Connect with us

COLUMN & IDEAS

Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik (Piramida Kurban Manusia)

mm

Published

on

“Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik[1]

Oleh: Johannes Miller

  1. Salah satu segi dalam Pyramids of Sacrifice yang patut mendapat perhatian khusus adalah apa yang Berger sebut “perhitungan makna”. Sebagaimana dirumuskan dalam tesis kesembilan belas, “manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna”. Sebab manusia membutuhkan sesuatu kerangka orientasi yang mengartikan dan mengarahkan seluruh hidup dan kerjanya. Suatu dunia yang bisa dimengerti karena disusun dan diatur menurut suatu pola makna dan nilai, sebagaimana ditegaskan dalam hampir semua buku karangan berger. [2] Kerangka orientasi tersebut pada umumnya ditemukan dalam kebudayaan manusiawi, yaitu hasil usaha kolektif suatu masyarakat sepanjang sejarahnya untuk “me-makna-kan” kenyataan yang dihadapi dan dialaminya, baik dengan menafsirkan maupun dengan mengolahnya. Dalam hubungan ini, agama memainkan peranan yang sangat penting.[3]

Berger menandaskan bahwa “perhitungan makna” ini merupakan salah satu segi terpenting sehubungan dengan “biaya-biaya manusiawi”.  Sekalipun penderitaan fisik adalah paling dasariah, namun penderitaan dalam arti kongnitif dan psikis pula menuntut biaya yang terlalu mahal, yaitu kalau makna hidup manusia dicaplok begitu saja  tanpa ada gantinya.

Berpangkal pada pendirian itu, Berger mengupas secara kritis masalah yang sangat pokok dan majemuk, yaitu masalah perbenturan antara modernisasi dan tradisi yang membayangi proses pembangunan hampir di seluruh Dunia Ketiga. Menurut Berger, apa yang dicanangkan sebagai modernisasi tak jarang merupakan suatu ideologi dan “mitos” yang tidak manusiawi.[4] Kesimpulan dirumuskan dalam tesis kedua puluh:

“Modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga ini harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai ‘terbelakang’ atau ‘irasional’.”

            Peringatan Berger ini tepat pada tempatnya. Cukup lama modernisasi disamakan dengan pembangunan atau bahkan disempitkan pada segi ekonomi saja, bagaikan suatu obat ampuh dan mujarab untuk mengejar kemajuan.  Namun, semakin terdengar suara-suara kritis, berdasarkan pengalaman yang cukup pahit. Proses modernisasi ternyata tidak membawa hasil yang diidam-idamkan, melainkan malah menimbulkan banyak masalah baru. Akibat yang paling buruk adalah proses “meluruhnya kebudayaan” (cultural loss) yang sedang berlangsung dimana-mana.

Dengan demikian, semakin banyak orang kehilangan makna dan pegangan hidup mereka. Banyak gejala sosial yang dikeluhkan dewasa  ini, seperti umpamanya sikap materialis dan konsumtif, yang pada gilirannya menyokong korupsi, ketidaksamarataan sosio-ekonomis, dan kemiskinan rakyat kecil, akhirnya berakar pada kenyataan itu. Yang paling terkena adalah angkatan muda yang dibesarkan ditengah suatu vakum kebudayaan dan nilai.  Tradisi lama telah dibuang sebagai usang atau paling-paling didengung-dengungkan saja, padahal belum ditemukan suatu kebudayaan baru. Kebudayaan barat pun hanya dijiplak dan ditiru secara lahiriah. Di  tengah-tengah kemelut ini, nilai tak tergantikan dari setiap kebudayaan memang perlu disadari kembali.

Sekalipun demikian, tak bisa disangkal bahwa tradisi yang sudah usang juga bisa mencengkam manusia. Misalkan saja suatu kebiasaan takhayul yang barangkali pernah mempunyai fungsi tertentu, tetapi sekarang justru sangat membatasi makna hidup para penganutnya. Ataupun suatu tradisi, seperti umpamanya struktur sosial yang bercorak feodal dan patriarkal, yang hanya dipertahankan oleh segelintir orang elite demi kelestarian kuasa mereka, tetapi membelenggu rakyat kecil dalam kemelaratannya, hal mana juga berarti bahwa makna dunia mereka semakin menyusut. Dengan perkataan lain, tradisi pun bisa makan “biaya-biaya manusiawi” yang sangat tinggi, baik dalam arti fisik maupun dalam arti makna.

  1. Hak manusia atas hidup yang bermakna mempunyai suatu implikasi sangat penting, yang ditegaskan oleh Berger dalam tesis kelima belas:

“Mereka yang merupakan sasaran kebijaksanaan politik harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam merumuskan definisi-definisi situasi yang merupakan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan tadi. Partisipasi ini bisa disebut “partisipasi kognitif”.

Perempuan Pejuang Agraria Kendeng

Dengan demikian,  Burger mengemukakan dua imperatif ets. Pertama, bahwa manusia berhak atas partisipasi, dan kedua, bahwa hak partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan “me-makna-kan” dunia dan kenyataan yang ia hadapi. Kalau tidak demikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan perkataan lain, manusia tidak boleh dipandang dan diperlakukan sebagai obyek pembangunan belaka, entah dalam analisis yang diadakan kaum cendekiawan, entah dalam kebijaksanaan politik yang diambil oleh para penguasa. Penalaran Nerger dalam hubungan ini sekali lagi adalah perhitungan “biaya-biaya manusiawi”.

Berpijak pada pendirian ini, bab keempat dari Pyramids of Sacrifice menyoroti secara kritis dan mengecam cukup tajam apa yang lazim disebut “peningkatan kesadaran” atau “konsientisasi”. Menurut Berger, dalam setiap program semacam itu tersiratlah pengandaian bahwa terdapat suatu elite atau barisan pelopor politis intelektualis yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi ataupun benar. Entah mereka itu anggota-anggota partai komunis dalam sosialisme, para teknokrat dalam diktatur pembangunan yang bercorak kapitalis, ataupun para pengikut “gerakan konsientisasi” yang diprakarsai oleh Paulo Freire. Berger berpendapat bahwa semua usaha semacam itu bersifat ideologis dan tidak legitim, sebab dalam hal kesadaran tidak ada keunggulan atau tingkat-tingkat hirarkis.

Sejauh mana kritik Berger itu bisa disebut tepat, khususnya sehubungan dengan “konsientisasi” menurut pengertian Freire,[5] yang memang menjadi sasaran utama dari kritik tersebut? Paling tidak dalam dua hal, kritik itu kiranya cukup mengena, sekurang-kurangnya sebagai peringatan. Di pandang sepintas saja, setiap penampilan yang berambisi menyadarkan sudah menimbulkan kesan kesombongan. Kiranya tak ada seorang pun yang senang disadarkan oleh orang lain yang menganggap diri lebih tahu atau lebih sadar. Akan tetapi, setiap usaha “konsientisasi” yang menyangkut makna seluruh kehidupan, mau tak mau memang mengandaikan bahwa rakyat belum atau kurang sadar. Andai kata tidak demikian, maka tak usah diadakan “konsientisasi” karena rakyat sendiri sudah menyadari diri. Begitu pula, tak bisa disangkal bahwa program “konsientisasi” selalu datang dari luar dan paling tidak dalam arti ini juga dari atas. Maka dari itu, setiap pernyataan tentang “rakyat yang menyadarkan diri sendiri” akan terasa ganjil dan gampang menjadi semacam penipuan diri sendiri. Dari sudut logika bahasa saja sudah demikian. Hal yang kedua lebih menyangkut metode. Di bawah judul “konsientisasi” tak jarang dipakai suatu pola yang rupa-rupanya sangat partisipatif, tetapi dalam kenyataannya justru otoriter sekali. Para peserta proses “konsientisasi” tersebut diajak untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka sendiri, tetapi kalau hasil diskusi itu tidak sesuai dengan pendapat para “penyadar”  itu sendiri, maka para peserta dianggap belum sadar dan disuruh berdiskusi lagi, sampai mereka mencapai kesimpulan yang “benar”, yaitu pendapat para “penyadar”, dan diloloskan sebagai sadar.

            Namun demikian, kritik Berger juga tidak luput dari ketimpangan, terutama sejauh menyangkut Paulo Freire. Dalam Pedagogy of the Oppressed[6] buku karangannya yang termasyur, Freire mennguraikan dengan cermat  dan meyakinkan kenyataan “kebudayaan kemelaratan” atau “kebudayaan bisu” rakyat kecil di Amerika Latin. Rakyat itu hidup terkurung dalam lingkungan sosio-budaya yang dikuasai dan diperalatkan oleh golongan elite yang menindasnya.

Freire menunjukkan bahwa penindasan itu merangkum dan telah meresapi seluruh kehidupan rakyat kecil sampai pada akar-akarnya. Mereka tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi seluruh proses sosialisasi dan internalisasi dan dengan demikian kesadaran mereka pun telah diperbudak dan dipalsukan oleh semboyan-semboyan dan ideologi kaum elite. Yang disoroti secara khusus oleh Freire ialah lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana dan alat demi melestarikan “kebudayaan bisu” itu. Suatu mekanisme sosio-psikologis yang kemungkinan maupun kenyataannya tidak bisa disangkal.[7] Berdasarkan analisis itu, Freire mengembangkan konsepnya mengenai “konsientisasi”, terutama lewat alfabetisasi.

Kalau dibandingkan dengan pendekatan Berger, maka pendirian dan analisis Freire itu sebenarnya tidak begitu berlainan. Apa yang dituntut oleh Berger sebagai pembongkaran “mitos-mitos”, hak atas suatu dunia yang bermakna, “partisipasi kognitif”, serta suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis”, semua tuntutan itu juga tersirat dalam pendekatan Freire. Selain itu, kiranya tak bisa dibantah bahwa Berger pun berbicara sebagai seorang cendekiawan. Dengan perkataan lain, ia pun menyoroti kenyataan rakyat kecil dari luar dan menganggap diri “lebih tahu”, sungguhpun “lebih tahu” tidak sama dengan “lebih sadar”, sebagaimana ditegaskannya sendiri. Jadi, paling tidak dalam arti tertentu ia terkena oleh kritiknya sendiri, walaupun ia memang cukup sadar akan  hal itu dan uraiannya tidak begitu bernada “kenabian”.

Peter L. Berger

Titik perselisihan yang sebenarnya adalah proses penyadaran sendiri serta terutama pola kepemimpinan di dalamnya. Kiranya memang tidak relistis kalau diandaikan bahwa rakyat banyak akan begitu saja bergerak sendiri. Rakyat itu memang biasanya lebih bersikap pasif dan apatis, lantaran mekanisme penindasan majemuk yang dianalisa oleh Freire. Maka dari itu, memang dibutuhkan orang yang mendampingi rakyat, yang mau tak mau merupakan pemimpin dalam arti sosiologis. Tak ada gunanya mengelakkan kenyataan ini. Yang menentukan dalam hal ini adalah pola kepemimpinan serta kepentingan-kepentingan di belakangnya. Apakah pola itu bersifat otoriter, monologis, berprasangka, dan menggurui, ataukah partisipatif, dialogis, terbuka, dan reponsif. Dan apakah para pemimpin tersebut sebenarnya hanya menyampaikan ideologi kaum elite dan dengan demikian menyokong kepentingan-kepentingannya, ataukah sungguh-sungguh dan tanpa pamrih memihak dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang tertindas sendiri. Dalam hal ini, kejujuran dan sikap mawas diri dari pihak para pemimpin sangat penting. Mengingat semua itu, peringatan-peringatan Berger berkenaan dengan usaha “peningkatan kesadaran” sangat bermanfaat dan pada tempatnya, sekalipun tidak meyakinkan sepenuhnya.

  1. Apa yang dikemukakan dalam Pyramids of Sacrifice mengenai hak atas suatu dunia yang bermakna dan “partisipasi kognitif” sangat menarik dan penting, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” ataupun penderitaan manusia. Kentaralah disini bahwa ukuran itu tidak boleh dibatasi pada apa yang langsung menyolok mata atau mengesankan. Penderitaan merupakan suatu katagori atau dimensi menyeluruh, artinya bercorak baik fisik maupun kognitif, psikis, sosial, dan sebagainya. Manusia seutuhnya yang perlu diperhitungkan sehubungan dengan “biaya-biaya manusia”. Itulah landasan dan latar belakang dari pengertian pembangunan sebagai “pembebasan manusia dari penderitaan menurut segala segi dan dimensinya”.

Selain itu, nampaklah di sini pula keampuhan dari ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” kalau dimengerti secara “dialektis-negatif”. Sebagaimana telah dikupas di atas tadi, setiap tradisi kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua, artinya bisa memberi makna pada kehidupan manusia, tetapi juga bisa menjadi halangan dalam hal ini. Kesimpulan itu ditarik berdasarkan ukuran penderitaan yang menampakkan diri dalam kenyataan. Suatu kesimpulan yang kiranya sulit tercapai berdasarkan suatu pendekatan yang bersifat apriori. Begitu pula, seluruh diskusi di sekitar “partisipasi kognitif” menunjukkan bahwa dasar etika politik yang diandalkan Berger cukup ampuh untuk menghadapi masalah-masalah pembangunan yang nyata. (*)

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] P.I. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966); P.I. Berger/Th. Luckmann, The Cocial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966).

[3] Dalam hubungan ini, melulu fungsi agama dalam arti sosiologis dimaksudkan, tanpa mengacuhkan pengertian diri masing-masing agama dalam hal “wahyu”.

[4] Kritik itu diajukan Berger juga terhadap modernitas di negara-negara industry. Bandingkan: P.L. Berger/B. Berger/H. Kellner. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness, (Harmondsworth: Penguin Books, 1974); P.L. Berger, Facing Up To Modernity: Excursions in Society, Politics, and Religion. (New York: Basic Book, 1977).

[5] Kritik Berger dalam hal ini terutama didasarkan pada P. Freire, Culture Action for Freedom, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[6] P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[7] Masalah itu pernah dibahas dalam karangan saya” “Pendidikan dalam Cengkeraman Kemelaratan”, Kompas, Senin 7 April 1980, hal IV+V.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending