Connect with us

Kolom

Kota-kota yang Ditelan Cahaya

mm

Published

on

Tatkala Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber cahaya bagi bumi, lantas menyalurkan ke rembulan untuk meremangi malam, manusia ingin mengaburkan batas gelap-terang dengan menciptakan lampu. Manusia ingin cahaya yang nyaris abadi, dikendalikan, diciptakan, dan selalu hingar bingar. Tuhan pun tidak punya kuasa mematikan lampu yang menyala di setiap sudut bumi. Berita di Media Indonesia (9 Desember 2017) berkabar bumi semakin benderang oleh polusi cahaya di malam hari. Lampu LED yang dianggap menghemat, menjadi biang utama polusi cahaya. Semakin banyak lampu dinyalakan, semakin jam biologis manusia dan migrasi burung serta penyu laut terganggung. Ongkos ekonomi dan ekologi terlalu banyak dihabiskan jika lampu terus dipijar. Jurnal Science Advances melaporkan bahwa cahaya buatan di dunia meningkat 2% setiap tahun.

Di Indonesia, jejak cahaya lampu disahkan oleh kolonialisme. Penjajah membawa terang benderang bagi Hindia Belanda yang memiliki malam sebagai waktu yang religius dan kultural. Wilayah kelelapan malam dihentak dan dibangunkan dengan kedigdayaan seolah siang. Orang tidak lagi menakuti malam, melupakan batas-batas transendental. Tidak perlu lagi ada ketakutan pada hantu-hantu atau roh yang mungkin akan merasa silau juga bila berdekatan dengan malam.

Pada tahun 1931 di Paris, wajah kolonialisme di teras pameran kolonial se-dunia ditentukan oleh kilat lampu. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (2007) mengatakan bahwa festival raya para penjajah itu menahbiskan Belanda sebagai pihak yang unik dan berbeda. Ramuan pelbagai kultur, etnis, dan agama yang berkecambah di Hindia Belanda, dipakai Belanda membangun kesatuan politik. Anjuangan Belanda di Paris menunjukkan bumi jajahan yang jauh dari derita dan kegelapan.

Namun, hanya kilatan cahaya lampu sebagai perangkat magis mampu memesona para pengunjung berkeliling dunia dalam sehari. Malam dikaburkan dalam pola-pola bayangan. Lampu mengemas nuansa misterius di antara kekaburan dan ketidakkaburan.

Modern

Kota atau negara yang ingin dianggap beradab dan modern harus memiliki lampu di setiap celah ruang dan peristiwa. Namun, kebenderangan yang membawa kekaguman juga menuai kegamangan. Leila Aboulela di cerita pendek Coloured Lights (2012) menuliskan perasaan yang antusias dan gamang saat berhadapan dengan lampu-lampu di London. Cerita ini bisa menjadi semacam memoar biografis Leila sebagai perempuan yang berpindah dari India ke Inggris. Leila bercerita, “Setiap jendela toko memamerkan pajangan yang sangat menarik dan ada lampu-lampu hias yang terpasang di dekat lampu-lampu jalan. lampu-lampu kecil dibelitkan pada pepohonan di trotoar, dipasang sepanjang kawat yang melintas di atas jalan. Lampu-lampu bulan Desember yang meriah. Biru, merah, hijau, lebih ramai daripada bohlam-bohlam sederhana yang kami gunakan di Khartoum untuk menghiasi rumah diselenggarakannya perkawinan.”

Lampu adalah kemewahan di tempat kelahiran sang aku, yang hanya akan dipakai untuk momentum khusus dan penting. Kekaguman pada lampu di kota dengan sederhana membandingkan pedesaan Khartoum yang gelap dan Kota London ditelan oleh banyak cahaya. Listrik di negara dunia ketiga tetaplah kemewahan seperti halnya makanan atau pendidikan, bahkan untuk menghidupkan sebuah lampu. Cerita Leila semakin ironis karena lampu (listrik) justru merenggut nyawa Taha, kakak si aku. Taha tersengat listrik saat memasang lampu-lampu untuk hari pernikahan. Lampu yang membawa cahaya justru mengantarkan ke kegelapan.

Paris sepertinya telah diagungkan sebagai kota cahaya. Andrew Hussey (2014) mengatakan bahwa sejak 1800, Paris mulai menapaki riwayat sebagai kota terindah dan terpenting di dunia. Proyek ambisius dijalankan untuk merancang kembali kota yang masih diwabahi kebanyakan masalah urban.

Di masa Louis-Napoleon, restorasi kota dijalankan oleh Georges-Eugene Haussmann menuju Paris yang modern setara dengan Roma. Haussmann meski amat kontroversial dikatakan, “Ia meninggalkan kota dengan sistem sanitasi yang baik (meminum air di Paris kini tak lagi memiliki risiko terjangkit penyakit kolera), dengan sistem lampu jalan yang terorganisasi dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan teknologi abad itu.” Jika kita mendapati kota-kota masa kini yang gencar membangun taman, air mancur, lampu warna-warni, atau jalur pedestrian nan santai, semua itu memang gagasan membangun kota modern, bercermin pada cahaya di Kota Paris.

Kita sempat mengalami terminologi sinar atau cahaya sempat merujuk pada pertalian transendental atau kodrat alam. Seperti yang sering digunakan oleh para penyair sufistik, cahaya adalah Ilahi atau Tuhan. Cahaya yang memancar lampu perlahan menghilangkan yang puitis dalam biografi religiositas kita. Cahaya lebih mengingatkan pada lampu, tarif listrik, kabel, hemat, boros, polusi, atau perusahaan lampu berjargon “terang terus.” Lampu dan cahaya menjadi semacam obsesi menerangi.

Avianti Armand lewat puisi “Di Trotoar” (Buku Tentang Ruang, 2016) menyampaikan sebentuk kelupaan ganjil yang tentu nyaris mustahil diingat oleh orang-orang. Kita cerap, Menjelang malam, ia berangkat/ namun lupa mematikan lampu jalan./ Cahayanya membanjiri trotoar./ Aku melemparkan kail ke genangan yang tersisa,/ berharap ia kembali memakan umpan./ Matanya tercelup sedalam kaki./ Aku tak bisa melangkah./ Aku tak akan pergi. Kita yang selalu melewati jalan tidak akan pernah sempat berpikir mematikan lampu jalan. Lampu jalan sudah dianggap kemujaraban sebuat kota hidup dan masih ada. Tanpa lampu, kota-kota akan mati. Toh, manusia tidak merasa mati meski terus-terusan diserang polusi cahaya atau banjir lampu.

Agenda di dunia kita tidak bisa berjauhan dari lampu; perayaan diskon mahabesar, wisata akhir tahun, tahun baru, dan bahwa bahkan hari raya apa pun. Bumi harus selalu menyipitkan mata ketika ditelah cahaya. Cahaya hotel, cahaya lampu jalan, cahaya-ledakan kembang api, cahaya toko, cahaya mobil, cahaya kota, polusi cahaya naik 2% itu memang tampak kecil, tapi juga tampak besar untuk bisa diturunkan. (*)

*) Setyaningsih: Penghayat pustaka anak. Penulis buku Bermula Buku, Berakhir Telepon (2016)

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *)

Beberapa hari ini Presiden Joko Widodo tengah fokus membicarakan perkara Wasathiyah Islam (Islam Jalan Tengah) dengan Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dalam rangkain pertemuan mereka di Jakarta. Islam jalan tengah yang tengah digagas adalah upaya mencari jalan bagi perdamaian dunia, beragama secara moderat dan tujuan perdamaian yang bertumpu pada keadilan bagi sebanyak-banyak umat. Tulisan ini ingin melengkapi dengan fokus pada refleksi atas memori nasional “jalan tengah” dalam Pancasila sebagai paradigma yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Jalan Tengah Pancasila

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”.

Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting untuk mengingatkan khususnya pada pemerintah Jokowi-JK agar tidak melupakan pembangunan kebudayaan manusia di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair, Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

Continue Reading

Classic Prose

Trending