Connect with us

Kolom

Apatisme Bangsa Kita

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Mungkin baik jika lain kali pada liburan akhir atau awal tahun Anda mengunjungi Kota Tangerang Selatan. Pusat kotanya, tempat kantor wali kota, kepolisian resor, hingga universitas dengan mahasiswa terbanyak berada, memiliki unikum tiada duanya.

Di pusat salah satu kota ber-APBD tertinggi di Indonesia itu, bukan jalan mulus, taman nyaman, arsitektur indah, atau pesona tradisi seperti yang ditawarkan banyak daerah lain, melainkan justru medan off road yang menantang, lengkap dengan ancaman bahaya yang sudah memakan korban. Berbulan-bulan jalan-jalan utama pusat kota tersebut dihiasi kekacauan pembangunan infrastruktur (listrik, telepon, gorong-gorong, hingga perbaikan jalan) yang terlalu lamban prosesnya, kacau, bahkan cenderung khaotik manajemennya. Mengakibatkan kerugian besar, bahkan sebagian membuat para pengusaha usaha kecil menengah (UKM) di seputar kekacauan itu bangkrut.

Sebuah bengkel milik pengusaha muda sampai menulis poster besar dengan ungkapan getir dan protes tertahan: “Biar Beton Menghadang, Kami Tetap Buka”. Namun, tetap saja kerugian besar pemasukan harian terus terjadi karena pelanggan terhalang beton jalanan yang meninggi hingga 30-an sentimeter.

Syukurlah, pemerintahan petahana—entah dengan skor berapa atau cara apa—berhasil mempertahankan kekuasaannya dalam pilkada beberapa waktu lalu. Hasil itu kian memperkuat unikum kota yang sewindu pun belum usianya ini. Realitas aktual yang nyata buruk dan mengganggu aktivitas dan kepentingan warga setempat itu ternyata tidak memengaruhi elektabilitas dari pemimpinnya. Sebagaimana mereka pun tidak peduli atau mempertimbangkan realitas keluarga sang wali kota yang jadi terpidana korupsi tingkat tinggi. Rakyat tidak peduli.

Hal terakhir di atas mungkin bisa menjadi representasi dari fenomena mutakhir akan ketidakpedulian, yang dalam jenis atau tingkat tertentu bisa jadi semacam apatisme (rakyat) pada masalah sosial kita yang kian berat dan rumit. Situasi atau gejala ini menengarai beberapa fakta dan gejala sosial lain, seperti semakin kuatnya egoisme—dalam pengertian sikap individualistis—dalam diri (bangsa) kita.

Tentu saja realitas psikologis bangsa, terutama di wilayah urban yang sudah diisi lebih dari separuh populasi negeri, itu jadi alarm kuat luntur atau lenyapnya salah satu sifat utama (dan luhur) bangsa Indonesia yang diakui atau diaku-aku, yakni gotong royong, suatu cara hidup di mana etos persaudaraan, kebersamaan, atau kesetaraan antarmanusia termaktub di dalamnya. Ini juga indikasi bagi ketakberdayaan, frustrasi, putus asa, disorientasi, semua bahan ramuan yang menghasilkan adonan apatisme (sosial) bangsa kita.

Apa yang getir dan cukup mencemaskan adalah bahwa apatisme itu juga terjadi pada perihal-perihal yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Banyak contohnya: mulai dari kongkalikong politik dalam kasus ketua DPR, konspirasi bisnis-politik dalam berbagai kontrak dengan perusahaan besar asing, politik uang yang tetap efektif memuluskan para koruptor dan penjahat politik mendapatkan kekuasaan, penegakan hukum yang sangat lemah dan tebang-pilih, ketakhadiran negara dalam berbagai kasus yang mengorbankan rakyat kecil, hingga pembiaran oleh aparat keamanan terhadap ulah sekelompok masyarakat yang mengacaukan bahkan mengancam ekspresi seni dan budaya.

Untuk yang disebut terakhir, hal itu dialami Federasi Teater Indonesia yang mendapat ancaman dan gangguan keras dalam acara Anugerah Kebudayaan yang diselenggarakannya akhir Desember 2015. Polisi dan petugas militer setempat bukannya melindungi kerja kebudayaannya, melainkan justru “mengancam” dengan meminta pembatalan dengan logika absurd: “tidak menjamin keamanannya”. Lebih jauh, pihak keamanan melakukan pembiaran tindakan destruktif kelompok tersebut, bahkan sepertinya memfasilitasi ketika secara samar pihak pengganggu memasuki ruang acara, ruang yang selama ini steril dari kepentingan non-artistik.

