Connect with us

Politik

Gus Dur dan Soedjatmoko untuk Islam dan Indonesia

mm

Published

on

Anomali sosial dan demokrasi yang kita alami hari ini berkaitan erat dengan krisis pemikiran, krisis keterkaitan, dan cenderung abainya negara dalam memfasilitasi keadilan dan kesejahteraan sosial. Realitas tersebut berlangsung bersamaan dengan makin melemahnya bangunan civil society sebagai akibat dari krisis demokratisasi secara umum. Gejala-gejala demoralisasi terhadap agama, negara, dan demokrasi serta politik itu sendiri justru berlangsung disebabkan ulah sebagian besar kita sendiri karena kedangkalan pemikiran, minimnya pemahaman kebangsaan, dan hilangnya tanggung jawab sosial.

Dalam kondisi serbaprihatin semacam itu, kekosongan kepemimpinan pada level politik kebudayaan berlangsung masif sebagai wujud tiadanya anutan bangsa yang bisa dijadikan tempat bermusyawarah dan memberi kita pandangan-pandangan serta harapan kemajuan politik dan kemungkinan terwujudnya keadilan sosial.

Di satu sisi, kepemimpinan moral dalam paham kebudayaan politik kita terbukti telah menopang dan menolong dari kondisi krisis pada masa lalu yang pernah mendera kita. Para tokoh dan anutan bangsa seperti almarhum Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid dan Soedjatmoko mewakili kepemimpinan dalam hal kebudayaan politik dan intelektual. Dua sosok itu sulit dicarikan padanannya pada figur tokoh publik di zaman sekarang.

Gus dur penting sebagai tokoh bangsa

Dengan visi politik kebudayaannya, terbukti ia telah mampu menyelamatkan lebih banyak umat dan bangsa Indonesia dari kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban serta terperosoknya bangsa ini dalam krisis yang lebih akut.

Dalam masa hidupnya baik sebagai Ketua Umum PBNU, Presiden keempat Indonesia, dan juga kiai, Gus Dur melewati begitu banyak ujian kebangsaan sebagai akibat dari berlangsungnya upaya pelanggengan oligarki politik lama, dan beban liberalisasi ekonomi dari agenda politik global-kapitalisme.

Namun, beliau mengajarkan kehadirannya dalam politik membawa visi politik umat. Itu memiliki arti keselamatan sebanyak-banyaknya umat dan tegaknya bangunan kebangsaan penting melampaui semua logika politik kekuasaan, yang disandarkan pada kalkulasi kelompok atau hanya kepentingan personal belaka.

Bagi Gus Dur, seperti seringkali diungkapkannya dalam banyak pidatonya, ‘kekuasaan bukan apa-apa!’ Kekuasaan bukan hajat pribadi yang harus dipertahankan dan dipertaruhkan, dengan akibat jatuhnya korban dari rakyat dan kemungkinan terjadinya krisis kebangsaan.

Justru politik harus dalam rangka gotong royong menguatkan rakyat dan menjamin bergerak majunya proses kebangsaan. Suatu teladan dari visi politik yang susah kita temukan penggantinya pada figur politik hari ini.

Kosmopolit intelektual

Kehadiran Soedjatmoko penting sebagai sosok intelektual yang tegas dan jujur. Seorang kosmopolit intelektual yang pemikirannya berdiri kukuh di atas ketegasan asumsi-asumsi intelektualitas politik kebangsaan yang memihak pada kemanusiaan universal.

Soedjatmoko sebagaimana digambarkan Magnis-Suseno ialah pribadi intelektual sejati. Ia rasional, tenang, cool, kritis, sedikit skeptis, mengambil jarak tetapi selalu optimistis, dan committed pada kejujuran intelektual. (Lihat pengantar Magnis-Suseno untuk buku pemikiran Soedjatmoko untuk kebebasan, Gramedia 1994).

