Connect with us

Politik

Demokrasi dan Ilusi City-State

mm

Published

on

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Pilkada Gubernur DKI Jakarta sukses menjadi tontonan warga dari seluruh penjuru Indonesia, namun tontonan demokrasi di ibukota yang berjalan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung digiring memenuhi selera barbar: menang dengan segala cara. Rule of law terasa amat kosong. Demi kepentingan politik praktis berbagai cara dipakai untuk saling menjatuhkan lawan oleh kedua belah pihak.

Menjelang dua dekade reformasi, kelemahan-kelemahan utama dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan pun terbuka sendiri. Kita terjebak dalam skema devide et impera yang menghalalalkan segala cara untuk berkuasa. Apa lagi yang diharapkan dari demokrasi Indonesia jika jika kegiatan saling memangsa untuk berkuasa dianggap wajar? Demokrasi seharusnya tetap menjadi elemen nation-building yang egaliter untuk warga republik.

Demokrasi Tanpa Arah

Berdemokrasi pasca Orde Baru seharusnya merupakan fase lanjutan dari upaya reformasi yang sudah dikerjakan tahun 1990an yang tidak lepas dari cita-cita proklamasi. Tumbangnya kekuasaan otoriter Soeharto, tidak berarti perjuangan emansipatoris sudah selesai, sebaliknya upaya institusionalisasi demokrasi kembali dibajak oleh kelompok elit oligarki, kaum fundamentalisme agama, maupun sekedar menjadi alat politik antara para pensiunan jendral.

Demokrasi secara substantif seharusnya bukan menjadi instrumen elitis, namun demokrasi harus mampu membuka akses keterwakilan seluruh kelompok warga ke dalam sistem politik. Spirit emansipatoris itu tidak terwujud setelah setelah hampir dua dekade, sebaliknya kanibalisme menjadi wajah baru. Era reformasi yang seharusnya menjadi panggung para intelektual pengkritik Soeharto, malah tak mampu mengalahkan konsep sederhana ala Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib yang menelurkan akronim SARA sebagai rambu-rambu berbicara di depan publik di tahun 1974. Dalam tataran ini ‘generasi reformasi’ tidak memiliki sopan santun politik.

Pertikaian pegiat Pilkada di Jakarta dengan dukungan media massa cenderung membuat Indonesia dan Jakarta menjadi sepadan, padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Dalam skema pemilihan umum serentak pemilihan umum di Jakarta porsinya hanya 0,99 persen dari total jumlah pemilihan umum di 101 daerah otonom yang melakukan pemilihan umum tahun 2017. Padahal setidaknya ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin berbagai patologi dalam demokrasi di berbagai daerah otonom ini dapat dikenali jika kita menghabiskan sebagian besar energy hanya untuk Pilkada Jakarta?

Para elit Indonesia yang berdiam di Jakarta cenderung tak mampu mengendalikan diri dalam ‘sengketa Pilkada’. Jadi tentu agak berlebihan jika kita berharap bahwa kita masih punya tenaga untuk membuka kompleksitas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan dalam skala Indonesia. Bagaimana mungkin klientalisme dan oligarki politik yang leluasa beroperasi dalam dalam pemilihan umum di daerah-daerah otonom Indonesia akan mendapatkan pembahasan, jika para elit partai hanya peduli siapa yang berkuasa, dan tak peduli dengan cara apa kuasa diraih.

Jakarta sebagai titik magnitude Indonesia memang menyerap segenap perhatian media massa maupun media sosial. Tak hanya menjadi pusat peredaran uang, namun Jakarta juga memonopoli nyaris seluruh isu demokratisasi.

Ketidakadilan bukan hanya soal kue ekonomi yang dikuasai para elit yang kebanyakan berdiam di ibukota, tetapi keadilan juga terkait dominasi isu yang terpusat di ibukota semata. Hal yang paling disayangkan di ibukota adalah sumbu-sumbu utama konsesus republik  dipertaruhkan semuanya dalam perebutan jabatan gubernur daerah khusus ibukota.

Jika Indonesia mau bertahan dalam satuan abad, kita perlu melihat wajah Indonesia secara keseluruhan, dan pemberitaan perlu dilakukan secara berimbang. Evaluasi terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan perlu mencakup persoalan demokratisasi di berbagai daerah otonom, dan pemberitaan media perlu dilakukan secara proporsional. Dengan sistem media yang semakin sentralistik dalam budaya korporasi yang makin kental, sulit kita harapkan bahwa jaringan media-media kritis dapat bertahan di tengah gempuran industri media.