Negara ternyata hadir bukan untuk melindungi dan mengamankan kerja kebudayaan rakyatnya. Negara malah menyabotase rakyat yang memberinya amanah dan kepercayaan. Mau apa negara? Untuk apa negara? Mendestruksi rakyatnya sendiri dengan fasilitas dan gaji yang didapat dari rakyat yang sama?

Kemampatan sistemik

Secara psikologis, kondisi atau état yang apatik ini berpeluang menciptakan sikap yang lebih patetik di tingkat yang fatalistik. Ketakpedulian atau “masa bodoh” massal ini dapat berakhir pada sikap yang fatal dengan, misalnya, hanya mengakui kebenaran kelompok (dirinya) sendiri. Sebuah fatalisme yang segera akan diiringi tindakan ekstrem atau anarkistis sebagai destruksi sosial (personal juga, tentu saja) yang menghasilkan kehancuran dasar kebersamaan, komunalitas hingga apa yang disebut kebangsaan (nasionalisme, dalam istilah lebih sempit).

Betapa menggiriskan jika ternyata bangsa ini akan hancur justru lebih disebabkan oleh faktor-faktor negatif dan destruktif dari dalam dirinya sendiri ketimbang faktor-faktor eksternal yang selama ini kita khawatirkan. Dan, menjadi satu tragedi ketika kegirisan yang terjadi itu justru tak disadari atau tidak dipahami oleh manusia/bangsa itu sendiri. Kita tidak mengerti kenapa kita sampai pada gejala dan kecenderungan seperti itu.

Ada beberapa penjelasan untuk masalah di akhir paragraf di atas. Misalnya, kondisi kesadaran kita yang tertutup atau terpenjara oleh kebutuhan syahwat biologis atau nafsu libidal mengejar tanpa letih, dengan apa pun cara, pemasukan material untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Atau kesadaran kita termanipulasi atau terkooptasi pikiran-pikiran artifisial yang dibuat dan diinternalisasi justru untuk mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan ber-”lebih” itu. Atau, pelbagai alasan idealistis/akademis lainnya.

Namun, secara praktis, kondisi buruk dan busuk kita di atas lebih diakibatkan oleh praksis atau implementasi sistem hukum, ekonomi, dan politik kita yang terbukti mampat dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan tuntutan mutakhir dan nyata dari konstituen atau rakyat negeri ini. Saluran-saluran yang tersedia, dalam ketiga sistem itu, kalaupun ada, jika tidak sangat sempit lubangnya, sangat kecil pula peluangnya untuk terakomodasi. Protes, demo, kritik-kritik media massa, berbagai petisi, hingga laporan institusional lewat lembaga-lembaga negara (seperti Ombudsman, KPK, PPATK), atau swasta macam banyak LSM tidaklah efektif karena daya tawar dan daya tekannya lemah. Apalagi, banyak manuver para penjahat dan pengkhianat bangsa yang justru ingin mengerdilkan lembaga-lembaga dan saluran-saluran di atas.

Inilah realitas hidup berbangsa dan bernegara kita. Sistem ada bukan untuk merealisasikan tujuan luhur dan mulianya, menempatkan rakyat sebagai “tuan” dan pemilik kedaulatan, menyelenggarakan kesejahteraan mereka atau jadi pembela utama dari rakyat dan ibu pertiwinya. Namun, justru menjadi jebakan maut yang menjerumuskan rakyat, menjadi argumen palsu dan alibi bagi pencoleng dan perampok negara, hingga menelikung wewenang pejabat publik yang berintegritas dan berkomitmen. Hal terakhir terlihat pada banyaknya pejabat yang terpuji, karakter dan prestasinya, didakwa oleh kesalahan-kesalahan kecil yang dicari-cari, sementara gajah kesalahan pejabat-penjahat di depan mata dibiarkan.

Hijrah spiritual

Kemampatan sistemik inilah yang antara lain membuat rakyat secara umum putus asa, marah secara terpendam, hingga akhirnya memunculkan frustrasi dan sikap tidak peduli, apatis. Semua itu, sekali lagi, diperkuat oleh cara berpikir dan cara hidup artifisial-manipulatif di atas, yang memaksa mereka menerima sistem itu secara given, bahkan menganggap hal given yang cilaka itu, justru menjadi sumber kebanggaan nasional.

Apa yang dapat kita perbuat dari jebakan maut peradaban jumud seperti itu? Apakah kita harus menolak semua sistem itu? Maaf, tidak bisa, Saudaraku. Bukan karena kita tidak mampu, atau tidak mau, tapi memang secara internal kita ternyata sudah tidak lagi memiliki software atau perangkat lunak yang mampu memproses penolakan atau penentangan itu. Seperti saya tegaskan sebelumnya, semua kita terima given, dalam arti tidak hanya intelektual, mental, bahkan spiritual.

Perubahan yang mungkin terjadi secara praktis (nyata) tidak lagi mungkin terjadi secara intelektual. Karena akal sehat ternyata sama sekali tidak ampuh mengubah perilaku siapa pun. Pelanggar lalu lintas hingga Setya Novanto cs sangatlah paham, dengan kecerdasan kurikulum pendidikan nasional yang dijalaninya, bahwa apa yang ia lakukan salah, dosa, dan menciptakan destruksi publik. Tapi, apa yang terjadi? Mereka tetap melakukannya. Santai, tegas, lengkap dengan manipulasi sikap (tubuh, mimik, dan pikiran) yang seakan innocence.

Maka, kata-kata langsung, apalagi bergaya (simbolik, literer), atau retorika canggih tidak mempan. Begitu pun terapi mental/psikologis yang sering dilakukan para ustaz, pendeta atau kaum rohaniwan umumnya, hingga guru konseling, pelbagai lembaga terapi, ritus-ritus spiritual-formal, para penyuluh atau para motivator—yang seluruhnya berkait dengan gerakan mental—tidak memperlihatkan hasil positif-signifikan dalam mengubah perilaku jemaat, anggota, atau para peserta, baik yang gratisan maupun membayar.

Apa yang masih mungkin dilakukan tinggal pada tingkat spiritual, tingkat kebatinan, muara dari mana kita mendapat acuan hingga keyakinan tentang apa yang bisa, boleh, dan benar kita lakukan. Perubahan itu, terserah mau radikal, revolusi atau evolusioner, harus terjadi di tingkat spiritual, religius (bukan religion). Bagaimana cara? Pindah keyakinan atau pindah agama? Bukan, tentu saja bukan. Yang kita pindah bukan keyakinan atau agamanya, melainkan dasar-dasar dari apa yang membuat kita yakin dengan hati kita, percaya pada agama kita.

Dasar-dasar itu harus diganti atau dipindah, dihijrahkan, dari apa yang dimiliki sekarang (modern-kontinental, yang manipulatif artifisial) ke kesejatian (modern-tradisional, yang sejati dan nyata). Hijrah spiritual. Dengan cara, antara lain, secara berani melucuti—secara perlahan maupun cepat—sistem dan cara berpikir dan bersikap kita yang dipenuhi oleh ilmu, filosofi, hingga ideologi kontinental (yang kapitalistis-demokratis-kontinentalistis dalam hukum). Kemudian dengan kesungguhan, plus keberanian, menengok kembali khazanah ilmu dan budaya yang terpendam dalam tradisi kita.

Tradisi mana? Tidak jauh-jauh, tradisi di mana kita atau orangtua kita berasal. Yang Sunda kembali mengenali Sunda-nya, yang Jawa begitu pula, yang Bugis, Batak, Flores, atau Melayu pun melakukan hal yang sama. Dapatkanlah dengan hati dan pikiran jernih terbuka, solusi-solusi terbaik dalam menghadapi persoalan zaman (mutakhir sekalipun) dalam tradisi-tradisi yang sebagian besar purba (dalam arti sudah bertahan dan berkembang sejak lama sekali) itu. Ramulah semua itu, dengan bagian terbaik dari pengetahuan modern-kontinental, sehingga kita menemukan rumusan baru, bahkan jati diri dan identitas baru.