Darinya paling tidak kita mengambil beberapa pelajaran dan sikap seorang intelektual yang mungkin bisa menjadi teladan bagi kelompok intelektual kita sekarang ini; 1) Soedjatmoko ialah pribadi intelektual yang jauh dari sekat-sekat prasangka sektarian dan primordial. Dia menjunjung tinggi kebebasan. Bangsa ini akan maju jika kerinduannya akan kebebasan terpenuhi dan beriring menjadi spirit dalam menyusun masa depan Indonesia. Pandangan yang membuatnya terbuka bagi keragaman dan ‘liyan’ tetapi dalam dirinya ia seorang pecinta Tanah Air sejati. 2) Cita-cita intelektual yang selalu dipangkunya ialah martabat manusia Indonesia–dia selalu berharap agar agama-agama dapat menjadi pembawa pola yang menjunjung tinggi martabat manusia. 3) Soedjatmoko seorang intelektual muslim, keturunan priyayi Jawa yang lahir dan besar di jantungnya tanah Minang, Sawahlunto. Maka ia tumbuh menjadi Jawa yang Indonesia, muslim yang kosmopolit dan pluralis sejati.

Soedjatmoko (lahir dengan nama Soedjatmoko Mangoendiningrat; lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 10 Januari 1922 – meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 21 Desember 1989 pada umur 67 tahun), juga dikenal dengan nama panggilan Bung Koko, adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia.

Dalam satu kesempatan dialog bersama Gus Dur, Soedjatmoko mengungkapkan pemikirannya bahwa kebangkitan dan kemajuan dunia ke depan akan mengarah pada peradaban Timur.

Indikasi yang dimulai, menurut Soedjatmoko, dari telah memuncaknya negara-negara industri maju pada titik optimal perkembangan sejarahnya. Hal yang tidak bisa lagi dikejar negara-negara berkembang sehingga negara berkembang di dunia ke tiga harus mengembangkan peradaban (sivilisasi) mereka sendiri.

Dalam catatan Gus Dur, Soedjatmoko pernah memperkirakan munculnya tiga peradaban dunia dari negara berkembang yaitu; yaitu peradaban sinetik (bersumber pada Tiongkok), indik (bersumber pada keindiaan) dan peradaban Islam yang membentang dari Asia tenggara hingga ke Maroko.

Peradaban pertama dan kedua sedang dalam tahapan yang mungkin membenarkan ramalan Soedjatmoko seperti kita lihat hari ini. Namun, peradaban Islam, dan Islam Indonesia? Bukankah kita justru melihat kehancuran di banyak mayoritas negara muslim akibat konflik dan perpecahan berkepanjangan? Pertanyaan sama juga pernah diajukan kepada Soedjatmoko waktu itu, dan atas serangan yang menganggap mustahil peradaban Islam bisa dibangun kembali. Ia menjawab justru dinamika pertentangan itu sendiri yang akan membesarkan kebudayaan Islam menjadi hampir satu peradaban dunia. Bukankah peradaban Eropa barat pada waktu itu mulai menjarahi dunia dahulu juga sering saling menyerang?

Gus Dur dalam tulisannya berjudul ‘Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?’ Menggarisbawahi ramalan yang datangnya justru dari seorang intelektual dengan sikap hidup serbakosmopolitan seperti Soedjatmoko itu, dengan menyatakan bahwa yang penting justru bagaimana berlangsung reaktualisasi dan reinterpretasi Islam untuk kemanusiaan secara universal.

Hanya dengan cara itu peradaban Islam bisa kembali menjadi peradaban besar pada zaman kini, aktual, dan bukan sekadar buaian glorifikasi. Islam Indonesia bukan untuk kembali mewariskan arsitektur megah kaum muslim pada masa lalu, atau formalisme Islam di dalam konstitusi dan peradaban demokrasi kita, tetapi justru Islam Indonesia diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan berinovasi untuk membangun negeri ini dan terdepan dalam memimpin kemajuan dan demokrasi indonesia.

Sebagai mayoritas agama yang dipeluk masyarakat di Indonesia, Islam seharusnya memosisikan diri sebagai pengayom yang lain. Ia harus memiliki rasa lebih bertanggung jawab pada rasa aman dan terlindunginya kebebasan beragama.

Sebab di sanalah letak kepemimpinan budaya dan politik yang harus diambil perannya oleh Islam Indonesia. Jangan sampai malah terjebak dalam khayalan glorifikasi semu dan terkotakkan dalam sekat sektarian maupun primordial. Gus Dur dan Soedjatmoko telah memberikan teladan sikap dan warisan visi pemikiran, yang kita butuhkan untuk menjawab sebagian besar tantangan kebangsaan kita pada hari ini.

*Sabiq Carebesth: Penyair, Pemimpin Redaksi Galeri Buku Jakarta.

**Tulisan ini sebelumnya dimuat di Harian Media Indonesia edisi (Sabtu, 10 December 2016)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Arus Kebangsaan Generasi Milenial

mm

Published

on

Milenium Milenial

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, milineal dalam tulisan ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Y dan dalam waktu bersamaan berkelindan dengan generasi Z. Generasi Y adalah generasi kelahiran 1980-2000an (Karl Mannheim; 1923), sementara generasi yang lebih baru yaitu generasi Z lahir setelahnya; yaitu anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 dalam kategori yang dibuat jurnalis Bruce Horovitz (2012).

Kesamaan antara keduanya adalah keakraban kedua generasi ini dengan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Generasi Y dan Z seakan dibentuk dan sekaligus membentuk dunia tekonologi dan kecanggihan komunikasi abad ini dalam hampir semua sisi hidupnya dari yang teologis sampai ideologis.

Generasi milenial adalah generasi “muda” zaman “now” baik dari generasi Y mau pun Z.  Secara khusus adalah mereka yang lahir pada tahun 2000an hingga sekarang. Tahun 2000an penulis jadikan batas teknis mengingat pada awal kelahiran tahun 2000an lah kita mulai akrab dengan suku kata “milenium” atau persisnya “milenium baru” sebagaimana banyak literatur di indonesia menjelang tahun 2000an menyebut demikian. (lihat artikel ‘Menyambut Milenium Baru’ Jacob Oetama)

Milenium baru (tahun 2000an) ditandai yang utama dengan penetrasi kecanggihan teknologi dalam hampir semua sendi arus hidup manusia. Dan generasi mudanya, adalah kelompok paling mungkin beradaptasi bahkan “menguasai” teknologi maju komunikasi. Baik gen Y dan Z, keduanya hidup dalam perkembangan dari apa yang pernah dikhawatirkan pada dekade awal “millennium baru” di mana banyak budayawan dan pemikir mengkhawatirkan kalahnya manusia dari teknologi. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian benar, sebagain lain manusia memenanginya. Sangat tergantung dari sudut pandang atas manusia dan teknologi tersebut.

Terlepas dari itu, sekarang milenium baru telah menjadi bagian integral dengan generasi milenial—sebutlah zaman sekarang sebagai “milenium milenial”. Subjek utamanya adalah para “milenia”. Angkatan muda paling fasih dalam menggunakan mau pun memproduksi (aktivitas) dengan teknologi komunikasi itu sendiri. Di tangan dan perspektif berpikir mereka,  kita akan banyak menaruh harapan dari kebaikan dunia kita mau pun sebaliknya, baik dalam lini hidup politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Semangat (Kebangsaan) Milenial

Generasi Milenial telah lahir tanpa bisa dipungkiri lagi kehadirannya. Mereka tidak hanya kuantitas yang mengisi jumlah dari bentuk-bentuk kebudayaan kita hari ini. Lebih dari itu mereka bahkan telah datang dengan membawa dialektika budaya mereka sendiri baik cara kerja, cara berpikir, dan juga bertindak. Pelan tapi pasti mereka menyusun bahkan mentransformasikan kebudayaan kita kepada peradaban lebih modern yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kebaikan bangsa.

Generasi Milenial adalah karakter generasi kreatif dalam arti yang luas, mereka mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan—yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu. Dengan demikian, mereka kini tengah membentuk corak kebudayaanya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaanya—dan kerap sama sekali tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandangnya atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaruh mereka, corak dan warna kebudayaan generasi milenial tak bisa lagi diabaikan bahkan mesti mendapat perhatian nyata supaya bisa berkontribusi bagi perkembangan kebangsaan modern yang lebih baik.

Mereka menyusun suatu cara transformatif dalam memaknai semangat zaman dan generasinya. Mereka tidak lain dan tidak bukan harus dipandang dan diterima sebagai generasi penerus sekaligus pewaris kebudayaan modern Indonesia hari ini, peradaban politik, dan juga kemajuan ekonomi hari ini merujuk sejak peristiwa-peristiwa penting dan menentukan dalam sejarah indonesia misalnya Sumpah Pemuda 1928.

“Revolusi Pemuda”

Pelibatan dan pemberian ruang yang lebih besar kepada generasi milenial untuk lebih jauh terlibat dalam soal-soal kehidupan berbangsa dan bernegara (politik kebangsaan) menjadi mutlak adanya. Sebab di tangan mereka peradaban politik dan kebangsaan kita sebenarnya tengah disusun. Baik atau tidaknya, sejalan tidaknya dengan visi kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini ditentukan oleh bagaimana interaksi antar generasi-antar zaman, dengan generasi milenial ini.

