Connect with us
Leon Agusta dan Mantra Hukla Leon Agusta dan Mantra Hukla

Kolom

Leon Agusta dan Mantra Hukla

mm

Published

on

Damhuri Muhammad*

 

Serpihan  kenangan  tentang sebuah peristiwa mungkin sudah tertimbun oleh tarikh dan riwayat baru. Namun, sebuah bunyi yang pernah bergaung dalam peristiwa usang itu bagai tiada pernah kehabisan tenaga guna membangkitkan ingatan lama. Sengaja atau tak, begitu bunyi itu hadir kembali, kesadaran masa kini bagai direnggut untuk mundur jauh ke masa silam. Bila kurang yakin, cobalah putar sebuah lagu lawas yang pernah Tuan dengar bersama kekasih masa lalu yang sudah hilang entah di mana. Demikianlah kedigdayaan bunyi. Ia dapat diredam, tapi mustahil dimusnahkan.

Bila ada hal-ihwal yang berat untuk dibahasakan, bila kata tidak lagi sanggup menunaikan maksudnya, orang akan bilang: “Biarlah gendang yang menyampaikan.” Yang tak terlunaskan oleh bahasa verbal, biarlah ditunaikan oleh bunyi. Dalam kearifan Minangkabau kerap muncul ungkapan: “Saluang sajalah yang mendendangkannya.”  Risau hati, kecamuk rindu, amarah yang mengendap, kadang-kadang sukar dimaklumatkan dengan perkakas kelisanan. Maka, pilihan akan jatuh pada gedebuk gendang, gesekan rebab, atau dendang saluang, yang dapat mengabadikan bunyi. Ia tidak saja kekal dalam ketajaman, tapi juga setia merawat kenangan.

“Hukum kekekalan bunyi” ini menjadi bagian penting dari pengembaraan puitik dalam Gendang Pengembara (2012) antologi puisi penghabisan Leon Agusta. Sejumlah sajak dalam buku setebal 235 halaman itu menyuarakan bunyi “Hukla” sebagai syarat-rukun paling mula. Dalam “Kata Pengantar Pada Hukla” (1977), bunyi ganjil itu boleh jadi sebuah isyarat tentang trauma akibat perang saudara (PRRI). Waktu masih kecil/sampai tamat sekolah menengah/aku sangat suka menyanyi/konon kata orang suaraku bagus sekali/kemudian datanglah perang saudara/senapan dan meriam gantikan pantun dan kecapi/aku berhenti menyanyi/aku harus pandai mendengar/kalau bicara mesti berhati-hati/hingga kini aneka perang saudara tak pernah reda/sengketa demi sengketa silih berganti/aku sudah lama tak lagi bisa menyanyi. “Hukla” memang belum tersuarakan dalam kalimat-kalimat itu, tapi judul “Kata Pengantar Hukla” hendak mengarahkan kita pada musabab lahirnya bunyi itu; dari lantunan suara yang tertata dan rapi-irama, menjadi lagu yang kacau-nada, sumbang-suara; Hukla.

 

Boleh jadi “hukla” dalam sajak itu tidak hendak ditegakkan sebagai kata sifat, tapi sebagai pertanda yang sumir perihal mentalitas yang rapuh─lagi-lagi akibat trauma perang saudara─hingga subjek yang sedang dibincangnya mudah tergelincir menjadi pribadi berperangai bejat: korupsi. Sudah kusia-siakan suaraku yang indah/yang dikaruniakan Tuhan kepadaku/aku telah korupsi. ya, Tuhan/kini aku ingin bisa menyanyi kembali/bicara bebas dengan suaraku yang indah dan lepas/tapi mungkinkah, aku justru semakin berhati-hati/siapakah pelindungku, bila aku berhenti korupsi/Hukla? Bila tidak trauma akibat perang saudara, tidak pula menjelaskan gelombang dekadensi, agaknya “Hukla” pada sajak itu masih dapat disimak sebagai timbangan yang menyama-berat-kan antara situasi perang saudara yang mengakibatkan tersumbatnya segala mata air bunyi, dengan tertutupnya semua pintu kejujuran akibat kerakusan hendak mengambil segala yang bukan hak.

Dalam “Hukla Final Pacuan Kuda” (1977), semula bunyi itu dapat disimak sebagai lantang-teriak para petaruh guna menghalau kuda jagoan masing-masing, supaya berlari secepat-cepatnya hingga menjadi kuda pertama yang menginjakkan kaki di garis finish, atau sekadar bunyi lecutan cambuk para joki lantaran hasrat hendak menjadi nomor satu, yang lamat-lamat terdengar sampai ke balkon penonton. Tapi “Hukla” agaknya juga sedang menyembunyikan keresahan bila kuda jagoan pada akhirnya kalah. Ia seperti hendak menggambarkan wajah-wajah tegang karena bayangan kekalahan, yang tentu akan memalukan. Maka, “Hukla” dapat pula menjadi bunyi detak jantung yang kian lama kian kencang, karena rasa takut pada kekalahan.

Tapi, Leon malah menyudahi sajaknya begini; dalam pacuan itu/tak ada pemenang nomor 2/kuda yang dipacu/hanya satu. Riuh gelanggang pacuan senyap seketika. Begitu pula dengan was-was pada kekalahan. Ini menggugurkan semua dugaan yang mungkin tentang makna “Hukla”. Ia yang semula menggambarkan hingar-bingar gelanggang pacuan, tiba-tiba sunyi. Bila hanya ada 1 ekor kuda, mana mungkin ada risau? Mana mungkin ada kelebat lecutan cambuk joki yang terobsesi hendak menjadi nomor satu? Kuda tunggal pastilah menang, bahkan sebelum ia turun ke gelanggang. Sampai di sini, “Hukla” adalah alegori tentang otoritarianisme. Ada isyarat tentang pemujaan, decak-kagum, pengkultusan. Bukan karena kepantasan, tapi karena ketakutan yang terus diproduksi oleh penguasa. Dengan begitu, bunyi “Hukla” ternyata masih mengandung irama yang menakutkan. Di lain waktu, “Hukla” bisa beralih-rupa menjadi arus kemarahan yang sukar dielakkan. Bukankah rasa takut, perasaan terancam, dan pedihnya penghinaan, dapat membangkitkan keberanian yang tak terbendung? Wajah mereka yang selalu takut memang tak indah/wajah mereka yang selalu cemas memang tak bergairah/tapi mereka bisa nekad tiba-tiba/Hukla (“Wajah  Mereka,” 1979).

Nun di pedalaman Sumatra, tersebutlah seorang lelaki pemetik petai rimba bernama Tongkin. Ia dikenal sebagai manusia rimba lantaran lebih kerap tinggal di hutan ketimbang di rumahnya. Ia turun ke kampung bila petai hasil penjatannya sudah cukup untuk dijual, atau bila ada panggilan-panggilan khusus dari tetua kampung lantaran soal-soal genting yang tak beres. Misalnya, ada centeng dari kampung-kampung lain yang memeras petani-petani tembakau. Mereka sukar dilumpuhkan karena rata-rata kebal senjata. Maka, yang sanggup menghadapinya hanya si manusia rimba. Di tangan Tongkin, tak ada orang yang benar-benar tahan-bacok. Tak bisa ditikam dengan lading atau belati, dengan ilalang atau butiran padi ia menghabisinya. Bila tak mempan, tibalah saatnya ia mengerahkan kesaktian paling ampuh. Ia akan meneriakkan sebuah kata yang tak bisa dipahami artinya, di pangkal kuping centeng itu. Seketika si begundal akan menggigil ketakutan, lalu lari sekencang-kencangnya. Selepas itu, dapat dipastikan ia tak akan muncul kembali. Seumur-umur ia tidak akan berani lagi menginjakkan kaki di kampung ini. Begitu Tongkin menegaskan.

Ini pula yang terjadi pada suatu musim kering, sapi peliharaan orang kampung Tongkin kerap menjadi mangsa kawanan harimau yang turun gunung. Tongkin lagi-lagi memaklumatkan teriakan keramat di mulut rimba pada suatu petang. Huaaaaaaaaaaaaaaa, uwiwua, uwiwua, huaaaa…begitu kira-kira teriakan Tongkin, sebagaimana dikisahkan oleh tetua kampung. Sejak itu, pada musim kemarau paling ganas sekalipun, tiada seekor harimau pun yang berani masuk kampung. Orang-orang percaya, kawanan binatang buas itu tidak saja dibuat ketakutan, tapi juga punah akibat mantra keramat Tongkin. Menakutkan, sekaligus mematikan. “Hukla,” bunyi otentik dalam sajak-sajak Leon, mengingatkan saya pada mantra si manusia rimba. Menusuk-menikam, dan mematikan.

Leon sudah tiada. Ia berpulang pada Kamis (10/12/2015) di usia 77 tahun. Penyair flamboyan, salah satu penandatangan Manifesto Kebudayaan (Manikebu), dan alumni International Writing Program, Iowa City, AS (1975) itu telah pergi, tapi  mantra “Hukla” akan terus menggema di telinga kita. Selamanya… (Versi cetak artikel ini tersiar di harian kompas, Minggu 3 Januari 2016)

 

*Damhuri Muhammad: Cerpenis, Esais. Editor dan Kolumnis tetap Galeri Buku Jakarta.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *)

Beberapa hari ini Presiden Joko Widodo tengah fokus membicarakan perkara Wasathiyah Islam (Islam Jalan Tengah) dengan Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dalam rangkain pertemuan mereka di Jakarta. Islam jalan tengah yang tengah digagas adalah upaya mencari jalan bagi perdamaian dunia, beragama secara moderat dan tujuan perdamaian yang bertumpu pada keadilan bagi sebanyak-banyak umat. Tulisan ini ingin melengkapi dengan fokus pada refleksi atas memori nasional “jalan tengah” dalam Pancasila sebagai paradigma yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Jalan Tengah Pancasila

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”.

Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting untuk mengingatkan khususnya pada pemerintah Jokowi-JK agar tidak melupakan pembangunan kebudayaan manusia di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair, Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

Continue Reading

Classic Prose

Trending