Sampai akhirnya kita tahu, sejak dahulu, bangsa-bangsa di Nusantara, bahkan kemudian Indonesia, sesungguhnya dibentuk, ada, dan mampu bertahan, karena proses pembudayaan semacam itu. Maka tak ada yang lebih baik, hijrahlah…. (*)

 

*Budayawan
Kolom ini pernah dimuat di Harian Kompas, 18 Januari 2016

Continue Reading

Kolom

Sastra dan Rekor

mm

Published

on

Kita sudah biasa menjumpai sastra dalam teks, diskusi, dan yang paling mutakhir: berperistiwa di media sosial. Padahal, sudah cukup lama sastra Indonesia berurusan juga dengan rekor. Kita sering mendengar buku-buku sastra paling laris, paling diakui dunia, paling banyak diberi penghargaan, dan sebagainya. Semua itu dapat kita anggap rekor-rekor dalam sastra Indonesia. Kita memang hanya bisa menganggap. Sebab, yang paling memiliki legitimasi untuk menyebut rekor ini-itu tentu Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pendiri sekaligus Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, menyatakan, “Museum Rekor-Dunia Indonesia berusaha mengabdikan diri dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual bangsa Indonesia melalui jalur anugerah perhatian dan penghargaan terhadap karsa dan karya superlatif para insan warga bangsa Indonesia.”

Pernyataan yang bertitimangsa Januari 2012 itu dapat kita temukan dalam sekapur sirih buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) susunan Aylawati Sarwono. Rekor bukan cuma soal perhatian dan penghargaan, melainkan juga pencatatan. Kita mafhum, di luar negeri sana rekor-rekor membuku dalam Guinness Book of World Records. Kata book (buku) menandai pencatatan sebagai pengesah rekor. Kita lantas sedih, pencatatan rekor di Indonesia rupanya terlambat sekian tahun. Pencatatan tentu dilakukan pada hari saat rekor tercipta. Namun, buku sebagai hasil pencatatan rekor itu terlambat disampaikan ke publik. Rekor-rekor MURI sepanjang tahun 2008-2009 baru kita ketahui melalui buku yang terbit pertama kali di tahun 2012. Aduh!

Demi menjaga mentalitas dan spiritualitas bangsa, sebagaimana diharapkan Jaya Suprana, maka kita tak pantas mengeluh. Kita memaklumi saja keterlambatan itu, yang penting pencatatan rekor sempat hadir dalam wujud buku. Rekor-rekor di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) dibagi dalam puluhan kategori. Salah satu kategori perlu kita perhatikan, yakni karya tulis. Saat membaca urutan-urutan awal, kita menjumpai rekor “profesor kedokteran pertama di Indonesia yang menulis buku tentang teknik jazz”. Kita pantas bingung, mengapa ada rekor seperti ini di Indonesia? Profesor kedokteran yang punya pengetahuan mumpuni di bidang terkait semestinya dianugerahi rekor “penemu teknik pengobatan…”, “dokter pertama yang…”, dan lain-lain, bukan malah dianugerahi rekor untuk penulisan buku di luar bidang yang ditekuni.

Rekor lainnya yang boleh kita persoalkan adalah “penerbit buku dengan komentar tokoh Indonesia terbanyak”. Dalam bahasa termutakhir, komentar yang mendampingi penerbitan sebuah buku lazim kita sebut endorsement. Perannya adalah menggoda calon pembaca agar tertarik membeli buku itu. Maka, seringkali komentar tokoh ditaruh pada sampul belakang, bahkan tak jarang di sampul depan, supaya langsung terbaca meski buku masih bersegel plastik. Satu-dua komentar tokoh kondang sebetulnya sudah cukup mengangkat daya jual sebuah buku, tidak perlu sampai puluhan. Ada pula yang bahkan tak membutuhkan komentar tokoh, dan menyerahkan tanggung jawab apresiatif kepada penulis kata pengantar, entah dari pihak penerbit atau tokoh yang ditunjuk. Komentar tentang buku tak lebih penting dari buku itu sendiri.

Kita lantas menengok rekor-rekor sastra yang tercatat di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009). Nadya Nadine mencatatkan diri sebagai “penulis puisi tunggal terbanyak” di buku itu. Dalam keterangan, tertulis, “Nadya Nadine berhasil menulis 900 judul puisi dalam waktu 3 bulan, ditambah 101 puisi karya terdahulunya sehingga total puisi yang kemudian dibukukan ada 1.001 judul.” Buku kumpulan puisi Nadya Nadine diterbitkan berjudul Bunga Batu: 1001 Puisi Nadya Nadine (2012).

Buku kumpulan puisi Nadya Nadine mengalahkan 630 puisi Sitor Situmorang di buku Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak 1948-2008 (2016) secara ketebalan maupun harga. Namun, jika kita menimbang kualitas dan terutama etosnya, kepenyairan Sitor Situmorang tentu lebih baik ketimbang Nadya Nadine.

Membandingkan Nadya Nadine dengan penyair ampuh sekelas Sitor Situmorang sekilas terasa tidak adil. Namun, kita sebetulnya dapat mengabaikan keagungan nama Sitor Situmorang dengan berfokus pada proses kreatifnya. Kita sedang membandingkan antara 900 puisi yang ditulis dalam kurun 3 bulan (101 puisi Nadya Nadine yang lain kita abaikan dulu, karena tidak ada keterangan waktu penulisannya) dengan 630 puisi yang ditulis sepanjang 60 tahun. Puisi yang ngebut kita bandingkan dengan puisi yang menangkap setiap peristiwa sepanjang hidup seseorang. Seandainya penulis puisi bukan Sitor Situmorang pun, proses penulisan yang alamiah itu jelas akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih baik ketimbang yang dikejar tenggat waktu demi rekor.

Karya dan kepenyairan Nadya Nadine pun berpeluang berumur pendek dibanding penyair lainnya. Ia lebih memilih menumpahkan semua daya kreatifnya demi mengejar rekor MURI dalam sebuah buku kumpulan puisi amat tebal, alih-alih secara konsisten hadir menyapa pembaca pada rubrik sastra surat kabar edisi akhir pekan atau di laman-laman daring yang menyediakan ruang untuk puisi. Para penyair yang rajin menyapa pembaca, lantas rajin menerbitkan buku kumpulan puisi secara rutin, umur karya dan kepenyairannya bakal jauh lebih panjang. Tentu saja, kita berhak berambisi dalam kerja sastra. Namun, kita mesti paham bahwa kerja sastra adalah kerja budaya, alih-alih kerja mekanis yang bisa begitu saja terkekang target dan tenggat waktu. []

*) Udji Kayang Aditya Supriyanto; Pembaca buku dan pengelola Bukulah!

Continue Reading

Kolom

Ambilkan Buku, Bu!

mm

Published

on

Oleh: Setyaningsih *)

Suatu siang yang mendung di salah satu toko buku terbesar di Solo, adegan anak, ibu, dan buku terjadi. Tepatnya di deretan rak novel terjemahan yang menampilkan kemolekan buku-buku Jane Austen, kegembrotan The Belly of Paris dan Germinal Emile Zola, sederet novel garapan Jostein Gaarder. Si anak perempuan masih berseragam SD, mungkin kelas 5 atau 6. Si ibu tampak cukup modis kekinian bergamis bunga-bunga. Mata anak bersemangat dan tangan menyusuri deretan buku Gaarder. Ia akhirnya mengambil Dunia Sophie dan diberikan ke ibu. Mata dan tubuh lentur si anak yang seolah ingin melompat-lompat menginginkan buku itu! Ibu bertindak membuka-buku sejenak, mempertimbangkan, dan beberapa kali menampilkan tatapan meragukan. Bukan karena harga atau tebal buku nyaris sebantal. Saya yakin si ibu belum pernah membaca buku itu. Ibu merasa buku itu belum pas dibaca anaknya. Anak belum beruntung memasuki Dunia Sophie, semoga ada pintu ke buku lain!

Adegan kecil di toko buku ini tentu bukan adegan yang terjadi secara kolosal di sekitar kita. Kita mungkin sedikit merasa betapa sulit minta izin dibelikan buku yang nyaris sama sulit diizinkan membolos. Setiap ibu kita yang terdidik sekalipun, belum tentu menjadi ibu buku yang menuntun, membukakan jalan, atau memberikan pertimbangan buku apa yang pantas masuk dalam setiap perkecambahan diri anak. Peristiwa di toko buku berhasil membentuk negasi dari peristiwa di tahun ajaran baru, ketika para ibu dan bapak begitu mencintai anaknya dengan membelikan setumpuk buku pelajaran dan buku tulis. Seorang ibu berani menjadi pembelanja buku bagi anak-anaknya.

