka jalur akuntabilitas internasional. Namun nyatanya ada banyak upaya pelemahan sistem penegakan hukum, khususnya ketika UU ini digagalkan untuk mempidana 18 orang yang diputus bersalah untuk kasus Tanjung Priok, Timor Leste dan Abepura; di mana ke-delapan belas orang tersebut dibebaskan di tingkat banding (KontraS, ICTJ. 2012 hal. 4).

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) tentu menjadi tanda tanya besar bagi korban. Terlebih lagi, pada kasus-kasus yang telah menempuh upaya hukum. Keberadaan Dewan Kerukunan Nasional malah menutup jalur-jalur hukum yang telah dibangun dan belum digunakan secara maksimal selama ini.

Kesempatan Cuci Tangan

Satu hari menjelang perayaan hari HAM sedunia pada 9 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara akan menempuh mekanisme-mekanisme hukum yang tersedia dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu guna mencegah terulangnya kembali di masa mendatang. Presiden juga menyinggung tentang “reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten, dan tidak diskriminatif” dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun, hingga kini, ungkapan tersebut tidak juga terealisasikan.

Sejak posisi Menkopolhukam diisi oleh Tedjo Edhy Purdijanto, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat disebut-sebut akan menempuh jalur nonyudisial. Ini terlihat dari dua orang berikutnya yang menempati posisi sama menggantikan Tedjo. Luhut Binsar Pandjaitan menginisiasi Simposium 1965 pada April 2016 lalu, kemudian dilanjutkan oleh Wiranto yang menyebutkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaika kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jika dibentangkan, setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diselesaikan oleh negara, di antaranya peristiwa 1965-1966, Timor Leste 1999, Semanggi I dan II, Mei 1998, Kasus Wasior dan Wamena, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, dan Peristiwa Abepura 2001. Upaya muswarah mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut sama saja menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Langkah politik hukum negara yang dengan sepihak memutuskan upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat melalui pintu rekonsiliasi adalah langkah yang tidak bermartabat dan tidak boleh mendapatkan dukungan luas dari publik. Dari wacana tersebut, setidaknya memunculkan beberapa dugaan, pertama, keputusan itu kuat disinyalir sebagai sebagai sebuah keputusan politik yang tidak memberikan ruang dengar dan keterlibatan dari para korban pelanggaran HAM di indonesia untuk menentukan pendekatan hukum. Kedua, keberadaan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat adalah bukti bahwa negara tidak memiliki komitmen untuk menggunakan segenap instrumen hukum HAM nasional yang tersedia. Ketiga, kehadiran Tim Gabungan Rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat akan menganulir seluruh proses hukum yang telah ditempuh oleh banyak komisi independen negara untuk mengungkapkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat.

Selain itu, keputusan politik ini juga akan berdampak mengurangi makna dari esensi rekonsiliasi sebagai satu proses dari sekian banyak pendekatan non-yudisial untuk mengungkapkan kebenaran. Ada kesalahkaprahan dalam memaknai rekonsiliasi yang lebih kental menjadi produk keputusan politik, ketimbang itikad baik negara untuk memulihkan martabat korban dan rasa keadilan publik.

Terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional telah menyelewengkanAmanat Reformasi, UU HAM No. 39/1999, UU Pengadilan HAM No. 26/2000, serta berbagai instrumen hukum HAM lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah. Jika dalam konteks ini, negara tidak mengambil sikap, berarti negara kembali melanggar apa yang telah disusunnya sendiri.

Dalam konteks visi misi politik Presiden Jokowi, gagasan Wiranto bertolak belakang.  Presiden Joko Widodo, dalam Nawa Cita dan RPJMN, dan pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia, tanggal 9 Desember 2014, dan tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, dan lewat pengadilan HAM ad hoc. Sementara, Wiranto tercatat sebagai pemegang tanggung jawab dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. gagasan pembentukan DKN semakin terlihat jelas agenda sebagai cuci tangan, melanggengkan impunitas dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Menyemai Keadilan Transisi

Prinsip utama yang harus dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, negara harus mendorong proses yang akuntabel. Salah satu pemikir hukum internasional kontemporer Profesor Ruti G. Teitel dalam tulisannya yang berjudul Transitional Justice Genealogy menyatakan bahwa membentuk kualitas penegakan hukum dan agenda keadilan adalah menjadi penting mengingat ada kecenderungan global atas keterkaitan kualitas akuntabilitas. Makna penting tersebut juga harus disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dalam mendorong agenda keadilan di tingkat domestik (Teitel, 2003. Hal. 93).

Di sini, akuntabilitas menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai sebuah perwujudan komitmen pemerintahan yang bersih, terputus dari rezim otoritarian, ataupun rezim yang memihak kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Rekonsiliasi sesungguhnya tidak mungkin berpihak kepada korban tapi berpihak kepada para pelaku yang terus menikmati ruang impunitas. Sebab, idealnya rekonsiliasi muncul dari kemauan korban, bukan oleh negara. Perkara-perkara pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa hanya diselesaikan melalui musyawarah. Penegakan hukum merupakan ruh penting dalam pemenuhan hak-hak korban.

Dalam hal tersebut, KontraS menawarkan skema lain yang mampu memberikan akselerasi pada dimensi politik, hukum dan yang utama HAM yang bisa digunakan Presiden Joko Widodo untuk membantu mekanisme yang akan ditempuh pada arena yudisial dan non-yudisial. Negara dapat membentuk sebuah komite independen yang bekerja langsung di bawah Presiden. Komite yang bisa dinamai sebagai komite kepresidenan akan memeriksa hambatan, tantangan dan modalitas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Maka dari itu, jalur pengadilan HAM adhoc adalah pilihan yang tidak boleh ditutup. Sekaligus juga kapasitas negara untuk melakukan upaya pengungkapan kebenaran. Oleh karenanya agenda permintaan maaf memiliki dalil yang absah dan layak dilakukan negara ketika bukti dan kesaksian menunjukkan ada jejak-jejak keterlibatan negara di sana.

Melalui pengadilan HAM adhoc, negara mendorong terwujudnya keadilan transisi  yang kemudian secara kolektif tidak diartikan sebagai upaya legalistik semata, tapi harus demi keadilan dan kemanusiaan. Sementara, Komite Kepresidenan untuk menjembatani kebuntuan proses hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM guna mempercepat proses penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komite Kepresidenan ini bukanlah gabungan antara institusi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Menkopolhukam-tetapi sebuah Komite yang bersifat independen yang langsung berada dibawah Presiden.

Kewajiban yang juga sangat penting dan dibutuhkan saat ini dalam kerangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah peryataan resmi kenegaraan dalam bentuk pengakuan dan permohonan maaf negara kepada korban. Tindakan ini merupakan fondasi bagi pencapaian hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Pernyataan maaf ini harus diikuti dengan kewajiban mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menuntut pidana (duty to prosecute), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban, dan kewajiban untuk menjamin tidak ada lagi repetisi pelanggaran HAM.

———————————

*Kedua penulis adalah peneliti HAM yang bergiat pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Continue Reading

Trending