Connect with us

Kolom

Indonesia, Quo Vadis?

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Tahun 2015, saat Indonesia dengan pasangan pemimpin barunya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menggenapi setahun kendali pemerintahnya, adalah waktu yang sangat gaduh dan hibuk, padat peristiwa (umumnya negatif, sebagaimana headlines media massa yang didasari adagium bad news is a good news dan if bleeds it leads atau untuk televisi more sensational more financial), polusi kata, tsunami retorika, keserakahan, bahkan kebengisan menyeruak galak membuat pandangan, pikiran, bahkan jiwa kita keruh dan rusak.

Apalagi dan siapa lagi yang menjadi aktor semua peristiwa itu, selain kriminal jalanan dan para gangster? Tidak lain ialah para pemuka, pesohor, dan selebritas yang menjadi elite dari negeri ini, di semua dimensinya. Tentu saja, elite politik dan ekonomi memberi kontribusi yang tidak kecil, bahkan sangat signifikan juga di banyak perhitungan sangat desisif dalam menentukan wajah bangsa kita, hingga masa depan bersama. Betapa kita tidak cukup hanya mengurut dada, apalagi memaklumi, tapi mesti bertindak mengatasi, tidak peduli, dan tergantung pada mereka yang ada di puncak piramida sosial yang konon–adalah penggerak dan penentu sejarah.

Dengan berbagai sudut pandang, teori, asumsi, hingga prasangka maupun logika yang obskur, bahkan mistik, semua kalangan -termasuk para pengamat–menyampaikan pandangan, analisis hingga solusi untuk semua persoalan yang kita merasa–ruwet, complicated, dan sulit sekali. Tidak lain karena semua pandangan atau pendapat itu sesungguhnya berkisar atau berkutat dalam dimensi teknis, bisa yang bersifat institusional dan regulasional. Perdebatan (entah itu hukum, ekonomi, politik, hingga akademis dan agama) mempersoalkan proses-proses yang ada dalam kerja legislasi dan institusi.

Sementara, sebenarnya kedua dimensi itu hanyalah medium, perangkat (software) atau kita sering mengatakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebagaimana kita mengetahui, bahwa itu bisa pergi ke satu kota atau negara, banyak sarana (moda) yang kita gunakan. Namun, apa gunanya moda (transportasi) bila kita tidak dapat mengendarai atau mengoperasikannya? Dalam kalimat lain, untuk apa secanggih, selengkap, atau serumit apa pun aturan dan lembaga kita buat serta dirikan, jika pengendali atau operatornya ialah manusia yang invalid atau inkapabel?

Bila komprehensi sederhana, tak membutuhkan 16 tahun sekolah atau gelar profesor, ini dapat kita terima dengan baik. Kita pun akan paham bila sebuah teori besar dunia, ideologi besar dunia, hingga agama besar dunia, tak dapat berbuat apaapa, menjadi keranjang kata, bahkan sampah saat disikapi dan dijalankan oleh manusia yang isinya hanya keranjang nafsu dan sampah kotoran badan serta pikirannya saja. Itu terlalu keras dan banal? Maaf tidak. Dengan ukuran yang teruji, dengan mudah dapat dibuktikan pada tingkat (état), itulah sesungguhnya keberadaan kita (lebih khusus: mereka, elite) sebagai manusia, sebagai bagian penting dari sebuah bangsa. Manusia adalah substansi, pengembangan potensi, dan keilahiannya adalah upaya besar manusia dalam sejarah, yang kemudian kita kenal sebagai: kebudayaan.

Di sinilah, saya akan sekali lagi, dan sekali lagi….menegaskan bila benar pembangunan sebuah bangsa hendak dilakukan, terlebih bila ia didasari Trisila-Soekarno, ia akan hampa, bahkan justru menjadi destruksi-diri, jika dimensi atau ‘sila ke-3’ tentang manusia yang (ber)’kepribadian budaya’ tidak diletakkan sebagai fundamennya. Alangkah tidak beruntungnya kita karena justru dimensi itu yang tertinggal (baca: ditinggal) oleh pace dan speed kencang dari pembangunan ekonomi serta politiknya.

Manusia dan kebudayaan

Substansi masalah di atas tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, yakni di mana atau dengan apa, misalnya, persoalan manusia itu diwujudkan dalam program-program pemerintah jangka pendek, menengah, atau panjang? Sayang sekali saudaraku, hampir nil. Setidaknya secara komprehensif, dan solusinya memberi output serta outcome yang positif. Bahkan, lihat dalam elaborasi Nawa Cita yang menjadi ‘pedoman ideologis’ pem bangunan kita, kata budaya tidak disebut sama sekali. Bagaimana manusia akan terbangun bila kebudayaan dinafikan atau dipinggirkan? Bukankah kata ‘kepribadian’ dalam Trisila tak lain menunjuk pada kualitas manusia, dan ‘berkebudayaan’ ialah basis utama dari kualitas itu?

Siapa yang bisa menolak adagium purba ini, terbentuk dan tersadarinya eksistensi manusia karena ia berbudaya; kebudayaanlah yang menentukan ek sistensi manusia. Artinya, pembangunan manusia itu adalah bagian kerja utama (integrated dalam) dinamika kebudayaan, tak bisa, bahkan lucu bila dipisahkan. Namun, bagaimana kemudian kebudayaan dibangun dan dikembangkan dalam era baru ini setelah di era sebelumnya (Orde Baru) kebudayaan dikerdilkan (jika tidak dibunuh secara sistemik) dan berlanjut pada masa-masa berikutnya, ketika para pemangku kepentingan cuek, meninggalkannya jauh di belakang gerbong kemajuan (dan RAPBN), bahkan menganggapnya sekadar gangguan atau kecerewetan yang menyu sahkan (kekuasaan)?

Apa yang kemudian (mungkin) dianggap sebagai realisasi dari pembangunan manusia, dalam payung besar ide(alisme) atau konsep ‘revolusi mental’, yang diselenggarakan lembaga dan pejabat yang bersangkutan dengan hal tersebut? Kita tahu begitu ramainya karena menggunakan mikrofon-mikrofon besar, baik media massa maupun media luar ruang. Atau menggunakan lembaga pendidikan, dengan menyelenggarakan program meningkatkan ‘nasional isme’ dengan kembali baris-berbaris, menyanyikan lagu-lagu nasional, atau menghafal habis sila-sila atau pasal dalam ideologi atau konstitusi.

Apa yang akan terjadi dengan praksis gouvermental seperti itu? Seperti sejarah mengatakan, semua itu akan terjebak dalam proforma, santiaji, atau hujan kata-kata ‘ideal’ yang tak statis, bahkan bergaung pun tak. Selebihnya, polusi slogan yang menghabiskan dana rakyat hanya untuk memberi untung para penyedia jasa. Kata-kata kita mafhum, bahkan yang termuat dalam KUHP sekalipun, menjadi peluru kosong bagi para pelaknat dan pengkhianat cita-cita bangsa kita. Dengan kecerdikan, keculasan, dan pelintiran logika murahannya, mereka menepis serta menolak semua sanksi dan percaya seolah rakyat dan sejarah dapat ditipunya demi profit temporer yang didapatkannya. Sejuta slogan kosong pendapatan.

Semua hal itu diakibatkan oleh usaha pertama dari kebudayaan gagal mereka, para obligor utama negara, selesaikan dengan sempurna, yakni memahami lebih dulu manusia, ‘manusia Indonesia’, itu apa dan siapa? Itulah sesungguhnya tugas pembangunan pada fundamennya. Komprehensi atau pemahaman utuh tentang ‘manusia Indonesia’ itu sangat desisif dalam menentukan bagaimana dan ke arah mana pembangunan harus diselenggarakan. Sebabnya sederhana, yakni pembangunan bukan untuk institusi, regulasi bahkan idealisasi belaka, melainkan tak lain untuk manusia. Manusialah yang menerima atau menderita akibatnya. Manusialah tujuan kerja kita, personal, komunal, hingga nasional.

Harus keras dan tegas

Namun, ke mana sebenarnya pembangunan saat ini diselenggarakan ketika setahun ini, pada 2015, kita hanya disibukkan polah lucu, tidak lucu, menjemukan, dan menggiriskan dari para elitenya. Setiap hari, di tiap waktu. Bagaimana dengan kuasa -politik, ekonomi, hukum, dan lainnya-para elite bukan hanya mempermainkan, bahkan mengkhianati rakyatnya sendiri, para pendukung yang telah memberinya amanah, kedudukan, dan fasilitas serba wah.

Pencapaian-pencapaian apa pun yang dihasilkan pemerintah, apalagi dengan ukuran yang tidak gigantik sebagaimana kita diberi contoh yang ‘membanggakan’ dari bangsa-bangsa lain, seperti di Tiongkok, Korea Selatan, India, bahkan Vietnam, terasa kemudian mejan atau melempem. Tidak mampu menggugah rasa percaya diri dan kebanggaan, kecuali dalam -sekali lagi bentuk–slogan.Akhirnya, ekses atau kekurangan yang juga dimiliki pemerintahan mana pun di dunia, terekspos dan tereksploitasi menjadi amunisi yang tajam -tidak kosong–bagi para penentang untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, demi syahwat kekuasaannya sendiri. Tak peduli bila eksploitasi menjadi kegaduhan destruktif yang melukai nurani publik.

Namun, kita maklum, dan seharusnya pemerintah memahami, para penentang dan pengkhianat konstitusi itu tidak lagi membiarkan hati dan nurani bercahaya, lalu bicara. Hati mereka hitam karena hijab syahwat kebinatangan hingga menjadi kebal dari adab, etika, dan tradisi menjadi bebal pikirannya yang sudah dikendalikan kuda liar kebinatangannya. Apa seharusnya pemerintah lakukan pada manusia-manusia semacam itu, manusia-manusia yang rajin mendestruksi semua konstruksi peradaban yang susah payah dibangun? Apa yang wajib pemerintah tegas dan keraskan dalam perbuatan, menghindari kesia-siaan dari niat dan program yang baik?

Dalam hemat saya yang rendah, kita tidak punya pilihan lain: bertindak! Tentu saja dengan kata sifat atau keterangan berikutnya: tegas dan keras. Tidak bisa lagi kita menoleransi atau mempermisikan apa pun hal yang mengganggu, menghambat apalagi merusak semua usaha kita meraih harapan bangsa. Segala pelintiran logika, dalam bentuk ide (a, ologi, dsb) apa pun harus diperiksa kembali sesuai dengan adab, budaya, dan tujuan kita awal berbangsa. Demokrasi dan kapitalisme, misalnya, sehebat atau seadekuat apa pun argumentasi akademis (baca: ideologis)-nya harus diperiksa kembali dengan saksama dan memosisikannya dalam fundamen kebudayaan cita-cita konstitusional kita.

Tidak…kita tidak terlambat. Masih ada waktu, ruang, dan peluang untuk itu. Tidak perlu kita berletih hanya untuk mengidola hingga mengidealisasikan negeri atau negara-negara lain yang sukses dengan cara dan latar sejarah yang notabene sama sekali berbeda. Sebagai sebuah bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian, kita harus menyusun kembali kepercayaan diri kita untuk membasiskan seluruh masa depan serta segenap upaya (sistemik, mekanik, atau programik) pada kualitas dan kapasitas kebudayaan serta sejarah ribuan tahun bangsa ini. Tak bisa lagi.

Atau tetap ngotot dan ngeyel dengan iman ideologis yang berlaku (global) sekarang ini? Silakan. Peringatan sudah dinyatakan berkali-kali. Seperempat miliar nasib dipertaruhkan. Apakah masih kita menghamba pada mereka? Quo vadis, Indonesia? (*)

 

*Radhar Panca Dahana, Budayawan

Continue Reading

Kolom

Sastra dan Rekor

mm

Published

on

Kita sudah biasa menjumpai sastra dalam teks, diskusi, dan yang paling mutakhir: berperistiwa di media sosial. Padahal, sudah cukup lama sastra Indonesia berurusan juga dengan rekor. Kita sering mendengar buku-buku sastra paling laris, paling diakui dunia, paling banyak diberi penghargaan, dan sebagainya. Semua itu dapat kita anggap rekor-rekor dalam sastra Indonesia. Kita memang hanya bisa menganggap. Sebab, yang paling memiliki legitimasi untuk menyebut rekor ini-itu tentu Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pendiri sekaligus Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, menyatakan, “Museum Rekor-Dunia Indonesia berusaha mengabdikan diri dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual bangsa Indonesia melalui jalur anugerah perhatian dan penghargaan terhadap karsa dan karya superlatif para insan warga bangsa Indonesia.”

Pernyataan yang bertitimangsa Januari 2012 itu dapat kita temukan dalam sekapur sirih buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) susunan Aylawati Sarwono. Rekor bukan cuma soal perhatian dan penghargaan, melainkan juga pencatatan. Kita mafhum, di luar negeri sana rekor-rekor membuku dalam Guinness Book of World Records. Kata book (buku) menandai pencatatan sebagai pengesah rekor. Kita lantas sedih, pencatatan rekor di Indonesia rupanya terlambat sekian tahun. Pencatatan tentu dilakukan pada hari saat rekor tercipta. Namun, buku sebagai hasil pencatatan rekor itu terlambat disampaikan ke publik. Rekor-rekor MURI sepanjang tahun 2008-2009 baru kita ketahui melalui buku yang terbit pertama kali di tahun 2012. Aduh!

Demi menjaga mentalitas dan spiritualitas bangsa, sebagaimana diharapkan Jaya Suprana, maka kita tak pantas mengeluh. Kita memaklumi saja keterlambatan itu, yang penting pencatatan rekor sempat hadir dalam wujud buku. Rekor-rekor di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) dibagi dalam puluhan kategori. Salah satu kategori perlu kita perhatikan, yakni karya tulis. Saat membaca urutan-urutan awal, kita menjumpai rekor “profesor kedokteran pertama di Indonesia yang menulis buku tentang teknik jazz”. Kita pantas bingung, mengapa ada rekor seperti ini di Indonesia? Profesor kedokteran yang punya pengetahuan mumpuni di bidang terkait semestinya dianugerahi rekor “penemu teknik pengobatan…”, “dokter pertama yang…”, dan lain-lain, bukan malah dianugerahi rekor untuk penulisan buku di luar bidang yang ditekuni.

Rekor lainnya yang boleh kita persoalkan adalah “penerbit buku dengan komentar tokoh Indonesia terbanyak”. Dalam bahasa termutakhir, komentar yang mendampingi penerbitan sebuah buku lazim kita sebut endorsement. Perannya adalah menggoda calon pembaca agar tertarik membeli buku itu. Maka, seringkali komentar tokoh ditaruh pada sampul belakang, bahkan tak jarang di sampul depan, supaya langsung terbaca meski buku masih bersegel plastik. Satu-dua komentar tokoh kondang sebetulnya sudah cukup mengangkat daya jual sebuah buku, tidak perlu sampai puluhan. Ada pula yang bahkan tak membutuhkan komentar tokoh, dan menyerahkan tanggung jawab apresiatif kepada penulis kata pengantar, entah dari pihak penerbit atau tokoh yang ditunjuk. Komentar tentang buku tak lebih penting dari buku itu sendiri.

Kita lantas menengok rekor-rekor sastra yang tercatat di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009). Nadya Nadine mencatatkan diri sebagai “penulis puisi tunggal terbanyak” di buku itu. Dalam keterangan, tertulis, “Nadya Nadine berhasil menulis 900 judul puisi dalam waktu 3 bulan, ditambah 101 puisi karya terdahulunya sehingga total puisi yang kemudian dibukukan ada 1.001 judul.” Buku kumpulan puisi Nadya Nadine diterbitkan berjudul Bunga Batu: 1001 Puisi Nadya Nadine (2012).

Buku kumpulan puisi Nadya Nadine mengalahkan 630 puisi Sitor Situmorang di buku Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak 1948-2008 (2016) secara ketebalan maupun harga. Namun, jika kita menimbang kualitas dan terutama etosnya, kepenyairan Sitor Situmorang tentu lebih baik ketimbang Nadya Nadine.

Membandingkan Nadya Nadine dengan penyair ampuh sekelas Sitor Situmorang sekilas terasa tidak adil. Namun, kita sebetulnya dapat mengabaikan keagungan nama Sitor Situmorang dengan berfokus pada proses kreatifnya. Kita sedang membandingkan antara 900 puisi yang ditulis dalam kurun 3 bulan (101 puisi Nadya Nadine yang lain kita abaikan dulu, karena tidak ada keterangan waktu penulisannya) dengan 630 puisi yang ditulis sepanjang 60 tahun. Puisi yang ngebut kita bandingkan dengan puisi yang menangkap setiap peristiwa sepanjang hidup seseorang. Seandainya penulis puisi bukan Sitor Situmorang pun, proses penulisan yang alamiah itu jelas akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih baik ketimbang yang dikejar tenggat waktu demi rekor.

Karya dan kepenyairan Nadya Nadine pun berpeluang berumur pendek dibanding penyair lainnya. Ia lebih memilih menumpahkan semua daya kreatifnya demi mengejar rekor MURI dalam sebuah buku kumpulan puisi amat tebal, alih-alih secara konsisten hadir menyapa pembaca pada rubrik sastra surat kabar edisi akhir pekan atau di laman-laman daring yang menyediakan ruang untuk puisi. Para penyair yang rajin menyapa pembaca, lantas rajin menerbitkan buku kumpulan puisi secara rutin, umur karya dan kepenyairannya bakal jauh lebih panjang. Tentu saja, kita berhak berambisi dalam kerja sastra. Namun, kita mesti paham bahwa kerja sastra adalah kerja budaya, alih-alih kerja mekanis yang bisa begitu saja terkekang target dan tenggat waktu. []

*) Udji Kayang Aditya Supriyanto; Pembaca buku dan pengelola Bukulah!

Continue Reading

Kolom

Ambilkan Buku, Bu!

mm

Published

on

Oleh: Setyaningsih *)

Suatu siang yang mendung di salah satu toko buku terbesar di Solo, adegan anak, ibu, dan buku terjadi. Tepatnya di deretan rak novel terjemahan yang menampilkan kemolekan buku-buku Jane Austen, kegembrotan The Belly of Paris dan Germinal Emile Zola, sederet novel garapan Jostein Gaarder. Si anak perempuan masih berseragam SD, mungkin kelas 5 atau 6. Si ibu tampak cukup modis kekinian bergamis bunga-bunga. Mata anak bersemangat dan tangan menyusuri deretan buku Gaarder. Ia akhirnya mengambil Dunia Sophie dan diberikan ke ibu. Mata dan tubuh lentur si anak yang seolah ingin melompat-lompat menginginkan buku itu! Ibu bertindak membuka-buku sejenak, mempertimbangkan, dan beberapa kali menampilkan tatapan meragukan. Bukan karena harga atau tebal buku nyaris sebantal. Saya yakin si ibu belum pernah membaca buku itu. Ibu merasa buku itu belum pas dibaca anaknya. Anak belum beruntung memasuki Dunia Sophie, semoga ada pintu ke buku lain!

Adegan kecil di toko buku ini tentu bukan adegan yang terjadi secara kolosal di sekitar kita. Kita mungkin sedikit merasa betapa sulit minta izin dibelikan buku yang nyaris sama sulit diizinkan membolos. Setiap ibu kita yang terdidik sekalipun, belum tentu menjadi ibu buku yang menuntun, membukakan jalan, atau memberikan pertimbangan buku apa yang pantas masuk dalam setiap perkecambahan diri anak. Peristiwa di toko buku berhasil membentuk negasi dari peristiwa di tahun ajaran baru, ketika para ibu dan bapak begitu mencintai anaknya dengan membelikan setumpuk buku pelajaran dan buku tulis. Seorang ibu berani menjadi pembelanja buku bagi anak-anaknya.

Membeli buku baru ataupun bekas, masih tampak sebagai hak eksklusif. Persepsi kita akan sulit menempatkan jajaran buku seolah sekeranjang sayur, susu, camilan, atau nasi. Seperti tubuh yang membutuhkan asupan biologis nan bergizi, tubuh juga perlu asupan imajinatif cukup lewat buku. Di saat ibu di pelbagai tempat dengan gagah melakukan apapun demi kebutuhan anak, buku bagi (sedikit) ibu juga sempat diperjuangankan dengan berani.

Di The Book Club yang digarap Mary Alice Monroe (2014), kita mendapati kisah lima perempuan dan tiga di antaranya telah menjadi ibu di Amerika. Klub membaca buku menjadi bagian lumrah yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas buku. Buku (ilmu) tidak dikodratkan hanya bagi kaum laki-laki. Di buku ini, ada satu adegan ketuntasan ibu membacakan buku bagi anak yang cukup emosional, “Doris duduk melipat kaki di lantai perpustakaan rumahnya dan meraba buku anak karya Dr. Seuss yang sudah tua dan sering dibaca. Dirasakannya gelombang melankolia setelah mengucapkan selamat jalan pada putra sulungnya, Bobby Jr., yang pergi untuk melanjutkan kuliah […] Sambil membuka buku, hati Doris dipenuhi kenangan saat ia sering membacakan buku ini untuk Sarah dan Bobby di perpustakaan ini juga. Mereka dulu sangat menyukai dunia fantasi ciptaan Dr. Seuss—ibu dan anak semua menyukainya.”

Kehadiran buku di rumah merayakan waktu anak dan ibu. Meski secara intelektual dan sosial biasanya bapak lebih terlibat dalam riwayat intelektual anak, seorang ibu adalah pertama yang mengantarkan ke sana. Dan kehadiran klub membaca, serupa kesombongan di tengah kesibukan mengurus anak, berkarir, atau menjadi pengurus segala keperluan rumah tangga.

Mereka perempuan yang menikmati belantara Gustav Flaubert, Charles Dickens, Jack London, Jane Austen, Lewis Carroll, sembari mengurus cucian, piring kotor, dapur, atau dokumen kantor. Nyaris tidak ada pamrih intelektual apalagi finansial. Para ibu itu berani terbahak, berdebat, berbicara dengan percaya diri, atau “mengutuk” para tokoh di buku sembari membandingkan dengan nasib diri di kenyataan sehari-hari. Di klub membaca, para ibu dan perempuan menemukan diri saat dunia modern masih mendiskriminasi mereka “hanya ibu rumah tangga” atau “cuma perempuan” yang lama tidak bersentuhan dengan kehidupan luar.

Banjir Perkumpulan

Di The Read-Aloud Handbook (2017), Jim Trelease mengakui bahwa ibu lebih berpihak sebagai pembaca buku ke anak daripada bapak. Jim bahkan menyajikan pernyataan khusus peran bapak dalam pengasuhan buku karena bapak cenderung lebih menentukan kecintaan anak atas olahraga. Kisah membuku dialami keluarga Hasset. Anak dan ibu saling menjalin dengan buku. Diceritakan, “Pada usia 16 tahun, mereka telah membaca 652 novel bersama-sama. Dan bukannya menjadi kutu buku, Erin adalah pribadi yang suka berenang, softball, dan menyanyi. Sebelum Erin memulai kuliah di Oklohoma City University, pilihan buku terakhir keluarga Hasset adalah The Adventures of Tom Sawyer, buku nomor 694 sejak pertama kali mereka membaca buku buku dengan bab saat Erin berusia 4 tahun. Jumlah itu tidak menghalangi dia meraih beasiswa National Merit di SMA atau nilai sempurna 800 Verbal di SAT.”

Banyak cerita pencapaian akademis mapan lewat membacakan anak buku-buku. Bukan masalah nilai menjadi berapa atau kelak anak menjadi apa. Prosesi membaca-dibacakan buku secara tidak sengaja menyumbang kebahagiaan-kecerdasan anak bertumbuh. Namun, kita sepertinya butuh usaha kerasa untuk membuat lebih banyak ibu-ibu di Indonesia percaya atas hal ini.

Di Indonesia, begitu banyak perkumpulan ibu-ibu dari ibu muda sampai tidak muda lagi. Sungguh banjir perkumpulan; arisan, PKK, pengajian, perkumpulan penggemar tas berkelas, pengumpul sepatu, sampai perkumpulan istri pejabat atau pegawai. Namun, kita seperti tidak mendapat kepastian bahwa perkumpulan berbau keibuaan juga memberi dampak bagi anak, terutama tentang buku dan membaca. Perkumpulan semacam ini ternyata tidak juga mengajarkan seni membaca, membacakan, meminjam, dan memiliki buku. Jika alasan finansial, para ibu pembaca di Amerika atau Eropa pun tidak semuanya harus kaya untuk mengasuh dengan buku. Banyak di antara mereka juga memanfaatkan perpustakaan kota atau sejenisnya.

Kita selalu dibuat mendengar dan merekam bahwa guru pertama bagi anak adalah ibu. Sang guru tentu tidak hanya sampai pada mengajarkan angka, cara menggores huruf, membelikan tas, membuatkan susu. Sang guru juga menjadi panutan membuku sampai seorang anak dengan terbiasa tanpa diminta berujar, “Ambilkan buku, Bu!” Buku memang tidak bersinar di langit. Ia tergeletak di lantai atau bertumpuk di meja. Ibu tidak marah meski berantakan dan anak banyak bertanya dan minta dibacakan. (*)

*) Setyaningsih: Penghayat pustaka anak. Penulis buku Bermula Buku, Berakhir Telepon (2016)

Continue Reading

Kolom

Kota-kota yang Ditelan Cahaya

mm

Published

on

Tatkala Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber cahaya bagi bumi, lantas menyalurkan ke rembulan untuk meremangi malam, manusia ingin mengaburkan batas gelap-terang dengan menciptakan lampu. Manusia ingin cahaya yang nyaris abadi, dikendalikan, diciptakan, dan selalu hingar bingar. Tuhan pun tidak punya kuasa mematikan lampu yang menyala di setiap sudut bumi. Berita di Media Indonesia (9 Desember 2017) berkabar bumi semakin benderang oleh polusi cahaya di malam hari. Lampu LED yang dianggap menghemat, menjadi biang utama polusi cahaya. Semakin banyak lampu dinyalakan, semakin jam biologis manusia dan migrasi burung serta penyu laut terganggung. Ongkos ekonomi dan ekologi terlalu banyak dihabiskan jika lampu terus dipijar. Jurnal Science Advances melaporkan bahwa cahaya buatan di dunia meningkat 2% setiap tahun.

Di Indonesia, jejak cahaya lampu disahkan oleh kolonialisme. Penjajah membawa terang benderang bagi Hindia Belanda yang memiliki malam sebagai waktu yang religius dan kultural. Wilayah kelelapan malam dihentak dan dibangunkan dengan kedigdayaan seolah siang. Orang tidak lagi menakuti malam, melupakan batas-batas transendental. Tidak perlu lagi ada ketakutan pada hantu-hantu atau roh yang mungkin akan merasa silau juga bila berdekatan dengan malam.

Pada tahun 1931 di Paris, wajah kolonialisme di teras pameran kolonial se-dunia ditentukan oleh kilat lampu. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (2007) mengatakan bahwa festival raya para penjajah itu menahbiskan Belanda sebagai pihak yang unik dan berbeda. Ramuan pelbagai kultur, etnis, dan agama yang berkecambah di Hindia Belanda, dipakai Belanda membangun kesatuan politik. Anjuangan Belanda di Paris menunjukkan bumi jajahan yang jauh dari derita dan kegelapan.

Namun, hanya kilatan cahaya lampu sebagai perangkat magis mampu memesona para pengunjung berkeliling dunia dalam sehari. Malam dikaburkan dalam pola-pola bayangan. Lampu mengemas nuansa misterius di antara kekaburan dan ketidakkaburan.

Modern

Kota atau negara yang ingin dianggap beradab dan modern harus memiliki lampu di setiap celah ruang dan peristiwa. Namun, kebenderangan yang membawa kekaguman juga menuai kegamangan. Leila Aboulela di cerita pendek Coloured Lights (2012) menuliskan perasaan yang antusias dan gamang saat berhadapan dengan lampu-lampu di London. Cerita ini bisa menjadi semacam memoar biografis Leila sebagai perempuan yang berpindah dari India ke Inggris. Leila bercerita, “Setiap jendela toko memamerkan pajangan yang sangat menarik dan ada lampu-lampu hias yang terpasang di dekat lampu-lampu jalan. lampu-lampu kecil dibelitkan pada pepohonan di trotoar, dipasang sepanjang kawat yang melintas di atas jalan. Lampu-lampu bulan Desember yang meriah. Biru, merah, hijau, lebih ramai daripada bohlam-bohlam sederhana yang kami gunakan di Khartoum untuk menghiasi rumah diselenggarakannya perkawinan.”

Lampu adalah kemewahan di tempat kelahiran sang aku, yang hanya akan dipakai untuk momentum khusus dan penting. Kekaguman pada lampu di kota dengan sederhana membandingkan pedesaan Khartoum yang gelap dan Kota London ditelan oleh banyak cahaya. Listrik di negara dunia ketiga tetaplah kemewahan seperti halnya makanan atau pendidikan, bahkan untuk menghidupkan sebuah lampu. Cerita Leila semakin ironis karena lampu (listrik) justru merenggut nyawa Taha, kakak si aku. Taha tersengat listrik saat memasang lampu-lampu untuk hari pernikahan. Lampu yang membawa cahaya justru mengantarkan ke kegelapan.

Paris sepertinya telah diagungkan sebagai kota cahaya. Andrew Hussey (2014) mengatakan bahwa sejak 1800, Paris mulai menapaki riwayat sebagai kota terindah dan terpenting di dunia. Proyek ambisius dijalankan untuk merancang kembali kota yang masih diwabahi kebanyakan masalah urban.

Di masa Louis-Napoleon, restorasi kota dijalankan oleh Georges-Eugene Haussmann menuju Paris yang modern setara dengan Roma. Haussmann meski amat kontroversial dikatakan, “Ia meninggalkan kota dengan sistem sanitasi yang baik (meminum air di Paris kini tak lagi memiliki risiko terjangkit penyakit kolera), dengan sistem lampu jalan yang terorganisasi dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan teknologi abad itu.” Jika kita mendapati kota-kota masa kini yang gencar membangun taman, air mancur, lampu warna-warni, atau jalur pedestrian nan santai, semua itu memang gagasan membangun kota modern, bercermin pada cahaya di Kota Paris.

Kita sempat mengalami terminologi sinar atau cahaya sempat merujuk pada pertalian transendental atau kodrat alam. Seperti yang sering digunakan oleh para penyair sufistik, cahaya adalah Ilahi atau Tuhan. Cahaya yang memancar lampu perlahan menghilangkan yang puitis dalam biografi religiositas kita. Cahaya lebih mengingatkan pada lampu, tarif listrik, kabel, hemat, boros, polusi, atau perusahaan lampu berjargon “terang terus.” Lampu dan cahaya menjadi semacam obsesi menerangi.

Avianti Armand lewat puisi “Di Trotoar” (Buku Tentang Ruang, 2016) menyampaikan sebentuk kelupaan ganjil yang tentu nyaris mustahil diingat oleh orang-orang. Kita cerap, Menjelang malam, ia berangkat/ namun lupa mematikan lampu jalan./ Cahayanya membanjiri trotoar./ Aku melemparkan kail ke genangan yang tersisa,/ berharap ia kembali memakan umpan./ Matanya tercelup sedalam kaki./ Aku tak bisa melangkah./ Aku tak akan pergi. Kita yang selalu melewati jalan tidak akan pernah sempat berpikir mematikan lampu jalan. Lampu jalan sudah dianggap kemujaraban sebuat kota hidup dan masih ada. Tanpa lampu, kota-kota akan mati. Toh, manusia tidak merasa mati meski terus-terusan diserang polusi cahaya atau banjir lampu.

Agenda di dunia kita tidak bisa berjauhan dari lampu; perayaan diskon mahabesar, wisata akhir tahun, tahun baru, dan bahwa bahkan hari raya apa pun. Bumi harus selalu menyipitkan mata ketika ditelah cahaya. Cahaya hotel, cahaya lampu jalan, cahaya-ledakan kembang api, cahaya toko, cahaya mobil, cahaya kota, polusi cahaya naik 2% itu memang tampak kecil, tapi juga tampak besar untuk bisa diturunkan. (*)

*) Setyaningsih: Penghayat pustaka anak. Penulis buku Bermula Buku, Berakhir Telepon (2016)

Continue Reading

Classic Prose

Trending