Mereka adalah anak zaman sekaligus pembentuk zaman yang nyata dan utama. Anak zaman dalam pengertian historis bahwa mereka harus tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinekaan Indonesia, dan juga semangat berdikari sebagai entitas bangsa. Pembentuk zaman dalam arti merekalah sejatinya yang akan meneruskan dan memastikan masa depan Indonesia dalam transformasi yang sesuai dengan visi hidup berbangsa dan bernegara Indonesia beserta segala dinamikanya.

Oleh karena itu, dalam momen Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, para generasi milenial mesti merayakan sekaligus memantapkan diri dalam upayanya memaknai semangat pemuda, semangat generasi pendobrak kebudayaan dan peradaban untuk menemukan titik merdeka, titik persatuan, dan titik kebangsaaan sebagaimana 28 Oktober 1928 lalu, di mana generasi yang muda, para pemuda itu, dengan keteguhan, semangat dan pemaknaan zaman dan generasinya, pada akhirnya menjadi embrio, titik nadir dari jejak langkah Indonesia menuju kemerdekaanya.

Kini generasi millenial memiliki tugas dan semangat kesadaran yang serupa itu. Mereka mesti hidup dalam iklim yang memedulikan bangsanya, persatuan, dan semangat jiwa bangsanya untuk Indonesia yang lebih baik dengan dinamika pemaknaan atas indonesia dalam semangat muda.

Moment peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi lebih penting dalam pemaknaanya untuk menggugah kesadaran generasi millenial akan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat muda untuk berkontribusi membangun Indonesia modern yang lebih baik, lebih adil, dan menciptakan potensi kemajuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia.

Sumpah pemuda adalah refleksi akbar di mana kita bisa mencatat, hampir semua perubahan besar kalau tak boleh dibilang revolusi, pemuda adalah penggerak dan pelopor tiap perubahan besar indonesia dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, Reformasi 1998 semua itu adalah kepeloporan pemuda—suatu “Revolusi Pemuda”.

Maka secara khusus kita semua mesti merefleksikan makna pemuda dalam kontek generasi milenial sekarang ini dalam upaya pembangunan karakter kebangsaan generasi muda milenial; mencari cara dan bentuk dalam upaya mendorong dan mentransformasikan semangat kreatif generasi milenial untuk menciptakan daya ekonomi, solidaritas sosial, dan akhirnya ikut mendorong persatuan bangsa dan kemajuan.

Salah satu bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menciptakan iklim kreatif bagi generasi milenial yang inspiratif, menggugah, dan berdaya ekonomi dalam semangat kebangsaan; Memupuk kesadaran kontributif generasi muda milenial untuk pembangunan bangsa; serta menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan, nasionanalisme, dan semangat transformatif dalam menciptakan kebudayaan yang produktif dan bermakna bagi kemajuan Indonesia. (*)

*) Sabiq Carebesth, Freelance Writer dan editor galeribukujakarta.com | penulis buku “Memoar Kehilangan” (2012) dan “Seperti Para Penyair” (2017)

Continue Reading

Politik

Demokrasi dan Ilusi City-State

mm

Published

on

Oleh: Dominggus Elcid Li PhD

Pilkada Gubernur DKI Jakarta sukses menjadi tontonan warga dari seluruh penjuru Indonesia, namun tontonan demokrasi di ibukota yang berjalan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung digiring memenuhi selera barbar: menang dengan segala cara. Rule of law terasa amat kosong. Demi kepentingan politik praktis berbagai cara dipakai untuk saling menjatuhkan lawan oleh kedua belah pihak.

Menjelang dua dekade reformasi, kelemahan-kelemahan utama dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan pun terbuka sendiri. Kita terjebak dalam skema devide et impera yang menghalalalkan segala cara untuk berkuasa. Apa lagi yang diharapkan dari demokrasi Indonesia jika jika kegiatan saling memangsa untuk berkuasa dianggap wajar? Demokrasi seharusnya tetap menjadi elemen nation-building yang egaliter untuk warga republik.

Demokrasi Tanpa Arah

Berdemokrasi pasca Orde Baru seharusnya merupakan fase lanjutan dari upaya reformasi yang sudah dikerjakan tahun 1990an yang tidak lepas dari cita-cita proklamasi. Tumbangnya kekuasaan otoriter Soeharto, tidak berarti perjuangan emansipatoris sudah selesai, sebaliknya upaya institusionalisasi demokrasi kembali dibajak oleh kelompok elit oligarki, kaum fundamentalisme agama, maupun sekedar menjadi alat politik antara para pensiunan jendral.

Demokrasi secara substantif seharusnya bukan menjadi instrumen elitis, namun demokrasi harus mampu membuka akses keterwakilan seluruh kelompok warga ke dalam sistem politik. Spirit emansipatoris itu tidak terwujud setelah setelah hampir dua dekade, sebaliknya kanibalisme menjadi wajah baru. Era reformasi yang seharusnya menjadi panggung para intelektual pengkritik Soeharto, malah tak mampu mengalahkan konsep sederhana ala Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib yang menelurkan akronim SARA sebagai rambu-rambu berbicara di depan publik di tahun 1974. Dalam tataran ini ‘generasi reformasi’ tidak memiliki sopan santun politik.

Pertikaian pegiat Pilkada di Jakarta dengan dukungan media massa cenderung membuat Indonesia dan Jakarta menjadi sepadan, padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Dalam skema pemilihan umum serentak pemilihan umum di Jakarta porsinya hanya 0,99 persen dari total jumlah pemilihan umum di 101 daerah otonom yang melakukan pemilihan umum tahun 2017. Padahal setidaknya ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin berbagai patologi dalam demokrasi di berbagai daerah otonom ini dapat dikenali jika kita menghabiskan sebagian besar energy hanya untuk Pilkada Jakarta?

Para elit Indonesia yang berdiam di Jakarta cenderung tak mampu mengendalikan diri dalam ‘sengketa Pilkada’. Jadi tentu agak berlebihan jika kita berharap bahwa kita masih punya tenaga untuk membuka kompleksitas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan dalam skala Indonesia. Bagaimana mungkin klientalisme dan oligarki politik yang leluasa beroperasi dalam dalam pemilihan umum di daerah-daerah otonom Indonesia akan mendapatkan pembahasan, jika para elit partai hanya peduli siapa yang berkuasa, dan tak peduli dengan cara apa kuasa diraih.

Jakarta sebagai titik magnitude Indonesia memang menyerap segenap perhatian media massa maupun media sosial. Tak hanya menjadi pusat peredaran uang, namun Jakarta juga memonopoli nyaris seluruh isu demokratisasi.

Ketidakadilan bukan hanya soal kue ekonomi yang dikuasai para elit yang kebanyakan berdiam di ibukota, tetapi keadilan juga terkait dominasi isu yang terpusat di ibukota semata. Hal yang paling disayangkan di ibukota adalah sumbu-sumbu utama konsesus republik  dipertaruhkan semuanya dalam perebutan jabatan gubernur daerah khusus ibukota.

Jika Indonesia mau bertahan dalam satuan abad, kita perlu melihat wajah Indonesia secara keseluruhan, dan pemberitaan perlu dilakukan secara berimbang. Evaluasi terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan perlu mencakup persoalan demokratisasi di berbagai daerah otonom, dan pemberitaan media perlu dilakukan secara proporsional. Dengan sistem media yang semakin sentralistik dalam budaya korporasi yang makin kental, sulit kita harapkan bahwa jaringan media-media kritis dapat bertahan di tengah gempuran industri media.

Elitisme Partai Politik

Munculnya sistem demokrasi sebagai instrumen baru dalam kehidupan bernegara pasca Orde Baru bukan hanya hasil perjuangan elit-elit partai politik, tetapi merupakan mandat rakyat–yang tiba sejalan dengan krisis mata uang tahun 1997. Seharusnya pembaruan sistem politik tidak dimonopoli oleh para politikus partai politik semata, karena cenderung tidak ada jalan keluar. Contoh paling banal terkait kritik rakyat terhadap sistem politik kepartaian yang korup adalah kemenangan kotak kosong melawan calon yang didukung seluruh koalisi partai politik. Di tangan elit partai politik yang haus kuasa, krisis sistem politik semacam ini tidak menjadi bahan pembahasan.

Jika pembaruan sistem politik hanya dipusatkan di tangan elit-elit partai politik, maka isu utama yang diangkat hanya lah soal ‘siapa yang berkuasa’ dan bukan bagaimana sistem politik ini semakin mendekati realitas sosial yang ada. Ketika demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas untuk meraih kekuasaan, maka sekian peraturan berdemokrasi yang dibikin oleh para politikus pun hanya fokus pada prosedur bagaimana menjadi penguasa. Jika demokrasi ingin dipertahankan maka rakyat (the people) adalah panglima dan bukan hanya fokus pada siapa penguasa (the ruler).

Model berpengetahuan merupakan gambaran implementasi strategi sebuah bangsa untuk bertahan, hal ini pun berlaku dalam sistem politik. Skema pertahanan ala republik seharusnya tidak dimulai dari model berpengetahuan yang sentralistik. Jika kini cara berpengetahuan dan kritik sistem politik sumbernya dikerdilkan pada hanya orang yang berpolitik praktis di pusat, maka pembaruan sistem nyaris tidak mungkin dibikin.

Jika ingin bertahan, pengetahuan tentang sistem politik perlu dikembangkan dalam skema logika diskursif yang datang dari segala penjuru tanah air. Model berpengetahuan yang esensialis dan menutup pintu terhadap keberagaman berpengetahuan merupakan praktek haus kuasa. Model berpengetahuan yang absolut dan memusat memang terlihat efektif dari kacamata penguasa, tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin dijalankan tanpa pendekatan keamanan. Orde Baru sudah membuktikan rapuhnya sistem semacan ini setelah tiga dekade, seharusnya kita tidak menempuh jalan serupa dengan judul yang lain.

Upaya memahami persoalan-persoalan demokrasi dalam skala negara seharusnya dilakukan secara terpadu, dan bukan hanya dalam konteks ‘badan pemenangan pemilihan umum partai’ sehingga kritik terhadap sistem politik terkini bisa dilakukan.

Usaha mencapai model demokrasi ideal ala Indonesia harusnya terus diperbarui dengan menimbang kompleksitas Indonesia. Hoax yang menjadi kenyataan sehari-hari, bukan hanya perkara disinformasi, tetapi juga didasari oleh sikap memunggungi realitas Indonesia yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Tanpa prinsip bahwa hidup bersama sebagai sebuah bangsa harus diperjuangkan dalam setiap langkah politik maka posisi republik senantiasa dalam krisis.

Kekuatan Republik Indonesia ada pada simpul-simpul warga yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan. Kekuatan multitude semacam ini lah yang perlu dipelajari dan diberikan ruang untuk berkembang. Seharusnya para elit partai-partai politik belajar dari sejarah berdemokrasi di Indonesia, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam sekian generasi. Kekuatan republik kepulauan bukan terletak pada segelintir elit, apalagi hanya dikerdilkan dalam pengurus organisasi formal.

Bagaimana agar simpul-simpul kebangsaan terus dihidupkan, ditemukan, dan diintegrasikan dalam hidup bersama merupakan amanat kebangsaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dimulai dari Jakarta merupakan monumen emansipatoris anti kolonialisme yang didalamnya berisi anti ‘kasta’ stratifikasi rasialis, maupun model eksploitasi ekonomi berdasarkan identitas ras dan keagamaaan. Proklamasi sebagai tanda hidupnya sebuah republik merupakan batu pertama hidup bernegara.

Langkah-langkah yang berlawanan dengan semangat proklamasi, berlawanan dengan etika bernegara, dan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik merupakan tindak manipulasi yang dampaknya amat merusak untuk republik.

Agar demokrasi tidak menjadi proses eksklusi barbar, seperti yang sedang terjadi di AS, simpul-simpul hidup republik kepulauan Indonesia harus diperjuangkan. Demokrasi perlu dikerjakan dengan kekuatan modal sosial dan solidaritas bersama bertumpu pada prinsip membuka ruang hidup sebesar-besarnya untuk rakyat. Upaya menafsirkan kata rakyat sebagai sebuah kenyataan kompleks dalam republik kepulauan harus dikerjakan agar demokrasi tidak sekedar menjadi tontonan barbar ala ibukota.

