Connect with us

COLUMN & IDEAS

Indonesia, Quo Vadis?

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Tahun 2015, saat Indonesia dengan pasangan pemimpin barunya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menggenapi setahun kendali pemerintahnya, adalah waktu yang sangat gaduh dan hibuk, padat peristiwa (umumnya negatif, sebagaimana headlines media massa yang didasari adagium bad news is a good news dan if bleeds it leads atau untuk televisi more sensational more financial), polusi kata, tsunami retorika, keserakahan, bahkan kebengisan menyeruak galak membuat pandangan, pikiran, bahkan jiwa kita keruh dan rusak.

Apalagi dan siapa lagi yang menjadi aktor semua peristiwa itu, selain kriminal jalanan dan para gangster? Tidak lain ialah para pemuka, pesohor, dan selebritas yang menjadi elite dari negeri ini, di semua dimensinya. Tentu saja, elite politik dan ekonomi memberi kontribusi yang tidak kecil, bahkan sangat signifikan juga di banyak perhitungan sangat desisif dalam menentukan wajah bangsa kita, hingga masa depan bersama. Betapa kita tidak cukup hanya mengurut dada, apalagi memaklumi, tapi mesti bertindak mengatasi, tidak peduli, dan tergantung pada mereka yang ada di puncak piramida sosial yang konon–adalah penggerak dan penentu sejarah.

Dengan berbagai sudut pandang, teori, asumsi, hingga prasangka maupun logika yang obskur, bahkan mistik, semua kalangan -termasuk para pengamat–menyampaikan pandangan, analisis hingga solusi untuk semua persoalan yang kita merasa–ruwet, complicated, dan sulit sekali. Tidak lain karena semua pandangan atau pendapat itu sesungguhnya berkisar atau berkutat dalam dimensi teknis, bisa yang bersifat institusional dan regulasional. Perdebatan (entah itu hukum, ekonomi, politik, hingga akademis dan agama) mempersoalkan proses-proses yang ada dalam kerja legislasi dan institusi.

Sementara, sebenarnya kedua dimensi itu hanyalah medium, perangkat (software) atau kita sering mengatakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebagaimana kita mengetahui, bahwa itu bisa pergi ke satu kota atau negara, banyak sarana (moda) yang kita gunakan. Namun, apa gunanya moda (transportasi) bila kita tidak dapat mengendarai atau mengoperasikannya? Dalam kalimat lain, untuk apa secanggih, selengkap, atau serumit apa pun aturan dan lembaga kita buat serta dirikan, jika pengendali atau operatornya ialah manusia yang invalid atau inkapabel?

Bila komprehensi sederhana, tak membutuhkan 16 tahun sekolah atau gelar profesor, ini dapat kita terima dengan baik. Kita pun akan paham bila sebuah teori besar dunia, ideologi besar dunia, hingga agama besar dunia, tak dapat berbuat apaapa, menjadi keranjang kata, bahkan sampah saat disikapi dan dijalankan oleh manusia yang isinya hanya keranjang nafsu dan sampah kotoran badan serta pikirannya saja. Itu terlalu keras dan banal? Maaf tidak. Dengan ukuran yang teruji, dengan mudah dapat dibuktikan pada tingkat (état), itulah sesungguhnya keberadaan kita (lebih khusus: mereka, elite) sebagai manusia, sebagai bagian penting dari sebuah bangsa. Manusia adalah substansi, pengembangan potensi, dan keilahiannya adalah upaya besar manusia dalam sejarah, yang kemudian kita kenal sebagai: kebudayaan.

Di sinilah, saya akan sekali lagi, dan sekali lagi….menegaskan bila benar pembangunan sebuah bangsa hendak dilakukan, terlebih bila ia didasari Trisila-Soekarno, ia akan hampa, bahkan justru menjadi destruksi-diri, jika dimensi atau ‘sila ke-3’ tentang manusia yang (ber)’kepribadian budaya’ tidak diletakkan sebagai fundamennya. Alangkah tidak beruntungnya kita karena justru dimensi itu yang tertinggal (baca: ditinggal) oleh pace dan speed kencang dari pembangunan ekonomi serta politiknya.

