Connect with us

COLUMN & IDEAS

Epos Kutukan: Balada Gandari dan Drupadi

mm

Published

on

Oleh: Arimbi Heroepoetri *

 

Gandari mengutuk, kutukan dari seorang ibu yang kehilangan seluruh  anak-anaknya dalam mahaperang Bharatayudha, perang antar sepupu; Pandawa dan Kurawa. Tidak peduli sang Kurawa anak-anak tersebut kerasukan nafsu serakah dan hawa iblis yang diajarkan kedua orang tuanya. Kutukan ditujukan kepada Kresna yang ia anggap sebagai penentu kemenangan Pandawa karena nasehat-nasehatnya yang jitu, dan kadang dituduh licin. Juga ditujukan kepada Drupadi, karena lebih merasa iri dan sakit mengapa lima orang Pandawa bisa mengalahkan 100 orang Kurawa.

 

Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anaknya tidak akan pernah sia-sia.

 

“Kau Madawa kau akan mengembara di hutan tanpa perlindungan dan mati dipanah pemburu”

“Kau Drupadi, kau akan kehilangan seluruh anak-anakmu, biar kau merasakan bagaimana sakitnya kehilangan anak”.

 

Kutukan yang langsung dia keluarkan ketika ia tahu seluruh anak-anaknya sudah meninggal, dan dikunjungi oleh Kresna/Madawa dan Drupadi untuk menyampaikan bela sungkawa. Pada saat itu seluruh anak-anak Drupadi dari Pandawa selamat dari perang.

 

Belasan tahun sebelumnya Drupadi sang pengantin baru dalam keluarga Pandawa pernah mengeluarkan kutukan, di bangsal kerajaan Astina ketika Drupadi tanpa kehendaknya telah dijadikan barang taruhan perjudian yang dilakukan antara Kurawa dan Pandawa. Karena taktik Sengkuni –kakak Gandari– Pandawa kalah total, seluruh kerajaannya; Indraprasta, bahkan diri mereka sendiri sudah dipertaruhkan, dalam gelap matanya, Yudistira sang sulung dari Pandawa setuju menjadikan Drupadi, istri para Pandawa sebagai taruhan judi. Perjudian yang disaksikan para tetua kerajaan Hastina.

 

Di bangsal Istana, Drupadi mengalami penghinaan… ia dituduh sebagai pelacur oleh Adipati Karna, karena mau mengawini kelima Pandawa, Suyudhana –sulung dari Kurawa– memaksa Drupadi untuk duduk di pangkuannya, dan menyuruh Dursasana sang adik, untuk menelanjanginya. Ditingkahi tawa cemooh dari 100 orang kurawa.

 

Para tetua ksatria kerajaan Hastina dan Pandawa tidak bisa berbuat apa-apa, karena hukum telah mengikat mereka. Mereka yang kalah judi adalah milik pemenang.

 

Namun atas kehendak dewata, kain sari yang ditarik Dursasana tidak ada habis-habisnya sampai Dursasana kelelahan. Seluruh bangsal telah penuh dengan kain sari Drupadi…dan tubuh drupadi tetap tertutup kain sari.

 

Dalam suasana penuh kekagetan dan mencekam… Drupadi berkata…

 

“Lihatlah para tetua yang agung dari kerajaan Hastina, wahai Bhisma yang perkasa, dan para suamiku ksatria tangguh Pandawa, yang ditakuti musuh, namun tidak mampu berbuat apa-apa ketika cucu mantumu, ketika istrimu dipermalukan didepanmu.Tidak akan kugelung rambut terurai ini sebelum berkeramas darahmu Dursasana. Karena aku adalah kematian. Kematian kalian semua”.

 

Atas persetujuan Dretarastra Sang Raja buta ayah kaum Kurawa, seluruh harta, kerajaan dan kemerdekaan Pandawa akan dikembalikan, jika Pandawa dan Drupadi dibuang ke hutan selama 13 tahun, dalam dalam 1 tahun terakhir mereka harus menyamar dan tidak diketahui oleh pihak Hastina. Jika penyamarannya diketahui, maka mereka harus kembali mengalami pembuangan selama 13 tahun. Keputusan kejam ini segera memisahkan Drupadi dengan para anak-anaknya yang masih balita, kesemua anak Pandawa dititipkan kepada Kresna ketika mereka mengalami pembuangan.

 

Apa bedanya kutukan Drupadi dengan Gandari. Karena pada akhirnya kutukan mereka terlaksana. Dursasana mati ditangan Bima, dan Bima mengantar darah Dursasana ke Drupadi untuk keramas dan Drupadi dapat menggelung rambutnya kembali. Suyudana juga mati ditangan Bima, karena dalam marahnya, ia menghantam paha Suyudana, teringat Suyudana pernah memangku paksa Drupadi. Kelima anak Drupadi mati terbunuh dalam tidur lelap mereka di kemah perang. Terbunuh secara licik oleh Drestrajumena. Dan beberapa tahun kemudian Kresna sang perkasa, juga meninggal setelah seluruh kerajaannya hancur.

 

Drupadi adalah pelita semangat Pandawa untuk menuntut haknya yang dirampas Kurawa. Pemberi semangat Pandawa, dan pendapatnya selalu didengar oleh Pandawa. Drupadi rela meninggalkan kehidupan mulia untuk mendampingi Pandawa sampai tahta yang menjadi hak-nya Pandawa kembali kepangkuan mereka. Sementara Gandari mendukung ambisi suaminya yang merasa berhak atas tahta Hastina, lewat kelahiran 100 anak-anaknya. Gandari tidak pernah mengeluhkan itu, bahkan ia rela menutup matanya dengan secarik kain hitam, ketika ia ketahui bahwa calon suaminya, tidak dapat melihat sejak kecil. Gandari melakukannya dan menanggungnya sendiri.

 

Pada akhirnya, mereka adalah seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Drupadi beruntung memiliki anak-anak yang menghormati ibunya, sementara Gandari tidak. Mereka adalah istri yang setia, yang turut bertanggung jawab atas perilaku suaminya tanpa menilai salah-buruknya. Sekali lagi Drupadi lebih beruntung, karena Pandawa selalu mendengar dan menghormati keputusan Drupadi, sementara Destaratha tidak.

 

Mereka melakukan pengabdian total untuk keluarganya.  Menjadi ibu, menjadi isteri bukanlah sekedar masalah rumah tangga, bukan semata masalah domestik, mereka memang tidak turut berperang di mendan Kurusetra, tapi mereka memiliki peran penting yang turut menentukan pembentukan peradaban. (*)

 

Arimbi Heroepoetri: Penulis, Aktif di debtWATCH Indonesia, penikmat dan pemilik kedai kopi yang nyaman dan bersih di Jakarta. Merupakan Associate Editors Galeri Buku Jakarta.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending