Connect with us

Kolom

Indonesia, Quo Vadis?

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Tahun 2015, saat Indonesia dengan pasangan pemimpin barunya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menggenapi setahun kendali pemerintahnya, adalah waktu yang sangat gaduh dan hibuk, padat peristiwa (umumnya negatif, sebagaimana headlines media massa yang didasari adagium bad news is a good news dan if bleeds it leads atau untuk televisi more sensational more financial), polusi kata, tsunami retorika, keserakahan, bahkan kebengisan menyeruak galak membuat pandangan, pikiran, bahkan jiwa kita keruh dan rusak.

Apalagi dan siapa lagi yang menjadi aktor semua peristiwa itu, selain kriminal jalanan dan para gangster? Tidak lain ialah para pemuka, pesohor, dan selebritas yang menjadi elite dari negeri ini, di semua dimensinya. Tentu saja, elite politik dan ekonomi memberi kontribusi yang tidak kecil, bahkan sangat signifikan juga di banyak perhitungan sangat desisif dalam menentukan wajah bangsa kita, hingga masa depan bersama. Betapa kita tidak cukup hanya mengurut dada, apalagi memaklumi, tapi mesti bertindak mengatasi, tidak peduli, dan tergantung pada mereka yang ada di puncak piramida sosial yang konon–adalah penggerak dan penentu sejarah.

Dengan berbagai sudut pandang, teori, asumsi, hingga prasangka maupun logika yang obskur, bahkan mistik, semua kalangan -termasuk para pengamat–menyampaikan pandangan, analisis hingga solusi untuk semua persoalan yang kita merasa–ruwet, complicated, dan sulit sekali. Tidak lain karena semua pandangan atau pendapat itu sesungguhnya berkisar atau berkutat dalam dimensi teknis, bisa yang bersifat institusional dan regulasional. Perdebatan (entah itu hukum, ekonomi, politik, hingga akademis dan agama) mempersoalkan proses-proses yang ada dalam kerja legislasi dan institusi.

Sementara, sebenarnya kedua dimensi itu hanyalah medium, perangkat (software) atau kita sering mengatakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebagaimana kita mengetahui, bahwa itu bisa pergi ke satu kota atau negara, banyak sarana (moda) yang kita gunakan. Namun, apa gunanya moda (transportasi) bila kita tidak dapat mengendarai atau mengoperasikannya? Dalam kalimat lain, untuk apa secanggih, selengkap, atau serumit apa pun aturan dan lembaga kita buat serta dirikan, jika pengendali atau operatornya ialah manusia yang invalid atau inkapabel?

Bila komprehensi sederhana, tak membutuhkan 16 tahun sekolah atau gelar profesor, ini dapat kita terima dengan baik. Kita pun akan paham bila sebuah teori besar dunia, ideologi besar dunia, hingga agama besar dunia, tak dapat berbuat apaapa, menjadi keranjang kata, bahkan sampah saat disikapi dan dijalankan oleh manusia yang isinya hanya keranjang nafsu dan sampah kotoran badan serta pikirannya saja. Itu terlalu keras dan banal? Maaf tidak. Dengan ukuran yang teruji, dengan mudah dapat dibuktikan pada tingkat (état), itulah sesungguhnya keberadaan kita (lebih khusus: mereka, elite) sebagai manusia, sebagai bagian penting dari sebuah bangsa. Manusia adalah substansi, pengembangan potensi, dan keilahiannya adalah upaya besar manusia dalam sejarah, yang kemudian kita kenal sebagai: kebudayaan.

Di sinilah, saya akan sekali lagi, dan sekali lagi….menegaskan bila benar pembangunan sebuah bangsa hendak dilakukan, terlebih bila ia didasari Trisila-Soekarno, ia akan hampa, bahkan justru menjadi destruksi-diri, jika dimensi atau ‘sila ke-3’ tentang manusia yang (ber)’kepribadian budaya’ tidak diletakkan sebagai fundamennya. Alangkah tidak beruntungnya kita karena justru dimensi itu yang tertinggal (baca: ditinggal) oleh pace dan speed kencang dari pembangunan ekonomi serta politiknya.

Manusia dan kebudayaan

Substansi masalah di atas tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, yakni di mana atau dengan apa, misalnya, persoalan manusia itu diwujudkan dalam program-program pemerintah jangka pendek, menengah, atau panjang? Sayang sekali saudaraku, hampir nil. Setidaknya secara komprehensif, dan solusinya memberi output serta outcome yang positif. Bahkan, lihat dalam elaborasi Nawa Cita yang menjadi ‘pedoman ideologis’ pem bangunan kita, kata budaya tidak disebut sama sekali. Bagaimana manusia akan terbangun bila kebudayaan dinafikan atau dipinggirkan? Bukankah kata ‘kepribadian’ dalam Trisila tak lain menunjuk pada kualitas manusia, dan ‘berkebudayaan’ ialah basis utama dari kualitas itu?

Siapa yang bisa menolak adagium purba ini, terbentuk dan tersadarinya eksistensi manusia karena ia berbudaya; kebudayaanlah yang menentukan ek sistensi manusia. Artinya, pembangunan manusia itu adalah bagian kerja utama (integrated dalam) dinamika kebudayaan, tak bisa, bahkan lucu bila dipisahkan. Namun, bagaimana kemudian kebudayaan dibangun dan dikembangkan dalam era baru ini setelah di era sebelumnya (Orde Baru) kebudayaan dikerdilkan (jika tidak dibunuh secara sistemik) dan berlanjut pada masa-masa berikutnya, ketika para pemangku kepentingan cuek, meninggalkannya jauh di belakang gerbong kemajuan (dan RAPBN), bahkan menganggapnya sekadar gangguan atau kecerewetan yang menyu sahkan (kekuasaan)?