Elitisme Partai Politik

Munculnya sistem demokrasi sebagai instrumen baru dalam kehidupan bernegara pasca Orde Baru bukan hanya hasil perjuangan elit-elit partai politik, tetapi merupakan mandat rakyat–yang tiba sejalan dengan krisis mata uang tahun 1997. Seharusnya pembaruan sistem politik tidak dimonopoli oleh para politikus partai politik semata, karena cenderung tidak ada jalan keluar. Contoh paling banal terkait kritik rakyat terhadap sistem politik kepartaian yang korup adalah kemenangan kotak kosong melawan calon yang didukung seluruh koalisi partai politik. Di tangan elit partai politik yang haus kuasa, krisis sistem politik semacam ini tidak menjadi bahan pembahasan.

Jika pembaruan sistem politik hanya dipusatkan di tangan elit-elit partai politik, maka isu utama yang diangkat hanya lah soal ‘siapa yang berkuasa’ dan bukan bagaimana sistem politik ini semakin mendekati realitas sosial yang ada. Ketika demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas untuk meraih kekuasaan, maka sekian peraturan berdemokrasi yang dibikin oleh para politikus pun hanya fokus pada prosedur bagaimana menjadi penguasa. Jika demokrasi ingin dipertahankan maka rakyat (the people) adalah panglima dan bukan hanya fokus pada siapa penguasa (the ruler).

Model berpengetahuan merupakan gambaran implementasi strategi sebuah bangsa untuk bertahan, hal ini pun berlaku dalam sistem politik. Skema pertahanan ala republik seharusnya tidak dimulai dari model berpengetahuan yang sentralistik. Jika kini cara berpengetahuan dan kritik sistem politik sumbernya dikerdilkan pada hanya orang yang berpolitik praktis di pusat, maka pembaruan sistem nyaris tidak mungkin dibikin.

Jika ingin bertahan, pengetahuan tentang sistem politik perlu dikembangkan dalam skema logika diskursif yang datang dari segala penjuru tanah air. Model berpengetahuan yang esensialis dan menutup pintu terhadap keberagaman berpengetahuan merupakan praktek haus kuasa. Model berpengetahuan yang absolut dan memusat memang terlihat efektif dari kacamata penguasa, tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin dijalankan tanpa pendekatan keamanan. Orde Baru sudah membuktikan rapuhnya sistem semacan ini setelah tiga dekade, seharusnya kita tidak menempuh jalan serupa dengan judul yang lain.

Upaya memahami persoalan-persoalan demokrasi dalam skala negara seharusnya dilakukan secara terpadu, dan bukan hanya dalam konteks ‘badan pemenangan pemilihan umum partai’ sehingga kritik terhadap sistem politik terkini bisa dilakukan.

Usaha mencapai model demokrasi ideal ala Indonesia harusnya terus diperbarui dengan menimbang kompleksitas Indonesia. Hoax yang menjadi kenyataan sehari-hari, bukan hanya perkara disinformasi, tetapi juga didasari oleh sikap memunggungi realitas Indonesia yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Tanpa prinsip bahwa hidup bersama sebagai sebuah bangsa harus diperjuangkan dalam setiap langkah politik maka posisi republik senantiasa dalam krisis.

Kekuatan Republik Indonesia ada pada simpul-simpul warga yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan. Kekuatan multitude semacam ini lah yang perlu dipelajari dan diberikan ruang untuk berkembang. Seharusnya para elit partai-partai politik belajar dari sejarah berdemokrasi di Indonesia, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam sekian generasi. Kekuatan republik kepulauan bukan terletak pada segelintir elit, apalagi hanya dikerdilkan dalam pengurus organisasi formal.

Bagaimana agar simpul-simpul kebangsaan terus dihidupkan, ditemukan, dan diintegrasikan dalam hidup bersama merupakan amanat kebangsaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dimulai dari Jakarta merupakan monumen emansipatoris anti kolonialisme yang didalamnya berisi anti ‘kasta’ stratifikasi rasialis, maupun model eksploitasi ekonomi berdasarkan identitas ras dan keagamaaan. Proklamasi sebagai tanda hidupnya sebuah republik merupakan batu pertama hidup bernegara.

Langkah-langkah yang berlawanan dengan semangat proklamasi, berlawanan dengan etika bernegara, dan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik merupakan tindak manipulasi yang dampaknya amat merusak untuk republik.

Agar demokrasi tidak menjadi proses eksklusi barbar, seperti yang sedang terjadi di AS, simpul-simpul hidup republik kepulauan Indonesia harus diperjuangkan. Demokrasi perlu dikerjakan dengan kekuatan modal sosial dan solidaritas bersama bertumpu pada prinsip membuka ruang hidup sebesar-besarnya untuk rakyat. Upaya menafsirkan kata rakyat sebagai sebuah kenyataan kompleks dalam republik kepulauan harus dikerjakan agar demokrasi tidak sekedar menjadi tontonan barbar ala ibukota.

Indonesia adalah republik kepulauan terbesar di dunia, dengan sekian ratus kota sebagai simpul keragamannya. Indonesia bukan lah negara dengan model city-state, yang menempatkan Jakarta sebagai sumbu kota satu-satunya dalam negara. Pihak yang bertikai dan terlanjur berilusi perlu sadar bahwa pilkada Jakarta bukan titik final satu-satunya dari republik. Keluar dari ilusi ini merupakan tugas para elit partai politik jika Indonesia dianggap masih ada. Para elit politik harus cermat untuk memahami bahwa batas antara ilusi dan hoax sesungguhnya teramat tipis.

—————————————

*Penulis adalah Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), berdiam di Kupang, NTT

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Kambing Hitam Sejarah

mm

Published

on

“Orang menyanyi dalam kekerasan. Padahal tangannya menenteng senjata. Mereka berjoget gembira, seakan-akan lupa bahwa mereka sedang didispilnkan oleh kekerasan. Tapi apapun gerak kelembutan dan kegembiraan mereka, tetaplah ketahuan bahwa mereka sedang bersekutu dengan kekerasan. Karena tangan-tangan mereka yang menenteng-nenteng senjata” Kambing Hitam – Sindhunata.

Saya bangga berzodiak Virgo, artinya saya terlahir antara bulan Agustus akhir hingga September. Tapi saya tidak selalu memiliki keceriaan semestinya dengan bulan lahir saya. Setidaknya ada beberapa tragedi yang terjadi di bulan September. Pertama, tepat di hari lahir saya, dua pesawat menabrak gedung WTC yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia.

Kedua, tragedi September 1965 yang dalam film versi penguasa Orde Baru ketika itu diputar tiap tahun di mana saya yang kanak-kanak dipaksa memahami bagaimana beberapa jenderal di congkel matanya, dikuliti, dibunuh lalu kemudian dibuang ke lubang buaya. Saya hidup dalam kenangan dan ketakutan, Sejak kanak-kanak! Dan saya mengira banyak anak-anak lain selain saya di indonesia yang mengalami beban dan endapan kesadaran terror dan kekerasan semacam itu. Teror dan beban ingatan kekerasan yang mengental mengiringi tiap fase pertumbuhan kesadaran banyak anak bangsa. Setiap September cuplikan film dari G30SPKI seperti ada di depan mata dan kita hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Seperti setiap September selalu berkabut, kelam dan sadis. Saya membenci September, sama seperti saya membenci kekerasan dan penyelewangan sejarah.

September dan Repertoire Histoire of Violence

Peristiwa 17 September 2017 di lingkungan kantor LBH Jakarta dimulai dengan blokade dari 50 orang anggota Polisi, mau pun penggeredukkan massa pada 18 September 2017 malam hingga menjelang sepertiga malam hingga berakhir ricuh dan pembubaran massa oleh aparat kepolisian adalah potret sekaligus momok bagi pengungkapan sejarah sekaligus beban bagi masa depan kebebasan dan demokrasi indonesia.

Seminar di YLBHI yang dihadiri oleh mereka yang pernah menjadi ‘Kambing Hitam’ sejarah. Dimana di antara mereka adalah orang-orang yang rambutnya sudah beruban dan ringkih. Mereka datang sejak pagi untuk kembali menuturkan apa yang mereka hadapi dan meluruskan kesalahan sejarah selama ini. Mereka yang jompo dan sudah tidak lagi muda ingin kisahnya hadir di tengah kelam dan absurdnya kenyataan tentang tragedi 65.

Forum 65 yang menjadi panitia penyelenggara seminar ini menyatakan bahwa blokade yang dilakukan merupakan upaya sistematis untuk melakukan pembungkaman pada sekelompok orang yang ingin melaksanakan studi dan kajian. Dalam pada itu, blokade ini telah melanggar konstitusi, merampas kebebasan untuk berserikan dan berkumpul. Terlebih lagi, seminar ini merupakan tindakan akademis dan tidak melanggar hukum.  Juga panitia telah dengan tegas menyatakan tidak ada aktivitas menghidupkan PKI.

Mendengar berita ini melalui sosial media, saya teringat buku Sindhunata dengan tajuk Kambing Hitam. Mengutip apa yang ditulis oleh Sindhunata “Kita telah melihat bahwa ritus korban adalah tindakan kekerasan yang ‘baik’ untuk melawan dan mencegah penularan kekerasan yang ‘jahat’. Dan supaya ritus bisa fungsional, kekerasan yang diperagakan haruslah serupa tapi tak sama (atau tak sama tapi serupa) dengan kekerasan di luar ritus koran. Maka korban yang dipilih harus pula sama dan sekaligus berbeda dengan masyarakat yang diwakilinya”

Setiap September, masyarakat terus dihadapkan pada sebuah Repertoire of Histoire dan kelamnya pengaburan sejarah. Dimana sejarah itu sendiri tidak berkata jujur tentang apa yang sejatinya terjadi, sejauh mana kita mau berlari dari sejarah? Dan sejauh mau kita mau terus menghindari kebenaran bahwa kita mengalami dan menjadi saksi begitu banyak “kurban sejarah” atas nama dan demi kekuasaan. Sesuatu yang sangat tidak seharusnya terjadi untuk menimpang sepadan antara kekuasaan dengan mengorbankan begitu banyak manusia tak bersalah.

“Salah kami di mana”?

Namanya Sopuan, rambutnya sudah nyaris putih. Bola matanya pun sebagian sudah ada yang putih, kulitnya mulai keriput. Tapi usia tidak merenggut semangatnya, ketika saya berdiri di hadapannya ia hanya menepuk pundak dan bilang ‘Masuk ke rumah kita bernostalgia’.

Nostalgia yang dimaksud oleh Pak Sopuan tidak lebih dari perjuangannya bertahan hidup sebagai seorang nelayan dan seorang yang pernah menjadi saksi sejarah kekejian September 1965. Sopuan adalah seorang nelayan yang menyukai seni, nembang, dan mocopat. Kecintaannya akan seni membuat dia dekat dengan Lekra.

Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia yang didirkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pendirinya adalah D.N. Aidit, Nyoto, M.S Ashar dan A.S.Dharta. Kecintaan Sopuan terhadapa seni membuatnya memutuskan untuk menjadi bagian Lekra.

“Saya itu suka nembang, wong Lekra ya tempat kumpul para seniman. Di dalam situ, saya tidak diajarkan macam-macam. Jadi memang murni kami para seniman yang mencintai kesenian” Ujar Sopuan.

Namun, sejarah kerap memakan korban dan kadang-kadang sejarah tak punya mata, menelan siapa saja jadi korban tak peduli ia salah atau benar. September 1965 menjadi tragedi pemberangusan jutaan manusia dan Lekra pun turut diberangus. Sopuan menuturkan bahwa ia harus pergi dari rumahnya dan masuk ke dalam hutan. Beberapa temannya yang sama-sama di dalam Lekra dan mencintai Mocopat pun ada yang masuk ke dalam hutan, ada juga yang hilang begitu saja.

Keberatan Sopuan adalah ketika dirinya dan orang-orang sepandangan dengannya dikaitkan dengan anggapan bahwa mereka Atheis, tidak beragama. Baginya, di dalam organisasi yang dituduh dengan membabi buta sebagai tidak percaya agama, di dalamnya banyak orang yang soleh dan beribadah. Aktifitas politik dan paham tidak bisa mempengaruhi aktifitas spiritual orang. “Yang beragama saja bisa membunuh orang, kok bisa kami dituduh tidak punya Tuhan” imbuh Sopuan.

Sopuan sendiri pernah ditangkap, dipukuli hingga babak belur. Badannya remuk, dia pun mohon ampun karena tiba-tiba ia ingat wajah istrinya yang sedang hamil muda. Setidaknya dia bertahan dan memohon belas kasih untuk hidup dirinya sendiri dan anak yang sedang ada di kandungan istrinya.

Akhirnya Sopuan dibebaskan, tapi istrinya mengalami depresi. Ketika itu Suntari, istri dari Sopuan menjadi saksi ketika suami, tetangganya ‘diambil’ oleh aparat dan membuat kandungannya tidak dapat dipertahankan, ia keguguran. Sopuan pulang ke rumah dan perasaannya tambah remuk. Waktu itu Sopuan hanya bertanya dalam hati, ‘salah kami ada di mana?’.

Lalu saya teringat pada sebuah novel karya Ahmad Thohari “Ronggeng Dukuh Paruk” yang memiliki latar 1965, di mana Srintil (si tokoh utama dalam novel) pun turut diberangus di depan sebuah kali. Srintil si ronggeng bertahan hidup, tapi di dalam novel itu, ia menjadi saksi bisu orang-orang tidak bersalah ditembak mati.

“Saya saksi, saya lihat teman saya, banyak mati. Saya marah, tapi inilah sejarah. Saya mau sejarah tidak dibelokkan untuk kepentingan orang-orang politis. Hati-hati, kita banyak dikibulin. Mau wae yo? Saya tidak takut! Wong saya ndak nyuri, ndak buat orang lain sengsara.” Ujar Sopuan.

Mata Sopuan serupa dengan mata-mata para saksi mata peristiwa 1965 yang hadir pada tanggal 17 September 2017 di depan kantor LBH Jakarta. Mata yang menyimpan sejarah panjang dan kelam dari bangsa ini.

Kemudian saya jadi teringat kata-kata “Kalau bersih, kenapa risih”. Jika bangsa ini memang tidak melakukan pembelokkan sejarah, mengapa risih ketika ada orang yang ingin membuka ruang berdialektika dan mencoba mendapat gambaran jelas. Atau kerabunan sejarah ini sengaja tak diobati, supaya dalam ketidakjelasan orang-orang dengan nafsu kuasa berlebih bisa bebas berebut kekuasaan tanpa punya empati akan kemungkinan mengorbankan lagi orang-orang tak bersalah di negeri ini.

Tidak ada yang tahu, bagi saya September tidak pernah ceria. Tidak semanis lagu Vina Panduwinata ‘September Ceria’. Saya kemudian melihat wajah Srintil dan Sopuan pagi ini, tidak dalam mimpi, buku atau apapun, tapi saya melihat mereka di depan kantor LBH Jakarta. Mereka berdiri di dalam gerbang, terkukung, sunyi dan kelam.

Sampai kapan kita akan berada dalam kekelaman semacam ini? Pancisala dan cita-cita rakyat adil-makmur terlihat sangat jauh dilihat dari mata kelam begini. (*)

*Susan Gui. Penulis dan Pecinta Indonesia.

 

 

Continue Reading

Politik

Mengenang 1 Juni

mm

Published

on

| Andi Achdian*

Ibu saya suka bercerita, melukis dan menembang. Itu dilakukannya saat menghabiskan waktu luang ketika langit mulai berwarna jingga keemasan. Suatu sore saya duduk di sampingnya. Lalu ia menuturkan sebuah kisah tentang tradisi lama nenek moyangnya. Tugas kita di dunia adalah mengabdi pada negara, agama dan rakyat jelata. Begitulah kira-kira terjemahan kasarnya. Ia menyampaikan dengan pribahasa yang diiringi nada merdu dari tembang kesukaannya.

Saya kira setiap keluarga Indonesia memiliki kisah-kisahnya sendiri tentang kebajikan sosial yang patut dilakukan sebagai anggota masyarakat. Keluarga adalah tempat awal kebajikan sosial itu diajarkan. Kemudian dilanjutkan di sekolah, madrasah, ataupun ketika kumpul-kumpul keluarga. Sebuah buku yang ditulis Hildred Geertz menyampaikan dengan indah kebiasaan kehidupan keluarga Jawa di rumah-rumah mereka. Semua keluarga Indonesia memiliki kebajikan sosial yang mereka ajarkan untuk setiap anak-anaknya dari buaian sampai remaja.

Lalu ada suatu masa ketika saya mulai memasuki dunia perguruan tinggi dan berkenalan dengan produk negara bernama Eka Prasetya Pancakarsa. Selama 100 jam, saya diajarkan tentang butir-butir Pancasila tentang bagaimana caranya tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, saling mencintai sesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan, dan beberapa butir lainnya sebagai turunan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Terus terang, saat itu saya merasakan seratus jam yang membosankan. Para pengajar dengan kikuk menyampaikan tentang bagaimana kita harus “tidak bergaya hidup mewah” atau “menghormati hak-hak orang lain” sementara pada saat yang sama negara yang mengajarkan nilai-nilai luhur itu merampas tanah para petani untuk sekedar tempat bagi para petinggi atau tamu-tamu berkantung tebal bermain bola kecil yang menggelinding di atas rumput hijau seperti karpet.

Saya jadi ingat guru mengaji dengan sinar mata yang lembut dan ibu yang pandai bercerita. Mereka menyampaikan dengan cara yang sulit dilupakan. Saya pun bisa tidur lelap dibuatnya.  Sampai sekarang saya tetap ingat cerita ibu tentang Rama dan Rahwana, atau kisah tentang  Prabu Yudhistira yang berbudi luhur dan baik hati tak terkira. Di universitas, setiap jam dari seratus jam itu hanya membuat saya melamun memikirkan makanan yang enak-enak, dan berkenalan dengan para mahasiswi yang menarik hati.

***

Belum lama berlalu sebuah pertarungan politik yang mirip kisah pertarungan putra-putra Pandudewanata dan Dastarata di padang Kurukshetra. Tidak dapat disangkal, setiap ksatria berlaga, jutaan orang-orang biasa menjadi tumbalnya. Entah sebagai angka di dalam kotak suara, atau yang berteriak parau di lapangan sambil menghujat lawan-lawan lawan politik para pemimpin mereka. Ada suasana yang tidak mengenakkan bagi banyak orang. Belum termasuk kisah-kisah tak bertuan di media sosial yang mengipasi kompor yang siap meledak. Apakah semua akan berujung pada pralaya ?

Namun, sesungguhnya ini adalah pertanyaan berlebihan. Ketika tidak lagi membaca media sosial, dan menjalani kehidupan bersama warga kampung di kaki Gunung Salak, segala keributan itu tidak lebih sekedar satu episode menegangkan dalam kisah pewayangan yang memiliki akhir rasional. Setiap keributan ada batas juga rupanya.

Apalagi bila dibandingkan dengan kisah pertempuran Gettysburg tahun 1863 antara tentara Union dan Konfederasi yang menewaskan ribuan jiwa ketika orang-orang Amerika saling berkelahi apakah mereka akan tetap melanjutkan perbudakan atau menghapusnya. Begitu juga pengalaman Inggris dengan kisah Thomas Cromwell dalam pergolakan dinasti Tudor di Inggris yang berakhir dengan pemenggalan kepalanya. Setiap masyarakat memiliki drama menyakitkan dalam sejarah mereka. Di dalam kitab suci umat Nasrani, Yahudi dan Muslim, ada pula kisah Cain dan Abel, saudara kandung yang saling membunuh untuk berebut apa yang mereka anggap terbaik bagi mereka.

Orang-orang Indonesia masa kini harus menyelesaikan babak dramanya sendiri. Ibarat bayi yang belajar berjalan atau orang yang baru belajar bahasa baru, seringkali ia terseleo lidah atau berjalan tertatih untuk kemudian bisa berdiri atau berlari. Dalam drama-drama seperti ini, setiap masyarakat cenderung melihat kembali sejarah masa lalunya. Para revolusioner Prancis pun berkaca ulang pada sejarah klasik Eropa dan bergaya seperti senator Romawi dalam setiap pidatonya untuk kemudian menciptakan sendiri masa depan bagi mereka dan anak cucunya.

Kecemasan berbaur histeria masa kini mungkin membuat kita terpaksa menghidupkan mahluk dinosaurus sebagai azimat untuk mengatasi kerunyaman yang mengoyak kehidupan bersama sebagai masyarakat. Ada seruan yang seolah menghidupkan seratus jam yang tidak menghasilkan apa-apa itu sebagai jalan keluar terbaik dari kerunyaman. Namun belum tentu itu langkah yang bijak. Masih banyak pilihan dan beragam langkah yang jauh lebih baik yang tersedia. Sudah tentu hal ini membutuhkan keheningan sejenak dan bersedia mendengar apa yang dibicarakan orang-orang biasa di jalanan, atau membuka kembali beragam kisah sejarah negeri ini.

***

Masalah kita saat ini bukan karena kita telah kehilangan kebajikan sosial atau toleransi dalam kehidupan bersama. Persoalannya adalah tingkah laku antisosial itu telah terlalu lama dibiarkan. Ketika negara tidak menjalankan perannya, masyarakat terpaksa menciptakan hukum mereka sendiri yang terus merusak iklim kehidupan bersama seperti yang pernah dibayangkan para pendiri negara republik ini.

Sukarno, dan siapapun yang turut serta dalam perumusan dasar negara, telah membayangkan persoalan ini. Tanpa perlu membuat penduduknya berpikir seragam seperti yang terjadi dalam kelas seratus jam, mereka menetapkan sebuah landasan bersama bagi negara republik. Sekali lagi, landasan dasar negara untuk kehidupan bersama, bukan menciptakan manusia Indonesia yang harus berperilaku dalam model ini dan itu. Dalam kaitan itulah Sukarno merumuskan Pancasila. Dan dalam latar belakang keragaman itu pula para pendiri negara republik saling berdebat panjang, tetapi dengan akhir yang indah: kemampuan untuk bersepakat untuk kebajikan publik yang utama.

Jadi, dibanding mengulang kisah seratus jam, lebih baik kita bersama melihat sejauh mana produk-produk hukum negara dan perbuatan aparat negara telah berjalan sesuai dengan landasan dasar yang diletakkan para pendiri negara republik ini. Kita bisa mengaudit beragam produk hukum di daerah yang dibuat dalam aroma aji mumpung ketika satu kelompok memegang kekuasaan.  Dalam kaitan ini Pancasila memiliki artinya. Dalam waktu yang sama,  saya tetap bisa menjalani kehidupan sebagai warga biasa, menulis sejarah, mengumpulkan buku-buku tua, dan turut melaksanakan tarawih bersama tetangga sekampung.

Di setiap masyarakat dalam setiap zaman selalu muncul demagog yang membawa imajinasi orang-orang biasa yang hidup dalam kesusahan dalam mantra-mantra mereka. Mungkin saja seruan itu berhasil mengajak banyak orang melupakan sejenak kesulitan hidup dan mencari kambing hitam masalah di tempat lainnya. Bagaimanapun antusiasme massa seperti ini ada batasnya. Ada banyak kisah dalam catatan sejarah yang menunjukkan keyakinan ini.