Membeli buku baru ataupun bekas, masih tampak sebagai hak eksklusif. Persepsi kita akan sulit menempatkan jajaran buku seolah sekeranjang sayur, susu, camilan, atau nasi. Seperti tubuh yang membutuhkan asupan biologis nan bergizi, tubuh juga perlu asupan imajinatif cukup lewat buku. Di saat ibu di pelbagai tempat dengan gagah melakukan apapun demi kebutuhan anak, buku bagi (sedikit) ibu juga sempat diperjuangankan dengan berani.

Di The Book Club yang digarap Mary Alice Monroe (2014), kita mendapati kisah lima perempuan dan tiga di antaranya telah menjadi ibu di Amerika. Klub membaca buku menjadi bagian lumrah yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas buku. Buku (ilmu) tidak dikodratkan hanya bagi kaum laki-laki. Di buku ini, ada satu adegan ketuntasan ibu membacakan buku bagi anak yang cukup emosional, “Doris duduk melipat kaki di lantai perpustakaan rumahnya dan meraba buku anak karya Dr. Seuss yang sudah tua dan sering dibaca. Dirasakannya gelombang melankolia setelah mengucapkan selamat jalan pada putra sulungnya, Bobby Jr., yang pergi untuk melanjutkan kuliah […] Sambil membuka buku, hati Doris dipenuhi kenangan saat ia sering membacakan buku ini untuk Sarah dan Bobby di perpustakaan ini juga. Mereka dulu sangat menyukai dunia fantasi ciptaan Dr. Seuss—ibu dan anak semua menyukainya.”

Kehadiran buku di rumah merayakan waktu anak dan ibu. Meski secara intelektual dan sosial biasanya bapak lebih terlibat dalam riwayat intelektual anak, seorang ibu adalah pertama yang mengantarkan ke sana. Dan kehadiran klub membaca, serupa kesombongan di tengah kesibukan mengurus anak, berkarir, atau menjadi pengurus segala keperluan rumah tangga.

Mereka perempuan yang menikmati belantara Gustav Flaubert, Charles Dickens, Jack London, Jane Austen, Lewis Carroll, sembari mengurus cucian, piring kotor, dapur, atau dokumen kantor. Nyaris tidak ada pamrih intelektual apalagi finansial. Para ibu itu berani terbahak, berdebat, berbicara dengan percaya diri, atau “mengutuk” para tokoh di buku sembari membandingkan dengan nasib diri di kenyataan sehari-hari. Di klub membaca, para ibu dan perempuan menemukan diri saat dunia modern masih mendiskriminasi mereka “hanya ibu rumah tangga” atau “cuma perempuan” yang lama tidak bersentuhan dengan kehidupan luar.

Banjir Perkumpulan

Di The Read-Aloud Handbook (2017), Jim Trelease mengakui bahwa ibu lebih berpihak sebagai pembaca buku ke anak daripada bapak. Jim bahkan menyajikan pernyataan khusus peran bapak dalam pengasuhan buku karena bapak cenderung lebih menentukan kecintaan anak atas olahraga. Kisah membuku dialami keluarga Hasset. Anak dan ibu saling menjalin dengan buku. Diceritakan, “Pada usia 16 tahun, mereka telah membaca 652 novel bersama-sama. Dan bukannya menjadi kutu buku, Erin adalah pribadi yang suka berenang, softball, dan menyanyi. Sebelum Erin memulai kuliah di Oklohoma City University, pilihan buku terakhir keluarga Hasset adalah The Adventures of Tom Sawyer, buku nomor 694 sejak pertama kali mereka membaca buku buku dengan bab saat Erin berusia 4 tahun. Jumlah itu tidak menghalangi dia meraih beasiswa National Merit di SMA atau nilai sempurna 800 Verbal di SAT.”

Banyak cerita pencapaian akademis mapan lewat membacakan anak buku-buku. Bukan masalah nilai menjadi berapa atau kelak anak menjadi apa. Prosesi membaca-dibacakan buku secara tidak sengaja menyumbang kebahagiaan-kecerdasan anak bertumbuh. Namun, kita sepertinya butuh usaha kerasa untuk membuat lebih banyak ibu-ibu di Indonesia percaya atas hal ini.

Di Indonesia, begitu banyak perkumpulan ibu-ibu dari ibu muda sampai tidak muda lagi. Sungguh banjir perkumpulan; arisan, PKK, pengajian, perkumpulan penggemar tas berkelas, pengumpul sepatu, sampai perkumpulan istri pejabat atau pegawai. Namun, kita seperti tidak mendapat kepastian bahwa perkumpulan berbau keibuaan juga memberi dampak bagi anak, terutama tentang buku dan membaca. Perkumpulan semacam ini ternyata tidak juga mengajarkan seni membaca, membacakan, meminjam, dan memiliki buku. Jika alasan finansial, para ibu pembaca di Amerika atau Eropa pun tidak semuanya harus kaya untuk mengasuh dengan buku. Banyak di antara mereka juga memanfaatkan perpustakaan kota atau sejenisnya.

Kita selalu dibuat mendengar dan merekam bahwa guru pertama bagi anak adalah ibu. Sang guru tentu tidak hanya sampai pada mengajarkan angka, cara menggores huruf, membelikan tas, membuatkan susu. Sang guru juga menjadi panutan membuku sampai seorang anak dengan terbiasa tanpa diminta berujar, “Ambilkan buku, Bu!” Buku memang tidak bersinar di langit. Ia tergeletak di lantai atau bertumpuk di meja. Ibu tidak marah meski berantakan dan anak banyak bertanya dan minta dibacakan. (*)

*) Setyaningsih: Penghayat pustaka anak. Penulis buku Bermula Buku, Berakhir Telepon (2016)

Continue Reading

Kolom

Kota-kota yang Ditelan Cahaya

mm

Published

on

Tatkala Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber cahaya bagi bumi, lantas menyalurkan ke rembulan untuk meremangi malam, manusia ingin mengaburkan batas gelap-terang dengan menciptakan lampu. Manusia ingin cahaya yang nyaris abadi, dikendalikan, diciptakan, dan selalu hingar bingar. Tuhan pun tidak punya kuasa mematikan lampu yang menyala di setiap sudut bumi. Berita di Media Indonesia (9 Desember 2017) berkabar bumi semakin benderang oleh polusi cahaya di malam hari. Lampu LED yang dianggap menghemat, menjadi biang utama polusi cahaya. Semakin banyak lampu dinyalakan, semakin jam biologis manusia dan migrasi burung serta penyu laut terganggung. Ongkos ekonomi dan ekologi terlalu banyak dihabiskan jika lampu terus dipijar. Jurnal Science Advances melaporkan bahwa cahaya buatan di dunia meningkat 2% setiap tahun.

Di Indonesia, jejak cahaya lampu disahkan oleh kolonialisme. Penjajah membawa terang benderang bagi Hindia Belanda yang memiliki malam sebagai waktu yang religius dan kultural. Wilayah kelelapan malam dihentak dan dibangunkan dengan kedigdayaan seolah siang. Orang tidak lagi menakuti malam, melupakan batas-batas transendental. Tidak perlu lagi ada ketakutan pada hantu-hantu atau roh yang mungkin akan merasa silau juga bila berdekatan dengan malam.

Pada tahun 1931 di Paris, wajah kolonialisme di teras pameran kolonial se-dunia ditentukan oleh kilat lampu. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (2007) mengatakan bahwa festival raya para penjajah itu menahbiskan Belanda sebagai pihak yang unik dan berbeda. Ramuan pelbagai kultur, etnis, dan agama yang berkecambah di Hindia Belanda, dipakai Belanda membangun kesatuan politik. Anjuangan Belanda di Paris menunjukkan bumi jajahan yang jauh dari derita dan kegelapan.

Namun, hanya kilatan cahaya lampu sebagai perangkat magis mampu memesona para pengunjung berkeliling dunia dalam sehari. Malam dikaburkan dalam pola-pola bayangan. Lampu mengemas nuansa misterius di antara kekaburan dan ketidakkaburan.

Modern

Kota atau negara yang ingin dianggap beradab dan modern harus memiliki lampu di setiap celah ruang dan peristiwa. Namun, kebenderangan yang membawa kekaguman juga menuai kegamangan. Leila Aboulela di cerita pendek Coloured Lights (2012) menuliskan perasaan yang antusias dan gamang saat berhadapan dengan lampu-lampu di London. Cerita ini bisa menjadi semacam memoar biografis Leila sebagai perempuan yang berpindah dari India ke Inggris. Leila bercerita, “Setiap jendela toko memamerkan pajangan yang sangat menarik dan ada lampu-lampu hias yang terpasang di dekat lampu-lampu jalan. lampu-lampu kecil dibelitkan pada pepohonan di trotoar, dipasang sepanjang kawat yang melintas di atas jalan. Lampu-lampu bulan Desember yang meriah. Biru, merah, hijau, lebih ramai daripada bohlam-bohlam sederhana yang kami gunakan di Khartoum untuk menghiasi rumah diselenggarakannya perkawinan.”

Lampu adalah kemewahan di tempat kelahiran sang aku, yang hanya akan dipakai untuk momentum khusus dan penting. Kekaguman pada lampu di kota dengan sederhana membandingkan pedesaan Khartoum yang gelap dan Kota London ditelan oleh banyak cahaya. Listrik di negara dunia ketiga tetaplah kemewahan seperti halnya makanan atau pendidikan, bahkan untuk menghidupkan sebuah lampu. Cerita Leila semakin ironis karena lampu (listrik) justru merenggut nyawa Taha, kakak si aku. Taha tersengat listrik saat memasang lampu-lampu untuk hari pernikahan. Lampu yang membawa cahaya justru mengantarkan ke kegelapan.

Paris sepertinya telah diagungkan sebagai kota cahaya. Andrew Hussey (2014) mengatakan bahwa sejak 1800, Paris mulai menapaki riwayat sebagai kota terindah dan terpenting di dunia. Proyek ambisius dijalankan untuk merancang kembali kota yang masih diwabahi kebanyakan masalah urban.

Di masa Louis-Napoleon, restorasi kota dijalankan oleh Georges-Eugene Haussmann menuju Paris yang modern setara dengan Roma. Haussmann meski amat kontroversial dikatakan, “Ia meninggalkan kota dengan sistem sanitasi yang baik (meminum air di Paris kini tak lagi memiliki risiko terjangkit penyakit kolera), dengan sistem lampu jalan yang terorganisasi dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan teknologi abad itu.” Jika kita mendapati kota-kota masa kini yang gencar membangun taman, air mancur, lampu warna-warni, atau jalur pedestrian nan santai, semua itu memang gagasan membangun kota modern, bercermin pada cahaya di Kota Paris.

Kita sempat mengalami terminologi sinar atau cahaya sempat merujuk pada pertalian transendental atau kodrat alam. Seperti yang sering digunakan oleh para penyair sufistik, cahaya adalah Ilahi atau Tuhan. Cahaya yang memancar lampu perlahan menghilangkan yang puitis dalam biografi religiositas kita. Cahaya lebih mengingatkan pada lampu, tarif listrik, kabel, hemat, boros, polusi, atau perusahaan lampu berjargon “terang terus.” Lampu dan cahaya menjadi semacam obsesi menerangi.

Avianti Armand lewat puisi “Di Trotoar” (Buku Tentang Ruang, 2016) menyampaikan sebentuk kelupaan ganjil yang tentu nyaris mustahil diingat oleh orang-orang. Kita cerap, Menjelang malam, ia berangkat/ namun lupa mematikan lampu jalan./ Cahayanya membanjiri trotoar./ Aku melemparkan kail ke genangan yang tersisa,/ berharap ia kembali memakan umpan./ Matanya tercelup sedalam kaki./ Aku tak bisa melangkah./ Aku tak akan pergi. Kita yang selalu melewati jalan tidak akan pernah sempat berpikir mematikan lampu jalan. Lampu jalan sudah dianggap kemujaraban sebuat kota hidup dan masih ada. Tanpa lampu, kota-kota akan mati. Toh, manusia tidak merasa mati meski terus-terusan diserang polusi cahaya atau banjir lampu.

Agenda di dunia kita tidak bisa berjauhan dari lampu; perayaan diskon mahabesar, wisata akhir tahun, tahun baru, dan bahwa bahkan hari raya apa pun. Bumi harus selalu menyipitkan mata ketika ditelah cahaya. Cahaya hotel, cahaya lampu jalan, cahaya-ledakan kembang api, cahaya toko, cahaya mobil, cahaya kota, polusi cahaya naik 2% itu memang tampak kecil, tapi juga tampak besar untuk bisa diturunkan. (*)

*) Setyaningsih: Penghayat pustaka anak. Penulis buku Bermula Buku, Berakhir Telepon (2016)

Continue Reading

Classic Prose

Trending