Indonesia adalah republik kepulauan terbesar di dunia, dengan sekian ratus kota sebagai simpul keragamannya. Indonesia bukan lah negara dengan model city-state, yang menempatkan Jakarta sebagai sumbu kota satu-satunya dalam negara. Pihak yang bertikai dan terlanjur berilusi perlu sadar bahwa pilkada Jakarta bukan titik final satu-satunya dari republik. Keluar dari ilusi ini merupakan tugas para elit partai politik jika Indonesia dianggap masih ada. Para elit politik harus cermat untuk memahami bahwa batas antara ilusi dan hoax sesungguhnya teramat tipis.

—————————————

*) Dominggus Elcid Li PhD: Member of BSA (British Sociological Association). Member of ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies). Founding Executive Director of IRGS (Institute of Resources Governance and Social Change). Email: elcidli@yahoo.com

 

Continue Reading

Politik

Tantangan Kebangsaan Kita

mm

Published

on

Kebangsaan Indonesia paling tidak memiliki dua keunggulan utama sebagaimana disebut Franz Magnis-Suseno dalam opininya “Merayakan 70 Tahun Pancasila” (Kompas, 5/6).

Keunggulan tersebut adalah: (1) Kebangsaan indonesia merupakan kebangsaan etis. Artinya ia tumbuh berdasarkan “cita-cita” etis luhur yang dimiliki. Cita-cita tersebut berangkat dari perasaan saling solidaritas untuk bebas dari pengalaman terjajah-tertindas baik oleh sistem kolonial-kapitalistik mau pun feodalisme yang memfasilitasi praksis imperialisme dan penghinaan harkat manusia merdeka di masa lalu. (2) Yang adalah kekhasan dari kebangsaan Indonesia. Kesadaran kebangsaan indonesia merupakan artikulasi rakyat sendiri sejak sebelum merdeka, mengental dan memuncak dalam Sumpah Pemuda 1928. Artinya rasa kebangsaan indonesia tak dipompa dari atas oleh elit politiknya paska kemerdekaan—yang tujuannya tak jarang justeru ingin menancapkan dominasi dan hegemoni kepentingan politiknya.

Tantangan kebangsaan hari ini, masih menurut Franz Magnis –Suseno, dan kita bisa melihatnya bersama, juga dari dua soal: (1) Berkembangnya intoleransi di ruang agama, (2) Hedonisme konsumeris yang mendesak ke dalam bangunan solidaritas dalam mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang disebut pertama mengancam “Persatuan Indonesia”, yang kedua merobohkan bangunan “keadilan sosial” yang kita cita-citakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Gotong royong dan Politik

Tidak bermaksud meromantisir zaman lalu, kita perlu mengingat kembali wacana dan ide Sukarno—tidak dalam rangka pengkultusan tapi usaha menilik sublim ide Pancasila dari Sukarno sebagai salah satu Founding Fathers bangsa Indonesia. Ide Sukarno dalam terminologi “gotong royong” dan pentingnya “politik”dalam membangun kebangsaan Indonesia penting direfleksikan dalam membicarakan Pancasila dan tantangannya hari ini.

Gotong royong dalam pemikiran Sukarno adalah pengejewantahan dan ajakan berkomitmen untuk menerima hidup di indonesia dalam perbedaan. Perbedaan latar belakang etnik, keyakinan, paham ideologi—semua harus bersatu, bergotong royong di dalam merespon tantangan kebangsaan pada setiap zamannya. Tak perlu phobia pada perbedaan. Sebab itulah “Persatuan Indonesia” ditekankan benar oleh Sukarno, “Persatuan.. Persatuan.. sekali lagi Persatuan…”.

Politik di dalam ruang kebangsaan yang demokratis harus berdiri di atas pondasi gotong royong dari banyak latar dan entitas yang berbeda-beda tersebut. Kesadaran akan perbedaan dan kesediaan berbangsa dalam perbedaan itulah yang lantas melahirkan persepsi dan konsepsi Sukarno atas “politik”. Bukan dalam artian politik sebagai panglima yang vis a vis dengan ekonomi, atau seakan pemaknaanya politik harus di dahulukan melampaui ekonomi, melainkan kesadaran akan berbedaan itu menuntut suatu kondisi di mana macam-macam tantangan kebangsaan harus dibahas, didialogkan, dan dijawab dalam suatu konsesnsus dan disensus di ruang politik.

Artinya semangat dari “politik” itu sendiri adalah meniadakan dominasi, hegemoni serampangan, dan pandangan serta tafsir tunggal atas suatu persoalan berbangsa. Sebaliknya suatu soal dari tantangan berkebangsaan indonesia harus disepakati atau tidak disepakati, dijawab melalui medan politik (demokratis) dengan semangat gotong royong dari realitas kebangsaan kita yang berbeda-beda latar dan entitas tersebut.

Sodalitas dan Spritualitas

Tantangan kebangsaan zaman kita hari ini memang tidak lagi sebatas di ranah konseptual, juga walau Franz Magnis-Suseno menyebut kebangsaan “etis” tetapi tantangannya hari ini telah melampaui dimensi etis.

Dalam hidup berbangsa sekarang ini kita kian kehilangan apa yang oleh sosiolog Prof. Tjondronegoro disebut sebagai “sodalitas”. Budaya sodalis adalah budaya saling hutang tenaga, budi, dan hasil jerih payah dengan kerelaan di dalam praktek gotong royong sebagaimana terdapat di desa-desa lama di indonesia. Ketika tetangga sedang punya hajat menikahkan anak atau membangun rumah, tetangga lainnya urun tenaga atau hasil bumi, mereka merelakan waktu pribadinya seperti untuk menggarap ladangnya dan urusan pribadi lainnya demi untuk membantu tetangganya tersebut.

Budaya sodalitas semacam itu memupuk dan merupakan “nutrisi” bagi berseminya solidaritas dan gotong royong di masyarakat. Tradisi sodalitas juga merupakan penciptaan ruang berdemokrasi ala rakyat. Sayangnya kini budaya konsumeris-hedonis menggeser sodalitas menjadi kalkulasi kapitalistik sarat gengsi, kehidupan sehari-hari telah menjadi sarana pentas bagi ketimpangan kelas-kelas sosial.

Tiadanya sodalitas dan solidaritas adalah tanda hilangnya spritualitas dalam hidup berbangsa. Eksistensi manusia-manusia yang dipraktikan sebagai cenderung rasis, nir dari tanggung jawab. Demi menjaga gengsi dan gaya hidup hedon korupsi pun jadi. Suap sana sini asal izin usaha dengan kalkulasi tetap untung pun tak jadi soal. Akibat dari itu semua spiritualitas dalam kehidupan berbangsa kita hari-hari ini pun kian mengabaikan dimensi spiritual di mana Pancasila menekankan “Ketuhanan” yang maha, sebagai piranti—yang semestinya menempel di dalam laku berbangsa.

Lepas dari itu tantangan kebangsaan kita di ranah ekonomi politik juga tak bisa diabaikan. Rusaknya sistem ekonomi politik desa dengan segala corak dan cara produksi agrarisnya turut menyumbang mekarnya dimensi konflik sosial dalam ruang kebangsaan kita. Persoalan tanah yang timpang penguasaannya, pangan yang dikuasi rezim korporasi, dan di satu sisi lemahnya peran dan perlindungan negara pada rakyatnya, adalah problem kerakyatan yang nyata berkontribusi pada problem demokrasi dan akhirnya problem kebangsaan di mana Pancasila harusnya menjadi spiritulitas tak hanya dalam idea-idea etis tetapi juga di ranah praksis.

Politik harus dikembalikan pada pertanyaan dasar dari fundamental berdirinya negara-bangsa seperti pertanyaan paling awal Aristoteles dan Plato dalam dialog di kitab “Politea”: Apa itu keadilan?. Bukan semata pertanyaan bagaimana berkuasa dan menjalankan kekuasaan dengan kalkulasi matematika kepentingan.

Tujuan berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah masyarakat “Adil-Makmur”. Di mana penekanannya, sebagaimana ditafsirkan salah satunya oleh Dawam Rahardjo, adil dahulu, baru makmur. Yang artinya jalan menuju kemakmuran harus ditempuh melewati jalan penciptaan keadilan. Dalam penegakkkan keadilan itulah politik-demokrasi hari ini harus kembali kepada Pancasila sebagai landasan etis, acuan praksis, dan akar spritualitas politik.

Karenanya politik harus menjadi agenda kultural, proyek kebudayaan demi terwujudnya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebagai raison d’être dan juga—meminjam istilah Hannah Arendt, merupakan “human condition” yang dibutuhkan untuk melangsungkan agenda politik, demokrasi dan kemakmuran rakyat. (*)

________________________________________________

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta. | Kolom ini pernah dimuat di Majalah SINDOWeekly Edisi Kamis 25 Juni 2015.

Continue Reading

Classic Prose

Trending