Manusia dan kebudayaan

Substansi masalah di atas tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, yakni di mana atau dengan apa, misalnya, persoalan manusia itu diwujudkan dalam program-program pemerintah jangka pendek, menengah, atau panjang? Sayang sekali saudaraku, hampir nil. Setidaknya secara komprehensif, dan solusinya memberi output serta outcome yang positif. Bahkan, lihat dalam elaborasi Nawa Cita yang menjadi ‘pedoman ideologis’ pem bangunan kita, kata budaya tidak disebut sama sekali. Bagaimana manusia akan terbangun bila kebudayaan dinafikan atau dipinggirkan? Bukankah kata ‘kepribadian’ dalam Trisila tak lain menunjuk pada kualitas manusia, dan ‘berkebudayaan’ ialah basis utama dari kualitas itu?

Siapa yang bisa menolak adagium purba ini, terbentuk dan tersadarinya eksistensi manusia karena ia berbudaya; kebudayaanlah yang menentukan ek sistensi manusia. Artinya, pembangunan manusia itu adalah bagian kerja utama (integrated dalam) dinamika kebudayaan, tak bisa, bahkan lucu bila dipisahkan. Namun, bagaimana kemudian kebudayaan dibangun dan dikembangkan dalam era baru ini setelah di era sebelumnya (Orde Baru) kebudayaan dikerdilkan (jika tidak dibunuh secara sistemik) dan berlanjut pada masa-masa berikutnya, ketika para pemangku kepentingan cuek, meninggalkannya jauh di belakang gerbong kemajuan (dan RAPBN), bahkan menganggapnya sekadar gangguan atau kecerewetan yang menyu sahkan (kekuasaan)?

Apa yang kemudian (mungkin) dianggap sebagai realisasi dari pembangunan manusia, dalam payung besar ide(alisme) atau konsep ‘revolusi mental’, yang diselenggarakan lembaga dan pejabat yang bersangkutan dengan hal tersebut? Kita tahu begitu ramainya karena menggunakan mikrofon-mikrofon besar, baik media massa maupun media luar ruang. Atau menggunakan lembaga pendidikan, dengan menyelenggarakan program meningkatkan ‘nasional isme’ dengan kembali baris-berbaris, menyanyikan lagu-lagu nasional, atau menghafal habis sila-sila atau pasal dalam ideologi atau konstitusi.

Apa yang akan terjadi dengan praksis gouvermental seperti itu? Seperti sejarah mengatakan, semua itu akan terjebak dalam proforma, santiaji, atau hujan kata-kata ‘ideal’ yang tak statis, bahkan bergaung pun tak. Selebihnya, polusi slogan yang menghabiskan dana rakyat hanya untuk memberi untung para penyedia jasa. Kata-kata kita mafhum, bahkan yang termuat dalam KUHP sekalipun, menjadi peluru kosong bagi para pelaknat dan pengkhianat cita-cita bangsa kita. Dengan kecerdikan, keculasan, dan pelintiran logika murahannya, mereka menepis serta menolak semua sanksi dan percaya seolah rakyat dan sejarah dapat ditipunya demi profit temporer yang didapatkannya. Sejuta slogan kosong pendapatan.

Semua hal itu diakibatkan oleh usaha pertama dari kebudayaan gagal mereka, para obligor utama negara, selesaikan dengan sempurna, yakni memahami lebih dulu manusia, ‘manusia Indonesia’, itu apa dan siapa? Itulah sesungguhnya tugas pembangunan pada fundamennya. Komprehensi atau pemahaman utuh tentang ‘manusia Indonesia’ itu sangat desisif dalam menentukan bagaimana dan ke arah mana pembangunan harus diselenggarakan. Sebabnya sederhana, yakni pembangunan bukan untuk institusi, regulasi bahkan idealisasi belaka, melainkan tak lain untuk manusia. Manusialah yang menerima atau menderita akibatnya. Manusialah tujuan kerja kita, personal, komunal, hingga nasional.

Harus keras dan tegas

Namun, ke mana sebenarnya pembangunan saat ini diselenggarakan ketika setahun ini, pada 2015, kita hanya disibukkan polah lucu, tidak lucu, menjemukan, dan menggiriskan dari para elitenya. Setiap hari, di tiap waktu. Bagaimana dengan kuasa -politik, ekonomi, hukum, dan lainnya-para elite bukan hanya mempermainkan, bahkan mengkhianati rakyatnya sendiri, para pendukung yang telah memberinya amanah, kedudukan, dan fasilitas serba wah.

Pencapaian-pencapaian apa pun yang dihasilkan pemerintah, apalagi dengan ukuran yang tidak gigantik sebagaimana kita diberi contoh yang ‘membanggakan’ dari bangsa-bangsa lain, seperti di Tiongkok, Korea Selatan, India, bahkan Vietnam, terasa kemudian mejan atau melempem. Tidak mampu menggugah rasa percaya diri dan kebanggaan, kecuali dalam -sekali lagi bentuk–slogan.Akhirnya, ekses atau kekurangan yang juga dimiliki pemerintahan mana pun di dunia, terekspos dan tereksploitasi menjadi amunisi yang tajam -tidak kosong–bagi para penentang untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, demi syahwat kekuasaannya sendiri. Tak peduli bila eksploitasi menjadi kegaduhan destruktif yang melukai nurani publik.

Namun, kita maklum, dan seharusnya pemerintah memahami, para penentang dan pengkhianat konstitusi itu tidak lagi membiarkan hati dan nurani bercahaya, lalu bicara. Hati mereka hitam karena hijab syahwat kebinatangan hingga menjadi kebal dari adab, etika, dan tradisi menjadi bebal pikirannya yang sudah dikendalikan kuda liar kebinatangannya. Apa seharusnya pemerintah lakukan pada manusia-manusia semacam itu, manusia-manusia yang rajin mendestruksi semua konstruksi peradaban yang susah payah dibangun? Apa yang wajib pemerintah tegas dan keraskan dalam perbuatan, menghindari kesia-siaan dari niat dan program yang baik?

Dalam hemat saya yang rendah, kita tidak punya pilihan lain: bertindak! Tentu saja dengan kata sifat atau keterangan berikutnya: tegas dan keras. Tidak bisa lagi kita menoleransi atau mempermisikan apa pun hal yang mengganggu, menghambat apalagi merusak semua usaha kita meraih harapan bangsa. Segala pelintiran logika, dalam bentuk ide (a, ologi, dsb) apa pun harus diperiksa kembali sesuai dengan adab, budaya, dan tujuan kita awal berbangsa. Demokrasi dan kapitalisme, misalnya, sehebat atau seadekuat apa pun argumentasi akademis (baca: ideologis)-nya harus diperiksa kembali dengan saksama dan memosisikannya dalam fundamen kebudayaan cita-cita konstitusional kita.

Tidak…kita tidak terlambat. Masih ada waktu, ruang, dan peluang untuk itu. Tidak perlu kita berletih hanya untuk mengidola hingga mengidealisasikan negeri atau negara-negara lain yang sukses dengan cara dan latar sejarah yang notabene sama sekali berbeda. Sebagai sebuah bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian, kita harus menyusun kembali kepercayaan diri kita untuk membasiskan seluruh masa depan serta segenap upaya (sistemik, mekanik, atau programik) pada kualitas dan kapasitas kebudayaan serta sejarah ribuan tahun bangsa ini. Tak bisa lagi.

Atau tetap ngotot dan ngeyel dengan iman ideologis yang berlaku (global) sekarang ini? Silakan. Peringatan sudah dinyatakan berkali-kali. Seperempat miliar nasib dipertaruhkan. Apakah masih kita menghamba pada mereka? Quo vadis, Indonesia? (*)

 

*Radhar Panca Dahana, Budayawan

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending