Connect with us

Buku

Keluarga Jawa dari Pintu Belakang

mm

Published

on

Judul: Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa
Penulis: Jan Newberry
Penerjemah: Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Maris
Penerbit: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesiau Cetakan: I, Maret 2013
Tebal: xiv + 284 halaman
ISBN: 978-979-461-834-9

Peresensi: Lukman Solihin

—————————————————————————
Rumah di Jawa lebih banyak disingkap dari pintu depan. Di bagian ini, tuan rumah menerima tamu, mengadakan slametan, atau hajat tradisi lainnya. Mereka lupa, ada yang tak kalah penting, yaitu pintu belakang, tempat segala suguhan mengalir ke ruang depan.

Dalam amatan Jan Newberry, pintu belakang merupakan lorong untuk memahami hubungan kekerabatan dan pertukaran sosial. Pintu ini—secara fisik maupun simbolis—menjadi jalan masuk untuk menelisik relasi sosial antarwarga sebuah kampung di Jawa, yang disamarkannya sebagai Kampung Rumah Puteri. Pintu ini juga menyadarkan etnografer asal Kanada itu ihwal pentingnya ibu rumah tangga, baik sebagai ”perawat rumah tangga”, sebagai penyokong moralitas kampung, maupun sebagai agen negara melalui program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Newberry pertama kali menetap di kampung—dekat Keraton Yogyakarta—ini pada awal 1990-an. Dia mengontrak rumah gedhong yang tak memiliki pintu belakang, kontras dengan rumah-rumah di sekitarnya. Semula, dia merasa tembok itu sebagai privasi. Prasangkanya keliru ketika dia harus menerima tamu, tetapi tak memiliki gula untuk membuatkan kopi. Gula pun harus dibeli dan dibawa ke dalam rumah melalui pintu depan, suatu hal yang tak elok dipandang (hal 16). Begitu pula, ketika mengadakan slametan di rumahnya—seperti yang lazim dilakukan di kampung itu—ia harus rela suguhannya dibuat di dapur tetangga. Lagi-lagi karena tak ada pintu belakang (hal 63).

Tiga konsep

Keluarga sebagai kajian dalam antropologi semula dilihat dalam kacamata klasik: sistem kekerabatan, pertukaran sumber daya, serta proses pewarisan nilai kepada generasi yang lebih muda. Keluarga Jawa karya Hildred Geertz (1983), misalnya, berada dalam lingkup tema itu. Pada masa Orde Baru, minat kajian terhadap keluarga mulai beranjak ke ranah politik, di mana keluarga dipersepsi sebagai obyek dan subyek dalam pembentukan negara. Salah satunya, Back Door Java ini, yang menampilkan bagaimana wajah sehari-hari pembentukan negara melalui reproduksi yang berlangsung terus-menerus di tataran keluarga dan masyarakat kampung. Penulisnya memilah bahasan tentang keluarga melalui tiga konsep yang acap kali tumpang tindih, yaitu rumah, rumah tangga, dan rumah kediaman.

Konsep rumah ideal Jawa terbagi ke dalam beberapa ruang, seperti pendhapa, pringgitan, dhalem, dapur, dan gandhok. Ini bukan contoh rumah kebanyakan di kampung yang dibuat dengan bentuk dan ukuran yang lebih sederhana. Rumah menjadi mata rantai dalam kehidupan sosial yang menghubungkan penghuninya dengan dunia sosial antartetangga. Rumah tak hanya bermakna simbolis dari sisi arsitekturnya, atau pembagian ruang dan peran di dalamnya, tetapi juga hubungannya dengan rumah-rumah di sekitarnya melalui berbagai perhelatan, seperti slametan dan hajatan lainnya (hal 76).

Menariknya, dalam satu rumah adakalanya dihuni oleh dua atau tiga rumah tangga sehingga mereka saling berbagi ruang, peran, dan uang. Penggabungan sumber daya bahkan meluas menjadi satu kampung. Contoh yang paling konsisten tampak pada kesibukan ibu-ibu rumah tangga dalam jaringan pertukaran perhelatan keluarga atau masyarakat yang sering kali dilakukan dari dan melalui pintu belakang.

Sementara sebagai sebuah kediaman, rumah ditilik dari dimensi emosional dan moral sebuah kampung (hal 183). Rumah kerap dikaitkan dengan tempat berlindung, tempat untuk menghormati orang tua, menjalin ikatan batin, dan membangun nilai keluarga. Melalui rumah kediaman lahir konsep ”ibu rumah tangga” yang mendomestikasi peran perempuan. Dia diposisikan sebagai istri sekaligus pengasuh bagi anggota keluarga dan masyarakat.

Keluarga dan negara

Negara, khususnya pada masa Orde Baru, menggunakan para ibu untuk menyukseskan proyek pembangunan melalui PKK. Mereka mereproduksi bayangan ibu rumah tangga ideal: mengambil peran domestik sekaligus membantu perekonomian keluarga melalui sektor informal. Para ibu juga menjadi ”penjaga moral” bagi dirinya, lebih-lebih bagi lingkungan di kampungnya melalui pergunjingan, kasak-kusuk, dan tekanan moral dalam pertemuan PKK. Melalui peran yang terkesan panoptic ini, moralitas kampung terjaga sesuai keinginan negara: tertib, patuh, dan jauh dari sikap amoral.

Buku ini memperlihatkan dengan rinci bagaimana proses everyday state bekerja di tataran lokal. Penetrasi ideologi dan program negara hingga tingkat kampung dimungkinkan oleh keberadaan keluarga. Seperti dikatakan Nicolaas Warouw dalam testimoni di buku ini, fungsi keluarga yang demikian telah mendomestikasi perempuan secara lebih kuat, tetapi pada saat yang sama menegaskan otonomi mereka secara sosial dan politik. Ini menjelaskan mengapa negara berkepentingan terhadap rezim pengaturan perempuan.

Karya etnografi terdahulu—Ibuisme Negara (Julia Suryakusuma, 2011) dan Pahlawan-pahlawan Belia (Saya Sasaki Shiraishi, 2001)—telah mengungkapkan bagaimana negara mengatur dan membentuk kaum ibu, serta bagaimana konsep keluarga Jawa dijelmakan ke dalam negara bernama Indonesia. Namun, bagaimana hubungan antara negara dan warganya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ibu-ibu di kampung, belum terungkap dengan lugas.

Lewat buku ini, Newberry berhasil menghadirkan proses ”penjinakan” masyarakat sebagai bentuk ideal yang diinginkan negara, dan negara sebagai ”proyek politik” yang dijalani sehari-hari oleh warga kampung. Melalui pintu belakang, ia berhasil mengungkap peran penting jaringan dan pertukaran dalam proses reproduksi sosial.

(Lukman Solihin, Peneliti Puslitbang Kebudayaan, Jakarta)

Continue Reading
Advertisement

Buku

Kerajaan Nusantara dan Monumen Ingatan Bersama

mm

Published

on

Oleh: Triyo Handoko

Dalam buku dan pelajaran sejarah yang sudah saya tempuh dari jenjang SD hingga SMA, tidak pernah saya dengar apa yang sudah ditulis Linda Christanty. Buku berjudul “Para Raja dan Revolusi” mengatarkan saya pada: ada banyak peran dan bantuan yang diberikan para raja kerajaan kecil untuk kemerdekan Indonesia. Kerajaan dan nama rajanya sulit sekali kita temui di buku pelajaran sejarah, lebih-lebih perannya.

Dalam buku pelajaran sejarah yang ada hanya periodesasi kerajaan nusantara. Itu pun kerajan-kerajaan besar. Isinya hanya hafalan-hafalan kosong tanpa analisa sejarah yang bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi kini untuk menata Indonesia dikemudian hari.

Misalnya, siapa saja raja kerajaan Sriwijaya, bercorak kerajaan Hindu atau Budha kerajaan Majapahit, atau pada tahun kapan kerajaan Kutai Kartanegara berdiri dan berakhir. Semua itu penting jika kemudian diimbangi dengan analisa sejarah. Lebih-lebih ada banyak analisis sejarah yang ditawarkan. Sehingga tidak ada narasi tunggal atas sejarah kita.

Buku ini dikerjakan atas dasar tersebut. Menjadi wacana tanding atas sejarah yang sudah mapan. Sejarah yang ditulis oleh sang pemenang menihilkan yang kalah.

Linda Christanty menuliskan wacana tanding atas sejarah dengan sederhana tetapi mengasikan sekali untuk disimak. Jauh lebih menyenangkan dari buku pelajaran sejarah sekolah kita. Ia menjadikan peristiwa sejarah sepertihalnya kisah yang menyenangkan untuk disimak terus hingga selesai. Barangkali ini karena ia juga seorang cerpenis.

Dimulai dari yang paling dekat dengan dirinya, Linda Christanty memulai wacana tandingnya. Yaitu keluarga, perempuan kelahiran Pulau Bangka, 18 Maret 1970 dalam buku ini banyak menyingung keluarganya. Bagaimana sewaktu ia kecil banyak dikisahkan soal perjuangan kemerdekaan  masyarakat Bangka oleh pamannya yang juga guru mengajinya. Orang itu adalah Usataz Zakaria yang kerap dipanggil Linda dengan Pak We.

Dalam esai berjudul “Panglima Hasan Badi dan Haji Mahmud”, Linda Christanty menjelaskan bagaimana Bangka sewaktu meghadapi penjajah Belanda. Terutama peran dari kakek buyutnya, Hasan Badi. Cerita itu ia dengar dari Pak We yang merupakan cucu Hasan Badi. Seseorang panglima rakyat Bangka yang dengan berani—juga kekuatan mistiknya—melawan Belanda.

Linda Christanty menulis sejarah Bangka melalui tokoh Hasan Badi dari sumber primer dengan sangat mengesankan. Ia membumbui cerita sejarah tersebut dengan kisah mistik. Kisah yang didengarnya dari kesehariannya sewaktu kecil. Hingga ia meyakini kisah tersebut nyata dan barangkali berkat hal tersebut ingatannya tentang bagaimana Bangka melawan Belanda tetap hidup.

Dokumen sejarah keluarga Linda Christanty tersebut ada di Universitas Leiden. Sebagian lainnya ditulis oleh seorang peneliti LIPI. Dari situ kita dapat belajar bahwa sejarah keluarga adalah sejarah lokal tertentu. Bahkan juga bagian dari sejarah nasional.

Sejarah Keluarga Sejarah Politik

Judul: Para Raja dan Revolusi Penerbit: IRCiSoD Tahun Terbit: 2016 Tebal: 212 halaman Bahasa: Indonesia ISBN: 978-602-769-618-1

Dalam buku ini dibuka dengan sebuah esai berjudul “Sejarah Keluarga adalah Sejarah Politik”. Esai yang menceritakan usaha Reggie Baay mencari kebenaran atas keluarga masing-masing. Reggie Baay adalah seorang Belanda yang mencari tahu siapa sebenarnya nenek kandungnya.

Selama hidupnya, ia tidak pernah mengetahui nenaknya karena ditutup-tutupi oleh keluarganya sendiri. Lantaran kakek Raggie adalah pegawai pemerintahan Belanda di Nusantara dan mengawini seorang pribumi. Menjadi sebuah aib di Belanda bila mempertontonkan seorang pribumi sebagai bagian keluarga.

