Connect with us

Kolom

Ihwal Sastra Ihwal Kreativitas

mm

Published

on

Sastra dalam dirinya sudah mengandung kreativitas, maka istilah sastra kreatif menimbulkan pertanyaan adakah sastra yang tidak kreatif? Jawabannya jelas dengan menegaskan  pumpunan karangan ini: ihwal sastra adalah ihwal kreativitas.  Namun, harus diakui juga bahwa kreativitas itu mempunyai pengertian yang lebih luas bukan semata-mata berhubungan dengan persoalan cipta sastra. Kreativitas terkait dengan manusia itu sendiri yang dipandang sebagai makhluk kreatif. Utami Munandar (dalam Alisjahbana, 1983: 68) dengan mengutip pernyataan Arasteh (1976) menegaskan bahwa kreativitas itu sama tuanya dengan manusia. Hal ini membuka peluang lebih luas untuk mengaitkan kreativitas dengan segala hal yang dikerjakan oleh manusia untuk memuliakan hidup. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kreativitas itu kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru sehingga dengan begitu manusia dibedakan dengan binatang. Rumah manusia terus berubah dari dahulu hingga sekarang, sedangkan rumah burung tetap sama sejak awalnya hingga kini. Tegasnya, kreativitas manusia memungkinkan penemuan di bidang ilmu, teknologi, dan dengan sendirinya, seni.

Kreativitas yang dimiliki manusia membawa manusia pada statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Atau, dalam statusnya sebagai wakil Tuhan itu, manusia diperlengkapi dengan kreativitas itu oleh Sang Pencipta.  Sutan Takdir Alisjahbana (1983: 36-37) menegaskan adanya keistimewaan manusia dalam wujud budi yang membedakannya dari makhluk lain yang dengannya manusia memperoleh kemungkinan untuk  terus-menerus menciptakan. Melalui evolusi alam, manusia mendapat budi yang memungkinkannya berkreasi.  Kreativitas manusia dalam kaitannya dengan status manusia sebagai wakil Tuhan di dunia amat jelas.

Kemampuan kreatif hakikatnya kemampuan yang hanya dimiliki manusia untuk “menyempurnakan” atau mengembangkan segala yang tersedia dalam kehidupan di bumi. Eksplorasi sumber energi bumi, pemanfaatan kekayaan alam untuk kehidupan yang lebih baik, pemeliharaan lingkungan hidup, dan kewaspadaan akan adanya dampak perkembangan teknologi, misalnya, memerlukan daya kreativitas. Penemuan energi  dari alam dan tumbuhan, rekayasa genetika, penemuan hukum alam semuanya itu merupakan  buah dari   kreativitas manusia.  Namun, dengan dan dalam porsi seperti itu, seniman   Rendra, misalnya, menunjukkan kreativitasnya secara seni dalam bentuk, misalnya, menciptakan dan menampilkan lakon “Perjuangan Suku Naga” yang mengeritik dampak teknologi terhadap lingkungan hidup dengan sasaran utamanya penyelenggara kekuasaan yang tidak memperhatikan kepentingan orang banyak yang terpinggirkan. Temuan teknologi modern  merupakan wujud kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan, tetapi menjadi bencana karena salah penerapan yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi  dan politik semata-mata.

Kreativitas disebut sama tuanya dengan manusia. Apa yang dipikirkan dan diperbuat manusia untuk “menyejahterakan” hidup, membikin hidup  lebih nyaman, tidak dapat dilepaskan dari apa yang kita sebut sebagai kreativitas. Kreativitas menjadi dasar reformasi dan juga deformasi, bukan hanya terkait dengan sastra yang hanya merupakan salah satu faset dari berbagai faset yang dihasilkan manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kreativitas menjadi sesuatu yang menentukan. Tanpa kreativitas manusia kebudayaan dalam arti luas  mustahil berkembang karena kebudayaan itu sendiri dalam arti luas menginti sebagai kreativitas.

Dalam bidang teori atau studi kesenian, misalnya, untuk menyambut bentuk kesenian yang semakin beragam dan rumit dituntut teori  yang selaras dengan perkembangan   karya seni itu, baik wujud bentuk ekspresi maupun kandungan isinya. Untuk menyambut perkembangan seni, dan sastra khususnya diperlukan model pendekatan yang lain daripada pendekatan sebelumnya karena mengikuti perkembangan model ekspresi seninya itu sendiri. Pertunjukan seni  pada masa sekarang ini, misalnya menunjukkan pertautan  antara berbagai cabang seni yang menghasilkan seni pertunjukan. Musikalisasi puisi atau pementasan teks sastra menuntut “bantuan” seni dan teknologi agar menghasilkan pertunjukan yang lebih memikat sehingga kajian atasnya menuntut   pendekatan interdisiplin yang lintas ilmu. Ketika pertunjukan seni  itu menjadi tontonan yang dapat dijual dan karena itu menghasilkan uang, kita memasuki wilayah ekonomi kreatif sehingga pengelolaannya akan melibatkan berbagai pihak dari berbagai bidang yang lebih luas.

*

Dengan dan dalam sastra, kreativitas manusia memberikan peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, manusia pencipta sastra memiliki kuasa dengan imajinasinya untuk mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai wujud atau realisasi pemaknaan terhadap kenyataan. Hal ini  akan melengkapi manusia rekaan sang pengarang memola bagaimana Tuhan menciptakan dan mengatur hidup manusia nyata, termasuk memberikan sebagian kecil daya kreativitasNya untuk para pengarang. Memang, dalam konteks ini tanpa menjadi sastrawan pun manusia sudah memperoleh apa yang disebut sebagai kreativitas. Sastrawan dianugrahi kreativitas  seni yang menurut Takdir membuat sang pengarang mencapai kegirangan, mencapai kepuasan dalam kelakuan kesenian itu sendiri dengan mencipta. Sering diungkapkan adanya kegairahan mencipta seni yang tak tergantikan oleh materi. Dalam kata-kata Takdir (1983: 43),

     “…penciptaan seni  itu    mempunyai  tenaga pendorongnya sendiri, mempunyai logikanya dan tujuannya sendiri yang bersifat intuisi. Dasar sekaliannya ialah dorongan yang keras untuk menciptakan bentuk  yang di dalamnya si seniman itu menjelmakan dirinya sendiri, menyempurnakan dirinya sendiri. Demikianlah dalam penciptaannya itu manusia aestetik itu dengan penuh kegembiraan menyelesaikan dirinya dan mengalami perasaan kenikmatan dan kegirangan yang dalam.”

Sastrawan merupakan manusia yang dipilih yang dianugerahi kemampuan kreatif oleh Sang Maha Pencipta. Boleh dikatakan bahwa sastrawan itu dilahirkan seperti manusia pada umumnya. Namun, ia memperoleh “indra keenam” yang membuatnya dapat memasuki pikiran dan peri kehidupan kehidupan manusia lain. Manusia lain itu kelak akan menjadi tokoh rekaan yang dapat dikenal luas oleh pembaca yang pada gilirannya akan menjadi mitos yang memiliki kekuatan untuk dikenang untuk dijadikan contoh.  Laku dan sikapnya dikenang oleh sang pembaca dan dalam batas tertentu menjadi “teman” sang pembaca.  Selain itu, ia dikaruniai  kepekaan untuk menangkap makna dari setiap peristiwa, tokoh, dan bumi yang dipijaknya. Kemampuan ini menjadi modal dasar baginya untuk menciptakan manusia rekaan yang  mungkin dijumpainya dalam pengalaman hidup kesehariannya.

Dari sisi pembaca, kemampuan berimajinasi disertai kemampuan penghayatan yang mendalam terhadap manusia dan persoalan zamannya akan mempertemukan pembaca dengan pikiran dan perasaan sang pengarang. Kedua kemampuan itu pada gilirannya akan menjadi dasar bagi ditemukannya konsep pemahaman atas karya sastra dan seni pada umumnya. Dengan begitu, berkembang pula teori untuk menyambut kreativitas sang pengarang. Berbagai wujud teori  itu hakikatnya adalah kreativitas dalam bentuk lain yang dapat menjadi lebih berkembang lagi di masa depan.

*

Kemampuan kreatif memerlukan keberanian kreatif, keberanian untuk menghadapi risiko yang timbul  akibat laku kreatif yang mengungkapkan ihwal yang tidak biasa. Keberanian kreatif dibutuhkan untuk menampilkan sesuatu yang lain dari yang biasa di luar adat.  Keberanian kreatif menjadi modal untuk melancarkan kritik kepada penguasa yang zalim.  Ketika sebuah rezim menjadi amat kuasa, kritik yang dilancarkan sastrawan dapat saja menjadi jalan untuk masuk bui, juga pernyataan yang berlawanan dengan kebijakan politik baik dalam sastra maupun laporan investigasi jurnalistik, misalnya.

Mochtar Lubis dapat disebut sebagai pengarang yang memiliki keberanian kreatif untuk bersebarangan dengan politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru sekaligus. Dia mendapat julukan wartawan jihad dan itu menjadi salah satu judul buku untuk mengenang keberaniannya.  Pada   Masa Orde Lama Mochtar Lubis baru dapat menerbitkan novel Senja di Jakarta di Malaysia.  Novel itu mengungkapkan persoalan korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara. Demikian juga pada masa Orde Baru korannya Indonesia Raya membongkar kasus korupsi di Pertamina. Kasus yang mirip dialami juga oleh WS Rendra pada masa Orde Baru berkaitan dengan pembacaan sajak dan pementasan drama yang mengeritik pemerintah sebagaimana disinggung di bagian awal karangan ini. Kumpulan sajaknya  Potret Pembangunan dalam Puisi  dan  Orang-Orang Rangkasbitung mengungkapkan gagalnya pembangunan untuk menyejahterakan rakyat. Menjelang Reformasi, Wiji Thukul melakukan gerakan perlawanan melalui penciptaan dan pembacaan sajak. Sampai sekarang penyair  Aku Ingin Jadi Peluru itu tidak jelas nasibnya, hilang sejak kerusuhan 21 Mei 1987. Selepas Reformasi pula Taufiq Ismail  mengumpulkan sajak yang mengambil tema menyuburnya budaya korupsi di tanah air dengan judul Malu Aku Menjadi Orang Indonesia yang diakronimkan Majori. Penyair itu merasa tidak nyaman menjadi orang Indonesia karena laku korupsi yang merajalela.

*

Pada mulanya dalam teks sastra kita temukan apa yang disebut sebagai gejala penyebutan nama atau inti cerita dalam sebuah teks yang bersumber teks sebelumnya. Di sini ditegaskan istilah teks dalam arti luas berupa kata yang terkait dengan nama tokoh atau peristiwa yang berasal dari  teks masa lampau terutama teks sastra. Teks dalam arti luas pun dapat menyangkut  peristiwa sejarah seperti yang ditemukan dalam sajak Chairil Anwar dengan penyebutan dan penampilan Bung Karno yang kemudian ditampilkan dalam foster sebagai hasil kerja sama dengan Afandi berjudul “Bung yo Bung!”  Peristiwa yang diungkap dari teks masa lampau yang  memunculkan gejala aktualisasi mitologi menunjukkan adanya gejala intertekstualitas, seperti yang kita temukan dan beberapa sajak Goenawan Mohamad seperti  “Tentang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum” dan “Cerita buat Yap” (1970) atau “Perempuan yang Dirajam Menjelang Malam”  (1990) dan “Lacrimosa” (2013) .Nama peristiwa ataupun nama tokoh memunculkan apa yang dikenal sebagai intertekstualitas  yang melibatkan teks lain baik yang berasal dari yang lama maupun yang baru. Sastrawan pada umumnya adalah pembaca yang tekun sehingga dalam karya yang diciptakannya mungkin dapat dibayangkan keluasan bacaannya sebagai hasil pergaulan dengan dunia teks baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

*

Intertekstualitas itu mewujud dalam berbagai bentuk mulai dari  penyebutan nama tokoh mitologi Penyebutan  laku tokoh yang dinarasikan dapat saja dilakukan dengan penekanan pada satu tema yang dipilih yang diselaraskan dengan  yang dihadapi sekarang. Gejala ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Dapat disebut, antara lain, Rustam Effendi menciptakan drama bersajak dengan judul Bebasari,  Sanusi Pane  dengan “Syiwa Nataraja”,  Amir Hamzah dengan Nyanyi Sunyi , Chairil Anwar  yang menyebut tokoh mitologi Yunani. Pada masa berikutnya dapat disebut Soebagio Sastrowardoyo,  Goenawan Mohamad, dan Sapardi Djoko Damono. Dua nama yang disebut terakhir sampai sekarang masih menulis dengan gejala intertektualitas  yang kuat.

Pertemuan berbagai karya seni mengembangkan karya seni sehingga terjadi hubungan antarwahana ketika puisi, misalnya, dinyanyikan atau lebih jauh lagi dipanggungkan sehingga dikenal seni pentas. Seni pentas selanjutnya menuntut teks yang siap dipanggungkan dan kita menyebtnya sebagai drama atau sandiwara. Di dalam drama berbagai cabang seni bergabung menampilkan seni pertunjukan. Penanggap atau penonton juga semakin bervariasi. Maka, dalam seni pentas penikmatan seni menjadi relatif lebih praktis. Perkembangan lebih jauh adalah ketika seni pentas  diperlengkapi dengan seni  perfileman dan orang yang terlibat dalam penyelanggaraan seni tersebut semakin luas. Dibutuhkan penulis  naskah, lalu penyusunan skenario, sutradara, aktor, serta sejumlah orang yang turut mengembangkan lebih kauh sehingga industry kreatif yang menuntut kompleksitas keahlian dan ketukangan sekaligus.  Babad Diponegoro, misalnya, mula-mula ditulis Pangeran Diponegoro di tempat pembuangannya di di Sulawesi Utara. Naskah itu dijadikan bahan koleksi Radyapustaka Solo, kemudian penelaah naskah dari Amerika melakukan studi naskah disertai terjemahannya. Landung Simatupang  terpesona oleh  naskah Babad Diponegoro dan mementaskannya dalam bentuk monolog yang dilengkapi dengan peralatan panggung sebagai yang yang dikenal dalam seni pertunjukan. Naskah yang mengalami “metamorfose” itu hadir di depan kita di layar kaca dalam bentuk cakram yang siap putar kapan dan di mana saja kita suka.

*Abdul Rozak Zaidan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

 

DAFTAR PUSTAKA

Alisjabana, S. Takdir.  (ed.). 1983. Kreativitas. Jakarta: Dian Rakyat.

Damono, Sapardi Djoko. 2012. Alih Wahana. cetakan pertama. Jakarta: Editum.

Luhung, Mardi. 2012. Bawean. cetakan ke-2. Surabaya: Pustaka Pujangga.

Noor, Acep Zamzam. 1996. Di Luar Kata: Kumpulan Puisi. Jakarta: Pustaka Firdaus

Mohamad, Goenawan. 1971. Pariksit. Jakarta: Litera.

__________________. 1973. Interlude, sejumlah sajak. Jakarta: Yayasan Indonesia.

__________________. 1992. Asmarandana. Pilihan Sajak 1961—1991. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

__________________. 2013. Gandari dan Sejumlah Sajak. Jakarta: Tempo.

Thukul, Wiji. 2000. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending