Connect with us

Pemikiran

Haji Agus Salim: Pemerintah, Pengajaran dan Rakyat

mm

Published

on

“Sungguh benar jika kita katakan, bahwa di situ orang memperbincangkan rakyat di negeri rakyat itu dengan tidak menanyai rakyat ini. Sungguh benar bahwa dalam pembicaraan itu rakyat diperbuat sebagai kayu mati, yang dirundingkan bagaimana cara harus dikerat, dipotong, dibelah, dikektam, dibentuk… untuk keperluan siapa?”

Dalam Volksraad telah berlaku permusyawaratan tentang pengajaran.

Pembicaraan, atau perbincangan semacam itu dinamakan “debat”, yang lebih tegas maknanya “perbantahan” atau “mujadalah.” Dan memang juga sebenarnya itulah sifatnya. Bukan permusyawaratan orang yang sama  kehendak, sama tujuan, sama keperluan, melainkan nyatalah perbantahan berebut kemenangan antara orang-orang yang berlainan, bahkan bertentangan haluan.

Hal yang semacam itu tidak mengapa, apabila membicarakan cara melakukan pemerintahan dan kekuasaan. Di situ ada pihak kekuasaan, yang menguatkan haluannya berhubung dengan kepentingannya sendiri, dan yang diharapkan oleh pihak yang berbantah itu akan memeliharakan keamanan badan dan harta mereka, dan memeliharakan tertib aturan di dalam negeri.

Cara menetapkan dan menguatkan kekuasaan itu tidak memakai sesuatu asas lain daripada kekuasaan dan kekuatan belaka. Memerintah dan memaksa tidak mencari kebenaran, melainkan hanya mencari menang. Dan menang itu biasa berpindah-pindah tempat, sebagaimana telah dibuktikan oleh riwayat.

Tapi berbantahan itu berubah sifat, apabila yang menjadi pokoknya bukan perkara kekuatan dan kekuasaan yang ada. Apabila ada perkara mengenai kepentingan rakyat yang lebih dalam mengenai rakyat dariapda hukum kekuasaan dan hukum kekuatan.

Hal yang semacam itu terdapat dalam perkara pengajaran, yang baru-baru ini menjadi pokok perbantahan dalam Volksraad (semacam Dewan Perwakilan, ed.) itu. Kesudahan perbantahan itu akan menetapkan ukuran begrooting (anggaran belanja, ed.) negeri untuk pengajaran dalam tahun 1932. Maka keputusan itu dalam hal dan keadaan sekarang ini akan berpengaruh penting sekali atas sifat, watak dan jalannya pengajaran rakyat dan bangsa Indonesia.

Kita katakan dalam hal dan keadaan sekarang ini, sebab tidak mestinya satu pemerintah berpengaruh begitu besar atas pengajaran rakyat. Istimewa tidak mestinya dalam tanah jajahan di bawah pemerintah bangsa asing yang rakyat bangsa tanah jajahan itu tentu perlu dan ingin hendak mengubah kedudukannya buat ke depan.

Sebelum kita melanjutkan pemandangan itu marilah kita bentangkan dengan amat ringkas bagaimana perbantahan dalam Volksraad atas perkara itu, yang kita  dapati dalam berita ringkas dalam pers.

Tuan Feuilleteau de Bruijn menerangkan, bahwa kemajuan pengajaran tidak akan dapat ditahan. Maka perlulah dialirkan pada jalan yang baik, dan pemerintah harus mengatur jalan pengajaran itu.

Oleh karena derajat kecerdasan budi bertambah tinggi, terganggu kedudukan yang tenteram dalam kalangan rakyat, karena terlalu banyak orang keluaran sekolah, yang tidak dapat pekerjaan berpadanan dengan cita-cita atau keperluannya berhubung dengan pelajarannya.

Barisan kaum terpelajar (intelectueel) yang terlalu banyak itu membahayai perjalanan kemajuan pergaulan. Pekerjaan tangan dipandang rendah. Pelajaran desa tidak boleh dicukupkan tiga tahun saja, melainkan harus dijadikan empat tahun.

Tuan De Dreu memperingatkan, bahwa jumlah orang yang tidak tahu huruf yang 95 persen itu menjadi satu dakwaan besar atas urusan pengajaran di sini. Diperingatkannya bahwa 200 sekolah yang diminta untuk tahun 1932 tidak akan diberi oleh gubernemen. Hasilnya nanti sekolah itu mesti tadi juga. Hanyalah dengan aturan yang kurang sempurna dan dengan tidak mendapat pengawasan.

Tuan Soeroso menyatakan, bahwa politik pengkristenan dilakukan dengan memberi subsidi kepada sekolah zending dan missie yang beberapa banyak itu, sehingga dengan jalan itu rakyat Islam Indonesia disuruh turut membayar pengajaran yang memurtadkan bangsa Islam daripada agamanya. Sebab itu ia majukan sekali lagi mosi Tuan Soetadi tahun yang lalu meminta Gubernemen membanyakkan pengajaran sekolah-sekolah Gubernemen sendiri.

Tuan Soangkoepon, menganjurkan supaya dalam segala sekolah dipakailah bahasa Melayu menjadi bahasa pengajaran, dan supaya dalam kantor-kantor dan dalam Volslraad pun digerakkan bahasa Melayu.

Tuan Van Mook menyatakan perlu sekali pemerintah mementukan pembatasan antara jumlah sekolah gubernemen dan partikulir, yang dengan belanja negeri.

Tuan Mochtar tidak dapat menerima apabila HIS dikurangkan. Kami anak negeri mementingkan kultur yang didapat dengan pengajaran itu, katanya.

Tuan Ratulangi mempertahankan pengajaran tinggi, sebab dengan pengajaran itu dapat diangkat ke atas kecerdasan dan kemajuan satu bangsa.

Tuan Rasjid memperingatkan perbedaan kecerdasan dalam berbagai-bagai bangsa anak negeri di Indonesia ini. Tentang agama disangkalnya sikap sebagian orang kristen yang menyamakan orang Islam dengan bangsa chalaik yang tidak tahu akan Tuhan.

Tuan Wiwoho memuji usaha gubernemen dan pihak partikulir dalam hal pengajaran dan menyatakan tidak boleh belanja pengajaran dihematkan. Jumlah orang yang tidak tahu huruf membuktikan pengajaran memang sudah terlalu kurang. Rakyat sendiri berusaha keras untuk pengajaran, yang tidak mendapat subsidi. Ia memintakan subsidi terutama untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Aturan harus diperbaiki, dijadikan lebih lapang. Muhammadiyah sangat kesusahan menghidupkan Normaal School (Sekolah Guru) dan internaat yang amat perlu untuk mencukupkan guru-guru.

Liburan besar haruslah disamakan dengan liburan puasa.

Sekianlah dengan amat ringkas sekali suara-suara anggota Volksraad tentang pengajaran.

            Sungguh benar jika kita katakan, bahwa di situ orang memperbincangkan rakyat di negeri rakyat itu dengan tidak menanyai rakyat ini. Sungguh benar bahwa dalam pembicaraan itu rakyat diperbuat sebagai kayu mati, yang dirundingkan bagaimana cara harus dikerat, dipotong, dibelah, dikektam, dibentuk… untuk keperluan siapa?

Yang satu mengatakan, pengajaran sebelah atas sudah terlalu banyak. Barisan kaum terpelajar membahayai keamanan pergaulan sebab tidak mendapat pekerjaan yang seukuran dengan dia.

Yang lain menyahut, perlu pengajaran sebelah atas, sebab itulah yang mengangkat derajat bangsa.

Yang satu mengatakan, batasi jumlah sekolah-sekolah partikulir, (yang biasanya beragama); lapangkan medan sekolah gubernemen (yang tidak beragama) supaya jangan orang Islam Indonesia yang mempelajari pelajaran yang memurtadkan bangsanya.

Yang lain meminta lapangkan (longgarkan – ed.) peraturan subsidi, supaya Muhammadiyah boleh mendapat subsidi.

Yang satu meminta banyakkan pengajaran yang dapat dengan bahasa Melayu.

Yang lain memprotes, jika HIS hendak kurang dimajukan, sebab anak negeri mementingkan kultur yang dapat di situ.

Kalau benar “yang satu”, teranglah “yang lain” ngawur. Kalau benar “yang lain” teranglah “yang satu” nglindur.

Tetapi sekali lagi kita tanyakan, di manakah rakyat dalam rundingan itu?

Si tani bodoh, tak dapat bersekolah.

Si pintar yang bersekolah tak pandai tani.

Si tukang yang bodoh tak dapat bersekolah.

Si pintar yang bersekolah tak pandai bertukang.

Si pedagang pasar bodoh, tak dapat bersekolah.

Si pintar yang bersekolah tak pandai berdagang pasar.

Dalam pada itu kawan-kawan dalam Voksraad merundingkan pengajaran cara Barat, yang tak boleh dikurangkan.

Pengajaran tinggi yang tak boleh susut.

Sekolah subsidi yang perlu ditambah.

Dan diterangkan, bahwa dalam negeri Islam ini satu perserikatan besar seperti MD payah (orang) hidupnya satu normaal school dengan internaat! Maka dimintakan kelapangan peraturan subsidi, yang tentu kelak menambah lapang pula jalan zending dan missie memurtadkan bangsa Islam.

Berebut bahasa Belanda dan kultur Barat.

Berebut uang kas negeri.

Jika rakyat Indonesia tidak menggulung lengan baju mengurus sendiri pengajarannya pada jalan keperluannya sendiri, niscayalah untungnya akan berkekalan menjadi bangsa hamba orang.

Dan jika terus-menerus orang Islam tidak hendak belajar dan mengusahakan pengajrannya sendiri dan menolong kuatkan peraturan subsidi, niscayalah pengajaran kristen yang sudah memang langkah, akan mesti bertambah-tambah menjalar. Terutama karena pengajaran netral cara Barat tak lain pula dari pengajaran Kristen dengan tidak bergereja. Sebagaimana  telah terbukti pada anak Indonesia yang netral agama, yang umumnya mengharamkan (yang diharamkan, ed.) Kristen dan menghalalkan yang dihalalkan Kristen.***

| Harian Mustika 24 Juli 1931 |

 

——————————————

Agus Salim lahir Koto Gadang, Minangkabau, pada tanggal 8 Oktober 1884. Sejak kecil terkenal sangat cerdas, dibuktikan dengan nilai tertinggi dan terbaik yang diperolehnya di HBS (Hogere Burgerschool) atau Sekolah Menengah Atas 5 tahun pada zaman Hindia Belanda. Terlahir dengan nama Masyudul Haq yang berarti pembela kebenaran, dalam usia muda Agus Salim telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa asing yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang dan Jerman. Pada tahun 1906-11 ia bekerja sebagai penerjemah di Konsulat Belanda di Jeddah. Saat di Jeddah itulah ia berkesempatan memperdalam ilmu agama Islam pada Sjech Ahmad Chatib, Imam Masjidil Haram yang adalah pamannya sendiri, serta mempelajari seluk beluk diplomasi dalam hubungan internasional. Agus Salim mendapat gelar sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dari negara melalui surat keputusan Presiden RI No. 657-1961 tertanggal 27 Desember 1961. Gelar pahlawan ini pantas diterimanya karena sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara baik pada masa pergerakan maupun setelah kemerdekaan. Pada masa hampir berakhirnya kekuasaan Jepang, ia menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merancang UUD 1945 bersama 18 orang lainnya dan dipimpin oleh Ir. Soekarno. Saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Kabinet Syahrir I dan II serta menajdi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Pengetahuan dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi inilah yang menyebabkan ia dipercaya dalam berbagai misi diplomatik dalam rangka memperkenalkan negara baru yaitu Republik Indonesia ke dunia luar serta bagian dari dipolomasi dalam mempertahankan kemerdekaan karena memang Belanda masih menginginkan kembali berkuasa. Salah satunya adalah keberhasilan diplomasi Indonesia adalah ditandatanganinya pengakuan kedaulatan dan perjanjian persahabatan dengan Mesir pada 1947. Saat terjadi Agresi Militer Belanda II, Agus Salim ditangkap bersama dengan pejabat tinggi negara lainnya, antara lain Presiden dan Wakil Presiden. Sesudah pengakuan Kedaulatan beliau tidak duduk lagi dalam pemerintahan, tetapi buah pikirannya tetap diperlukan oleh pemerintah sehingga ia tetap ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Selain itu sering memberi kuliah di Amerika Serikat. Beliau meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahalwan Kalibata, Jakarta. Dengan badan yang kecil dikalangan diplomatik dia dikenal dengan julukan The Grand Old Man yang adalah sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi.

Sumber: Haji Agus Salim, Buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemikiran

Mohammad Hatta: Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira

mm

Published

on

Mohammad Hatta[1]

HERBERT Spencer, ahli filsafat terkenal pada abad yang lalu mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya bersifat kuno. Hatinya sering terikat oleh kebiasaan, perasaannya, berat kepada yang lama. Itulah sebabnya maka orang tak mudah membuat yang lama dan menerima yang baru. Demikian juga dalam pergaulan, orang sangat terikat kepada tempatnya yang lama, bahkan tempat tumpah darahnya.

Memang filosofi kehidupan ini kita alami setiap hari. Apa lagi bagi orang tani, sangat melekat hatinya kepada tanah yang dikerjakannya, kepada pekarangan yang didalaminya, apa pula kalau tanah itu diperolehnya sebagai pusaka nenek moyang, turun temurun dari buyut sampai ke kakek, dari kakek sampai ke bapak, dari bapak sampai ke anak dan dari anak turun ke cucu dan selanjutnya.

Sifat itulah yang menjadi seni perasaan provincialisme, yang menjadi halangan kepada majunya cita-cita persatuan bangsa. Itulah sebabnya maka cita-cita persatuan bangsa lambat timbul dalam negeri agraria, yang penduduknya terutama hidup daripada pertanian, di mana satu sama lain jarang berhubung dengan tukar menukar. Cita-cita persatuan lekas timbul dalam negeri industri, di mana rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan tempat, melainkan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin pekerjaan. Lihat Inggeris negeri industri, betapakah kuat persatuan kebangsaannya. Lihat pula sebaliknya tanah Italia pada pertengahan abad yang lalu, negeri agraria, berapakah sukarnya membangkitkan semangat persatuan, berapakah kuatnya sifat provincialisme yang menjadi sebab hilangnya kemerdekaan bangsa dan Tanah Air Italia. Mengembara Mazzini lebih dahulu dalam pembuangan, mengandung dalam dadanya api persatuan yang tak mau padam, barulah menyingsing fajar keinsafan yang bibitnya ditanam oleh Mazzini: Italia Merdeka. Dengan itu terlekatlah semboyan di bibir tiap-tiap putera Italia, mengatakan Italia fara de se, artinya: Italia membikin dirinya sendiri.

Dalam pada itu, satu ajaran kita dapat daripada sejarah pergerakan kemderdkaan di Italia. Sekalipun sukar mencapai persatuan bagi tanah agraria dan bangsa pertanian, namun dengan usaha dan didikan cita-cita itu tercapai juga.

Keadaan Indonesia di waktu sekarang tidak seberapa bedanya dengan tanah Italia pada pertengahan abad yang lalu. Juga Indonesia terbilang tanah agraria. Selain daripada itu ia terbagi atas beberapa pulau yang besar dan beratus pulau-pulau yang kecil, satu sama lain dipisah-pisah oleh lautan. Lebih lagi daripada di Italia di zaman dahulu, terdapat di sini semangat persaingan dan provincialisme, Satu, sifat tani yang dipengaruhi oleh lingkungan tanah yang dikerjakannya; kedua, keadaan insulair (kepulauan), – kedua-duanya itu adalah dasar yang baik untuk menimbulkan perasaan buat hidup sendiri-sendiri serta berpikir sebagai katak di bawah tempurung.

Tidak heran, kalau pergerakan kebangsaan ditujukan kepada Tanah Air dan bangsa yang satu, kalau pergerakan pada langkah bermula mendidik persatuan. Bukan persatuan dalam pengertian menggabungkan beberapa partai politik menjadi yang tidak punya sifat dan rupa, melainkan persatuan dengan makna “berasa satu sebagai anak dari Ibu yang satu, Ibu Indonesia.” Dalam politik boleh berbeda paham, tetapi dalam rasa kebangsaan harus terikat oleh Tanah Air yang satu, yang dicintakan kemerdekaannya.

Itulah sebabnya, maka pergerakan kita bermula menuju hilangnya perasaan provincialisme. Tidak sedikit tempo yang dipergunakan untuk propaganda persatuan, supaya orang Batak menghilangkan perasaan kebatakannya, supaya orang Minangkabau menanggalkan keminang-kabauannya, supaya orang Sunda dan Jawa dan Madura melepaskan diri masing-masing daripada perasaan kebangsaan yang picik. Bagaimana juga tiap-tiap daerah dan kaum terikat oleh kebiasaan dan adat sendiri, semuaya harus merasa dirinya bagian dari Tanah Air yang satu. Berulang-ulang dipropagandakan, bahwa keadaan bangsa tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu. Dimana ada kemauan untuk bersatu dalam perikatan yang bernama “bangsa”, di waktu itu timbullah Kebangsaan Indonesia.

Ini kepercayaan, ini propaganda, akan tetapi tidak cukup dengan itu saja. Tidak cukup kalau kita dalam perasaan saja menamai diri kita “anak Indonesia”; di mana keadaan memaksa harus ditetapkan dengan bukti.

Masih banyak di antara kita yang bernama atau menamakan diri nasionalis Indonesia, akan tetapi pergaulannya dan semangatnya masih amat terikat kepada daerah dan tempat ia dilahirkan. Hatinya berat meninggalkan tanah tumpah darahnya, bercerai dengan pekarangan tempat buaiannya tergantung. Apalagi kalau ia terpaksa meninggalkan kotanya yang ramai dengan tiada kemauan sendiri, kalau ia ditempatkan ke satu daerah yang sunyi, yang adat dan lembaganya berlainan daripada yang dipakainya. Di sana timbul pilu dalam hatinya, teringatlah ia kepada kampung dan lupalah ia kepada Indonesia, yang daerahnya jauh lebih luas daripada kampung dan halaman si musafir tadi.

Siapa yang masih berperasaan begitu, bukanlah ia anak Indonesia, melainkan tak lebih dari anak provincial. Cita-cita Indonesia Merdeka makin dekat tercapai, bilamana semangat provincial semakin hilang dan anak Indonesia tulen semakin bertambah. Tandanya orang bernama anak Indonesia tulen, ia tak takut ke mana juga dalam Indonesia ini ia dibawa nasib. Di atas lapangan Tanah Air, ia hidup dan ia gembira.

Kita kaum revolusioner yang mengikut dan menganjurkan pergerakan radikal harus mempunyai perasaan yang demikian. Kita belum revolusioner dan belum radikal dalam semangat, kalau mulut kita tidak sesuai dengan isi hati kita. Ke mana kita dibawa oleh nasib, ke mana kita dibuang oleh yang berkuasa, tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia ini, itulah juga Tanah Air kita. Teluk yang molek dan telaga yang permai, gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, rimba belantara dan hutan yang gelap, ataupun pulau yang sunyi serta pun padang yang lengang, semuanya itu bagian Tanah Air yang sama kita cintai. Semuanya itu tidak boleh asing bagi kita. Apalagi, karena barisan kitalah yang senantiasa terancam oleh exorbitant rechten, yang sering memberikan korban buat pembuangan.

Kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan pembuangan dan hidup dalam perasingan, inilah syarat hidup yang kita peringatkan: “Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira, Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku”. (*)

_______________________

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902. Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antar anggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delgasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Perjuangannya dalam pergerakan nasional di luar negeri membuatnya dipenjara selama lima bulan bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdl Madjid Djojoadiningrat.

Menjelang kemerdekaan, pada awal Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Repbulik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggap 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk meyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971). Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul Menuju Negara Hukum.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presisen Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.

Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

Sumber: Mohammad Hatta, Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyatan, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

* Diterbitkan pertama kali dalam Daulat Ra’jat, No. 85, 20 Januari 1934, dan dimuat kembali dalam Kumpulan Karangan, I, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, Amsterdam, Surabaya, 1953, dan Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1976.

 

Continue Reading

Editor's Choice

Soedjatmoko: Sukma dan Masyarakat—Sebuah Tafsiran Timur tentang Counter Culture

mm

Published

on

SAYA akan mulai dengan sebuah cerita. Inilah cerita rakyat yang bersumberkan mistik Jawa. Agama Islam menurut dugaan orang dibawa ke pulau Jawa, pulau asal saya di Indonesia, oleh kesembilan orang wali. Bertolak dari daerah pantai, mereka menyebarkan agamanya lewat penobatan maupun penaklukan. Salah seorang dari antaranya, Siti Djenar, adalah, seorang sufi beraliran heterodoks. Dimaklumkannya bahwa Allah bukanlah di surga, akan tetapi di dalam hati manusia dan bahwa untuk menjadi Muslim yang baik seorang tidak perlu melaksasnakan ibadah haji ke Mekkah atau memperhatikan bentuk-bentuk ibadah agama, asal saja dia dapat membuka dirinya bagi terang Allah di dalam hatinya.

Setelah beberapa lama menderita karena tingkah lakunya yang tidak patut, delapan wali lainnya berkumpul dan memutuskan bahwa Siti Djenar harus dibunuh, bukan saja karena yang diajarkannya tidak benar, akan tetapi ajarannya dan caranya mengajar menghancurkan ketertiban sosial. Mereka mengundangnya datang ke suatu pertemuan, di mana mereka mengumumkan keputusannya. Siti Djenar menerima keputusan mereka dan membiarkan dirinya ditikam; akan tetapi dari lukanya bukanlah darah yang menyembur melainkan suatu zat putih dan dia pun tidak meninggal. Akhirnya mereka mohon agar dia mati supaya ketertiban sosial bisa dipulihkan dan Siti Djenar pun mengikuti kehendak mereka; darahnya menjadi merah kembali dan dia pun wafat.

            Tergantung dari sudut penglihatan, seseorang, sebagaimana kebanyakan legenda, legenda ini mengandung berbagai tingkat makna. Salah satu yang sangat erat hubungannya dengan tema pembicaraan saya ini adalah – bahwa kehidupan manusia, secara individual dan secara kolektif, berputar sekitar dan bergerak antara dua kutub kepentingan fundamental; di satu pihak mencari kebenaran, kebebasan batin, untuk kesempurnaan kepribadian seseorang atau untuk penebusan jiwa; pada pihak lain mencari suatu masyarakat yang lebih baik.

Kebanyakan keresahan dan pencarian (search) kaum muda sekarang bukan saja di Amerika, akan tetapi di kebanyakan negara, berkisar pada dua kepentingan ini. Bahwa pencarian diri sendiri telah merebut tempat yang penting, bisa dipahami. Ia merupakan reaksi terhadap kekakuan yang melumpuhkan dan konformitas, hampa yang menjadi bagian dari masyarakat moderen, dan masyarakat yang berlimpah ruah kekayaannya baik di Barat maupun di Timur; menantang depersonalisasi hubungan antara manusia, kesepian yang mendalam pada setiap orang, dan rasa-tak-berdaya sebagai akibat terkurungnya manusia oleh birokrasi raksasa, baik birokrasi negara maupun swasta, yang memang dibutuhkan untuk menjalankan struktur yang kompleks dan yang berpijak pada teknologi. Ia merupakan reaksi terhadap pemiskinan spiritual sebagai akibat sekularisasi, rasionalisasi sambil menghilangkan nilai-nilai dan makna kehidupan manusia, dan rasa relativitas yang mendalam yang melumpuhkan kemampuan-kemampuan moral. Dari situ timbullah pencarian yang mendesak untuk “menghubungkan” satu sama lain, mencari kebenaran absolut, spontanitas dan kebebasan batin, meluaskan kesadaran manusia, mencari cinta, belas kasih dan kegembiraan.

Walaupun agak berbeda konotasinya, konsep “jiwa” kini semakin sering dipergunakan secara terhormat, setelah ia mengalami penyusutan arti karena menjadi bahan ulasan ilmiah para psikolog. Kemurnian dan kerapuhan “kekuatan bunga’ (flower power), penceburan diri ke dalam, dunia mistik dari agama dan filosofi ketimuran lainnya, tekanan baru yang diberikan kepada emosi, perasaan dan kebangkitan kembali kemampuan-kemampuan manusiawi yang telah terlalu lama dilumpuhkan. Bagi seorang pengamat yang berasal dari daerah di mana kecenderungan-kecenderungan mistik masih tetap kuat, fenomena ini mengingatkan dia akan kaitan dengan meluasnya semangat agama secara massal, walaupun dalam kasus tersendiri, dengan karakter yang jelas-jelas sekuler, dengan ciri-ciri post-Freudian atau pra-Marcussian. Akan tetapi pengamat tersebut secara tegas diingatkan kepada perbedaan fundamental yang senantiasa diberikan oleh semua agama yang mempunyai kecenderungan mistik dan filosofis antara menyerahkan diri kepada emosi dan kelembutan perasaan pada satu pihak, dan disiplin baja dari pikiran dan jiwa yang dituntut dari para penganut pada pihak lain.

Juga, sebagaimana tersirat dalam kisah yang saya ceritakan, kedua kutub di mana kepentingan utama manusia berputar, walaupun tidak, eksklusif terhadap yang lainnya, jelas bekerja pada tingkatan eksistensial yang berbeda. Metode yang dipergunakan untuk mencari yang satu tidak mesti menghantarkan kita untuk mencari yang lainnya, dan juga visi dan kedalaman pandangan yang diperoleh sesaat (Instant utopia) bukanlah kemestian sosial dari suatu loncatan mistik menuju Allah; dan juga pandangan hidup mistik yang historis tentang kehidupan tidak memberikan kita pegangan untuk menangani masalah-masalah sosial tak terkendalikan yang dan hanya bisa ditaklukkan oleh, penyelesaian-penyelesaian yang mampu bertahan terhadap waktu. Sejarah telah tertimbun oleh contoh-contoh di mana sistem-sistem sosial yang paksakan kepada masyarakat atas nama Allah dan kebenaran hanyalah menjurus kepada sikap tidak toleran, tirani dan penindasan yang paling kejam.

Kedua, pengertian tentang kebenaran sebagai realitas trans-subyektif melalui pengalaman batin yang iluminatif secara fundamental amat penting bagi individu bersangkutan, dan ia dapat mempengaruhi kemampuannya untuk “menghubungkan” kepada manusia dalam lingkungannya yang terdekat, biarpun harus disadari juga bahwa pengalaman ini tidak begitu saja dapat menjadikannya seorang yang “lebih baik.” Juga pengalaman semacam ini secara substansial tidak menambah kemampuannya untuk menolong meringankan bebasan kesengsaraan sesamanya. Dengan kata lain: mencapai kebebsan batin atau kesempurnaan, meski yang sepenuh-penuhnya, tidak memberi jaminan adanya suatu masyarakat yang sempurna. Dalam kenyataannya, sejarah agama-agama tradisional di Asia yang sangat berkepentingan dengan mengajar kebenaran secara mistis dan penebusan diri, mengungkapkan kegagalan mereka dalam mengatasi stagnasi, kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat-masyarakatnya; dalam banyak kesempatan mereka menghalangi penyesuaian-penyesuaian kepada perubahan sosial. Karena itu jelas ada kebutuhan terhadap kesadaran akan keterbatasannya; di seberangnya kepercayaan yang terlalu kuat pada jalan keaslian pribadi dalam menghadapi masalah msayarakat pada umumnya merupakan usaha mengalahkan diri sendiri. Pandangan personalistik terhadap penyakit masyarakat menghambat komunikasi dan aksi secara umum mengatasi dan melebihi partikularisme generasi atau kelompok seseorang, ia menghalangi berkembangnya teori masyarakat tanpa makna takkan mungkin ada tindakan sosial yang berencana dan berjangka panjang. Jelas dalam melihat kedua kutub kepentingan manusia kita sedang berhadapan dengan 2 realitas yang berbeda, masing-masing dengan jenis persepsi yang berlainan dan cara bertindak yang berbeda pula. Untuk menanggulangi masalah masyarakat dan perubahan sosial secara efektif maka kita harus menanganinya dengan memandangnya sebagai masalah sosial dan bukan masalah lainnya, dan bukan pula sebagai masalah kebenaran terakhir; kita harus, menghadapinya secara historis dan bukan secara moral, walaupun sangat boleh jadi motivasi kita bersifat moral.

Di dorong oleh beberapa manifestasi tekanan psikedelik dalam counter culture kaum muda sekarang, renungan ini mengandalkan betapa pentingnya kita berhenti sejenak untuk melihat ke dalam dan mengalihkan pandangan ke luar kepada masalah yang dihadapi dunia sekarang, dari mana tak seorang pun dari kita akan luput.

Rupanya manusia sekali lagi berada pada titik-titik bersejarah artikulasi untuk memberikan, keputusan-keputusan penting bagi masa depannya, kalau masa depan itu memang ada.

Pada suatu pihak ia dihantui pembinasaan nuklir. Pada pihak lain, sebagaimana tidak pernah ada sebelumnya, ia merasa memiliki peluang terbatas untuk menata hidupnya di dunia ini atas peri yang lebih berbudaya dan secara moral lebih bisa diterima, karena, berkat langkah-langkah raksasa dalam ilmu dan teknologi, kini ia memiliki kemampuan mengendalikan sumber-sumber alam menuju tujuan tersebut.

Antara kedua ujung ini ada kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kembali kontrol moral manusia terhadap teknologi yang tak terkendalikan dalam industri dan militer, agar sekali lagi ia melayani tujuan dan kebutuhan manusia.

Ada tekanan yang ditimbulkan oleh masalah-masalah kehidupan kota, kantong-kantong (enclaves) terbelakang dan miskin. Masalah harmoni rasial dan bagaimana menghentikan pembinasaan ekolobi manusia. Ada masalah-masalah yang sama sekali tak terselesaikan yaitu penyesuaian pribadi dan kelembagaan secara terus-menerus kepada lingkungan teknologis, sosial dan kultural yang berubah cepat.

            Kemajuan ilmu pengetahuan telah menampilkan gambaran manusia mengenai dirinya pada suatu tingkatan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pemikiran tentang diri, tentang yang baik dan jahat, semakin menjadi kuno, atau tidak relevan. Dengan demikian dalam menghadapi pil, obat-obatan yang mampu mempengaruhi pikiran serta daya ingatan, menghadapi kemungkinan untuk memanipulir konfigurasi keturunan seseorang dan peluang yang semakin terbuka bagi tramplantasi organ manusiawi, manusia senantiasa dipaksa dihadapkan kepada persoalan bukan saja mengenai apakah, ia dapat melanjutkan kehidupannya tetapi menyangkut masalah manusia jenis manakah yang dikehendakinya untuk meneruskan hidup, secara individual maupun secara kolektif. Manusia masih harus merumuskan kembali kemanusiaannya, memberikan formalisasi baru mengenai apa yang dikiranya hakiki bagi kemanusiaannya.

Inilah beberapa masalah yang harus dihadapi pada suatu titik tertentu oleh semua bangsa, dalam tingkatan yang berbeda-beda, dan dari perspektif kultural masing-masing, namun tetap tak terhindarkan.

Akan tetapi, masalah yang paling utama, sekurang-kurangnya bilamana kita mampu menghindari pembinasaan nuklir – adalah ledakan penduduk. Bila kita melihat kemungkinan bahwa 30 tahun lagi sejak sekarang penduduk dunia akan menjadi dua kali lipat, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah umat manusia secara keseluruhan mampu mengorganisir diri secukupnya untuk menghadapi tantangan dalam memberikan makanan dan pakaian kepada jutaan orang yang mengkhawatirkan dan dengan demikian sekurang-kurangnya bisa menjamin tingkatan yang ditolerir dari kehidupan berbudaya. Dalam hubungan ini, patut disebut masalah kemiskinan internasional, dan jurang yang senantiasa melebar antara bangsa yang kaya dan yang miskin, dengan ancaman-ancaman yang inheren terhadap perdamaian dunia.

Hal ini patut menuntut pengarahan kembali secara fundamental sumber-sumber dunia. Hal ini berarti melibatkan negara-negara berkembang dalam suatu cara yang sistematis, dan semakin intensif, dalam proses-proses produksi dunia, dalam suatu cara yang sesuai dengan kebebasan dan martabat. Untuk mengambil satu contoh, bilamana tidak diambil suatu usaha yag dipertimbangkan secara matang untuk menjalin hubungan antara kemampuan penelitian pada bangsa-bangsa yang kurang maju – kalau perlu membantu memperkembangkannya sampai kepada suatu tingkat di mana hal ini dimungkinkan – dengan penelitian garis depan (frontiers research) dan pembangunan pada bangsa-bangsa yang telah maju teknologinya, maka kemajuan baru dalam teknologi hanyalah akan memperluas jurang antara negara-negara yang kaya dan miskin, dan menutupi negara miskin dalam suatu posisi menjadi tukang-tadah abadi dan pasif dengan memakai hasil ciptaan orang lain.

Penelitian yang dilakukan masa kini tentang biologi laut dan eksploitasi mineral di dasar laut adalah contoh yang baik dalam hal ini. Dengan demikian jelas dituntut konsep baru tentang pembangunan peralatan baru dan tepat untuk arus modal, kemahiran teknis dan kerampilan organisatoris dalam suatu tata besaran (0rder of magnitude) yang jauh melebihi yang pernah ada sekarang. Hal ini mengandalkan kebutuhan untuk memperkembangkan kerangka internasional baik dalam bidang hukum dan politik di mana penyusunan kembali tata internasional semacam ini bisa berlangsung dalam suatu cara yang bisa memberikan arti kepada kehidupan, bukan saja dalam hubungan dengan arti menurut tatanan masa sekarang akan tetapi juga bagi dasawarsa mendatang, baik pada tingkat individual maupun secara kolektif.

Inilah, dalam pandangan saya, masalah besar yang dihadapi umat manusia sekarang dan yang akan menentukan corak kualitas kehidupan individual maupun kehidupan bangsa-bangsa dalam dasawarsa-dasawarsa mendatang. Sejauh ini dunia tidak menunjukkan tanda-tanda atau kemampuan untuk mengatasinya. Kalaupun keadaan sekarang ditandai oleh stagnasi intelektual dan kekurangan ide-ide baru serta konsep-konsep baru, dunia harus memperkembangkan kemampuan kolektif untuk menanggulangi masalah ini. Tidak ada satu bangsa pun, betapapun berkuasanya, betapapun kayanya, maupun menyelesaikannya sendiri. Interdependensi baru yang fundamental, telah muncul, interdependensi kelangsungan hidup, interdependensi, kondisi minimum bagi peradaban.

            Uraian ini hanya menekankan apa yang telah jelas untuk beberapa waktu sekarang, yaitu amat pentingnya institusi intelektual untuk membentuk masa depan. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya ilmu pengetahuan, terlebih pengetahuan teoretis, penelitian dan pengembangan dan imajinasi yang berdisiplin dari para ilmuwan telah menjadi kunci ke arah masa depan.

Karena itu untuk mengukur kemampuan kolektif kita untuk menghadapi masa depan, kita harus berpaling kepada universitas-universitas kita dan lembaga-lembaga penelitian. Universitas-universitas negara kaya dan miskin sama-sama terlibat, karena hampir semua masalah dan pemecahan yang dituntutnya telah menjadi global ruang lingkupnya.

Sebagai contoh marilah kita ambil universitas-universitas di Amerika telah lama mereka bukan lagi lembaga latihan bagi elit Amerika. Beberapa waktu yang lalu universitas-universitas ini telah menjadi medan latihan bagi elit dari banyak bagian dunia lainnya juga. Jelas bahwa universitas-universitas ini belum menyesuaikan dirinya secara tepat kepada peranan yang baru ini. Akan tetapi tidaklah adil untuk mengatakan bahwa universitas-universitas di Amerika adalah satu-satunya yang gagal menyesuaikan diri kepada tuntutan-tuntutan baru. Orang bisa mengatakan bahwa hampir semua lembaga di seluruh dunia telah digenggam secara tidak sadar oleh cepatnya, besarnya serta demikian dalamnya perubahan sosial dan kutlural yang telah berlangsung selama dua dasawarsa terakhir.

Bilamana untuk sementara kita melihat ke luar dari tiga faktor yang telah memberikan special case kepada kasus-kasus Amerika: perang Vietnam, rencana dan perjuangan hak-hak asasi manusia, dari mencoba memberikan definisi masalah yang dihadapi oleh universitas di seluruh dunia bersama-sama, maka akan muncullah dua pertanyaan dasar. Satu, dalam kaitannya dengan hubungan universitas dengan masyarakat yang lebih besar – perubahan sosial, menuju isyu-isyu dasar yang dihadapi masyarakat masa kini, yang membutuhkan definisi baru dari fungsi universitas. Pertanyaan lain berhubungan dengan tatanan ke dalam dari universitas sebagai suatu tatanan khusus, tidak perlu serupa dengan konsep tatanan masyarakat yang lebih besar; distribusi, hakekat otonominya, cara yang dipergunakan untuk melaksanakan otonominya, untuk sesuai dengan sifat khusus dan fungsi universitas, sehingga ia semakin menghasilkan jenis hubungan sosial yang akan memungkinkan persatuan disiplin sebagai suatu tuntutan inheren dalam belajar dengan tercapainya pertanggungjawaban dari generasi pendahulu yang matang.

Sebagaiamana semua proses perubahan struktur yang besar, beberapa tingkatan kekerasan yang diakibatkan oleh rasa putus asa dan ketakutan dan kemungkinan mereka untuk saling meningkatkan bisa terjadi. Akan tetapi apa yang lebih penting adalah sesuatu yang mengatasi riuh rendahnya, serta kekerasan retorik konfrontasi kampus, pencarian yang dilakukan oleh mahasiswa dan fakultas maupun administrasi untuk mengembangkan konsep yang dapat membantu mengatasi tantangan yang lebih luas dalam masa kita. Hanya dengan cara ini bisa kita harapkan mereka mempertanyakan asumsi masyarakat sekarang dalam hubungannya dengan tuntutan yang semakin mendesak agar kelanjutan hidup bersama bisa berlangsung secara kreatif dengan perpecah-belahan yang sekurang mungkin. Dengan memberikan batasan baru mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam hubungan ini maka universitas-universitas di seluruh dunia akan mampu memainkan fungsinya sebagai pesemaian masa depan yang lebih baik.

Karena adanya interdependensi bagi kelangsungan hidup, maka muncullah kebutuhan yang mendesak bagi suatu kerja sama internasional yang semakin intensif antara lembaga intelektual ini di seluruh dunia. Tanpa saling menyuburkan, tanpa penerangan lintas-kultural, tidaklah mungkin mengembangkan konsep-konsep dan pandangan ini agar bisa diterima di dunia pada umumnya. Yang dibutuhkan adalah sebuah jaringan, yang menghubungkan universitas dan memungkinkan komunikasi yang intensif, atau informasi yang bebas dan dikembangkan seluas mungkin, serta pengembangan cara kerja sama baru dalam suatu skala yang lebih besar sebagaimana sejauh ini telah berlangsung. Bilamana kerjasama yang erat ini bisa diperkembangkan jaringan internasional universitas-universitas ini dan lembaga-lembaga penelitian masih akan menjadi infrastruktur intelektual bagi suatu dunia baru dan suatu tata dunia yang baru. Atas peri itu, universitas akan memainkan peranan Republik Ketiga dalam Revolusi Perancis, dan istilah fifth estate tidaklah tepat dalam jaringan lembaga intelektual ini. Kaum muda adalah wahana bagi harapan-harapan dan kesempatan-kesempatan orang tua yang hilang. Munculnya setiap generasi baru karena itu, terlebih dalam masyarkat yang cepat berubah, membuka kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan baru untuk sebuah perjalanan baru.

Berdasarkan cita-rasanya yang baru tentang kehidupan dan situasinya yang khusus, setiap generasi memiliki tugas untuk menetapkan arti hidup yang dikehendakinya; untuk memberikan batasan baru yang dihadapinya serta cara-cara mengatasinya, untuk memberikan batasan baru tentang masyarkat macam manakah yang ingin dijadikan tempat hidupnya, dan yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Karena itu tidaklah cukup bagi kaum muda untuk merumuskan identitas mereka dengan peroses-prosesnya. Juga mendirikan masyarakat utopi bagi manusia bahagia atau aktivitas tanpa berpikir panjang, tidak memberikan jawaban yang berarti bagi masalah dasar dari peradaban yang kini tengah dihadapi umat manusia dalam lingkungan global.

Memang bisa, dipersoalkan bahwa eksistensi tatanan monastik atau pusat-pusat kehidupan kelompok-kelompok manusia berdasarkan nilai-nilai transendental, penting bagi setiap masyarakat, dan setiap peradaban, karena memperingatkan manusia kepada dimensi kehidupan yang lain dan jenis hidup yang lain, akan tetapi tidak seorang pun dapat mendakwakan ketepatannya sebagai jawaban untuk masalah-masalah yang tengah kita perbincangkan.

Di ujung lain dari spektrum ini, pasti benar bahwa manusia tidak dan tidak bisa mengetahui hasil akhir dan setiap tindakan sosial. Akan tetapi ini pun bukanlah alasan untuk menghapus rasionalitasnya atau tanggung jawab moralnya sejauh dia dapat melihatnya.

            Taktik-taktik yang dianjurkan oleh pengertian-pengertian  seperti kekacauan yang kreatif (creative chaos), atau sifat merusak yang kreatif (creative destructiveness), didasarkan atas pengingkaran dan penurunan martabat manusiawi. Pengertian semacam ini, maupun ide-ide tentang revolusi spontan dan kreatifnya aksi-aksi spontan massa, adalah sifat yang dikenal juga dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dapat saya yakinkan saudara-saudara bahwa dengan itu tujuan tak pernah tercapai.

Perkembangan yang paling penting untuk keluar dari krisis kultural yang kini mencekam masyarakat kaya boleh jadi adalah penilaian kembali kaum muda atas moral yang berlaku; kristalisasi nilai yang didasarkan kepada solidaritas kemanusiaan yang baru yang melewati batas-batas nasionalisme dan identitas kelompok yang sempit; kerinduan kepada jenis hubungan sosial yang bukan hirarkis, yang lebih memberikan kemungkinan bagi spontanitas, belas kasih dari cinta. Akan tetapi impuls baru yang kreatif dan moral ini dilengkapi dan dihubungkan dengan realitas-realitas yang ada bilamana mereka akan membawa kita melawati perjuangan yang ada di depannya. Bila tidak, mereka akan terperosok ke dalam pembenaran diri yang tak bermakna atau kepada aktivisme yang tidak terkekang.

Untuk kembali kepada cerita yang telah saya ceritakan pada permulaan, dan kepada kedua kutub eksistensi manusia yang telah saya katakan; dalam perjuangan manusia yang tiada akhirnya untuk memperjuangkan masyarakat manusia yang lebih baik, sambil memperhitungkan keselamatan jiwanya, manusia tidak bisa luput dari ketegangan ini, yang menjadi dasar kreativitasnya dan atas kesadaran ini dia dibebaskan dari pilihan palsu antara cop-out dan Uncle Tom.

Sebagai kesimpulan, selama pencarian kesenangan pribadi, kepenuhan pribadi dan kebebasan batin merupakan unsur penting bagi setiap pemecahan yang harus dikerjakan, maka itu saja tidak cukup. Hanya dengan perjuangan intelektual yang maha besar dan penerangan moral bisalah diharapkan ancaman-ancaman dan masalah-masalah yang meliputi kita akan dapat diatasi. Idealisme, semangat tidak ingat diri dan pengabdian, memang penting, akan tetapi yang tak kurang pentingnya adalah kemauan, kemampuan dan stamina untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dalam dirinya sendiri, untuk mengembangkan visi yang jelas tentang masa depannya – tentang jenis masyarakat dan dunia yang kita mau diami – dengan jiwa yang peka namun keras, kuat, akal yang relatih dan kreatif, yang juga rendah hati.

Kemampuan-kemampuan ini bisa diperkembangkan di universitas, yang bukan merupakan tempat yang salah untuk itu. (*)

__________________________

Soedjatmoko lahir di Sawahlunto (1922) dan meninggal di Jakarta, 21 Desember, 1988. Ia dalah satu dari hanya sedikit cendekiawan Indonesia yang memiliki reputasi memperoleh pengakuan yang sangat luas secara mondial. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, di dalam dan luar negeri. Sebagian termaktub dalam buku yang disuntingnya bersama Robert N. Bellah, Religion and Progress in Modern Asia (1964), dan Introduction to Indonesian Historiography (1965). Dua bukunya terpenting yang merupakan pilihan karangan-karangannya tentang agama, kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dimensi Manusia dalam Pembangunan dan etika pembebasan, telah menjadi karya klasik yang menjadi bacaan wajib para pemerhati masalah-masalah sosial dan kebudayaan. Di samping berbagai pos diplomatik yang dijabatnya sejak 1974, ia pernah memimpin majalah Hot Inzicht (1946-47), pemimpin redaksi Siasat (1952-60), dan anggota redaksi harian Pedoman (1952-60). Ia pernah belajar di sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta (1940, tidak selesai karena sikap kritisnya terhadap Jepang), memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Cedar Crest university (Doctor of Laws, 1969) dan Yale university (Doctor of Humanities, 1970), keduanya di Amerika Serikat, dan Doktor Honoris Causa dari University Sains di Penang (Doktor Persuratan, 1982). Selama hidupnya, Soedjatmoko juga pernah memperoleh pengakuan intelektual yang sangat tinggi dengan menjadi anggota Club or Rome dan anggota kehormatan American Academy of Arts and Science.

Sumber: Soedjatmoko, Etika Pembebasan, LP3ES, April, 1996.

Continue Reading

Essay

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

Continue Reading

Trending