Apa yang kemudian (mungkin) dianggap sebagai realisasi dari pembangunan manusia, dalam payung besar ide(alisme) atau konsep ‘revolusi mental’, yang diselenggarakan lembaga dan pejabat yang bersangkutan dengan hal tersebut? Kita tahu begitu ramainya karena menggunakan mikrofon-mikrofon besar, baik media massa maupun media luar ruang. Atau menggunakan lembaga pendidikan, dengan menyelenggarakan program meningkatkan ‘nasional isme’ dengan kembali baris-berbaris, menyanyikan lagu-lagu nasional, atau menghafal habis sila-sila atau pasal dalam ideologi atau konstitusi.

Apa yang akan terjadi dengan praksis gouvermental seperti itu? Seperti sejarah mengatakan, semua itu akan terjebak dalam proforma, santiaji, atau hujan kata-kata ‘ideal’ yang tak statis, bahkan bergaung pun tak. Selebihnya, polusi slogan yang menghabiskan dana rakyat hanya untuk memberi untung para penyedia jasa. Kata-kata kita mafhum, bahkan yang termuat dalam KUHP sekalipun, menjadi peluru kosong bagi para pelaknat dan pengkhianat cita-cita bangsa kita. Dengan kecerdikan, keculasan, dan pelintiran logika murahannya, mereka menepis serta menolak semua sanksi dan percaya seolah rakyat dan sejarah dapat ditipunya demi profit temporer yang didapatkannya. Sejuta slogan kosong pendapatan.

Semua hal itu diakibatkan oleh usaha pertama dari kebudayaan gagal mereka, para obligor utama negara, selesaikan dengan sempurna, yakni memahami lebih dulu manusia, ‘manusia Indonesia’, itu apa dan siapa? Itulah sesungguhnya tugas pembangunan pada fundamennya. Komprehensi atau pemahaman utuh tentang ‘manusia Indonesia’ itu sangat desisif dalam menentukan bagaimana dan ke arah mana pembangunan harus diselenggarakan. Sebabnya sederhana, yakni pembangunan bukan untuk institusi, regulasi bahkan idealisasi belaka, melainkan tak lain untuk manusia. Manusialah yang menerima atau menderita akibatnya. Manusialah tujuan kerja kita, personal, komunal, hingga nasional.

Harus keras dan tegas

Namun, ke mana sebenarnya pembangunan saat ini diselenggarakan ketika setahun ini, pada 2015, kita hanya disibukkan polah lucu, tidak lucu, menjemukan, dan menggiriskan dari para elitenya. Setiap hari, di tiap waktu. Bagaimana dengan kuasa -politik, ekonomi, hukum, dan lainnya-para elite bukan hanya mempermainkan, bahkan mengkhianati rakyatnya sendiri, para pendukung yang telah memberinya amanah, kedudukan, dan fasilitas serba wah.

Pencapaian-pencapaian apa pun yang dihasilkan pemerintah, apalagi dengan ukuran yang tidak gigantik sebagaimana kita diberi contoh yang ‘membanggakan’ dari bangsa-bangsa lain, seperti di Tiongkok, Korea Selatan, India, bahkan Vietnam, terasa kemudian mejan atau melempem. Tidak mampu menggugah rasa percaya diri dan kebanggaan, kecuali dalam -sekali lagi bentuk–slogan.Akhirnya, ekses atau kekurangan yang juga dimiliki pemerintahan mana pun di dunia, terekspos dan tereksploitasi menjadi amunisi yang tajam -tidak kosong–bagi para penentang untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, demi syahwat kekuasaannya sendiri. Tak peduli bila eksploitasi menjadi kegaduhan destruktif yang melukai nurani publik.

Namun, kita maklum, dan seharusnya pemerintah memahami, para penentang dan pengkhianat konstitusi itu tidak lagi membiarkan hati dan nurani bercahaya, lalu bicara. Hati mereka hitam karena hijab syahwat kebinatangan hingga menjadi kebal dari adab, etika, dan tradisi menjadi bebal pikirannya yang sudah dikendalikan kuda liar kebinatangannya. Apa seharusnya pemerintah lakukan pada manusia-manusia semacam itu, manusia-manusia yang rajin mendestruksi semua konstruksi peradaban yang susah payah dibangun? Apa yang wajib pemerintah tegas dan keraskan dalam perbuatan, menghindari kesia-siaan dari niat dan program yang baik?

Dalam hemat saya yang rendah, kita tidak punya pilihan lain: bertindak! Tentu saja dengan kata sifat atau keterangan berikutnya: tegas dan keras. Tidak bisa lagi kita menoleransi atau mempermisikan apa pun hal yang mengganggu, menghambat apalagi merusak semua usaha kita meraih harapan bangsa. Segala pelintiran logika, dalam bentuk ide (a, ologi, dsb) apa pun harus diperiksa kembali sesuai dengan adab, budaya, dan tujuan kita awal berbangsa. Demokrasi dan kapitalisme, misalnya, sehebat atau seadekuat apa pun argumentasi akademis (baca: ideologis)-nya harus diperiksa kembali dengan saksama dan memosisikannya dalam fundamen kebudayaan cita-cita konstitusional kita.

Tidak…kita tidak terlambat. Masih ada waktu, ruang, dan peluang untuk itu. Tidak perlu kita berletih hanya untuk mengidola hingga mengidealisasikan negeri atau negara-negara lain yang sukses dengan cara dan latar sejarah yang notabene sama sekali berbeda. Sebagai sebuah bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian, kita harus menyusun kembali kepercayaan diri kita untuk membasiskan seluruh masa depan serta segenap upaya (sistemik, mekanik, atau programik) pada kualitas dan kapasitas kebudayaan serta sejarah ribuan tahun bangsa ini. Tak bisa lagi.

Atau tetap ngotot dan ngeyel dengan iman ideologis yang berlaku (global) sekarang ini? Silakan. Peringatan sudah dinyatakan berkali-kali. Seperempat miliar nasib dipertaruhkan. Apakah masih kita menghamba pada mereka? Quo vadis, Indonesia? (*)

 

*Radhar Panca Dahana, Budayawan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Essay

Setelah Edward Said

mm

Published

on

Nono Anwar Makarim *)

EDWARD Said meninggl pada 25 September 2003. Kanker darah yang menyiksa badannya sejak tahun 1991 akhirnya menang. Umurnya baru 67. Kofi Annan mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Dia bilang bahwa Said berbuat banyak sekali dalam menjelaskan dunia Islam kepada dunia Barat, dan sebaliknya. Sekretaris Jenderal PBB itu tidak selalu setuju dengan pendapatnya, tetapi senantiasa suka berbincang dengan Said. Annan suka pada humor Said, dan kagum pada semangatnya memperjuangkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

The New York, Beirut, menulis editorial yang menyebut Said sebagai orang besar yang, seperti figur-figur besar lain di dunia, kurang dihargai semasa hidupnya. Pada suatu ketika si pembela gigih nasib orang Palestina ini bahkan diusir Yasser Arafat dari Tepi Barat. Ediward Said terlalu keras mengecam korupsi di kalangan pemimpin Palestina. Arafat, si pengusir Said, sekarang berkata bahwa kematiannya membuat dunia kehilangan seorang jenius besar, seorang penyumbang kultur, intelek, dan daya-cipta universal.

N o s t a l g i  d i  E l a i n e ‘ s

Elaine’s, suatu restoran kecil di 2nd/88-89th Street, Manhattan adalah tempat pengarang, editor, profesor, seniman, dan intelektual berkumpul. Makanannya bernuansa Italia, harganya tidak semahal Daniel. Musim panas 1997. Kami berempat menanti kedatangan Edward Said untuk makan bersama. “Belum tentu dia bisa datang. Tapi, kalau serangan-serangan penyakitnya mereda, dia pasti datang!” kata temannya. Restoran kecil milik Elaine Kaufman cepat memenuh dengan orang dan suara orang diskusi sambil makan.

Tiba-tiba pintu dibuka dan Edward Said masuk. Seorang perempuan setengah baya dan tampak menarik bangun dari mejanya, menghampiri tamu yang terlambat datang, dan memeluknya erat-erat. “Itu Elaine, yang punya restoran ini!” bisik teman saya. Mereka berpelukan datang ke meja kami. Baru duduk, seorang perempuan lain bangun dari kursinya sambil berseru “Edward!” Sekali lagi teman saya berbisik, “Itu Joan Didion!” Sekali lagi Edward Said dipeluk dan dicium mesra.

Dua jam kami duduk, makan dan minum. Said hampir sepenuhnya bicara dengan seorang saja di antara kami, anak diplomat senior Inggris, kawan lama keluarga. Mereka berbicang tentang masa lalu. Memang begitu perangai orang yang sudah lama tak jumpa. Saya berupaya memutus dialog Inggris-Palestina yang terus berlangsung di meja kami. “Banyak orang di Indonesia mengira bahwa perjuangan Palestina itu adalah antara orang Islam dan orang Yahudi! Saya tahu itu tidak benar, akan tetapi, mengapa yang muncul di permukaan media hanya Hizbullah, Hamas, dan Fatah? Di mana Habbash sekarang?” Jawaban Said tidak memuaskan: “George (nama depan Habbash) sudah rusak! Tak ada yang bisa diharapkan lagi dari dia.” Said tidak menjelaskan mengapa hanya yang beragama Islam yang mengemuka di kalangan pejuang Palestina. Saya agak kesal menyaksikan konsentrasi perhatian Edward Said pada kenangan persahabatan di masa lalu. Tapi masa lalunya memang lebih menyenangkan daripada masa kininya. Anak orang kaya, hidup mewah, masuk sekolah terbaik di Palestina, Mesir, dan Amerika. Raja Hussein dan Omar Sharif adalah teman sekelasnya di Kairo. Bandingkan dengan masa kininya: Masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh dari Liga Pembela Yahudi. Teror setiap hari melalui pos, telepon, faks yang ditujukan pada dirinya dan anggota keluarganya. Kemudian penyakit kronis yang enggan pergi, dan terus-menerus menciptakan penyakit sampingan: leukemia. Ia ditanya apakah ancaman akan dibunuh dan kanker darah tidak mengganggu semangat hidupnya. Said menjawab bahwa bahaya kelumpuhan semangat jauh lebih besar daripada leukemia dan ancaman pembunuhan. Karena itu ia berupaya tidak terlalu memikirkan nasib yang buruk itu. Tampang keren, otak cemerlang, latar belakang berduit, pekerjaan mengajar di universitas terkemuka di Amerika terjamin kesinambungannya sampai mati. Ketika saya tanyakan mengapa ia memilih tinggal di New York, metropolis yang begitu didominasi oleh orang yang mengancam akan membunuhnya, ia menjawab: “Apa ada kota lain?”

Konon, sebagai pribadi, Edward Said adalah orang yang sangat egosentris, memikirkan diri melulu, kurang pertimbangan akan orang-orang dekat yang mencitainya pun. Orang berbisik, “Tidak mudah hidup dengan jenius!” Lalu apa makna inti yang diwariskan almarhum pada kita? Di sini saya melihat dua unsur.

E s e n s i  E d w a r d  S a i d

Pada gelombang pasang nafsu perang di AS, jauh sebelum debakel Afganistan dan Irak yang kini sedang dialami negara adikuasa itu, saya bertanya kepada seorang cendekiawan Amerika: Kaum liberal Amerika kok tidak bersuara? Mengapa begitu sedikit orang menganut pandangan Chomsky dan Said? Jawabnya mengambang: Chomsky ekstrem. Orang tidak lagi mendengarkan suara dia. Edward Said sudah menggadaikan kecemerlangannya pada politik. Ia sudah menjadi partisan Palestina. Ia hanya mengkritik Israel dan Amerika. Ia berdiam ketika orang Palestina yang melakukan teror. Saya termenung mendengar jawaban itu. Kemudian mengingat kembali jauh ke masa lalu. Pada saat gelombang pasang suatu kampanye politik melanda masyarakat, intelektualnya kebanyakan cenderung menyesuaikan diri, atau berdiam. Mereka cemas akan tercampak keluar dari lingkungan masyarakatnya, terasing dari bangsanya. Ada juga pikiran: “Kalau begitu banyak orang setuju, jangan-jangan mereka benar: jangan-jangan pandangan saya keliru.” Periuk nasi sudah tentu paling keras membujuk agar mereka berpihak pada gelombang pasang, atau netral. Noam Chomsky dan Edward Said tegak berdiri di tengah badai kampanye perang George Bush. Mereka tidak menyesuaikan diri, mereka tidak berdiam. Mereka buka suara. Dan suaranya keras kedengarannya di seantero dunia.

Yang kedua ditinggalkan oleh almarhum adalah suatu penjernihan pikiran kita bahwa suatu teori besar yang diciptakan pemikir cemerlang tidak patut diuji pada setiap pernik keadaan konkret, buka mata. Teori orientalisme Edward Said digempur habis-habisan. Terlalu main pukul rata, terlalu gegabah, terlalu ekstrem. Akan tetapi suatu teori memang menyangkut garis besar, umum, abstrak, dan rrgeneralisasi. Yang perlu ditanyakan adalah apakah ia membuka mata.

Edward Said sudah pulang ke bukit-bukit hijau Palestina yang diimpikannya seumur hidup. Singkirkan karakternya yang egosentris; kesampingkan sulitnya orang hidup di sampingnya; maafkan sifat tak pedulinya pada perasaan orang lain, sebab dia bukan manusia biasa. Edward Said adalah orang luar biasa, orang abnormal. Lalu ambil sifat “intifadah” intelektualnya dan kecemerlangan bintangnya di langit pemikiran. Saya kehilangan seorang teladan lagi. (*)

*) Nono Anwar Makarim lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 25 September 1939. Pada 1960-an hingga 70-an ia dikenal sebagai wartawan dan pemimpin redaksi harian KAMI. Setelah keluar masuk Fakultas Hukum UI, ia memperdalam hukum hingga memperoleh gelar doctor of juridical science dari Harvard Law School, AS. Disertasinya berjudul Compainies and Business in Indonesia. Pendiri Kantor Konsultan Makarim & Taira ini hingga kini juga dikenal sebagai penulis kolom yang tajam.

Sumber: TEMPO, Edisi 29 September – 5 Oktober 2003, halaman 124-125.

Continue Reading

Essay

Ingatan, Sejarah, dan Mitos

mm

Published

on

Taufik Abdullah*)

Mengapakah demikian mudah suara saya menaik dan bergetar menahan marah, ketika beberapa orang mahasiswa dengan nada yang sinis menanyakan fungsi perayaan 50 tahun Kemerdekaan? Mula-mula memang saya bisa menjawab dengan tenang tentang makna simbolik dari perayaan ini. Bergaya sebagai seorang guru yang baik, saya menerangkan bahwa dalam usaha melangkah ke depan – ke masa yang tanpa peta itu – kita perlu juga sekali-sekali merenung dan mengingat lagi hasrat dan tekad yang pernah dipatrikan serta langkah-langkah yang telah diayunkan. Akan tetapi ketika seorang mahasiswa, lagi-lagi dengan suara sinis, malahan cenderung sarkastik, dengan gaya seorang oposan, berkomentar, “oh, sekedar merenung saja!” hampir saja kesabaran saya hilang. Suara saya menaik. Akan tetapi untunglah, kenakalan asli saya segera tampil dan saya pun bisa menjadikan jawabannya yang diiringi humor. Maka, semakin sadarlah saya bahwa saya bukan seorang pendidikan. Begitu mudah saya terkena provokasi.

Belum lama peristiwa itu terjadi. Baru beberapa hari berselang. Kalau saya pikir-pikir kembali peristiwa itu saya rasa tak pantas suara saya menaik dan bergetar menahan marah. Apa salahnya kalau hal yang dianggap “hebat” itu sekali-kali dihadapkan pada kesangsian akan keabsahannya? Bukankah dinamika dunia ilmu praktis ditentukan oleh letupan-letupan kesangsian terhadap apa yang telah diangap benar? Para mahasiswa itu memang memperlakukan saya sebagai seorang ilmuwan yang diharapkan dapat menjawab masalah keilmuan. Kebetulan saja masalah keilmuan itu, kali ini berkisar di sekitar perayaan Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi, apa salahnya?

Masalah sesungguhnya bukan terletak pada pertanyaan mahasiswa yang sinis itu, tetapi pada diri saya. Saya pikir hal ini juga dirasakan sebagian mereka yang sebaya dengan saya dan yang lebih tua daripada saya. Seperti yang dialami mereka juga Proklamasi Kemerdekaan dan Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Naional bagi saya bukanlah sesuatu “yang ada di sana,” yang dengan mudah bisa dilihat secara objektif, tanpa melibatkan perasaan. Saya tak mengatakan bahwa saya ikut ke medan perang menyambung nyawa demi tanah air dan saya pun tak bisa berbicara bahwa saya, dengan berbagai cara, ikut membantu perjuangan kita. Sama sekali tidak. Akan tetapi bagaimanakah saya bisa melupakan kesedihan yang saya rasakan karena tak bisa ikut melompat-lompat dan bersorak-sorak, seperti anak-anak lain ketika ulang tahun pertama proklamasi dirayakan di kota kecil saya? Baru beberapa hari sebelumnya saya dikhitan. Babagaimana pula saya tak akan ingat akan kegembiraan saya ikut berlari-lari di belakang para pemuda yang membawa Sutan Sjahrir di atas bahu mereka, ketika mantan Perdana Menteri itu berkunjung ke kota saya? Atau, melupakan perasaan yang mencekam ketika melihat mayat seorang pejuang yang tewas, setelah sebelumnya patroli tentara Belanda menembaki sekolah saya. Berbagai slide kenangan kadang-kadang tampil bergantian, jika saja gugatan terhadap masa lalu itu datang. Memang Revolusi Nasional bagi saya bukanlah “something out there” tetapi adalah sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Tak bisa saya mengelak kehadirannya. Betapa pun mungkin saya ingin melupakannya, atau bisa juga, mengubah bentuknya yang sesuai dengan hasrat saya sekarang. Ia adalah kenangan saya. Ia adalah ingatan saya. Ia adalah bagian dari subjektivisme saya, betapa pun mungkin saya ingin menyembunyikannya. Saya pun tak bisa pula bersembunyi dari ingatan ini. Entah kalau amnesia telah menghidapi diri saya.

Jadi, suara saya yang menaik dan bergetar menahan marah semoga bisa juga dimaafkan. Mungkin para mahasiswa itu hanya bermaksud bertanya tentang sejarah yang konon objektif – “ sesuatu yang ada di sana,” di kelampauan – tetapi saya rasakan sebagai gugatan terhadap ingatan saya yang subjektif dan yang merupakan bagian dari kehadiran saya. Atau, barangkali pula mereka hanya menyangsikan keabsahan sebuah initos yang dirasakan semakin bercorak hegemonik. Bisa jadi demikian halnya, tetapi, mana mereka tahu bahwa yang langsung terkena adalah ingatan saya yang pribadi, bebas, dan otentik. Mereka mahasiswa itu, tak bisa mempertanyakan, apalagi menggugat, ingatan saya, yang riil pada diri dan kesendirian saya ini.

Harus saya akui, bahwa dalam suasana peringatan dan perayaan yang ketiganya – ingatan, yang pribadi sejarah, yang dihasilkan oleh pencarian akademis yang kritis, dan mitos, yang tumbuh dari sebuah corak keprihatinan atau kepentingan (entah kultural, kekuasaan, atau ideologi) – bisa saja bercampur baur menjadi satu lagi, di manakah sesungguhnya batas ketiganya? Bukankah sejarah bisa juga dianggap sebagai “rekaman ingatan kolektif” dan ingatan atau kenangan mungkin juga diperlukan sebagai “sejarah yang dialami sendiri”.

Dan mitos? Mitos boleh juga dianggap sebagai peristiwa “sejarah” yang harus selalu diingat dan diingatkan, sebagai pelajaran dan alat pemersatu.

Hanya saja, pencampuradukan dari ketiga kategori ini dengan mudah dapat menyebabkan kita kehilangan makna yang sesungguhnya dari peringatan peristiwa dramatis yang telah mengubah corak kehadiran kita sebagai bangsa itu. Sejarah tidaklah ada dengan sendirinya.  Sejarah adalah hasil dari sebuah usaha untuk merekam, melukiskan, dan menerangkan peristiwa di masa lalu. Bisa jadi sejarah adalah sebuah hasil yang sejujur mungkin ingin merekam dan “merekonstruksi” ingatan, baik yang kolektif maupun yang pribadi, tetapi mungkin juga sejarah bermaksud “menemukan kembali” peristiwa (apa, siapa, di mana, dan bila) yang telah terkibur impitan zaman. Sejarah adalah hasil yang didapatkan dengan sengaja ketika berbagai pertanyaan tentang masa lalu telah dirumuskan. Kalau demikian, bukankah “sejarah” sesungguhnya sangat ditentukan oleh jenis pertanyaan yang telah dirumuskan? Memang, demikian halnya dan inilah unsur yang paling subjektif dalam sejarah. Maka, dapat jugalah dibayangkan bahwa pertanyaan itu bukan saja beranjak dari rasa ingin tahu belaka, tetapi dapat pula dirangsang oleh kepentingan tertentu, apa pun mungkin coraknya.

Betapapun kejujuran adalah landasannya yang paling esensial, sejarah mau tak mau bersifat selektif. Tak semua kebenaran atau kenyataan historis bisa dan perlu dikatakan. Hanyalah yang penting dan yang relevan saja yang perlu dilukiskan. Kalau demikian, herankah kita karena yang sifatnya selektif ini, sejarah bisa juga memantulkan kisah atau pesan yang mempunyai tingkat penting dan relevan yang berbeda-beda? Bukan itu saja, tingkat penting dan relevan itu bisa pula ditentukan oleh golongan sosial yang berbeda-beda pula. Fungsi sosial sejarah malah ditentukan oleh pemahaman terhadap kisah dan pesan itu. Mungkin karena itulah, saya kira, pernah ada yang berkata,

“Sejarah tak memberikan pelajaran apa-apa, kitalah yang belajar dariapdanya”. Jadi kitalah – kita yang menghadapkan diri pada kisah sejarah – yang merupakan unsur yang aktif.

Begitulah, kadang-kadang kisah dan pesan tertentu kita perbesar-besar karena memberikan sesuatu yang bersifat integratif, inspiratif, atau apa saja yang dianggap berfaedah. Kadang-kadang kisah tertentu kita ulang-ulang, malah kita peringati dan kita rayakan, dengan berbagai macam corak ritual dan seremoni. Dari kisah tersebut kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi, pemilihan kisah atau pesan itu terjadi dalam proses kompetisi. Ketika pilihan akhirnya ditentukan, maka hal itu adalah akibat dari proses hegemonisasi yang telah dimenangkan. Dalam sistem kenegaraan yang sangat ideologis, seperti negara kita ini, sudah bisa dipahami bahwa kekuasaan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi melakukan hegemoni makna terhadap sejarah dan simbol. Dengan berbagai sistem rujukan dan informasi, serta pemakaian sistem kekuasaan, maka semakin membesarlah bentukan hasil pilihan itu dan semakin jauhlah ia dari sejarah yang pernah menghasilkannya. Analisis akademis mengatakan bahwa pilihan itu telah berubah menjadi sebuah mitos. Kalau ini telah terjadi, sejarah hampir tak berdaya untuk menuntutnya kembali ke pangkuannya – ke pangkuan dunia yang kritis dan “obyektif”. Mitos pun telah menjadi “realitas – sejarah”. Hanya saja ia bukan sesuatu yang “out there”, yang dingin dan yang telah berlalu, tetapi sesuatu yang ada “di sini”, hangat dan bagian dari kehidupan sosial. Kredibilitas mitos pun semakin menaik jika ia mendapat dukungan, apalagi kalau berawal dari ingatan, kolektif ataupun individual. Didukung oleh kecenderungan teologis, yang menjadikan situasi hari kini sebagai pembenaran dari keabsahan gambaran hari lalu, mitos pun semakin kokoh berdiri. Dengan begini, maka sistem hegemoni pun telah membentuk masa lalu berdasarkan skenario kepentingan hari kini.

Semua ikatan sosial memerlukan mitos, karena ia mengajukan jawaban bagi kemungkinan terdapatnya ketimpangan antara realitas dengan logika, memberi suasana kredibilitas bagi keberlakuan tata yang berlaku dan bisa pula merupakan unsur integratif yang diperlukan. Kalau saya tak salah, adalah Ernest Renan, yang mengatakan bahwa kehadiran “bangsa”, yang bermula dari “keinginan untuk hidup bersama”, bisa berlanjut jika komunitas itu bersedia “mengingat banyak hal” dan “melupakan hal”. Mengingat dan melupakan yang selektif inilah yang melahirkan mitos. Hanya saja seleksi yang hegemonik tidaklah sekedar berusaha menjauhkan kita dari sejarah yang dingin dan kritis, tetapi juga mengingkari keabsahan ingatan sendiri yang pribadi dan otentik.

Peristiwa besar, seperti Revolusi Nasional dan Perang Kemerdekaan kita, adalah lahan pengalaman yang dengan tajam menancapkan kehadirannya dalam ingatan, pribadi dan kolektif. Peristiwa ini adalah pula “sesuatu yang ada di sana”, yang bisa memberikan kisah tentang pergumulan sebuah bangsa mempertahankan kehadiranna dan kegelisahan manusia menghadapi hari-hari tanpa kepastian, selain harapan yang tak kunjung padam. Kekinian kita yang dihasilkannya – sebuah bangsa yang dulu berjuang kini telah mempunyai negara yang berdaulat – menjadikannya pula sebuah sumber inspirasi bagi tumbuhnya mitos.

Mitos bermain dalam wilayah publik. Ia adalah bagian dari kehidupan sosial. Kehadirannya membayangkan suasana integratif. Perayaan dan peringatan bisa pula dilihat sebagai peneguhan dari keberlakuan mitos. Dalam suasana perayaan – sebuah karnaval – siapa pun akan terlarut di dalamnya. Akan tetapi, sebuah pertanyaan kadang-kadang tertanyakan juga. “Siapakah yang menentukan corak mitos itu?” Kini, saya sadar, jangan-jangan pertanyaan sarkastis dan sinis dari mahasiswa yang saya ceritakan itu adalah pantulan dari penolakan mereka terhadap mitos integratif yang mereka anggap sebagai sesuatu yang hegemonik. Mungkin, demikianlah halnya tetapi andaipun bukan, mitos yang memperlihatkan wajahnya dalam wilayah publik, tidak saja mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk memperteguh keakraban sosial dan sejarah, melainkan juga, dapat menjauhkan kita dari ingatan kita yang pribadi, murni, dan otentik. Yang tampil adalah wajah publik, bukan diri kita dalam kesendirian dan kepolosan yang tak bisa ditutupi.

Karena itulah saya kira pada saat kita mensyukuri kemerdekaan tanah air kita, semestinyalah kita menggali lagi ingatan yang pribadi dan otentik itu. Pengalaman apakah yang pernah dipatrikan ketika perjuangan dimasuki dan di saat antusiasme kemerdekaan dirasakan? Ingatan adalah penghadapan kita dengan kesendirian kita. Ia tak membiarkan kita untuk bertopeng dalam segala macam kepura-puraan. Dalam ingatan yang murni pribadi ini kita pun bisa mengingat dan mengenang kembali tangisan ibu yang meratapi kepergian abadi anak tercinta atau derai air mata sang istri melepas suami ke medan perang. Untuk apa? Kita mungkin bisa membohongi publik, tetapi tak bisa menghindar dari ingatan sendiri.

Kita rayakan hari kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, tetapi kita gali lagi ingatan dan kenangan dengan segala kepolosan yang hanya mungkin tampil dalam kesendirian kita masing-masing. Dalam kesendirian kita dengan ingatan ini, langkah yang telah diayunkan bisa dinilai lagi dan niat yang pernah dipatrikan dalam diri tinjauan kembali. Masihkah idealisme dan pengorbanan yang dipancarkan Proklamasi dan Revolusi Nasional menyinari kehidupan kita bernegara? Ataukah sesuatu yang lain – yang dulu tak terimpikan, malah dinista sebagai penyimpangan – telah menyelinap dalam kehidupan kita? Hanya ingatan kita dalam kesendirian kita masing-masing yang bisa menjawab. (*)

____________________________________

*)Taufik Abdullah lahir: Bukittinggi, Sumatra Barat, 3 Januari 1936, adalah ahli peneliti utama pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ia lulus dari Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (drs., 1961) dan Cornell University (M.A., 1967; Ph.D., 1970). Sejak  April 2000 ia menjadi ketua LIPI. Tulisan-tulisannya diterbitkan di dalam dan luar negeri; di antaranya “Adat dan Islam; An Examination of Conflicty in Minangkabau Indonesia” (1966); “Modernization in the Minangkabau World West Sumatra” dalam Claire Holt, et.al., (eds.); Culture and Politics in Indonesia (1972); Sejarah Lokal di Indonesia (1979, 1985); Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia (1987) ; “Islam and the Formation of Tradition in Indonesia A Comparative Perspective”, Itinerario (1989). Prof. Dr. Taufik Abdullah menjadi editor serta konsultan majalah Prisma, anggota dewan redaksi jurnal Sejarah, editor Ensiklopedi Islam Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia. Pengalaman akademiknya dimulai dengan menjadi asisten pengajar Sejarah barat (1959-61) di Universitas Gadjah Mada, Fulbright Visiting Professor di University Wisconsin (1975), Post-Doctoral Fellow di University of Chicago (1977), Visiting Professor di Cornell University (1985), University of Kyoto (1989-90), Australian National University 91990), Mc Gill University, Montreal (1991-92) dan Thammasat University (1997). Aktivitas profesionalnya antara lain menjadi Member of Council for the Study of Malay Culture UNESCO (1971), Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA) (1996-98); Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat (dari 1995), Ketua Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (1974-1978), anggota KITLV (1968-1978). Dari lembaga yang disebut terakhir ia juga memperoleh penghargaan sebagai anggota kehormatan.

Sumber: Taufik Abdullah, Nasionalisme dan Sejarah, Satya Historika, Bandung, 2001.

***

Continue Reading

Kolom

Paceklik Pemikiran dan Krisis Kebudayaan

mm

Published

on

Seberapa besar kontribusi pemikiran terhadap kebudayaan bangsa hari ini? Seberapa besar keterkaitan kebudayaan terhadap kehidupan politik bangsa kita? Pertanyaan tersebut memaksa kita memeriksa kembali kondisi kekinian kita.

Saya menilai hari ini kita mengalami paceklik (kekurangan) pemikiran. Itu karena sebab kontribusi pemikir dan budayawan kita kian minim lantaran para pemikir (intelektual) kita telah banyak memilih terjun dalam arena politik praktis atas nama perbaikan kondisi politik yang dinilainya mengalami krisis. Sementara itu, para budayawan jengah atau merasa tak didengar lagi pemikiran simbolisnya oleh meraka yang berada di jagad politik.

Menanggapi opini saya tersebut, kawan saya yang politikus menyatakan kalau kondisi politik kita hari ini buruk dan tidak bermoral, itu salahnya budayawan dan para pemikir karena sibuk sendiri dengan angan-angannya. Budayawan sibuk dengan pemikirannya sendiri dengan pada saat yang sama mengabaikan kondisi riil politik.

Kaum politikus merasa ada kondisi-kondisi bersifat rahasia yang hanya bisa diraba dan dibaca mereka yang berada langsung di dalam arena politik. Sementara itu, pemerhati dan para budayawan yang bersuara terkait kondisi politik dianggap hanya membual. ??Saya lantas bertanya, apakah budayawan tidak tahu kondisi riil politik? Apakah mereka tidak peduli? Atau sebenarnya memang telah terjadi dan telah diciptakan kondisi yang membuat politik seolah tak perlu mendengar sumbangsih pemikiran para intelektual dan refleksi kebudayaan karena menganggap pikiran pemikir dan refleksi budayawan hanya berada di angan-angan? Persoalan yang lebih mendasar adalah dari mana mulanya politik dan kebudayaan dianggap tak terkait?

Saya justru kian khawatir bahwa kita tidak hanya sedang mengalami krisis pemikiran, tetapi juga krisis keterkaitan. Jika kondisinya telah menjadi berhadap-hadapan dan politik cenderung melihat oposisi biner antara kekuasaan politik dan refleksi budaya, jelas kita harus prihatin dan mewaspadai masa depan kebudayaan (politik) kita.

Sejarah Kebudayaan

Politik dan pemikiran sesungguhnya adalah laku kebudayaan. Karena itu, ia terjalin dalam satu keterkaitan dengan lingkup dan produk budaya yang lain. Meminjam judul buku pelajaran, saya setuju realitas politik dalam gerak langkahnya lantas disebut sebagai “Sejarah Kebudayaan”, bukan “Sejarah Politik”.

Harusnya dalam siasat kebudayaan, yang berlaku adalah saling melingkupi, bukan saling mengatasi . Sayangnya, kondisi hari ini justru menunjukkan antara politik dan kerja budaya menjadi opisisi biner (binary opposition) yang saling mengatasi. Hal itu tak terlepas dari pendangkalan makna atas politik dan atas budaya itu sendiri. Budaya kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar seni atau klangenan saja. Sementara itu, politik sekadar menjadi bagaimana mengambil kekuasaan dalam percaturan demokrasi liberal.

Saat politik dan budaya ditempatkan dalam pemaknaan di mana satu sama lain menjadi eksklusif maka yang terjadi seperti hari ini, politik dianggap lebih tinggi dan merupakan jalan paling ampuh membangun peradaban. Begitu juga budaya, oleh para budayawan dianggap lebih suci dan bisa menyucikan kotornya dunia politik dan kekuasaan. Keterkaitan keduanya dalam upaya membangun kebudayaan bangsa terabaikan.

Dalam kondisi demikian, rasanya kita bukan seperti negara-bangsa yang telah merdeka setengah abad berlalu, melainkan bangsa setelah keterjajahan yang payah dan terlalu merasa menderita. Jadi, ketika ada kesempatan menjadi dominan, berkuasa dan elite, perburuan atas kesempatan politik menjadi terpisah sama sekali dari ikhtiar membangun bangsa besar yang tak lain merupakan makna dan kerja dari kebudayaan.

Mengurai Kesalahan

Kesalahan memang bisa terdapat dalam keduanya, baik politikus maupun budayawan bisa sama salahnya. Kesalahan politikus adalah merasa dirinya dan kerja politiknya begitu susah payah sehingga sedikit kebobrokan bisa dibenarkan dari dalil-dalil moral dan budaya (politik modern). Sementara itu, budayawan sering ngambek dengan kondisi politik ketika merasa pemikiran dan perenungannya tak digubris.

Selain itu, di antara kaum pemikir dan intelektual banyak melupakan peran intelektualnya. Peran intelektual di dalam politik semestinya adalah menahan diri untuk tidak menjadi “profesional” politik? Ini karena jika ia dengan segala alasan moralnya telah memutuskan berpolitik atau berkecimpung di dalam dunia poltik secara profesional, tentu produk pemikirannya tak lagi mengandung kekuatan moral dalam rambu-rambu populisme kerakyatan.

Wacana dan pemikirannya telah mewakili satu nilai-nilai politik dalam mana ia terjun dan menjadi profesional politik dalam partai yang menaunginya. Tidak salah, tapi memainkan peran ganda sebagai politikus sekaligus memerankan peran intelektual adalah absurd?

Paceklik pemikiran dan krisis kebudayaan yang tengah berlangsung seperti sekarang ini harus segera diatasi. Oposisi makna secara biner antara politik dan budaya harus segera disudahi. Lantaran keduanya sebenarnya berada dalam ranah “kemungkinan” yang sama untuk bisa mendorong terciptanya kondisi yang baik dan modern bagi bertumbuhnya bangsa dan berkembangnya mekanisme kesejahteraan sosial masyarakkat yang adil-sejahtera.

Bukankah tujuan utama baik dari politik dan budaya adalah terciptanya kondisi ideal bagi rakyat untuk hidup kritis, bekerja, dan sejahtera dalam penghidupannya yang merdeka? Jika demikian tujuan dari hidup dalam bangsa yang merdeka seperti yang kita imajinasikan, mau tak mau kerja politik dan kerja budaya harus saling mengisi dan mengoreksi supaya terwujud keterkaitan dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang modern.

Kebudayaan yang bebas dominasi serta adil dan beradab sebagaimana telah diimajinasikan dalam Pancasila dalam tafsirnya yang inklusif.?? Politik harus membuka telinga bagi jeritan kebudayaan, dan kebudayaan tak boleh bosan menyuarakan jeritan mereka yang jadi korban. Ini disebabkan antara politik dan kebudayaan harus saling melingkupi, bukan saling mengatasi. Semoga.

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta.

Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan (13/4)

Continue Reading

Classic Prose

Trending