Connect with us
IKHTIAR MENYELAMATKAN PUISI IKHTIAR MENYELAMATKAN PUISI

COLUMN & IDEAS

Ikhtiar Menyelamatkan Puisi

mm

Published

on

Oleh : Damhuri Muhammad

SENI paling unggul adalah seni yang mampu membangkitkan hasrat-berkehendak setelah sekian lama tersumbat. Begitu ketegasan penyair mashur kelahiran Pundjab, India, Muhammad Iqbal, sebagaimana dikutip S.A Vahid dalam Iqbal, His Art & Thought (1916). Oleh karena itu, the dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power—dogma ‘seni untuk seni’ adalah sebuah rekayasa cerdas dari kebobrokan yang mengecoh dan menipu agar kita semakin terasing dari realitas kehidupan dan kekuatan—lanjut Iqbal lagi. Bagi penulis epos Javid Nama (1932) itu, seni harus menghayati manusia dan segala kehidupannya. Di samping memberi rasa nikmat, seni harus dapat memandu pikiran manusia. Demikian Iqbal menegakkan kepenyairannya, sebagaimana tercermin dalam Asrar-i Khudi (1915), Rumuz-i Bekhudi (1918), dan Payam-i-Mashriq (1923).

Tak disangsikan bahwa puisi adalah ekspresi estetik paling hulu. Induk segala bentuk ekspresi sastrawi, dan belum ada yang melampauinya. Itu sebabnya, penyair Arab tersohor, Adonis (Ali Ahmad Said), tak segan-segan menyejajarkan antara “jalan kepenyairan” dengan “jalan kenabian”. Baginya, penyair—dengan azwaq al-adaby (cita-rasa sastra) yang mereka genggam—sanggup menggapai anak-tangga paling puncak guna menangkap pesan-pesan profetik sebagaimana kemampuan nabi dalam menyambut risalah Tuhan yang bermuasal dari lauh-mahfuz. Bila filsuf Arab, Al-Farabi ((870-950) menegaskan bahwa derajat kenabian dapat diraih oleh manusia-manusia khawwas (khusus) berkat pencapaian mereka pada jenjang aql-fa’al (akal aktif), maka dalam batas-batas tertentu golongan penyair juga berlabuh di maqam itu. Bagi Adonis, “komunikasi nubuwwat” yang secara bulat-penuh disambut oleh sejumlah penyair Arab pra-kenabian, mampu mendedahkan sajak-sajak yang nyaris menyamai estetika qur’ani. Ada “lelaku kenabian” yang secara tak sengaja terbangun dalam proses kreatif mereka, sebagaimana lelaku kenabian yang dimiliki oleh orang-orang yang bakal terpilih sebagai pembawa risalah. Inilah puncak pencapaian para penyair Arab yang dalam catatan sejarah dikenal sebagai muallaqat (penyair-penyair terpilih yang sajak-sajak mereka digantungkan di dinding Ka’bah) dan muhazzabat (sajak-sajak yang ditulis dengan tinta emas). Thomas Patrick Hughes dalam Dictionary of Islam (1895) mencatat tujuh nama penyair Arab klasik yang lahir dari tradisi muhazzabat dan muallaqat ini, antara lain: Zuhair, Trafah, Imrul Qays, Amru ibn Kulsum, al-Haris, Antarah dan Labid. Di antara tujuh penyair itu, yang paling berpengaruh adalah Imrul Qays (wafat tahun 550 M), sebagaimana diakui oleh al-Ashma’i dalam al-Fuhul asy-Syuara’ (1971). Menurutnya, Imrul Qays pionir bagi para penyair “jahiliyah” lainnya. Ibnu Qutaibah dalam asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara (1969) mencatat, di masa selanjutnya, bahkan tokoh penting, Umar bin Khattab pernah memuji kepiawaian penyair ini. Khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddieq itu bilang, Imrul Qays pencipta mata air puisi bagi para penyair di zamannya.

Imrul Qays memperlihatkan gairah pencarian terhadap kesadaran puitik yang sama sekali baru, setidaknya bila ditakar dengan langgam estetika puisi “jahiliyah”. Diterabasnya batas-batas, dilanggarnya tabu, dibangkitkannya hasrat-berkehendak yang selama berkurun-kurun tertimbun dalam ortodoksi dan kekolotan tetua-tetua kabilah Quraisy, dengan menciptakan metafora baru yang tanpa disadarinya ternyata melampaui konvensi-konvensi bahasa yang masih merujuk pada masa lalu. Aku naiki kuda dalam peperangan/bagaikan belalang/lembut gemulai/jambulnya tergerai menutupi wajahnya, begitu bunyi salah satu sajaknya. “Kuda” yang lazim digunakan sebagai simbol heroik dan kegagah-beranian di medan tempur antar suku, dialih-fungsikan menjadi pengamsalan yang dianggap janggal dan bermasalah di masa itu; simbol kejantanan laki-laki yang tergeletak sebagai pecundang di atas ranjang. Akibatnya, “kuda” itu bagai “belalang” yang gemulai, atau lemah syahwat, tepatnya. Selain itu, seperti dicatat Al-Marzabani dalam Al-Muwassiyah (1965), sajak-sajak Imrul Qays juga melanggar kelaziman struktur puisi Arab yang setiap baitnya tidak boleh saling bertentangan, setiap kata saling mengokohkan, hingga membentuk kesatuan makna yang utuh dan tak tergoyahkan—dalam terminologi sastra Arab disebut Qafiyah. Bagi Adonis, gairah kepenyairan para perintis genre sajak rasya’ (ratapan), ghazzal (erotik), dan madh (pujian) itu memperlihatkan rancangan realitas yang terus berubah (mutahawwil) sebagai antitesis dari ortodoksi, dan fanatisme tokoh-tokoh Quraisy yang stagnan, dogmatis, atau dalam bahasa Adonis as-tsabit (yang tetap).
Contoh sederhana ini kiranya dapat memaklumatkan betapa beratnya beban yang dipikul puisi. Ia mengemban desakan gerak transformasi sosial dan kultural dalam masyarakat yang melahirkannya. Sama halnya dengan tanggung jawab para nabi yang dengan teks-teks suci memikul risalah guna menyempurnakan watak dan moralitas umat. Maka, tidak ada alasan untuk bermain-main, apalagi mendistorsi martabat kepenyairan menjadi puisi-puisi yang hanya mahir berbicara tentang hujan, salju, embun, atau bunga mawar. Gagasan ganjil inilah yang menjadi pangkal-bala silang pendapat antara saya (Kesadaran Puitis & Politik (PR, 5/4) dan Yopi Setia Umbara (Dam, Dam, Dam, (PR, 19/4). Beberapa hari selepas esai saya diturunkan, dengan nada sinis, seorang sejawat penyair bertanya; “benarkah tuan mencintai puisi?” Tegas saya menjawab; “sepenuh hati.” Tapi, tampaknya itu belum dapat melenyapkan kecurigaannya pada saya, yang menurutnya tidak bulat-bulat menyukai puisi. “Tapi mengapa tuan bilang; apalah guna sebait sajak yang hanya mampu menggambarkan setetes embun yang jatuh di atas sehelai daun?” tanyanya lagi. Saya jadi maklum, ternyata kalimat itu telah membuat panas kuping seorang penyair. Ia tidak sedang bertanya, tapi menagih pertanggungjawaban atas kesembronoan saya, lantaran telah meremehkan pencapaian estetika dari puisi-puisi gemulai yang dibelanya itu. “Sebab, bagi saya, itu bukan puisi!” Begitu saya mengakhiri pembicaraan.

Antologi sajak Demonstran Sexy (2008) karya Binhad Nurrohmat yang menjadi cikal-soal perbantahan ini, bagi saya, dapat menjadi umpan yang jitu guna memancing penggalian yang lebih berkedalaman perihal nilai-guna puisi di tengah kebisingan suasana politis yang kian hari kian menyengsarakan. Bila Khudori Husnan (PR, 3/5) menimbangnya dengan hipotesis “bergerak bersama puisi”, saya hendak menegaskan; puisi—tidak hanya puisi Binhad, tentunya—adalah gerak (aksi) itu sendiri, sebab ia subjek yang aktif, bukan sekadar medium. Di tangan Binhad, puisi selekasnya mesti turun dari menara gading kepenyairan yang sejak lama dipuja-puji itu. Puisi harus merakyat, hidup berdampingan dengan rakyat, muasal puisi itu sendiri. Ini berarti puisi harus segera “diselamatkan” dari keterasingan lantaran keterikatannya pada kultus dan ritus, sebagaimana syair-syair Homerus di masa lalu. Walter Benjamin (1892-1940) filsuf Jerman terkemuka, pernah membincang perihal pudarnya basis-basis kultus dan ritual seiring dengan gelombang sekularisasi pasca-renaisance, yang di satu sisi memang mengakibatkan seni kehilangan autentisitas dan otonomi, tapi pada sisi lain, seni mampu mendedahkan emansipasi sosial tanpa harus bergantung pada ritus dan kultus itu. Menurut Benjamin, sesuatu yang menarik dalam peradigma baru sejarah seni itu adalah bahwa ruang kosong yang di masa lalu diisi oleh ritus dan kultus, dalam seni modern dipenuh-sesaki oleh praktik sosial lain, yakni: politik. (F.Budi Hardiman, 2007).

Maka, sejak itu, seni mengalami perubahan dari coraknya yang esoterik menjadi eksoterik. Seni mulai disuguhkan secara langsung pada “rakyat jelata”—meminjam ungkapan khas Binhad—dan tentu saja sarat dengan muatan politis, sebagaimana terlihat pada drama-drama karya Bertold Brect (1898–1956). Segala bentuk tabir yang selama berkurun-kurun telah mengaburkan makna puisi, harus selekasnya disingkap, dibuka selebar-lebarnya, agar ia dapat dimasuki oleh sebanyak-banyaknya “umat puisi”. Demonstran Sexy yang ditegakkan atas dasar kepekaaan politis demi tendensi praksis-emansipatoris—karena itu ia bermuatan politis—meski bukan tanpa persoalan, agaknya dapat menjadi langkah awal dalam ikhtiar “menyelamatkan” riwayat perpuisian kita yang akhir-akhir ini semakin tertimbun di lubuk keterasingan… (*)

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

Trending