***

Dari sudut pandang pengalaman hidup yang biasa-biasa saja, saya hendak mengusulkan bahwa ada baiknya kita melihat kembali sistem pengajaran kewargaan (civic) yang berjalan saat ini. Apakah metode pengajaran kita tidak lagi mampu melahirkan daya pikir dan daya cerna yang membentuk benak para pendiri republik yang memikirkan pentingnya membuat sebuah grondslag bagi masyarakat majemuk tempat mereka tinggal? Model pengajaran seperti apa yang bisa melahirkan sosok-sosok besar tersebut?

Saya kira kita semua sudah terlalu lelah untuk menjadi pengekor atau sekedar epigon yang malas berpikir. Ada bahan yang cukup baik dan melimpah seperti ditunjukkan dari siswa sekolah menengah yang menggemparkan publik Indonesia dengan bacaan dan tulisan-tulisannya, atau rekan seusianya di Aceh yang menciptakan enerji listrik dari pohon kedondong yang menerangi kampungnya yang gelap. Kita semua bertanggungjawab bagi masa depan anak-anak itu untuk terus bisa menerangi Indonesia yang akan datang. (*)

____________________
*Andi Achdian, Dosen dan Sejarawan.

Continue Reading

Column & Opinion

Jokowi dan Keadilan Transisi

mm

Published

on

Prinsip utama yang harus dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Oleh: Rivanlee Anandar & Puri Kencana Putri*

Wacana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kian santer di telinga. Terlebih lagi, setelah Wiranto (Menkopolhukam) menyampaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi beban negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Ada dua kejanggalan dari wacana tersebut, pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalan pintas musyawarah mufakat. Langkah ini dipandang sejumlah pegiat HAM tidak lebih dari sekadar agenda cuci tangan negara untuk melanggengkan ketiadaan hukum. Atau yang sering disebut impunitas. Kedua, langkah non-yudisial yang dipelopori oleh salah satu aktor yang diduga kuat bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut berpotensi melemahkan makna penegakan hukum di Indonesia.

Adalah penting untuk mengingat siapa Wiranto dalam sejarah impunitas Indonesia. Nama Wiranto disebutkan di dalam rangkaian laporan Komnas HAM; seperti peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, Penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, dan juga tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandate Serious Crimes Unit, yang menyatakan bahwa, Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku di dalam institusi TNI. PBB bahkan telah mengusulkan untuk menggelar sebuah peradilan internasional untuk meminta pertanggungjawaban pidana aktor pelanggaran HAM serius di Timor Leste, khususnya Wiranto.

Presiden Abdurrahman Wahid yang saat itu menyatakan bahwa reformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bisa menghadang aktor pelaku pelanggaran HAM; sehingga tidak perlu membuka jalur akuntabilitas internasional. Namun nyatanya ada banyak upaya pelemahan sistem penegakan hukum, khususnya ketika UU ini digagalkan untuk mempidana 18 orang yang diputus bersalah untuk kasus Tanjung Priok, Timor Leste dan Abepura; di mana ke-delapan belas orang tersebut dibebaskan di tingkat banding (KontraS, ICTJ. 2012 hal. 4).

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) tentu menjadi tanda tanya besar bagi korban. Terlebih lagi, pada kasus-kasus yang telah menempuh upaya hukum. Keberadaan Dewan Kerukunan Nasional malah menutup jalur-jalur hukum yang telah dibangun dan belum digunakan secara maksimal selama ini.

Kesempatan Cuci Tangan

Satu hari menjelang perayaan hari HAM sedunia pada 9 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara akan menempuh mekanisme-mekanisme hukum yang tersedia dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu guna mencegah terulangnya kembali di masa mendatang. Presiden juga menyinggung tentang “reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten, dan tidak diskriminatif” dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun, hingga kini, ungkapan tersebut tidak juga terealisasikan.

Sejak posisi Menkopolhukam diisi oleh Tedjo Edhy Purdijanto, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat disebut-sebut akan menempuh jalur nonyudisial. Ini terlihat dari dua orang berikutnya yang menempati posisi sama menggantikan Tedjo. Luhut Binsar Pandjaitan menginisiasi Simposium 1965 pada April 2016 lalu, kemudian dilanjutkan oleh Wiranto yang menyebutkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaika kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jika dibentangkan, setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diselesaikan oleh negara, di antaranya peristiwa 1965-1966, Timor Leste 1999, Semanggi I dan II, Mei 1998, Kasus Wasior dan Wamena, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, dan Peristiwa Abepura 2001. Upaya muswarah mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut sama saja menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Langkah politik hukum negara yang dengan sepihak memutuskan upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat melalui pintu rekonsiliasi adalah langkah yang tidak bermartabat dan tidak boleh mendapatkan dukungan luas dari publik. Dari wacana tersebut, setidaknya memunculkan beberapa dugaan, pertama, keputusan itu kuat disinyalir sebagai sebagai sebuah keputusan politik yang tidak memberikan ruang dengar dan keterlibatan dari para korban pelanggaran HAM di indonesia untuk menentukan pendekatan hukum. Kedua, keberadaan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat adalah bukti bahwa negara tidak memiliki komitmen untuk menggunakan segenap instrumen hukum HAM nasional yang tersedia. Ketiga, kehadiran Tim Gabungan Rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat akan menganulir seluruh proses hukum yang telah ditempuh oleh banyak komisi independen negara untuk mengungkapkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat.

Selain itu, keputusan politik ini juga akan berdampak mengurangi makna dari esensi rekonsiliasi sebagai satu proses dari sekian banyak pendekatan non-yudisial untuk mengungkapkan kebenaran. Ada kesalahkaprahan dalam memaknai rekonsiliasi yang lebih kental menjadi produk keputusan politik, ketimbang itikad baik negara untuk memulihkan martabat korban dan rasa keadilan publik.

Terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional telah menyelewengkanAmanat Reformasi, UU HAM No. 39/1999, UU Pengadilan HAM No. 26/2000, serta berbagai instrumen hukum HAM lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah. Jika dalam konteks ini, negara tidak mengambil sikap, berarti negara kembali melanggar apa yang telah disusunnya sendiri.

Dalam konteks visi misi politik Presiden Jokowi, gagasan Wiranto bertolak belakang.  Presiden Joko Widodo, dalam Nawa Cita dan RPJMN, dan pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia, tanggal 9 Desember 2014, dan tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, dan lewat pengadilan HAM ad hoc. Sementara, Wiranto tercatat sebagai pemegang tanggung jawab dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. gagasan pembentukan DKN semakin terlihat jelas agenda sebagai cuci tangan, melanggengkan impunitas dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Menyemai Keadilan Transisi

Prinsip utama yang harus dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, negara harus mendorong proses yang akuntabel. Salah satu pemikir hukum internasional kontemporer Profesor Ruti G. Teitel dalam tulisannya yang berjudul Transitional Justice Genealogy menyatakan bahwa membentuk kualitas penegakan hukum dan agenda keadilan adalah menjadi penting mengingat ada kecenderungan global atas keterkaitan kualitas akuntabilitas. Makna penting tersebut juga harus disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dalam mendorong agenda keadilan di tingkat domestik (Teitel, 2003. Hal. 93).

Di sini, akuntabilitas menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai sebuah perwujudan komitmen pemerintahan yang bersih, terputus dari rezim otoritarian, ataupun rezim yang memihak kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Rekonsiliasi sesungguhnya tidak mungkin berpihak kepada korban tapi berpihak kepada para pelaku yang terus menikmati ruang impunitas. Sebab, idealnya rekonsiliasi muncul dari kemauan korban, bukan oleh negara. Perkara-perkara pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa hanya diselesaikan melalui musyawarah. Penegakan hukum merupakan ruh penting dalam pemenuhan hak-hak korban.

Dalam hal tersebut, KontraS menawarkan skema lain yang mampu memberikan akselerasi pada dimensi politik, hukum dan yang utama HAM yang bisa digunakan Presiden Joko Widodo untuk membantu mekanisme yang akan ditempuh pada arena yudisial dan non-yudisial. Negara dapat membentuk sebuah komite independen yang bekerja langsung di bawah Presiden. Komite yang bisa dinamai sebagai komite kepresidenan akan memeriksa hambatan, tantangan dan modalitas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Maka dari itu, jalur pengadilan HAM adhoc adalah pilihan yang tidak boleh ditutup. Sekaligus juga kapasitas negara untuk melakukan upaya pengungkapan kebenaran. Oleh karenanya agenda permintaan maaf memiliki dalil yang absah dan layak dilakukan negara ketika bukti dan kesaksian menunjukkan ada jejak-jejak keterlibatan negara di sana.

Melalui pengadilan HAM adhoc, negara mendorong terwujudnya keadilan transisi  yang kemudian secara kolektif tidak diartikan sebagai upaya legalistik semata, tapi harus demi keadilan dan kemanusiaan. Sementara, Komite Kepresidenan untuk menjembatani kebuntuan proses hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM guna mempercepat proses penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komite Kepresidenan ini bukanlah gabungan antara institusi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Menkopolhukam-tetapi sebuah Komite yang bersifat independen yang langsung berada dibawah Presiden.

Kewajiban yang juga sangat penting dan dibutuhkan saat ini dalam kerangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah peryataan resmi kenegaraan dalam bentuk pengakuan dan permohonan maaf negara kepada korban. Tindakan ini merupakan fondasi bagi pencapaian hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Pernyataan maaf ini harus diikuti dengan kewajiban mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menuntut pidana (duty to prosecute), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban, dan kewajiban untuk menjamin tidak ada lagi repetisi pelanggaran HAM.

———————————

*Kedua penulis adalah peneliti HAM yang bergiat pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Continue Reading

Trending