Tidak mendapatkan apa yang diinginkannya karena hanya berbekal foto lusuh dan keterangan alamat yang sebatas nama kota, yaitu Solo. Reggie cukup berbahagia karena menemukan tempat yang dianggapnya sebagai rumah. Tidak hanya itu ia juga membawa pulang hasil petualangannya di Indonesia. Oleh-oleh tersebut adalah cerita pendek dan novel. Cerita pendeknya tentang orang-orang di Solo. Novelnya tentang nyai, seorang gundik simpanan para pejabat kolonial yang barangkali novelnya tersebut menampar Belanda

Linda Christanty juga membuka wacana baru soal sejarah pemberontakan PRRI-Permesta pimpinan Kahar Muzakar dengan silsilah keluarga. Melalui tokoh Kolonel Zulkifli Lubis. Seorang tokoh militer dalam bidang intelejen.

Zulkifli yang menikahi Ratu Jainab, adik dari Sultan Nurus Cirebon. Lewat Zulkifli dan hubungannya dengan Kasultanan Cirebon, Linda membawa satu pemahaman bahwa pemberontakan  PRRI-Permesta dipicu oleh kekecewaan. Adalah Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia sebuah program yang diinisiasi Mohamad Hatta dan AH Nasution. Untuk merampikan angkatan perang hanya dengan tentara profesional.

Zulkifli kecewa lantaran banyak pasukannya dimasa genting menghadapi kembalinya Belanda di Indonesia harus diistirahatkan. Tidak hanya Zulkifli, tetapi pasukannya yang masih bergelora melawan penjajah Belanda dipaksa harus lepas senjata. Kekecewaan dan ketidakpercayaan masa-laskar tersebut masuk akal menjadi pemantik pemberontakan di beberapa daerah.

Padahal mereka loyal membela kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Termasuk Zulkifli yang setia sekali dengan Presiden Sukarno. Hal ini dibuktikannya dengan membuat, yang kini disebut: Paspampres untuk Sukarno kala itu. Bahkan Zulkifli sendiri meminta ijin Sukarno ketika ia ingin menikahi Ratu Jainab.

Sultan Nurus dan Kasultanan Cirebon sendiri banyak berperan atas terwujudnya persatuan Nusantara dalam Indonesia. Dimana kala itu banyak bermunculan kerajaan-kerajaan nusantara memprokamirkan wilayahnya sebagai negara merdeka. Bumi pasundan misalnya, dimana mayoritas kesultanannya menginginkan mendirikan negara pasundan, kecuali Cirebon. Dan Sultan Nurus merelakan keselamatan nyawanya agar bumi pasundan tetap masuk dalam Indonesia.

Hal-hal semacam itu yang jarang kita temui di buku sejarah arus utama. Linda Christanty berhasil membangun monumen ingatan bersama kita, betapa ada banyak orang di masa lalu yang berperan untuk hari ini. Namun, nama mereka jarang sekali disebut. (*)

Continue Reading

Buku

Bagaimana Bisa Menulis Itu Indah

mm

Published

on

Bagi Umberto Eco, penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Oleh: Triyo Handoko

Buku “Menulis Itu Indah: Penglaman Para Penulis Dunia” menjawab beberapa perkara yang menjadi pertanyaan saya soal menulis. Namun juga membuka banyak pertanyaan atas jawaban yang sudah diberikan. Dari pertanyaan: apakah menulis itu sepertihalnya aktivitas maturbasi, sampai pertanyaan teknis: apakah buku-buku terjemahan para penulis dunia dalam bahasa Indonesia tidak mengubah maksud penulisnya.

Pertanyaan tersebut terjawab namun juga membuka banyak pertanyaan lagi. Pertanyaan bagaimana hasil terjemahan par penulis dunia yang dialahkian dalam bahasa lain dijawab oleh tulisan Edward Said dan Milan Kundera. Edward Said mengomentari karya Naguib Mahfouz yang diterjemahkan dalam berbagai bahaa. Milan Kundera menulis kekecewaanya atas karyanya yang diterjemakan secara serampangan.

Milan Kundera menyayangkan terjemahan karyanya yang menurutnya mengubah makna yang ingin ia sampaikan. Selain itu, banyak karya terjemahannya mengandung kaya kepenulisan yang tidak digunakannya. Dari kekecewaan tersebut, ia memberikan penjelasan kunci bagi sapa saja yang ingin menerjemahkan karyanya.

Edward Said, orang yang membangun orientalisme, menilai karya  Naguib Mahfouz dalam bahasa Arab mempunyai nilai estitika ketimuran. Kemudian setelah diterjemahkan nilai estitikanya hilang. Nilai sastrawi Arab, bagi Edward dalam karya  Naguib Mahfouz, tergantikan oleh nilai komersil.

Hal yang sama juga saya dapati dibeberapa karya terjemahan bahasa Indonesia. Selain tidak mudah, proses penerjemahaan adalah proses yang bisa digolongkan politis. Memainan kata, sependapat dengan Subcomandante Marcos, adalah tindakan politik.

Buku ini sendiri adalah buku terjemahan esai pengalaman menulis 23 penulis dunia. Adhe Maruf, penerjemah esai tersebut, memilih 23 penulis dunia dan tindakan tersebut boleh dikatakan politis. Ia ingin mengenalkan bagaimana pengalaman 23 penulis, yang menurut saya banyak penulis pembangkang, pada pembaca Indonesia. Bagaimana ia menolak kekuasaan dan membuat wacana tanding dengan menulis.

Gao Xingjian adalah contohnya. Rezim totalitarian komunis di China, negeri kelahiran Gao Xingjian, memaksanya menjadi warga negara dunia. Tidak diberi tempat di tempat kelhirannya. Hal ini disampaikannya dalam esainya dalam buku ini. Gao Xingjian juga menyampaikan bahwa proses penulisan Soul Mountain, ia maksudkan sebagai bentuk eksplorasi bahasa di mana individu mengekspresikan dirinya dengan kebebasan menyeluruh.

Umberto Eco bahkan dalam esainya di buku ini mengganjar seorang penulis kewajiban. Kewajiban itu ialah kewajiban moral. Bukan karena klaim atas keilmiahan, kata Umberto Eco, tetapi karena moralnya sebagai bagian dari masyarakat.

Umberto Eco menambahkan bahwa penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Bagian yang Indah

Judul Buku : Menulis Itu Indah—Pengalaman Para Penulis Dunia Penulis : Albert Camus, dkk. Penyunting dan Penerjemah : Adhe Tahun Terbit : 2016 Jumlah Halaman : xiv + 258 Penerbit : Octopus

Menurut Virginia Wolf, penulis sekarang harus meninggalkan harapan bisa membuat pernyataan lengkap yang kita sebut mahakarya. Ia harus puas menjadi penerus “catatan-catatan” yang telah ditinggalkan pendahulunya. Tentu saja dengan mempertanyakan ulang atas peninggalan tersebut dengan penyelidikan-penyelidikan mendalam. Untuk kemudian diwariskan pada generasi berikutnya.

Serupa dengan pertnyataan Virginia Wolf, Salman Rushdie seorang penulis timur tengah yang difatwa halal darahnya oleh otoritas Iran. Menyatakan dalam esainya dibuku ini bahwa, penulis sepertihalnya seniman. Ia menangkap realitas yang diubahnya dalam karya. Sedangkan realitas itu terus bergerak.  Sehingga tak ada yang berakhir dan sempurna, semuanya berbicara tentang perubahan dan perkembangan.

Sastra sebagai salah satu bentuk laporan, menurut Salman Rushdie, dibuat pada batas antara diri dan dunia. Juga pada tindakan kreasi sang penulis sehingga batasan itu melemah dan dapat ditembus. Konekuensinya adalah mempersilahkan dunia mengaliri sang penulis dan sang penulis mengaliri dunia.

Buku ini tidak melulu soal bagaimana 23 penulis mengartikulasi bagaimana tugas dan seharusnya penulis menulis. Banyak juga soal bagaimana memulai menulis. Carlos Fuentes, misalnya, memulai menulis dengan membuat terbitan majalah yang semua prosesnya ia kerjakan sendirian. Pada usia yang masih dini tersebut, Carlos Fuentes mendapati kekecewaan dari kerja-kerja penerbitannya. Majalahnya tidak dibaca oleh siapapun.

Lain hal pengalaman Bertrand Russell memulai menulis. Awalnya ia berharap gaya tulisannya bisa seperti John Stuart Mill, sorang filsuf empiris dari Inggris. Ia menyukai struktur kalimat dan cara mengembangkan pokok permasalahannya. Dalam proses pencariannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara menulis kalimat terpendek untuk mengatakan sesuatu tanpa ambiguitas.

Pada akhirnya Bertrand Russell lebih tertarik dengan gaya penulisan kakak iparnya sendiri, Logan Pearsall Smith. Gabriel Garcia Marquez dalam proses pencariannya juga berguru dengan dua pengarang besar: William Faulkner dan Ernest Hemingway. Dua gurunya mengajarkan hal yang berbeda satu sama lain. Kebingungan jelas mengawali proses pencarian gaya kepenulisan  Marquez.

George Orwel juga melakukan pengakuan atas pengalamannya memulai menulis. Hingga ia menemukan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka kita dapat menyempurnakan berbagai gaya menulis, kita selalu bisa menguasainya. Kegagalan itu wajar. Setiap buku adalah kegagalan.

Nama-nama diatas, kecuali dua nama, sudah tiada tetapi namanya masih terus diperbincangkan. Dua nama yang masih hidup adalah Salman Rushdie dan  Gao Xingjian, pun masih hidup mereka tetap diburu kematian oleh otoritas.

Mereka yang menulis dengan berani saya kira akan terus abadi. (*)

Continue Reading

Buku

Sejarah Berulang? Demokrasi Indonesia dan Kronik Pemilu 1955 Dalam Arsip

mm

Published

on

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

 

Iman Zanatul Haeri, S.Pd *)

Perdebatan awal mengenai sistem demokrasi di Indonesia sudah dimulai antara Soekarno dan Hatta. Berdasarkan hasil sidang PPKI Ketiga, tanggal 27 Agustus PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional sebagai partai tunggal (Kahin, 1995:186). Argumen Soekarno menyatakan bahwa partai tunggal dibuat agar bisa memupuk persatuan. Namun hal tersebut ditolak oleh Hatta dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945 sebagai anjuran pembentukan partai-partai politik. Menurutnya, pembentukan partai tunggal bisa berbahaya untuk demokrasi.

Ciri Negara Demokratis antara lain; adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Setelah pengakuan Kedaulatan oleh pihak Belanda tanggal 27 Desember 1949, bentuk Negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) saat itu. Namun kemudian atas kesepakatan para tokoh-tokoh nasional, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan yang dianutnya adalah sistem parlementer dimana pemerintah diperintah oleh Perdana Menteri.

Pada periode selanjutnya, Indonesia menghadapi persiapan untuk melaksanakan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bertempat di Gedung Kearsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mundarto Pamungkas meluncurkan buku yang berisi kumpulan dokumen Arsip Nasional terkait Pemilu 1955. Buku tersebut berisi dokumen ANRI berupa foto dan lembaran dokumen selama Pemilu 1955. Susunan buku tersebut terdiri dari empat Bab yang disusun secara kronologis.

JUDUL : Jejak Demokrasi Pemilu 1955 PENULIS  : Mundarto Pamungkas PENERBIT : Arsip Nasional Republik Indonesia CETAKAN : ANRI, 2019 TEBAL: 182 Halaman

Poin utama dari buku ini terletak di Bab II dan Bab III, sebab dipertunjukan katalog arsip tentang proses persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu 1955. Pada bab II beberapa dokumen ditampilkan seperti dokumen Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hal. 13). Kemudian KEPRES RI No. 188 tahun 1953 yang mengangkat Panitian Pemilihan Indonesia (PPI) yang diteruskan dengan peraturan-peraturan lanjutan seperti PP No.39 tahun 1953 tentang Cara Mengangkat Sumpah Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pemilu (hal.17-19). Bab ini dilengkapi dengan foto kegiatan persiapan kertas suara, percetakan, distribusi kertas suara, sosialisasi Pemilu 1955 serta beberapa foto kegiatan PPI.

Terkait isu politik tentang keterlibatan Polri dan TNI, kita tidak perlu terkejut. Sebab kedua institusi tersebut anggotanya masih diperbolehkan memilih pada Pemilu 1955. Saat itu namanya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPI). Meski tata cara pencoblosan saat ini sudah berubah dan lebih baik, patut diketahui bahwa budaya mengantri dalam mencoblos sudah terjadi sejak Pemilu 1955 (hal.88). Foto mengantri rakyat ketika mencoblos di TPS, serta dokumen partisipasi perempuan dalam memilih di Pemilu 1955 menggambarkan hal tersebut (hal.117).

Dokumen pada Bab 4 menggambarkan hasil Pemilu 1955 ditanggapi oleh Partai politik dan masyarakat. Beberapa dokumen seperti foto perolehan suara DPR dan (dewan) Konstituante, pelantikan serta pengangkatannya. Perolehan suara Pemilu 1955 baru diumukan pada tanggal 1 Maret 1956 dibacakan oleh ketua PPI, S. Hadikusumo. Umum diketahui akhirnya Pemilu 1955 menghasilkan beberapa daftar perolehan suara. PNI peringkat pertama, Kedua Masyumi, Ketiga NU dan keempat PKI. Keempat Partai tersebut sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai empat Partai dengan perolehan suara terbesar. Menarik bahwa saat itu terdapat beberapa partai atas nama pribadi seperti partai yang hanya diberi nama R. Soedjono Prawirosoedarso dkk dengan jumlah sebesar 53.305 suara sah. Total Peserta Pemilu sendiri sebesar 37.785.299 (hal.143).

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

Isu surat tercoblos juga terjadi di Banyuwangi. Warga melaporkan surat suara yang secara samar tercoblos. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) menyatakan surat tersebut tidak perlu diganti. Namun pada saat penghitungan, surat suara tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menyebakan 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai Partai mayoritas diwilayah tersebut merasa dirugikan dan melancarkan protes (hal.131).

Namun, kendala yang lebih berbahaya adalah ancaman dari DI/TII sehingga pemerintah perlu menempat Tentara dan Polisi dibeberapa titik TPS. Laporan dokumen arsip Nasional menunjukan bagaimana aksi Di/TII menyebar di wilayah Jawa Barat. Ancaman ini berupa pembakaran rumah-rumah dan TPS-TPS dengan tujuan mengganggu Pemilu 1955 (hal.125-128).

Keragaman Partai dan fraksi politik menyebabkan persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilu 1955 tidak dikotomis dan tidak memusatkan kesalahan pada panitia penyelenggara pemilu saja. Meski Pemilu 1955 berhasil melaksanakan dan menghasilkan DPR dan Konstituante, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang terbentuk tidak berfungsi dengan baik dan Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar sehingga Soekarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden tahun 1959.

Buku ini sangat berharga bagi ilmuwan politik dan sejarawan dalam memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran dan sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat  tentang bagaimana menggunakan hak politiknya. Hal itu dibantu dengan upaya keras partai politik untuk mensosialisasikan partisipasi politik dalam Pemilu 1955. Kerja-kerja politik demikian sudah lama ditinggalkan partai politik dewasa ini.

Mungkin, itulah persoalan utama perpolitikan di Indonesia. Partai politik di Indonesia sudah lama tidak menjalankan pendidikan politik. Sehingga pendidikan politik malah dijalankan oleh pihak ketiga, yang tidak menjalankan asas demokrasi namun menungganginya. Padahal sejarah sudah menunjukan, para pendiri bangsa masih memegang teguh prinsip dan ideologi yang mereka anut tanpa harus berpaling dari demokrasi. (*)

 

Jakarta Selatan, 4 Juni 2019

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending