Connect with us

Politik

Demokrasi dan Ilusi City-State

mm

Published

on

Oleh: Dominggus Elcid Li PhD

Pilkada Gubernur DKI Jakarta sukses menjadi tontonan warga dari seluruh penjuru Indonesia, namun tontonan demokrasi di ibukota yang berjalan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung digiring memenuhi selera barbar: menang dengan segala cara. Rule of law terasa amat kosong. Demi kepentingan politik praktis berbagai cara dipakai untuk saling menjatuhkan lawan oleh kedua belah pihak.

Menjelang dua dekade reformasi, kelemahan-kelemahan utama dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan pun terbuka sendiri. Kita terjebak dalam skema devide et impera yang menghalalalkan segala cara untuk berkuasa. Apa lagi yang diharapkan dari demokrasi Indonesia jika jika kegiatan saling memangsa untuk berkuasa dianggap wajar? Demokrasi seharusnya tetap menjadi elemen nation-building yang egaliter untuk warga republik.

Demokrasi Tanpa Arah

Berdemokrasi pasca Orde Baru seharusnya merupakan fase lanjutan dari upaya reformasi yang sudah dikerjakan tahun 1990an yang tidak lepas dari cita-cita proklamasi. Tumbangnya kekuasaan otoriter Soeharto, tidak berarti perjuangan emansipatoris sudah selesai, sebaliknya upaya institusionalisasi demokrasi kembali dibajak oleh kelompok elit oligarki, kaum fundamentalisme agama, maupun sekedar menjadi alat politik antara para pensiunan jendral.

Demokrasi secara substantif seharusnya bukan menjadi instrumen elitis, namun demokrasi harus mampu membuka akses keterwakilan seluruh kelompok warga ke dalam sistem politik. Spirit emansipatoris itu tidak terwujud setelah setelah hampir dua dekade, sebaliknya kanibalisme menjadi wajah baru. Era reformasi yang seharusnya menjadi panggung para intelektual pengkritik Soeharto, malah tak mampu mengalahkan konsep sederhana ala Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib yang menelurkan akronim SARA sebagai rambu-rambu berbicara di depan publik di tahun 1974. Dalam tataran ini ‘generasi reformasi’ tidak memiliki sopan santun politik.

Pertikaian pegiat Pilkada di Jakarta dengan dukungan media massa cenderung membuat Indonesia dan Jakarta menjadi sepadan, padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Dalam skema pemilihan umum serentak pemilihan umum di Jakarta porsinya hanya 0,99 persen dari total jumlah pemilihan umum di 101 daerah otonom yang melakukan pemilihan umum tahun 2017. Padahal setidaknya ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin berbagai patologi dalam demokrasi di berbagai daerah otonom ini dapat dikenali jika kita menghabiskan sebagian besar energy hanya untuk Pilkada Jakarta?

Para elit Indonesia yang berdiam di Jakarta cenderung tak mampu mengendalikan diri dalam ‘sengketa Pilkada’. Jadi tentu agak berlebihan jika kita berharap bahwa kita masih punya tenaga untuk membuka kompleksitas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan dalam skala Indonesia. Bagaimana mungkin klientalisme dan oligarki politik yang leluasa beroperasi dalam dalam pemilihan umum di daerah-daerah otonom Indonesia akan mendapatkan pembahasan, jika para elit partai hanya peduli siapa yang berkuasa, dan tak peduli dengan cara apa kuasa diraih.

Jakarta sebagai titik magnitude Indonesia memang menyerap segenap perhatian media massa maupun media sosial. Tak hanya menjadi pusat peredaran uang, namun Jakarta juga memonopoli nyaris seluruh isu demokratisasi.

Ketidakadilan bukan hanya soal kue ekonomi yang dikuasai para elit yang kebanyakan berdiam di ibukota, tetapi keadilan juga terkait dominasi isu yang terpusat di ibukota semata. Hal yang paling disayangkan di ibukota adalah sumbu-sumbu utama konsesus republik  dipertaruhkan semuanya dalam perebutan jabatan gubernur daerah khusus ibukota.

Jika Indonesia mau bertahan dalam satuan abad, kita perlu melihat wajah Indonesia secara keseluruhan, dan pemberitaan perlu dilakukan secara berimbang. Evaluasi terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan perlu mencakup persoalan demokratisasi di berbagai daerah otonom, dan pemberitaan media perlu dilakukan secara proporsional. Dengan sistem media yang semakin sentralistik dalam budaya korporasi yang makin kental, sulit kita harapkan bahwa jaringan media-media kritis dapat bertahan di tengah gempuran industri media.

Elitisme Partai Politik

Munculnya sistem demokrasi sebagai instrumen baru dalam kehidupan bernegara pasca Orde Baru bukan hanya hasil perjuangan elit-elit partai politik, tetapi merupakan mandat rakyat–yang tiba sejalan dengan krisis mata uang tahun 1997. Seharusnya pembaruan sistem politik tidak dimonopoli oleh para politikus partai politik semata, karena cenderung tidak ada jalan keluar. Contoh paling banal terkait kritik rakyat terhadap sistem politik kepartaian yang korup adalah kemenangan kotak kosong melawan calon yang didukung seluruh koalisi partai politik. Di tangan elit partai politik yang haus kuasa, krisis sistem politik semacam ini tidak menjadi bahan pembahasan.

Jika pembaruan sistem politik hanya dipusatkan di tangan elit-elit partai politik, maka isu utama yang diangkat hanya lah soal ‘siapa yang berkuasa’ dan bukan bagaimana sistem politik ini semakin mendekati realitas sosial yang ada. Ketika demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas untuk meraih kekuasaan, maka sekian peraturan berdemokrasi yang dibikin oleh para politikus pun hanya fokus pada prosedur bagaimana menjadi penguasa. Jika demokrasi ingin dipertahankan maka rakyat (the people) adalah panglima dan bukan hanya fokus pada siapa penguasa (the ruler).

Model berpengetahuan merupakan gambaran implementasi strategi sebuah bangsa untuk bertahan, hal ini pun berlaku dalam sistem politik. Skema pertahanan ala republik seharusnya tidak dimulai dari model berpengetahuan yang sentralistik. Jika kini cara berpengetahuan dan kritik sistem politik sumbernya dikerdilkan pada hanya orang yang berpolitik praktis di pusat, maka pembaruan sistem nyaris tidak mungkin dibikin.

Jika ingin bertahan, pengetahuan tentang sistem politik perlu dikembangkan dalam skema logika diskursif yang datang dari segala penjuru tanah air. Model berpengetahuan yang esensialis dan menutup pintu terhadap keberagaman berpengetahuan merupakan praktek haus kuasa. Model berpengetahuan yang absolut dan memusat memang terlihat efektif dari kacamata penguasa, tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin dijalankan tanpa pendekatan keamanan. Orde Baru sudah membuktikan rapuhnya sistem semacan ini setelah tiga dekade, seharusnya kita tidak menempuh jalan serupa dengan judul yang lain.

Upaya memahami persoalan-persoalan demokrasi dalam skala negara seharusnya dilakukan secara terpadu, dan bukan hanya dalam konteks ‘badan pemenangan pemilihan umum partai’ sehingga kritik terhadap sistem politik terkini bisa dilakukan.

Usaha mencapai model demokrasi ideal ala Indonesia harusnya terus diperbarui dengan menimbang kompleksitas Indonesia. Hoax yang menjadi kenyataan sehari-hari, bukan hanya perkara disinformasi, tetapi juga didasari oleh sikap memunggungi realitas Indonesia yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Tanpa prinsip bahwa hidup bersama sebagai sebuah bangsa harus diperjuangkan dalam setiap langkah politik maka posisi republik senantiasa dalam krisis.

Kekuatan Republik Indonesia ada pada simpul-simpul warga yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan. Kekuatan multitude semacam ini lah yang perlu dipelajari dan diberikan ruang untuk berkembang. Seharusnya para elit partai-partai politik belajar dari sejarah berdemokrasi di Indonesia, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam sekian generasi. Kekuatan republik kepulauan bukan terletak pada segelintir elit, apalagi hanya dikerdilkan dalam pengurus organisasi formal.

Bagaimana agar simpul-simpul kebangsaan terus dihidupkan, ditemukan, dan diintegrasikan dalam hidup bersama merupakan amanat kebangsaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dimulai dari Jakarta merupakan monumen emansipatoris anti kolonialisme yang didalamnya berisi anti ‘kasta’ stratifikasi rasialis, maupun model eksploitasi ekonomi berdasarkan identitas ras dan keagamaaan. Proklamasi sebagai tanda hidupnya sebuah republik merupakan batu pertama hidup bernegara.

Langkah-langkah yang berlawanan dengan semangat proklamasi, berlawanan dengan etika bernegara, dan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik merupakan tindak manipulasi yang dampaknya amat merusak untuk republik.

Agar demokrasi tidak menjadi proses eksklusi barbar, seperti yang sedang terjadi di AS, simpul-simpul hidup republik kepulauan Indonesia harus diperjuangkan. Demokrasi perlu dikerjakan dengan kekuatan modal sosial dan solidaritas bersama bertumpu pada prinsip membuka ruang hidup sebesar-besarnya untuk rakyat. Upaya menafsirkan kata rakyat sebagai sebuah kenyataan kompleks dalam republik kepulauan harus dikerjakan agar demokrasi tidak sekedar menjadi tontonan barbar ala ibukota.

Indonesia adalah republik kepulauan terbesar di dunia, dengan sekian ratus kota sebagai simpul keragamannya. Indonesia bukan lah negara dengan model city-state, yang menempatkan Jakarta sebagai sumbu kota satu-satunya dalam negara. Pihak yang bertikai dan terlanjur berilusi perlu sadar bahwa pilkada Jakarta bukan titik final satu-satunya dari republik. Keluar dari ilusi ini merupakan tugas para elit partai politik jika Indonesia dianggap masih ada. Para elit politik harus cermat untuk memahami bahwa batas antara ilusi dan hoax sesungguhnya teramat tipis.

—————————————

*) Dominggus Elcid Li PhD: Member of BSA (British Sociological Association). Member of ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies). Founding Executive Director of IRGS (Institute of Resources Governance and Social Change). Email: elcidli@yahoo.com

 

Continue Reading

Politik

G30S dan Generasi Milenial

mm

Published

on

Peristiwa 1965 dan Anak Muda

BAGI SAYA, selama di buku paket sejarahmu masih tertulis G30S/PKI, maka kita harus mengatur nafas dan semangat untuk terus membicarakannya. Seberapa bosan dan letihnya.

Bukan karena ingin membela Tiga Huruf tersebut, melainkan untuk mendudukan cerita sejarah di masa lampau pada kursinya. Di titik ini penyebutan ‘G30S’ tanpa embel-embel apapun menjadi kontekstual dan politis.

Perlu dipahami, berdasarkan sejumlah penelitian akademis bahwa peristiwa di ujung bulan September dan awal Oktober itu tidaklah disebabkan faktor yang tunggal sebagaimana Rezim Orba yang menyebut PKI sebagai dalang satu-satunya.

Memang sejak Orba tumbang Mei 1998, semangat publik untuk membuka dan menelaah peristiwa kelam—yang memiliki istilah beragam dari Gerakan 30 September (G30S), Gerakan September Kelabu (Gestapu), hingga Gerakan 1 Oktober (Gestok)—itu kembali meningkat. Gelombang demokratisasi. Dari penghentian tayang film Penghianatan G30S/PKI garapan Arifin C Noer, wacana penghapusan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 pada masa Pemerintahan Gus Dur, hingga penghapusan ‘PKI’ di belakang nama ‘G30S’ pada Kurikulum 2004.

Namun yang perlu dipahami, apa yang disebutkan di atas bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa ‘PKI Bangkit!’. Sebab sejak tahun 1967 Partai Komunis Indonesia sebagai sebuah organisasi sudah dibubarkan, dan ratusan ribu anggotanya tewas terbunuh akibat peristiwa berdarah tersebut. Jadi jika ada pihak yang ingin membicarakan kembali Peristiwa 1965 bukanlah berarti ingin ‘membangkitkan PKI’—sebagaimana yang ditakuti oleh para Jenderal Angkatan Derat. Lagian Jenderal, sama PKI kok takut, kata Gus Dur di tahun 2005.

 

5 ‘versi’ Dalang Peristiwa G30S

Menurut penelitian akademis yang saya telusuri, setidaknya ada 5 versi dalang Peristiwa 1965. Pertama, PKI sebagai dalang peristiwa. Ini versi Rezim Orba. Orang pertama yang membahas mengenai hal tersebut ialah sejarawan Angkatan Darat Nugroho Notosusanto dalam bukunya berjudul Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia yang terbit tahun 1968. Dalam bukunya Nugroho ingin mengatakan bahwa sudah lama “PKI ingin mengkomuniskan Indonesia”. Nugroho mengaitkan dengan beberapa peristiwa di palagan sejarah Indonesia yang melibatkan PKI sebagai aktor utama: dari Pemberontakan 1926 di Prambanan dan Sumatera Barat saat masa kolonial Belanda hingga Peristiwa PKI Madiun di bawah pimpinan Musso. Yang perlu digarisbawahi ialah buku inilah yang dijadikan rujukan utama Arifin C Noer menggarap filmnya pada tahun 1981—film yang diwajibkan untuk ditonton sejak periode awal tahun 1990-an di sekolah-sekolah hingga instansi pemerintahan bahkan disiarkan secara nasional melalui stasiun televise, TVRI.

Selain buku karya Nugroho tersebut, Sekretariat Negara mengeluarkan Buku Putih dan Sejarah Nasional Indonesia—suntingan Nugroho Notosusanto pula dengan ketua penulisan sejarawan UGM Prof. Sartono Kartodirjo—yang dianjurkan untuk menjadi bahan ajar utama yang disampaikan di sekolah-sekolah. Melalui tiga buku inilah, dan peran sentral sosok Nugroho Notosusanto, penyebutan peristiwa tersebut menjadi ‘G30S/PKI’ sebagai propaganda Rezim Orba untuk menegaskan bahwa PKI adalah dalang satu-satunya peristiwa berdarah tersebut.

Terkait hal tersebut, sejarawan John Roosa dalam karyanya berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto mengemukakan bahwa  kesimpulan PKI sebagai dalang peristiwa tersebut diambil dengan serampangan. Karena menurut penelitiannya, PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Karena sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai harusnya semua pengurus mengetahui hal tersebut. Sedangkan yang terjadi keputusan pembentukan Gerakan 30 September yang dikomandoi Letkol Untung hanya diketahui segelintir orang. Struktur kepengurusan partai mulai dari Comite Central (CC—struktur tertinggi dalam PKI setelah Ketua Partai) sampai dengan Comite Daerah (CD) tidak mengetahui keputusan/kebijakan tersebut.

Kedua, ialah konflik di internal Angkatan Darat sebagai penyebab terjadinya peristiwa G30S. Dua buku utama yang berkesimpulan bahwa Peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat ialah A Premilinary Analysis of The October 1 1965, Coup in Indonesia atau dikenal dengan Cornell Paper (1971) karya sejarawan asal Amerika Serikat Bennedict ROG Anderson dan Ruth McVey serta buku berjudul Army and Politics in Indonesia (1978) karya Harold Crouch.

Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa menjelang 1965, Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi tersebut anti-PKI, tetapi berbeda sikap taktis-politis terhadap Presiden Sukarno—sejak tahun 1960-an secara kebijakan politik cenderung ‘kiri’. Kelompok pertama “faksi tengah” yang loyal terhadap Presiden Sukarno, dipimpin Letjen Ahmad Yani—hanya menentang kebijkan Sukarno terkait Persatuan Nasional, NASAKOM, karena PKI termasuk di dalamnya. Sedangkan kelompok kedua ialah “faksi kanan” bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang dekat dengan gagasan Soekarnoisme—terkait dengan gagasan Persatuan Nasional tersebut. Dalam faksi ini bergabung Jenderal A.H Nasution dan Mayjen Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Sukarno dari kudeta Dewan Jenderal—isu politik yang berhembus sejak awal tahun 1965, sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama “faksi tengah” untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Dalam situasi demikianlah manuver PKI terjadi—dengan melakukan infiltrasi ke perwira tingkat rendah untuk mengklarifikasi isu Dewan Jenderal tersebut, dibentuklah Gerakan Tigapuluh September dibawah pimpinan Letkol Untung, ketua Tjakrabirawa—sebuah pasukan khusus pengaman Presiden Sukarno.

Ketiga, ialah Sukarno terlibat dalam Peristiwa G30S. Ada tiga buku yang menuding Presiden Sukarno terlibat dalam peristiwa G30S:  Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 1965 (2004) karya Victor M. Fic; The Sukarno File, 1965-67: Chronology of a Defeat (2006) karya Antonie C.A. Dake; dan buku karya Lambert Giebels yang berjudul Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno.

Menurut sejarawan senior Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam ketiga buku tersebut berusaha mengarahkan kepada de-Sukarnoisasi yaitu menjadikan presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. De-Sukarnoisasi ialah upaya untuk mendeskreditkan dan memudarkan sosok serta peran Sukarno dalam palagan perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun analisis keterlibatan Sukarno dalam Peristiwa G30S dari ketiga buku tersebut cenderung lemah. Bahkan untuk menyanggah hal tersebut, pada tahun 2006 Yayasan Bung Karno menerbitkan berjudul  Bung Karno Difitnah. Yang menarik dari buku tersebut ialah pada cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Saelan, wakil komandan Resimen Tjakrabirawa.

Keempat, Soeharto sebagai tokoh sentral dalam Peristiwa G30S. Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Komando Daerah Militer V, Kolonel Abdul Latief dalam Pledoi Kolonel A. Latief: Soeharto Terlibat G30S (1999) mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim Jakarta pada 28 September 1965, dua hari sebelum operasi dijalankan. Masih menurut Abdul Latief, empat jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latief kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latief, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut.

Hal ini kemudian diinterpretasikan bahwa Soeharto sedari awal mengetahui rencana penculikkan sejumlah jenderal AD oleh Pasukan yang dipimpin Letkol Untung. Oleh karena itu mucnul anggapan bahwa Soeharto melakukan “Kudeta Merangkak”—yakni pengambil-alihan kekuasaan melalui cara-cara intrik politik dan institusional.

Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wierenga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Soebandrio, mantan kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) dan menteri luar negeri. Dalam buku Kesaksianku tentang G30S (2000) Soebandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap: menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965; membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Sukarno; menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Sukarno; dan mengambilalih kekuasaan dari Sukarno.

Kelima, Peristiwa G30S bagian dari strategi proxy-war Amerika Serikat dalam situasi dan kondisi Perang Dingin menghadapi komunisme-Uni Sovyet, yakni keterlibatannya agen intelejen, CIA. Artinya Peristiwa G30S 1965 adalah konsekuensi Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negara-negara Barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia.

Menurut David T. Johnson dalam Indonesia 1965: The Role of the US Embassy yang banyak menggunakan data-data dan catatan intelijen CIA, opsi yang tersedia ialah (1) membiarkan saja, (2) membujuk Sukarno beralih kebijakan, (3) menyingkirkan Sukarno, (4) mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, (5) merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Sukarno. Opsi nomor 5 yang dipilih.

Dari 5 versi yang sudah dipaparkan di atas, maka ini menjadi tantangan guru sejarah di sekolah untuk kemudian menyampaikannya. Lebih dari itu, hemat saya, tidaklah cukup hanya keterlibatan personal seorang guru yang berinisiatif menyajikan 5 versi tersebut—tanpa ada kebijakan jelas dari Negara (dalam hal ini kurikulum sekolah, konkretnya ialah materi yang tertuang di buku paket siswa). Di titik ini, sebagaimana kalimat awal tulisan: membicarakan Peristiwa 1965 di sekolah adalah politis!

 

G30S dan Generasi Milenial

Persoalan menjadi tidak sesederhana, kan. Sebab sbagaimana Althuser, sekolah adalah aparatus ideologis yang paling massif dan sistemik. Artinya keberadaan (kepentingan dan ideology) negara dalam lingkungan pendidikan hadir secara nyata. Karena dua hal: 1. Negara sebagai penyelengara pendidikan, 2. Negara memiliki kepentingan ideologis ingin dan mau dibentuk seperti apa warga negaranya. Meski saya tidak menegasikan peran indvidu (guru) untuk menolak patuh terhadap hal tersebut Artinya kesempatan Wars-Within (bertarung di dalam institusi) tidak bisa dilakukan. Setidaknya bagi saya. Maksudnya memperkenalkan 5 versi Peristiwa G30S di ruang kelas adalah selemah-lemahnya iman.

Kemudian Peristiwa 1965 dihadapkan dengan Generasi Milenial adalah hal menarik lainnya. Sebelumnya saya mendefiniskan ‘Generasi Milenial’ sesederhana “kelompok manusia yang sejak dalam kandungan dan masa kanak-kanak bersentuhan dengan gawai dan internet”. Artinya persentuhan sebuah generasi dengan internet menjadi tolak ukur utama, alih-alih batasan-batasan tahun kelahiran. Ini yang saya garis bahwahi. Sebab hal ini menjadi poin utama antara pra-generasi milenial (terdapat pembagian beberapa generasi yang cukup saya sebutkan sepintas di sini, yakni Generasi X) dengan generasi milenial. (Kuota) Internet adalah kunci!

Dalam konteks Indonesia, internet hadir pada tahun 1990. Baru pada 1994 INDONET hadir sebagai Penyelenggara Jasa Internet Komersial perdana di Indonesia. Olehnya mari kita anggap Generasi Milenial di Indonesia adalah mereka yang lahir pada pertengahan 1990-an sampai 2000-an. Jika Generasi Milenial pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari generasi ini sudah berumur 23 tahun: mereka sudah beranjak dewasa, sudah ikut pemilu, dan mencari atau sudah punya kerjaan, dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dunia kini.

Kau bisa hitung sendiri bagaimana dengan Generasi Milenial yang lahir di tahun 2000an. Artinya internet adalah bagian yang tak terpisah dengan kehidupannya. Dari sanalah informasi dan pola pikir generasi milenial dibentuk. Internet adalah sosio-sejarah Generasi Milenial. Meskipun kau tahu, internet sebagaimana empang—jika kau gunakan internet untuk buang hajat-taek-mu, maka jadilah empang itu sebagai kakus alias jamban, namun bila kau jadikan empang ternak lele, maka jadilah empangmu sebagai lading penghasilan. Begitulah internet.

Omong-omong internet, saya punya cerita; Di tempat saya mengajar ada kebijakan literasi–siswa wajib membaca sebuah buku dan kemudian menceritakan ulang kepada guru. Salah seorang siswa, sebutkan saja @georgiusbenny (bukan nama sebenarnya) membaca buku Tan Malaka Seri Tempo dan membawa kemana-mana buku tersebut. Lalu saat usai membaca, ia ingin menceritakan kepada guru.

“Kenapa kamu baca buku ini (Tan Malaka)?”

“Memang enggak boleh ya, Bu?”

“Dia kan komunis…”

“Lalu?”

“Komunis itu… (bla… bla… bla…)” guru tersebut mengulang-ulang kata-kata gurunya semasa Rezim Orba. Si @georgiusbenny hanya terdiam, dan bersuntuk-suntuk saat menceritakan ulang kepada saya kejadian tersebut.

Apa yang bisa dipetik?

Bagi saya tiga hal. Pertama, ada benturan antara generasi tua (yang terdoktrin dengan Orba) dengan generasi milenial (tanpa doktrin). Benturan ini menjadi penting dan krusial. Kedua, berangkat dari benturan tersebht, maka membicarakan 1965 menjadi penting di ruang-ruang sekolah—sekali lagi, wars-within. Ketiga, mengingat karakteristik generasi milenial yang hadir dengan banjir informasi, peristiwa 1965 perlu diulas agar tidak terjadi silangsengkarut pemahaman.

Demikianlah, 1965 menjadi penting. Juga di sekolah. Juga untuk Generasi Milenial. Karena, kuota itu mahal, Jenderal! (*)

 

*) Tyo Prakoso: Twitter @cheprakoso, pembaca dan penulis.

Esai ini disampaikan untuk ngopi bersama dan cuap-cuaps pada 30 September 2018

Continue Reading

Politik

Pancasila Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”. Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Versi Pendek Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan harian Kompas di halaman Surat Pembaca (31/5)

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting bagi kita semua untuk  tidak melupakan pembangunan kebudayaan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair. Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

**) Tulisan versi lebih pendek dengan judul “Jalan Tengah Keindonesiaan” telah ditayangkan di halaman Surat Pembaca Harian Kompas edisi 31 Juni 2018.  Ditayangkan kembali dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Classic Prose

Trending