Connect with us

COLUMN & IDEAS

Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik (Piramida Kurban Manusia)

mm

Published

on

“Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik[1]

Oleh: Johannes Miller

  1. Salah satu segi dalam Pyramids of Sacrifice yang patut mendapat perhatian khusus adalah apa yang Berger sebut “perhitungan makna”. Sebagaimana dirumuskan dalam tesis kesembilan belas, “manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna”. Sebab manusia membutuhkan sesuatu kerangka orientasi yang mengartikan dan mengarahkan seluruh hidup dan kerjanya. Suatu dunia yang bisa dimengerti karena disusun dan diatur menurut suatu pola makna dan nilai, sebagaimana ditegaskan dalam hampir semua buku karangan berger. [2] Kerangka orientasi tersebut pada umumnya ditemukan dalam kebudayaan manusiawi, yaitu hasil usaha kolektif suatu masyarakat sepanjang sejarahnya untuk “me-makna-kan” kenyataan yang dihadapi dan dialaminya, baik dengan menafsirkan maupun dengan mengolahnya. Dalam hubungan ini, agama memainkan peranan yang sangat penting.[3]

Berger menandaskan bahwa “perhitungan makna” ini merupakan salah satu segi terpenting sehubungan dengan “biaya-biaya manusiawi”.  Sekalipun penderitaan fisik adalah paling dasariah, namun penderitaan dalam arti kongnitif dan psikis pula menuntut biaya yang terlalu mahal, yaitu kalau makna hidup manusia dicaplok begitu saja  tanpa ada gantinya.

Berpangkal pada pendirian itu, Berger mengupas secara kritis masalah yang sangat pokok dan majemuk, yaitu masalah perbenturan antara modernisasi dan tradisi yang membayangi proses pembangunan hampir di seluruh Dunia Ketiga. Menurut Berger, apa yang dicanangkan sebagai modernisasi tak jarang merupakan suatu ideologi dan “mitos” yang tidak manusiawi.[4] Kesimpulan dirumuskan dalam tesis kedua puluh:

“Modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga ini harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai ‘terbelakang’ atau ‘irasional’.”

            Peringatan Berger ini tepat pada tempatnya. Cukup lama modernisasi disamakan dengan pembangunan atau bahkan disempitkan pada segi ekonomi saja, bagaikan suatu obat ampuh dan mujarab untuk mengejar kemajuan.  Namun, semakin terdengar suara-suara kritis, berdasarkan pengalaman yang cukup pahit. Proses modernisasi ternyata tidak membawa hasil yang diidam-idamkan, melainkan malah menimbulkan banyak masalah baru. Akibat yang paling buruk adalah proses “meluruhnya kebudayaan” (cultural loss) yang sedang berlangsung dimana-mana.

Dengan demikian, semakin banyak orang kehilangan makna dan pegangan hidup mereka. Banyak gejala sosial yang dikeluhkan dewasa  ini, seperti umpamanya sikap materialis dan konsumtif, yang pada gilirannya menyokong korupsi, ketidaksamarataan sosio-ekonomis, dan kemiskinan rakyat kecil, akhirnya berakar pada kenyataan itu. Yang paling terkena adalah angkatan muda yang dibesarkan ditengah suatu vakum kebudayaan dan nilai.  Tradisi lama telah dibuang sebagai usang atau paling-paling didengung-dengungkan saja, padahal belum ditemukan suatu kebudayaan baru. Kebudayaan barat pun hanya dijiplak dan ditiru secara lahiriah. Di  tengah-tengah kemelut ini, nilai tak tergantikan dari setiap kebudayaan memang perlu disadari kembali.

Sekalipun demikian, tak bisa disangkal bahwa tradisi yang sudah usang juga bisa mencengkam manusia. Misalkan saja suatu kebiasaan takhayul yang barangkali pernah mempunyai fungsi tertentu, tetapi sekarang justru sangat membatasi makna hidup para penganutnya. Ataupun suatu tradisi, seperti umpamanya struktur sosial yang bercorak feodal dan patriarkal, yang hanya dipertahankan oleh segelintir orang elite demi kelestarian kuasa mereka, tetapi membelenggu rakyat kecil dalam kemelaratannya, hal mana juga berarti bahwa makna dunia mereka semakin menyusut. Dengan perkataan lain, tradisi pun bisa makan “biaya-biaya manusiawi” yang sangat tinggi, baik dalam arti fisik maupun dalam arti makna.

  1. Hak manusia atas hidup yang bermakna mempunyai suatu implikasi sangat penting, yang ditegaskan oleh Berger dalam tesis kelima belas:

“Mereka yang merupakan sasaran kebijaksanaan politik harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam merumuskan definisi-definisi situasi yang merupakan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan tadi. Partisipasi ini bisa disebut “partisipasi kognitif”.

Perempuan Pejuang Agraria Kendeng

Dengan demikian,  Burger mengemukakan dua imperatif ets. Pertama, bahwa manusia berhak atas partisipasi, dan kedua, bahwa hak partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan “me-makna-kan” dunia dan kenyataan yang ia hadapi. Kalau tidak demikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan perkataan lain, manusia tidak boleh dipandang dan diperlakukan sebagai obyek pembangunan belaka, entah dalam analisis yang diadakan kaum cendekiawan, entah dalam kebijaksanaan politik yang diambil oleh para penguasa. Penalaran Nerger dalam hubungan ini sekali lagi adalah perhitungan “biaya-biaya manusiawi”.

Berpijak pada pendirian ini, bab keempat dari Pyramids of Sacrifice menyoroti secara kritis dan mengecam cukup tajam apa yang lazim disebut “peningkatan kesadaran” atau “konsientisasi”. Menurut Berger, dalam setiap program semacam itu tersiratlah pengandaian bahwa terdapat suatu elite atau barisan pelopor politis intelektualis yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi ataupun benar. Entah mereka itu anggota-anggota partai komunis dalam sosialisme, para teknokrat dalam diktatur pembangunan yang bercorak kapitalis, ataupun para pengikut “gerakan konsientisasi” yang diprakarsai oleh Paulo Freire. Berger berpendapat bahwa semua usaha semacam itu bersifat ideologis dan tidak legitim, sebab dalam hal kesadaran tidak ada keunggulan atau tingkat-tingkat hirarkis.

Sejauh mana kritik Berger itu bisa disebut tepat, khususnya sehubungan dengan “konsientisasi” menurut pengertian Freire,[5] yang memang menjadi sasaran utama dari kritik tersebut? Paling tidak dalam dua hal, kritik itu kiranya cukup mengena, sekurang-kurangnya sebagai peringatan. Di pandang sepintas saja, setiap penampilan yang berambisi menyadarkan sudah menimbulkan kesan kesombongan. Kiranya tak ada seorang pun yang senang disadarkan oleh orang lain yang menganggap diri lebih tahu atau lebih sadar. Akan tetapi, setiap usaha “konsientisasi” yang menyangkut makna seluruh kehidupan, mau tak mau memang mengandaikan bahwa rakyat belum atau kurang sadar. Andai kata tidak demikian, maka tak usah diadakan “konsientisasi” karena rakyat sendiri sudah menyadari diri. Begitu pula, tak bisa disangkal bahwa program “konsientisasi” selalu datang dari luar dan paling tidak dalam arti ini juga dari atas. Maka dari itu, setiap pernyataan tentang “rakyat yang menyadarkan diri sendiri” akan terasa ganjil dan gampang menjadi semacam penipuan diri sendiri. Dari sudut logika bahasa saja sudah demikian. Hal yang kedua lebih menyangkut metode. Di bawah judul “konsientisasi” tak jarang dipakai suatu pola yang rupa-rupanya sangat partisipatif, tetapi dalam kenyataannya justru otoriter sekali. Para peserta proses “konsientisasi” tersebut diajak untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka sendiri, tetapi kalau hasil diskusi itu tidak sesuai dengan pendapat para “penyadar”  itu sendiri, maka para peserta dianggap belum sadar dan disuruh berdiskusi lagi, sampai mereka mencapai kesimpulan yang “benar”, yaitu pendapat para “penyadar”, dan diloloskan sebagai sadar.

            Namun demikian, kritik Berger juga tidak luput dari ketimpangan, terutama sejauh menyangkut Paulo Freire. Dalam Pedagogy of the Oppressed[6] buku karangannya yang termasyur, Freire mennguraikan dengan cermat  dan meyakinkan kenyataan “kebudayaan kemelaratan” atau “kebudayaan bisu” rakyat kecil di Amerika Latin. Rakyat itu hidup terkurung dalam lingkungan sosio-budaya yang dikuasai dan diperalatkan oleh golongan elite yang menindasnya.

Freire menunjukkan bahwa penindasan itu merangkum dan telah meresapi seluruh kehidupan rakyat kecil sampai pada akar-akarnya. Mereka tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi seluruh proses sosialisasi dan internalisasi dan dengan demikian kesadaran mereka pun telah diperbudak dan dipalsukan oleh semboyan-semboyan dan ideologi kaum elite. Yang disoroti secara khusus oleh Freire ialah lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana dan alat demi melestarikan “kebudayaan bisu” itu. Suatu mekanisme sosio-psikologis yang kemungkinan maupun kenyataannya tidak bisa disangkal.[7] Berdasarkan analisis itu, Freire mengembangkan konsepnya mengenai “konsientisasi”, terutama lewat alfabetisasi.

Kalau dibandingkan dengan pendekatan Berger, maka pendirian dan analisis Freire itu sebenarnya tidak begitu berlainan. Apa yang dituntut oleh Berger sebagai pembongkaran “mitos-mitos”, hak atas suatu dunia yang bermakna, “partisipasi kognitif”, serta suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis”, semua tuntutan itu juga tersirat dalam pendekatan Freire. Selain itu, kiranya tak bisa dibantah bahwa Berger pun berbicara sebagai seorang cendekiawan. Dengan perkataan lain, ia pun menyoroti kenyataan rakyat kecil dari luar dan menganggap diri “lebih tahu”, sungguhpun “lebih tahu” tidak sama dengan “lebih sadar”, sebagaimana ditegaskannya sendiri. Jadi, paling tidak dalam arti tertentu ia terkena oleh kritiknya sendiri, walaupun ia memang cukup sadar akan  hal itu dan uraiannya tidak begitu bernada “kenabian”.

Peter L. Berger

Titik perselisihan yang sebenarnya adalah proses penyadaran sendiri serta terutama pola kepemimpinan di dalamnya. Kiranya memang tidak relistis kalau diandaikan bahwa rakyat banyak akan begitu saja bergerak sendiri. Rakyat itu memang biasanya lebih bersikap pasif dan apatis, lantaran mekanisme penindasan majemuk yang dianalisa oleh Freire. Maka dari itu, memang dibutuhkan orang yang mendampingi rakyat, yang mau tak mau merupakan pemimpin dalam arti sosiologis. Tak ada gunanya mengelakkan kenyataan ini. Yang menentukan dalam hal ini adalah pola kepemimpinan serta kepentingan-kepentingan di belakangnya. Apakah pola itu bersifat otoriter, monologis, berprasangka, dan menggurui, ataukah partisipatif, dialogis, terbuka, dan reponsif. Dan apakah para pemimpin tersebut sebenarnya hanya menyampaikan ideologi kaum elite dan dengan demikian menyokong kepentingan-kepentingannya, ataukah sungguh-sungguh dan tanpa pamrih memihak dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang tertindas sendiri. Dalam hal ini, kejujuran dan sikap mawas diri dari pihak para pemimpin sangat penting. Mengingat semua itu, peringatan-peringatan Berger berkenaan dengan usaha “peningkatan kesadaran” sangat bermanfaat dan pada tempatnya, sekalipun tidak meyakinkan sepenuhnya.

  1. Apa yang dikemukakan dalam Pyramids of Sacrifice mengenai hak atas suatu dunia yang bermakna dan “partisipasi kognitif” sangat menarik dan penting, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” ataupun penderitaan manusia. Kentaralah disini bahwa ukuran itu tidak boleh dibatasi pada apa yang langsung menyolok mata atau mengesankan. Penderitaan merupakan suatu katagori atau dimensi menyeluruh, artinya bercorak baik fisik maupun kognitif, psikis, sosial, dan sebagainya. Manusia seutuhnya yang perlu diperhitungkan sehubungan dengan “biaya-biaya manusia”. Itulah landasan dan latar belakang dari pengertian pembangunan sebagai “pembebasan manusia dari penderitaan menurut segala segi dan dimensinya”.

Selain itu, nampaklah di sini pula keampuhan dari ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” kalau dimengerti secara “dialektis-negatif”. Sebagaimana telah dikupas di atas tadi, setiap tradisi kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua, artinya bisa memberi makna pada kehidupan manusia, tetapi juga bisa menjadi halangan dalam hal ini. Kesimpulan itu ditarik berdasarkan ukuran penderitaan yang menampakkan diri dalam kenyataan. Suatu kesimpulan yang kiranya sulit tercapai berdasarkan suatu pendekatan yang bersifat apriori. Begitu pula, seluruh diskusi di sekitar “partisipasi kognitif” menunjukkan bahwa dasar etika politik yang diandalkan Berger cukup ampuh untuk menghadapi masalah-masalah pembangunan yang nyata. (*)

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] P.I. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966); P.I. Berger/Th. Luckmann, The Cocial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966).

[3] Dalam hubungan ini, melulu fungsi agama dalam arti sosiologis dimaksudkan, tanpa mengacuhkan pengertian diri masing-masing agama dalam hal “wahyu”.

[4] Kritik itu diajukan Berger juga terhadap modernitas di negara-negara industry. Bandingkan: P.L. Berger/B. Berger/H. Kellner. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness, (Harmondsworth: Penguin Books, 1974); P.L. Berger, Facing Up To Modernity: Excursions in Society, Politics, and Religion. (New York: Basic Book, 1977).

[5] Kritik Berger dalam hal ini terutama didasarkan pada P. Freire, Culture Action for Freedom, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[6] P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[7] Masalah itu pernah dibahas dalam karangan saya” “Pendidikan dalam Cengkeraman Kemelaratan”, Kompas, Senin 7 April 1980, hal IV+V.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Ada Apa Di Balik Wajah, The Other?

mm

Published

on

Pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.

Oleh: Agust Gunadin

            Semua orang berbangga menamakan abad ke-21 sebagai zaman ketakberhinggaan. Proses penamaan itu bukan tanpa dasar sebab semua orang merasakan sekaligus ambil bagian  dalam ketakberhinggaan. Alasan dasar menamakan zaman ketakberhinggan karena disebabkan kelindanan teknologi informasi yang secara parsial bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Jelas, keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan teknologi secara bijak sebaliknya kerugian diperoleh apabila teknologi menjadikan manusia lain sebagai objek sekaligus melihat yang lain dari keberadaan subjek. Lantas, di tengah loyalitas teknologi yang semakin menanjak, muncul berbagai macam persoalan kemanusian. Manusia kehilangan pengontrolan diri antarsesama sebab seringkali sesama dilihat sebagai yang lain dari keberadaan sang Aku yang bereksistensi. Kehadiran orang lain seolah-olah menjadi homo lupus, manusia serigala yang menerkam  dan mengganggu keberadaan Aku. Sehingga yang terjadi relasi Aku-Engkau dideterminasi menjadi Aku-Dia dan Aku-Itu.

Persoalan relasi Aku-Dia dan Aku-Itu semakin mempertegaskan bahwa manusia kehilangan akan kesadaran sebagai Homo Socius sekaligus makhluk yang bermartabat. Di mana sesama dilihat sebagai partner bukan sebagai musuh. Namun, realitas mengentaskan manusia melihat sesama sebagai objek yang harus ditiadakan. Peniadaan manusia lain itu, muncul dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Maka jelas,  penghayatan kemanusian dalam “epifani wajah” oleh Emanuel Levinas telah dipinggirkan. Bagi Levinas, wajah orang lain sebagai aktus kehadiran Allah yang harus dijaga sekaligus mencintai atas wajah itu. Di dalam wajah, ada Roh Allah yang tersembunyi agar manusia bisa melihat sesama sebagai Aku-Engkau yang sama-sama diciptakan untuk menjadi partner Allah sendiri. Ketika pertama kali melihat wajah orang lain maka yang ada adalah tangggungjawab atas keberadaan itu bukan peniadaan atas wajah. Dengan melihat pentingnya kehadiran wajah yang bertanggungjawab atas orang lain, penulis dalam tulisan ini berusaha membangkitkan kesadaran Epifani Wajah oleh Levinas sebagai salah satu cara mempersempit pemahaman ruang kegelisahan kehadiran orang lain sehingga orang lain dilihat sebagai Aku-Subjek yang sedang bereksisten.[1]

Kehilangan Kesadaran Akan Wajah

Persoalan tentang makna di balik wajah pada abad 21 semakin rumit untuk ditelaah. Wajah seringkali menjadi objek dari tindakan kriminal sekaligus menuntaskan wajah dari ruang ada (being) menjadi ketiadaan (nothingness). Tindakan meniadakan wajah dari ruang ada menuju ketiadaan sangat nampak dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Masalah-masalah seperti ini dipicu dan dikotomi kebencian yang bertumbuh subur dalam diri seseorang sehingga memandang wajah orang lain sebagai objek yang perlu ditiadakan. Serentak wajah menjadi faktor pemicu yang menimbulkan kebencian.

Lalu kemudian, mengapa wajah dibenci oleh suatu subjek? Sebab manusia memahami wajah sebagai bagian terdepan dari mata, hidung, mulut dalam berada. Wajah seringkali merepresentasi identitas manusia. Di dalam wajah ada dilema yang bisa menimbulkan kecemasan dan keharuan bagi orang lain. Kecemasan muncul akibat wajah yang menolak usaha Aku untuk menyerapkan Aku dalam pemikiran sendiri. Artinya, kehadiran wajah orang lain menambah beban dalam keberadaanku sebagai makhluk yang bebas. Orang lain dalam bahasa Thomas Hobbes sebagai Homo Homini Lupus yang menimbulkan keresahan bagi eksestensi sang Aku ingin berkuasa. Maka jalan pintas bagi orang yang menjunjung tinggi konsep seperti ini adalah meniadakan orang lain, membunuh orang lain agar tercapainya the will of power. Tergerusnya erosi kemanusian yang menimbulkan pembantaian antarsesama karena manusia kurang memaknai siapa dirinya dan sesama bagi dirinya. Namun, untuk meminimalisasi kesalahan pemahaman konsep yang lain sebagai serakah dan resah maka penting menghadirkan konsep humanistis Emanuel Levinas sebagai salah-satu jalan  menuju pemahaman wajah yang etis dan moralistis. Konsep yang lain (L’Autrui atau the Other) bagi Levinas adalah jalan untuk membuka horizon keberadaan Aku menuju Engkau yang transenden. Yang lain sebagai ada untuk keberadaanku sekaligus memperindah keberadaanku sebagai mahkluk yang sama di mata Allah. Pribadi yang lain tidak boleh diperlakukan sebagai objek, benda melainkan memahami yang lain sebagai pertemuan intersubjektif.[2] Di mana, menjaga yang lain sebagai kewajiban moral yang terus dirawat demi meningkatkan keutuhan ciptaan sekaligus panggilan yang merupakan pancaran yang baik dalam diri Aku-Engkau Tak Terhingga.

Tanggung Jawab Atas Wajah Orang Lain

Jika realitas ego abad 21 memanggil manusia untuk melebarkan sayap dari prinsip humanisme otentik kemanusian maka kehadiran Emanuel Levinas dalam nilai estetis wajah sangat penting untuk dimaknai kembali. Nilai estetika yang dikembangkan oleh Levinas tidak serta-merta hadir untuk menteorikan melainkan lahir di atas fakta sejarah yang membelenggu wajah sebagai objek dalam relasi kemanusian. Di mana pada masanya, sesama manusia dilihat sebagai yang lain sebagai pemberontak, benda dan bahkan bukan sebagai manusia. Maka, demi merawat nilai otoriter, totalitarian, dan sekretarian Genosida Nazi terhadap orang-orang Yahudi.[3]

Apa yang dilakukan oleh para Nazi pada masa itu sesungguhnya kehilangan kesadaran akan makna “wajah”. Makna wajah yang memerintahkan “sesamaku sebagai bagian dari keberadaanku untuk memerintahkan terhadapku dalam menjaga dan merawat untuk tidak membunuh”. Bertolak dari pandangan Levinas, wajah berarti situasi di mana seseorang berhadapan dengan seseorang yang sama-sama manusia bukan sebagai sesuatu. Kehadiran wajah sesungguhnya menyapa seseorang, mengetuk pintu hati seseorang agar bersolider akan kehadiran “yang lain”.[4] Di sini, konsep yang lain merupakan fenomenologi yang luar biasa sekaligus memiliki nilai tersirat yang menyatakan kepolosan dalam wajah yang telanjang. Maka, penampilan wajah yang lain menjadi penampilan estetis sekaligus kejadian etis untuk kemudian sama-sama dalam menjaga dan merawat sehingga relasi subjek dan objek ditiadakan sebaliknya mengacungkan relasi Subjek-Subjek atau Aku-Engkau.

Apabila konsep wajah yang digagas oleh Levinas dimaknai secara benar, setiap orang mungkin manusia menjadi harmonis, humanis sekaligus estetis. Dengan demikian, pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.[5] Sebaliknya, orang lain sebagai bagian dari “Aku” yang menyatakan diri dalam “yang lain” tetapi memiliki nilai martabat yang sama sehingga mewajibkan Aku untuk bertanggungjawab atas kehadirannya. Kehadirannya sungguh diterangkan dalam wajah yang telanjang dan polos untuk memperkokoh sikap solidaritas kemanusian antara sesama manusia. Karena itu, wajah ingin menyatakan diri bahwa aku bukan solitude being melainkan selalu terhubung dalam relasi dengan Yang Lain. Aku membutuhkan yang lain sebab yang lain bagian dari keberadaanku.

Erosi kemanusiaan

Levinas menggali pandangan wajah karena ada fakta yang berkata bahwa ada keguguran dan erosi kemanusian dalam berelasi. Gagasannya ingin merekontruksi kembali pemahaman manusia agar secara in se menyadari prinsip kesadaran humanistis yang otentik. Jika Nazi melegalkan relasi Subjek-Objek  pada yang lain, sebaliknya gagasan Levinas ingin meniadakan prinsip demikian. Baginya manusia harus berelasi Aku-Engkau atau Subjek-Subjek, sebab sama-sama memiliki martabat yang sama. Maka, untuk tercapainya prinsip tersebut manusia harus memandang wajah sesama sebagai bagian dari keberadaannya sendiri. Di dalam wajah yang lain terbersit Aku yang lain sedang bereksisten sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama yaitu merawat dan mencintai atas wajah yang berlainan itu.

*) Mahasiswa STFK Ledalero-Maumere. Ketua Kelompok Sastra di Seminari Tinggi St. Kamilus-Maumere. Beberapa artikel pernah dimuat dalam Pos Kupang, Floresmuda.com, Marjinnews, Majalah Simalaba-Lampung dan media lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, Kees. Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia      Pustaka Utama, 2002.

Magnis-Suseno, Franz. 12 Tokoh Etika Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Nogroho, Ito Prajna.  “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”.         dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012.

Tjaya, Thomas Hidya. Enigma Wajah Orang lain. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

 

[1] Thomas Hidya Tjaya, Enigma Wajah Orang lain (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 96-101.

[2] Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 93-94.

[3]Ibid., hlm. 100.

[4] Kees Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 236-238.

[5] Ito Prajna Nogroho, “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”,  dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012. hlm. 15.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending