Connect with us

COLUMN & IDEAS

Baik dan Buruk

mm

Published

on

Oleh: Ignas Kleden

Memang harus dikatakan bahwa kontradiksi adalah suatu pengertian filsafat pengetahuan dan bukan suatu pengertian filsafat keindahan. Dalam pengetahuan diandaikan bahwa kita bisa menetapkan salah benarnya suatu pengetahuan, berdasarkan criteria-kriteria yang telah disepakati bersama, sekalipun criteria itu bersifat sementara. Dalam filsafat keindahan atau estetika, kontradiksi tidak dimungkinkan, karena de gustibus non est disputandum (tidak mungkin kita berdebat tentang selera). Sudah jelas bahwa baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kesenian selalu terdapat subyektivitas. Namun, sementara ilmu menuntut agar subyektivitas itu dikontrol dan dibatasi, seni membiarkan subyektiitas itu berkembang dan bahkan digalakkan. Tidak mungkin mendapatkan kontradiksi antara indah dan tidak indah, seperti halnya kontradiksi di antara benar dan tidak benar (kontradiksi epistemologis) atau antara ada dan tidak ada (kontradiksi ontologism).

Selama dua millennium, filsafat etika masih juga berdebat tentang satu masalah yang sama, yaitu apakah etika itu berurusan dengan soal baik dan buruk (etika teleologis) atau berurusan dengan soal benar dan salah (etika deontologist). Pertimbangan tentang baik dan buruk selalu didasarkan pada sesuai tidaknya suatu tindakan dengan tujuan.Eduard Spranger, psikolog yang menjadi rujukan dan pujaan Sutan Takdir Alisjahbana, akan mengatakan bahwa tujuan setiap orang masih akan ditentukan oleh tipologinya. Untuk seorang homo oeconomicus, baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian. Sebaliknya, seorang homo politicus akan melihat suatu tindakan menjadi barik kalau mendatangkan kekuasaan, dan buruk kalau membuat kekuasaan berkurang atau hilang sama sekali. Kritik umum terhadap etika teleologis bahwa dia pada dasarnya bersifat terlalu pragmatis atau serba ontologism (misalnya, bahwa baik adalah tindakan yang sessuai dengan kodrat manusia).

Etika deontologist menunjukkan peranan manusia dalam menetapkan apa yang dianggap sebagai benar dan salah (bukan berdasarkan tujuan yang bersifat pragmatis atau  ontologism, tetapi berdasarkan persetjujuan dan ksnsensus bersama). Hukum positif adalah contoh suatu etika deotologis. Mengatakan hahwa negara RI merupakan negara hukum adalah menerima bahwa kehidupan bersama dalam negara ini didasarkan pada berbagai peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama dank arena itu mengikat semua yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Etika ini mempunyai dua kelebihan. Pertama, memberi peran aktif kepada anggota masyarakat untuk menetapkan sendiri apa yang benar dan salah berdasarkan criteria yang disepakati. Kedua, antara benar dan salah dimungkinkan munculnya kontradiksi yang tegas dan jelas. Tidak mungkin perbuatan membunuh orang yang berbeda pendirian politik itu sekalgus benar dan salah. Sebaliknya, secara teleologis, membunuh orang mungkin sesuatu yang baik karena dapat mengurangi kepadatan penduduk misalnya.

Debat teoritis itu kedengarannya amat mengawang, tetapi mempunyai konsekuensi yang amat konkret untuk kehidupan politik dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Kalau mengadili mantan Presiden Soeharto dianggap tindakan yang tidak baik karena membahayakan integrasi bangsa atau tidak menghormati orang tua yang sakit-sakitan, kita terjebak lagi dalam etika teleologis yang pragmatis. Dengan pragmatism seperti ini tidak bisa diputuskan apakah mengadili mantan Presiden Soeharto sesuatu yang baik atau buruk. Masalahnya, baik dan buruk selalu tergantung dari suatu tujuan, sedangkan selalu bisa diciptakan tujuan baru untuk membuat tindakan kita menjadi baik karena sesuai dengan tujuan baru tersebut.

Demikian pun kalau hukum didasarkan kepada etika teleologis ini maka asas hukum positif justru menjadi kabur. Sistem hukum positif baru efektif kalau kontradiksi antara salah dan benarnya suatu tindakan dibuat sejelas-jelasnya secara normative, sekalipun dalam penerapannya perlu memperhitungkan sikumstansi empiris di mana suatu tindakan dilakukan. Pada titik itu terjadi pertarungan antara suatu peristiwa politik dan peristiwa hukum. Moralitas politik adalah moralitas telelogis yang bergantung pada tujuan suatu perbuatan. Moralitas hukum merupakan moral deontologist, yang bergantung pada peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Dalam politik kontradiksi menjadi tidak jelas, karena tujuan selalu bisa diubah sehingga suatu tindakan dapat dibenarkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan baru itu. Dalam hukum peraturan yang berlaku tak dapat diubah sesuka hati, dank arena itu kontradiksi dimungkinkan. Kalau moralitas salah-benar ini tidak ditegakkan, perubahan structural yang paling revolusioner pun tidak akan membawa banyak kemajuan kualitatif, justru karena kita tidak bisa memutuskan apa yang salah yang harus ditinggalkan dan apa yang benar yang harus ditegakkan.

Tanpa menerima kontradiksi ilmu pengetahuan, juga tidak akan dimungkinkan. Pada prinsipnya, ilmu pengetahuan berkembang karena pengetahuan yang salah disingkirkan untuk memberi tempat bagi pengetahuan yang lebih teruji kebenarannya. Tentu dalam praktek hal ini tidak selalu mudah, karena penentuan salah-benar masih akan bergantung pada metode dan teori yang dianut oleh masing-masing mazhab. Namun, demikian prinsip kontradiksi itu diterima secara umum, bahwa tidak mungkin suatu pengetahuan itu bersifat salah dan benar sekaligus. Kontradiksi logis dalam pengetahuan adalah parallel dengan kontradiksi empiris dalam ilmu, dan juga parallel dengan kontradiksi etis dalam moralitas dan hukum.

Tentu tidak kurang orang Indonesia yang telah menghayati moral deontologist ini, barangkali tanpa banyak peduli tentang teori yang mendasari. Bulan Desember 1999, seorang intelegensia muda Indonesia, Soe Hok Gie, genap 30 tahun meninggal dunia di puncak Gunung Semeru. Berdasarkan perjuangannya dan teks-teks yang ditinggalkan, Soe Hok Gie adalah prototype moral deontologist ini atas cara yang hampir untuh dan sempurna. Dasar pertimbangan untuk semua tindakannya adalah kontradiksi antara salah dan benar, bukan keadaan tanpa kontradiksi antara baik dan buruk.

Dengan mudah bisa disebutkan apa yang menjadi “teori kebenaran” pada tokoh ini. Untuk dia, tindakan benar adalah tindakan yang sesuai dengan hati nurani (keberanian dan kejujuran bukan sekadar pembawaan prikologis, melainkan hasil kesimpulan filosofis), yang menyesuaikan perbuatan dengan keyakinan dan ucapan (karena itu, dia amat membenci kemunafikan), yang membela pihak lemah terhadap mereka yang lebih kuat (karena itu, penting mengenal masyarakat keicl dari dekat dengan banyak berjalan dan mendaki gunung), yang menolakk tunduk kepada ketakutan (baik ketakutan terhadap kekuasaan maupun ketakutan terhadap penyingkiran social oleh teman-teman sendiri), yang tidak mendiamkan kejahatan atau ketidak-adilan yang ada di depan mata (karena dengan itu melakukan the crime of silence), dan yang menolak kebenaran resmi yang ditawarkan tanpa menguji terlebih dahulu (entah kebenaran yang ditawarkan oleh doktrin politik atau yang diberikan oleh doktrin agama).

            Pilihan seperti itu yang oleh John F. Kennedy dinamakan keberanian, yaitu kesediaan secara sadar untuk mengabaikan akibat suatu pilihan dan tindakan karena hendak berpegang teguh kepada prinsip dan nilai yang diyakini. Keberanian dalam pengertian ini merupakan kebajikan manusia yang oleh John F. Kennedy dianggap paling tinggi dan paling mulia.

Dengan mengutip Hemingway, dia mengatakan bahwa keberanian adalah grace under pressure, yaitu semacam keagungan yang tetap bermartabat dan tidak hilang keanggunannya sekalipun berada di b awah tekanan dan represi. Dengan kata lain, kesediaan untuk menghadapi kontradiksi antara keadaan nyata dan prinsip yang diyakini.

Kehidupan politik memang bukan dua bidang hitam putih yang terpisah oleh satu garis lurus. Seperti juga spectrum cahaya, warna-warna yang muncul dalam suatu prisma hanya mungkin timbul kalau ada kontradiksi antara warna putih dan warna gelap. Rahasia kebudayaan barangkali terletak di sana, bahwa bersikap jelas dengan mempertegas kontradiksi, justru memudahkan kita melihat aneka warna yang muncul di antara ujung spectrum yang satu ke ujung yang lain. Sebaliknya, menghilangkan kontradiksi justru akan membuat segala sesuatunya tunggal-makna, seragam, dengan nuansa yang buyar karena kehilangan tenaga yang diberikan oleh dua titik yang tadinya tentang-menentang dan tarik-menarik. Ketakutan terhadap kontradiksi merupakan kecenderungan prosaic yang tak sanggup memahami bahwa kata-kata dalam sajak tidak sekadar bunyi bahasa yang dituliskan, tetapi suatu rancang-bangun dunia potensial yang belum ada  sekarang dan mungkin selamanya tak pernah ada, tetapi bukan sesuatu yang tak mungkin. Sebaliknya, menghormati kontradiksi akan memungkinkan seseorang melihat makna dari daun yang luruh, terbawa angin lalu menjelma dalam sajak. Pada saat itu, politik sebagai seni kemungkinan menemukan diri kembali dari puisi sebagai dunia kemungkinan. (*)

_________________________

IGNAS KLEDEN:

Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending