Connect with us

Politik

Arus Kebangsaan Generasi Milenial

mm

Published

on

Milenium Milenial

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, milineal dalam tulisan ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Y dan dalam waktu bersamaan berkelindan dengan generasi Z. Generasi Y adalah generasi kelahiran 1980-2000an (Karl Mannheim; 1923), sementara generasi yang lebih baru yaitu generasi Z lahir setelahnya; yaitu anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 dalam kategori yang dibuat jurnalis Bruce Horovitz (2012).

Kesamaan antara keduanya adalah keakraban kedua generasi ini dengan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Generasi Y dan Z seakan dibentuk dan sekaligus membentuk dunia tekonologi dan kecanggihan komunikasi abad ini dalam hampir semua sisi hidupnya dari yang teologis sampai ideologis.

Generasi milenial adalah generasi “muda” zaman “now” baik dari generasi Y mau pun Z.  Secara khusus adalah mereka yang lahir pada tahun 2000an hingga sekarang. Tahun 2000an penulis jadikan batas teknis mengingat pada awal kelahiran tahun 2000an lah kita mulai akrab dengan suku kata “milenium” atau persisnya “milenium baru” sebagaimana banyak literatur di indonesia menjelang tahun 2000an menyebut demikian. (lihat artikel ‘Menyambut Milenium Baru’ Jacob Oetama)

Milenium baru (tahun 2000an) ditandai yang utama dengan penetrasi kecanggihan teknologi dalam hampir semua sendi arus hidup manusia. Dan generasi mudanya, adalah kelompok paling mungkin beradaptasi bahkan “menguasai” teknologi maju komunikasi. Baik gen Y dan Z, keduanya hidup dalam perkembangan dari apa yang pernah dikhawatirkan pada dekade awal “millennium baru” di mana banyak budayawan dan pemikir mengkhawatirkan kalahnya manusia dari teknologi. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian benar, sebagain lain manusia memenanginya. Sangat tergantung dari sudut pandang atas manusia dan teknologi tersebut.

Terlepas dari itu, sekarang milenium baru telah menjadi bagian integral dengan generasi milenial—sebutlah zaman sekarang sebagai “milenium milenial”. Subjek utamanya adalah para “milenia”. Angkatan muda paling fasih dalam menggunakan mau pun memproduksi (aktivitas) dengan teknologi komunikasi itu sendiri. Di tangan dan perspektif berpikir mereka,  kita akan banyak menaruh harapan dari kebaikan dunia kita mau pun sebaliknya, baik dalam lini hidup politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Semangat (Kebangsaan) Milenial

Generasi Milenial telah lahir tanpa bisa dipungkiri lagi kehadirannya. Mereka tidak hanya kuantitas yang mengisi jumlah dari bentuk-bentuk kebudayaan kita hari ini. Lebih dari itu mereka bahkan telah datang dengan membawa dialektika budaya mereka sendiri baik cara kerja, cara berpikir, dan juga bertindak. Pelan tapi pasti mereka menyusun bahkan mentransformasikan kebudayaan kita kepada peradaban lebih modern yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kebaikan bangsa.

Generasi Milenial adalah karakter generasi kreatif dalam arti yang luas, mereka mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan—yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu. Dengan demikian, mereka kini tengah membentuk corak kebudayaanya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaanya—dan kerap sama sekali tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandangnya atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaruh mereka, corak dan warna kebudayaan generasi milenial tak bisa lagi diabaikan bahkan mesti mendapat perhatian nyata supaya bisa berkontribusi bagi perkembangan kebangsaan modern yang lebih baik.

Mereka menyusun suatu cara transformatif dalam memaknai semangat zaman dan generasinya. Mereka tidak lain dan tidak bukan harus dipandang dan diterima sebagai generasi penerus sekaligus pewaris kebudayaan modern Indonesia hari ini, peradaban politik, dan juga kemajuan ekonomi hari ini merujuk sejak peristiwa-peristiwa penting dan menentukan dalam sejarah indonesia misalnya Sumpah Pemuda 1928.

“Revolusi Pemuda”

Pelibatan dan pemberian ruang yang lebih besar kepada generasi milenial untuk lebih jauh terlibat dalam soal-soal kehidupan berbangsa dan bernegara (politik kebangsaan) menjadi mutlak adanya. Sebab di tangan mereka peradaban politik dan kebangsaan kita sebenarnya tengah disusun. Baik atau tidaknya, sejalan tidaknya dengan visi kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini ditentukan oleh bagaimana interaksi antar generasi-antar zaman, dengan generasi milenial ini.

Mereka adalah anak zaman sekaligus pembentuk zaman yang nyata dan utama. Anak zaman dalam pengertian historis bahwa mereka harus tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinekaan Indonesia, dan juga semangat berdikari sebagai entitas bangsa. Pembentuk zaman dalam arti merekalah sejatinya yang akan meneruskan dan memastikan masa depan Indonesia dalam transformasi yang sesuai dengan visi hidup berbangsa dan bernegara Indonesia beserta segala dinamikanya.

Oleh karena itu, dalam momen Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, para generasi milenial mesti merayakan sekaligus memantapkan diri dalam upayanya memaknai semangat pemuda, semangat generasi pendobrak kebudayaan dan peradaban untuk menemukan titik merdeka, titik persatuan, dan titik kebangsaaan sebagaimana 28 Oktober 1928 lalu, di mana generasi yang muda, para pemuda itu, dengan keteguhan, semangat dan pemaknaan zaman dan generasinya, pada akhirnya menjadi embrio, titik nadir dari jejak langkah Indonesia menuju kemerdekaanya.

Kini generasi millenial memiliki tugas dan semangat kesadaran yang serupa itu. Mereka mesti hidup dalam iklim yang memedulikan bangsanya, persatuan, dan semangat jiwa bangsanya untuk Indonesia yang lebih baik dengan dinamika pemaknaan atas indonesia dalam semangat muda.

Moment peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi lebih penting dalam pemaknaanya untuk menggugah kesadaran generasi millenial akan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat muda untuk berkontribusi membangun Indonesia modern yang lebih baik, lebih adil, dan menciptakan potensi kemajuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia.

Sumpah pemuda adalah refleksi akbar di mana kita bisa mencatat, hampir semua perubahan besar kalau tak boleh dibilang revolusi, pemuda adalah penggerak dan pelopor tiap perubahan besar indonesia dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, Reformasi 1998 semua itu adalah kepeloporan pemuda—suatu “Revolusi Pemuda”.

Maka secara khusus kita semua mesti merefleksikan makna pemuda dalam kontek generasi milenial sekarang ini dalam upaya pembangunan karakter kebangsaan generasi muda milenial; mencari cara dan bentuk dalam upaya mendorong dan mentransformasikan semangat kreatif generasi milenial untuk menciptakan daya ekonomi, solidaritas sosial, dan akhirnya ikut mendorong persatuan bangsa dan kemajuan.

Salah satu bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menciptakan iklim kreatif bagi generasi milenial yang inspiratif, menggugah, dan berdaya ekonomi dalam semangat kebangsaan; Memupuk kesadaran kontributif generasi muda milenial untuk pembangunan bangsa; serta menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan, nasionanalisme, dan semangat transformatif dalam menciptakan kebudayaan yang produktif dan bermakna bagi kemajuan Indonesia. (*)

*) Sabiq Carebesth, Freelance Writer dan editor galeribukujakarta.com | penulis buku “Memoar Kehilangan” (2012) dan “Seperti Para Penyair” (2017)

Continue Reading

Politik

Pancasila Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”. Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Versi Pendek Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan harian Kompas di halaman Surat Pembaca (31/5)

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting bagi kita semua untuk  tidak melupakan pembangunan kebudayaan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair. Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

**) Tulisan versi lebih pendek dengan judul “Jalan Tengah Keindonesiaan” telah ditayangkan di halaman Surat Pembaca Harian Kompas edisi 31 Juni 2018.  Ditayangkan kembali dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Politik

Demokrasi dan Ilusi City-State

mm

Published

on

Oleh: Dominggus Elcid Li PhD

Pilkada Gubernur DKI Jakarta sukses menjadi tontonan warga dari seluruh penjuru Indonesia, namun tontonan demokrasi di ibukota yang berjalan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung digiring memenuhi selera barbar: menang dengan segala cara. Rule of law terasa amat kosong. Demi kepentingan politik praktis berbagai cara dipakai untuk saling menjatuhkan lawan oleh kedua belah pihak.

Menjelang dua dekade reformasi, kelemahan-kelemahan utama dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan pun terbuka sendiri. Kita terjebak dalam skema devide et impera yang menghalalalkan segala cara untuk berkuasa. Apa lagi yang diharapkan dari demokrasi Indonesia jika jika kegiatan saling memangsa untuk berkuasa dianggap wajar? Demokrasi seharusnya tetap menjadi elemen nation-building yang egaliter untuk warga republik.

Demokrasi Tanpa Arah

Berdemokrasi pasca Orde Baru seharusnya merupakan fase lanjutan dari upaya reformasi yang sudah dikerjakan tahun 1990an yang tidak lepas dari cita-cita proklamasi. Tumbangnya kekuasaan otoriter Soeharto, tidak berarti perjuangan emansipatoris sudah selesai, sebaliknya upaya institusionalisasi demokrasi kembali dibajak oleh kelompok elit oligarki, kaum fundamentalisme agama, maupun sekedar menjadi alat politik antara para pensiunan jendral.

Demokrasi secara substantif seharusnya bukan menjadi instrumen elitis, namun demokrasi harus mampu membuka akses keterwakilan seluruh kelompok warga ke dalam sistem politik. Spirit emansipatoris itu tidak terwujud setelah setelah hampir dua dekade, sebaliknya kanibalisme menjadi wajah baru. Era reformasi yang seharusnya menjadi panggung para intelektual pengkritik Soeharto, malah tak mampu mengalahkan konsep sederhana ala Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib yang menelurkan akronim SARA sebagai rambu-rambu berbicara di depan publik di tahun 1974. Dalam tataran ini ‘generasi reformasi’ tidak memiliki sopan santun politik.

Pertikaian pegiat Pilkada di Jakarta dengan dukungan media massa cenderung membuat Indonesia dan Jakarta menjadi sepadan, padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Dalam skema pemilihan umum serentak pemilihan umum di Jakarta porsinya hanya 0,99 persen dari total jumlah pemilihan umum di 101 daerah otonom yang melakukan pemilihan umum tahun 2017. Padahal setidaknya ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin berbagai patologi dalam demokrasi di berbagai daerah otonom ini dapat dikenali jika kita menghabiskan sebagian besar energy hanya untuk Pilkada Jakarta?

Para elit Indonesia yang berdiam di Jakarta cenderung tak mampu mengendalikan diri dalam ‘sengketa Pilkada’. Jadi tentu agak berlebihan jika kita berharap bahwa kita masih punya tenaga untuk membuka kompleksitas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan dalam skala Indonesia. Bagaimana mungkin klientalisme dan oligarki politik yang leluasa beroperasi dalam dalam pemilihan umum di daerah-daerah otonom Indonesia akan mendapatkan pembahasan, jika para elit partai hanya peduli siapa yang berkuasa, dan tak peduli dengan cara apa kuasa diraih.

Jakarta sebagai titik magnitude Indonesia memang menyerap segenap perhatian media massa maupun media sosial. Tak hanya menjadi pusat peredaran uang, namun Jakarta juga memonopoli nyaris seluruh isu demokratisasi.

Ketidakadilan bukan hanya soal kue ekonomi yang dikuasai para elit yang kebanyakan berdiam di ibukota, tetapi keadilan juga terkait dominasi isu yang terpusat di ibukota semata. Hal yang paling disayangkan di ibukota adalah sumbu-sumbu utama konsesus republik  dipertaruhkan semuanya dalam perebutan jabatan gubernur daerah khusus ibukota.

Jika Indonesia mau bertahan dalam satuan abad, kita perlu melihat wajah Indonesia secara keseluruhan, dan pemberitaan perlu dilakukan secara berimbang. Evaluasi terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan perlu mencakup persoalan demokratisasi di berbagai daerah otonom, dan pemberitaan media perlu dilakukan secara proporsional. Dengan sistem media yang semakin sentralistik dalam budaya korporasi yang makin kental, sulit kita harapkan bahwa jaringan media-media kritis dapat bertahan di tengah gempuran industri media.

Elitisme Partai Politik

Munculnya sistem demokrasi sebagai instrumen baru dalam kehidupan bernegara pasca Orde Baru bukan hanya hasil perjuangan elit-elit partai politik, tetapi merupakan mandat rakyat–yang tiba sejalan dengan krisis mata uang tahun 1997. Seharusnya pembaruan sistem politik tidak dimonopoli oleh para politikus partai politik semata, karena cenderung tidak ada jalan keluar. Contoh paling banal terkait kritik rakyat terhadap sistem politik kepartaian yang korup adalah kemenangan kotak kosong melawan calon yang didukung seluruh koalisi partai politik. Di tangan elit partai politik yang haus kuasa, krisis sistem politik semacam ini tidak menjadi bahan pembahasan.

Jika pembaruan sistem politik hanya dipusatkan di tangan elit-elit partai politik, maka isu utama yang diangkat hanya lah soal ‘siapa yang berkuasa’ dan bukan bagaimana sistem politik ini semakin mendekati realitas sosial yang ada. Ketika demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas untuk meraih kekuasaan, maka sekian peraturan berdemokrasi yang dibikin oleh para politikus pun hanya fokus pada prosedur bagaimana menjadi penguasa. Jika demokrasi ingin dipertahankan maka rakyat (the people) adalah panglima dan bukan hanya fokus pada siapa penguasa (the ruler).

Model berpengetahuan merupakan gambaran implementasi strategi sebuah bangsa untuk bertahan, hal ini pun berlaku dalam sistem politik. Skema pertahanan ala republik seharusnya tidak dimulai dari model berpengetahuan yang sentralistik. Jika kini cara berpengetahuan dan kritik sistem politik sumbernya dikerdilkan pada hanya orang yang berpolitik praktis di pusat, maka pembaruan sistem nyaris tidak mungkin dibikin.

Jika ingin bertahan, pengetahuan tentang sistem politik perlu dikembangkan dalam skema logika diskursif yang datang dari segala penjuru tanah air. Model berpengetahuan yang esensialis dan menutup pintu terhadap keberagaman berpengetahuan merupakan praktek haus kuasa. Model berpengetahuan yang absolut dan memusat memang terlihat efektif dari kacamata penguasa, tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin dijalankan tanpa pendekatan keamanan. Orde Baru sudah membuktikan rapuhnya sistem semacan ini setelah tiga dekade, seharusnya kita tidak menempuh jalan serupa dengan judul yang lain.

Upaya memahami persoalan-persoalan demokrasi dalam skala negara seharusnya dilakukan secara terpadu, dan bukan hanya dalam konteks ‘badan pemenangan pemilihan umum partai’ sehingga kritik terhadap sistem politik terkini bisa dilakukan.

Usaha mencapai model demokrasi ideal ala Indonesia harusnya terus diperbarui dengan menimbang kompleksitas Indonesia. Hoax yang menjadi kenyataan sehari-hari, bukan hanya perkara disinformasi, tetapi juga didasari oleh sikap memunggungi realitas Indonesia yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Tanpa prinsip bahwa hidup bersama sebagai sebuah bangsa harus diperjuangkan dalam setiap langkah politik maka posisi republik senantiasa dalam krisis.

Kekuatan Republik Indonesia ada pada simpul-simpul warga yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan. Kekuatan multitude semacam ini lah yang perlu dipelajari dan diberikan ruang untuk berkembang. Seharusnya para elit partai-partai politik belajar dari sejarah berdemokrasi di Indonesia, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam sekian generasi. Kekuatan republik kepulauan bukan terletak pada segelintir elit, apalagi hanya dikerdilkan dalam pengurus organisasi formal.

Bagaimana agar simpul-simpul kebangsaan terus dihidupkan, ditemukan, dan diintegrasikan dalam hidup bersama merupakan amanat kebangsaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dimulai dari Jakarta merupakan monumen emansipatoris anti kolonialisme yang didalamnya berisi anti ‘kasta’ stratifikasi rasialis, maupun model eksploitasi ekonomi berdasarkan identitas ras dan keagamaaan. Proklamasi sebagai tanda hidupnya sebuah republik merupakan batu pertama hidup bernegara.

Langkah-langkah yang berlawanan dengan semangat proklamasi, berlawanan dengan etika bernegara, dan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik merupakan tindak manipulasi yang dampaknya amat merusak untuk republik.

Agar demokrasi tidak menjadi proses eksklusi barbar, seperti yang sedang terjadi di AS, simpul-simpul hidup republik kepulauan Indonesia harus diperjuangkan. Demokrasi perlu dikerjakan dengan kekuatan modal sosial dan solidaritas bersama bertumpu pada prinsip membuka ruang hidup sebesar-besarnya untuk rakyat. Upaya menafsirkan kata rakyat sebagai sebuah kenyataan kompleks dalam republik kepulauan harus dikerjakan agar demokrasi tidak sekedar menjadi tontonan barbar ala ibukota.

Indonesia adalah republik kepulauan terbesar di dunia, dengan sekian ratus kota sebagai simpul keragamannya. Indonesia bukan lah negara dengan model city-state, yang menempatkan Jakarta sebagai sumbu kota satu-satunya dalam negara. Pihak yang bertikai dan terlanjur berilusi perlu sadar bahwa pilkada Jakarta bukan titik final satu-satunya dari republik. Keluar dari ilusi ini merupakan tugas para elit partai politik jika Indonesia dianggap masih ada. Para elit politik harus cermat untuk memahami bahwa batas antara ilusi dan hoax sesungguhnya teramat tipis.

—————————————

*) Dominggus Elcid Li PhD: Member of BSA (British Sociological Association). Member of ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies). Founding Executive Director of IRGS (Institute of Resources Governance and Social Change). Email: elcidli@yahoo.com

 

Continue Reading

Classic Prose

Trending